Kampung Boyan, dari Jodoh ke Seipanas

Meski tak lagi berbekas, Kampung Boyan yang berdiri di Jodoh empat dasawarsa lalu, tetap dikenang. Bahkan, saat perkampungan itu pindah ke Seipanas dan berganti nama Baloi Harapan II, tahun 1987 lalu, nama Kampung Boyan tak lekang dimakan waktu. Bagaimana sejarah perkampungan orang Bawean itu?
****
Lokasi pertama Kampung Boyan di Jodoh, kini tak lagi berbekas. Tanah rawa yang dibuka untuk perkampungan di tahun 1969 silam, itu kini berganti gedung perkantoran dan pusat bisnis, di jalan Imam Bonjol, seberang apartemen Harmoni.

Orang Bawean yang pernah menghuni kawasan itu, hanya bisa mengenang dan bercerita kisah mereka saat pertama kali membabat hutan bakau. ”Di sana, di bawah Masjid Baitussyakur sekarang, ayah saya Hasan membuka perkebunan,” kata Mohamad Ohsi (65) tetua warga Bawean di Seipanas, kemarin.

Awalnya, hanya rumah Hasan yang berdiri di sana. Lalu, seiring dengan banyaknya warga Bawean yang datang ke Batam, rumah-rumah mulai tumbuh. Kampung baru itu menjadi tujuan hampir semua warga Bawean yang datang ke Batam.

Setahun-dua tahun, perkampungan tak bernama itu mulai ramai. Kemudian, untuk memudahkan penyebutan, dinamailah kampung itu dengan sebutan Kampung Boyan atau kampungnya orang-orang Bawean. ”Sebetulnya namanya Kampung Bawean, tapi karena lidahnya orang Melayu susah nyebutnya, jadi namanya Kampung Boyan,” tutur Ohsi.

Kampung boyan tumbuh ramai mengalahkan perkampungan di sekitarnya, hingga menarik para pebisnis membuka usaha di sana. Bioskop pertama di Batam, berdinding papan di akhir tahun 1970-an berdiri di Kampung Boyan itu. Gedung tersebut bisa menampung hingga 200-an penonton.

”Dulu, film yang laku film perang-perangan (action,red). Kalau tak salah, ongkos masuknya sekitar Rp200-an,” kata Ohsi.

Seiring dengan pertumbuhan Batam yang menjelma menjadi kawasan industri, Kampung Boyan mulai tergerus laju pembangunan. Kampung itu, juga sering dilanda kebakaran. Hingga penduduk di sana berinisiatif pindah.

Maka, dipimpin Ohsi, warga Bawean mencari lokasi yang pas untuk tempat tinggal baru. Maka, dipilihlah hutan di dekat Kampung Melayu Seipanas, sebagai lokasi baru. Namun, untuk menjadikan hutan itu sebagai perkampungan, bukanlah mudah. Warga Bawean harus mendapatkan izin dari Otorita Batam, karena Otorita Batamlah badan yang mengelola Batam.

”Kami menggunakan pengaruh ulama terkenal Hasan Basri yang juga tokoh Bawean agar OB menyetujui permintaan kami. Alhamdulillah, kami disetujui membuka perkampungan,” ujarnya.

Urusan izin beres, Ohsi dan ratusan warga Bawean lainnya dipusingkan dengan biaya pembukaan hutan. Mereka membutuhkan alat berat yang biayanya sudah cukup mahal saat itu. ”Kami urunan satu rumah Rp50 ribu. Namun, karena tak semua orang Bawean mau, hanya 220 keluargalah yang ikut pindah ke sini,” tukasnya.

Saat perkampungan baru itu berdiri, di kanan kirinya sudah muncul perkampungan lain. Ada Baloi Harapan, ada Kampung Melayu dan lainnya. Agar kampung baru itu juga punya nama, ada warga yang mengusulkan agar kampung tersebut tetap dinamai Kampung Boyan.

Tapi, usulan itu tak terwujud. ”Kami tak ingin tampil ekslusif. Kami ingin sama saja dengan perkampungan sebelah, makanya kampung ini dinamai Baloi Harapan II, Seipanas,” kata Ohsi.

Meski telah berganti nama, ternyata orang Batam kesulitan mencari alamat Baloi Harapan II. Orang-orang saat itu, tetap menyebut Kampung Boyan bagi kampung baru pindahan dari Kampung Boyan di Jodoh, itu.

Hingga sekarang, Kampung Boyan tetap disebut-sebut. ”Padahal, namanya Baloi Harapan II. Kalau ada yang nanya Baloi Harapan II, pasti bingung. Tapi, kalau nanya Kampung Boyan, pasti mereka menyebut tempat ini,” ucapnya.

Saat ini, menurut Ketua Ikatan Keluarga Bawean Batam (IKBB) Mansyur Hamami, jumlah warga Bawean di Batam sekitar 4.000 orang. Mereka kini tak lagi tinggal di satu perkampungan. ”Tapi, terpencar di mana-mana. Ada di Bengkong, Sekupang, Batumerah, Batuaji dan lainnya. Cuma yang terkenal, ya Kampung Boyan di Seipanas itu,” katanya.

Bawean sendiri, kata Mansyur, adalah pulau di Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya hidup merantau. Rata-rata warga Bawean bekerja di Malaysia atau Singapura, hingga di dua negara tetangga itu pun ada Kampung Boyan.

Di Batam, warga Bawean tetap melaksanakan tradisi kampung halamannya. Seperti memperingati maulid Nabi Muhammad dengan acara tukar-menukar ”angkatan” atau kado dalam ember besar berisi beragam makanan. Kesenian khas Bawean seperti rebana, pencak silat dan korcak juga tetap mereka lestarikan.
Menurut Asisten Ekbang Pemko Batam Syamsul Bahrum, orang Bawean punya banyak kesamaan dengan orang Melayu. ”Buktinya, di sejumlah tempat dengan budaya Melayu kental selalu ada Kampung Boyan (Bawean,red). Di Singapura, Malaysia dan Tanjungpinang ada perkampungan Bawean,” tukasnya.***

Liku-liku Membuat KTP SIAK

Sebulan Menunggu KTP, Tiga Lowongan Kerja Melayang

Proses pembuatan KTP berbasis sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang memakan waktu lama, sungguh merugikan. Tak hanya para pemimpin partai yang dag dig dug, masyarakat biasa juga dirugikan. Bagi para pencari kerja, semakin lama menunggu selesainya KTP, semakin banyak tawaran kerja yang melayang.
****
Awan hitam menggantung di langit Batam Centre. Sabtu (3/5) pagi itu, tanda-tanda akan turun hujan sudah terlihat sejak tadi. Tapi di dalam rumah, di Perumahan Bida Garden, Batam Centre, udara terasa lembab dan sedikit gerah.

Jauharsa (28) yang menumpang di rumah sepupunya itu, bermalas-malasan di ruang tamu. Televisi tak menyala, karena di komplek itu terkena pemadaman listrik. Ia memilih berbaring di lantai, memandangi dua halaman lowongan kerja, koran edisi Sabtu.

Sepasang matanya yang berkaca mata minus menatap sendu iklan lowongan kerja tersebut. Ia sungguh berharap bisa melamar ke salah satu lowongan yang ada di sana. Tapi, apa daya, ia belum memiliki KTP Batam.

Inilah yang membuat dirinya sedih, seperti awan hitam yang terlihat di kejauhan itu. Ia hanya mengelus dada, setiap keinginan melamar pekerjaan itu datang. Sudah cukup banyak ia menyabarkan diri, sambil berharap KTP yang ia idam-idamkan selesai.

”Sudah tiga kali ini dapat lowongan yang cocok, tapi tak bisa karena tak punya KTP,” tutur pemuda dari Jawa Timur, itu.

Sabtu kemarin, ia mencoba lagi datang ke kantor Camat Nongsa. Kepada seorang perempuan berjilbab, staf kecamatan, ia bertanya kapan KTP-nya selesai. ”Nama saya Jauharsa, kapan bu KTP saya selesai,” tanyanya.

”Kapan masukin berkasnya? Kalau di atas tanggal 23 Maret, belum selesai,” jelas staf kecamatan, tadi.

Jawaban itu, mengunci mulut Jauharsa. Dadanya terasa sesak, hatinya seperti diaduk-aduk. Terbayang olehnya, harus berapa banyak lagi lowongan kerja yang melayang, karena KTP tak kunjung selesai. Terbayang pula, sisa uangnya dari kampung yang harus kembali dikuras karena tak kunjung mendapatkan kerja.

Jauharsa sebenarnya datang ke Batam dengan persiapan matang. Sebulan sebelum datang ke Batam, sepupunya Hidayatullah, sudah mengabarinya untuk mempersiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan Gresik, kampung halamannya. Pemko Batam, sudah tak mau melayani surat pindah yang dikeluarkan kecamatan.

Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, Jauharsa mendatangi ketua RT-nya untuk mengurus surat pindah. Dari ketua RT, ia ke Ketua RW. Lalu ke kantor kelurahan, kecamatan dan akhirnya menuju kantor Dinas Kependudukan. Setelah semua urusan surat pindah beres, ia makin mantap menuju Batam.

Ia tiba di Batam, tepat 2 April. Sehari kemudian, ia datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam di Sekupang. Ia menyerahkan surat pindah itu, sebagai syarat pengurusan KTP di kantor camat Nongsa.

Ia berharap, besoknya surat dari Disduk itu segera keluar. Ternyata, di Disduk surat pindah itu baru bisa keluar seminggu kemudian. Setelah itu, barulah ia memasukkan berkas permohonan KTP ke kecamatan.

Di sini, lagi-lagi ia harus menunggu. Saat pertama memasukkan berkas, petugas penerima berkas di kecamatan sudah memberitahu Jauharsa, ”Paling cepat satu bulan selesai. Kalau belum juga selesai, satu bulan setengah,” tutur petugas itu.

Jawaban itu mengagetkan Jauharsa. Di kampungnya, pembuatan KTP tak selama itu. ”Paling-paling seminggu. Itu sudah paling lama. Kami juga pakai KTP SIAK,” katanya.

Tak hanya yang membuat KTP lewat jalur resmi yang harus menunggu sekian bulan. Yang lewat pintu belakang, melalui calo atau istilahnya membeli KTP tembak, pembuatannya juga memakan waktu berbulan-bulan.

Toni (31) warga Mukakuning harus menunggu sekitar satu bulan agar dapat KTP SIAK. Padahal, ia sudah menyerahkan uang Rp175 ribu kepada staf kecamatan. Setelah KTP selesai, ia kembali mendapat masalah karena ternyata tanggal lahir di KTP barunya beda dengan ijazahnya. ”Payah. Sudah sudah lama, salah lagi,” tutur Toni.

Kegundahan menunggu selesainya KTP SIAK tak hanya dirasakan Jauharsa. Ada belasan ribu warga Batam yang menunggu dalam ketidak pastian kapan KTP mereka selesai. Banyak urusan warga terbengkalai, atau tertunda karena KTP tak kunjung selesai.

Sementara di sisi lain, saat ini Pemko Batam sedang giat-giatnya merazia warga yang tak memiliki KTP. Banyak yang terjaring Satpol PP, karena tak memiliki identitas. Ada yang beralasan belum mengurus, ada yang KTP-nya tak kunjung selesai di kecamatan.

Gaung kegundahan itu juga terdengar ke Gedung Dewan. Saat pembukaan sidang ke dua, usai masa reses, Rabu (30/4) lalu, sejumlah anggota Dewan berteriak-teriak soal ketidak beresen sistem SIAK ini. Wali Kota Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Ria Saptarika yang hadir di pembukaan sidang Dewan itu hanya manggut-manggut, mendengar kritikan-kritikan tersebut.
Kemudian, usulan agar kembali saja ke sistem lama pun muncul. Adalah Ketua DPRD Batam Soerya Respationo, yang mengusulkan agar KTP lama diaktifkan kembali. Pengaktifan KTP lama itu dilakukan sambil menunggu penataan sistem KTP SIAK. Usulan itu, menurut Soerya, untuk mengatasi masalah kependudukan sesegera mungkin.

”Jika sistemnya sudah beres dan Pemko Batam siap, baru kita pakai KTP SIAK,” katanya.

Tapi, usulan itu, menurut Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri sulit direalisasikan. Karena sistem SIAK sudah berjalan, dan peralatan di kecamatan-kecamatan juga sudah di-upgrade untuk mengikuti sistem SIAK.

Pemko Batam sendiri bukannya tanpa upaya. Setelah belasan ribu permohonan KTP terus menumpuk di 12 kecamatan se-Batam, Pemko Batam akhirnya menarik 11.437 berkas permohonan KTP di kecamatan ke Kantor Wali Kota Batam. Selain melakukan entry data, KTP SIAK juga dicetak di sana.

Sebanyak 20 operator dilatih dan 20 unit komputer disiapkan. Semuanya bertujuan, agar masalah KTP itu cepat selesai. Kemudian, untuk menghindari tertukarnya berkas antar kecamatan, proses entry data akan dilakukan bergilir. Dimulai dari kecamatan yang tumpukan berkasnya paling banyak, seperti Kecamatan Sekupang yang mencapai 1.900 berkas.

Setelah Sekupang, kecamatan yang berkasnya paling banyak menumpuk Kecamatan Sagulung dengan 1.600 berkas. Lalu Batam Kota dengan 1.300 berkas dan Lubukbaja 1.200 berkas. Delapan kecamatan lain, jumlah pemohon yang menumpuk di bawah 1.000-an berkas.

Dengan kalkulasi satu operator bisa menyelesaikan 30 berkas sehari, maka dalam satu hari KTP yang akan selesai mencapai 600 KTP. Sehingga, 11.437 berkas itu akan selesai dalam waktu 20 hari kerja atau kira-kira satu bulan.

”Langkah ini kami ambil untuk merespon keluhan masyarakat dan mempercepat pembuatan KTP SIAK,” kata Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika.

Ria Saptarika termasuk pejabat di Pemko Batam yang sering dipojokkan dalam urusan pembuatan KTP SIAK, itu. Mulai dari dituding sebagai penggagas KTP SIAK, hingga disebut sebagai orang yang ingin memenangkan partai tertentu dalam Pemilu 2009, mendatang.

Ria tentu saja menepis semua itu. Ia beberapa kali menggelar jumpa pers untuk menjelaskan posisinya. Lambannya pembuatan KTP SIAK, katanya, karena masih masa transisi dari sistem lama ke sistem baru. Ia juga meminta diberi kesempatan.

”Saya merasa masyarakat memojokkan saya. Sistam SIAK bukan inisiatif saya pribadi, bukan inisiatif pemerintah daerah, tapi amanat undang-undang dan pemerintah pusat,” katanya.***