KPK Turun ke Batam

Baru tiga langkah menjauh dari tangga pesawat, seorang anggota DPRD Batam merasakan bahunya ditepuk dari belakang, Selasa pekan lalu, di Jakarta. Sang anggota Dewan kaget, tapi cepat menguasai diri. Di depannya, berdiri seorang penyidik KPK.

”Saya baru dari Batam,” tukas penyidik KPK, itu.

Anggota Dewan dari partai dakwah itu mengenal penyidik tersebut. Beberapa tahun lalu, di kantor KPK, ia pernah diperiksa KPK berkaitan kasus ‘’suap” PT ATB Batam. Penyidik yang menepuk bahunya tadi itulah, yang memeriksa dia bertahun-tahun lalu itu. Wajah penyidik itu tak bisa dilupakan anggota Dewan tersebut.

Sang anggota Dewan mengangguk. Ia kini makin yakin kalau KPK benar-benar turun ke Batam seperti yang ditulis Batam Pos, satu-satunya media yang menurunkan berita KPK. Kasus apa saja? ”Seputar laporan gratifikasi. Kan rekan anda yang lapor ke KPK.”

Beribu-ribu mil dari Jakarta, suasana di Gedung DPRD Batam sedang panas. Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan fraksi. Sedianya, rapat di ruang pimpinan itu membahas soal asuransi kesehatan yang akan diterima anggota Dewan. Namun, berita di Batam Pos yang menurunkan pengakuan seorang anggota Dewan, Fisman Gea, kalau KPK memeriksa DPRD Batam membuat gempar.

Mencintai Kampung Halaman

Pria itu sosok bersahaja. Sudah berpuluh-puluh tahun ia menetap di negeri jiran Malaysia, namun tak pernah melupakan kampung halamannya. Desa Kumalasa, Bawean.

Saya bertemu dengannya delapan tahun lalu, di Kampung Pandan, Malaysia. Umurnya sudah lebih dari setengah abad. Keriput terlihat di sebagian besar wajahnya. Jalannya sedikit bungkuk, dipandu tongkat kayu.

Namun, kecintaannya akan kampung halamannya membuat ia tak pernah diam. Ia keliling menyambangi saudara-saudaranya seperantauan asal Kumalasa, yang ratusan tersebar di Kampung Pandan. Bukan sekadar silaturrahmi.

Ia aktif menjadi panitia pembangunan. Misalnya, jika ada pembangunan masjid atau musalla di Kumalasa yang perlu dana, ia biasa terlibat di dalamnya. Usia yang menua, dan tubuh yang tak lagi muda, bukan halangan. Ia benar-benar mencintai kampung halamannya. Bertahun-tahun lalu, ia meninggal. Meninggalkan sebuah nilai tak terharga.

Sosok kedua adalah Wali Kota Batam. Di setiap pertemuan dengan paguyuban atau organisasi massa lainnya, ia rajin mengajak mereka untuk menjadikan Batam sebagai kampung halaman pertama. ”Kampung yang jauh di sana, itu kampung halaman kedua.”

Wali Kota Batam itu mengungkapkan itu bukan karena ia lahir dan besar kemudian berkarir di Batam. Tapi, ia ingin membuka ruang pikir, ia ingin para perantau yang ratusan ribu berdatangan ke Batam, menjadikan Batam sebagai kampung halamannya. Bukan sekadar tempat mencari penghidupan.

Dua sosok tadi, sama-sama menerjemahkan makna mencintai kampung halaman dengan cara berbeda. Namun, niat mereka sama. Apa yang bergemuruh di hati mereka sama. Sama-sama mencintai kampung halaman.

Jika kini, bermunculan paguyuban di Batam, didirikan oleh orang-orang perantauan di tanah Melayu itu, bisa jadi itu juga bagian dari mencintai kampung halaman. Orang Jawa mendirikan paguyuban Jawa. Orang Batak mendirikan paguyuban Batak. Orang Padang mendirikan paguyuban Padang. Orang Bawean juga membentuk paguyuban Bawean.

Saya jadi teringat enam tahun lalu, saat saya baru lulus kuliah. Bersama teman-teman mahasiswa sekampung, saya berniat melakukan semenisasi jalan setapak menuju pemandian umum yang panjangnya kira-kira 1,5 kilometer.

Maka dibuatkan kepanitiaan. Tanpa modal apapun. Semuanya dimulai dari nol. Kami pontang-panting mencari dana. Hampir setiap malam, saya membawa proposal mendatangi rumah-rumah warga yang cukup ”berada”. Saya minta sumbangan semen. Benar-benar hanya sumbangan semen.

Sebulan berkeliling, semen yang ada baru terkumpul 13 sak. Belum memadai untuk jalan sepanjang 1,5 kilometer itu. Kami pasrah. Namun, apa yang sudah kami rintis, tak boleh berhenti. Kami boleh jadi tak mampu mengumpulkan sumbangan, tapi jalan harus diperbaiki.

Lewat rapat, akhirnya pembangunan jalan itu kami bawa ke rapat desa. Desa yang akhirnya turun tangan. Teman-teman mahasiswa banyak tak setuju. Tapi, saat itu kami bulat. Tak peduli siapa yang berbuat, yang penting jalan setapak itu disemen.

Kerja keras itu berbuah. Semenisasi berlangsung dengan mengerahkan seluruh pemuda di desa kami. Saya lega. Walaupun di pojok pemandian, nama kami sama sekali tak disebut. Ini bentuk kecintaan akan kampung halaman.

Atas nama cinta kampung halaman pula, di sela-sela persiapan membuat jalan, saya menjadi guru komputer di pesantren. Tak dibayar. Saya membagi ilmu gratis. Bahagia, rasanya. Hingga akhirnya, saya meninggalkan kampung halaman itu. Di Batam, di kota ini akhirnya saya berlabuh.****

Partai Keren Sekali

Awalnya, saya tak ngeh kala melihat tulisan partai kalem & santun di spanduk kuning dan hitam itu tergantung di pojok jalan, di seiharapan, Jumat lalu. Saya hanya tahu, itu pasti spanduk PKS, dari warna spanduknya.

Hingga kemudian, saat melewati simpang Seraya, mata saya kembali bertabrakan dengan spanduk yang warnanya sama. Kali ini, bertuliskan partai keren sekali. Saya berhenti sejenak. Ternyata ada tulisan, PKS itu partai keren sekali. Baru saya tahu, itu adalah jargon PKS. Partai yang mengaku profesional, bersih dan peduli.

Minggu pagi, kembali saya bertemu spanduk bertuliskan partai keluarga saya. Berjalan beberapa kilo, kembali bertubrukan dengan tulisan partai kyai & santri. ”Apa iya, PKS mengenal istilah kyai?”

PKS memang sedikit berbeda dengan partai lainnya. Jargon-jargonnya segar. Menggelitik mata, merayu orang untuk memperhatikannya. Pernah juga jadi kontroversi saat iklannya di musim hari pahlawan tayang.

Kalau partai lain tampil dengan wajah-wajah calegnya. PKS tampil utuh, hanya menampilkan wajah partainya. Menurut Ketua DPD PKS Batam Riky Indrakari, PKS nanti akan tampil dalam satu frame. Semua caleg PKS di satu daerah pemilihan tampil dalam satu penampilan di baliho.

Keputusan suara terbanyak, saya kira penyebabnya. Banyak parpol mengalami keretakan internal karena caleg-calegnya bersaing di dalam. PKS, saya rasa cerdas. Partai ini menyiasatinya dengan cara memunculkan imej partai.

Namun saya curiga. Jangan-jangan ini cara dari elit partai agar yang dipilih rakyat hanya caleg dari elit mereka yang dipasang di nomor satu. Sebuah penyamaran, agar rakyat tak memilih caleg di nomor bawah. Bukankah caleg-caleg nomor satu adalah caleg elit?

Tapi, itu cuma kecurigaan. Mudah-mudahan tak benar. Sukses buat partai keren. Buat PKS, mudah-mudahan PKS bukan partai koruptor sejahtera. Tapi, PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera. Nomor 8 itu.****

KTP Ekspres Rp350 Ribu. Mau?

Sembilan tahun lalu, saya pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Dulu, saya cuma jalan-jalan ke Batam di sela-sela libur kuliah. Baru tiga tahun kemudian, saya menetap di sini.

Saya ingat betul. Hanya sehari setelah tiba, saya langsung disodori uang Rp200 ribu oleh kakakku. ”Buat bikin KTP,” katanya.

Saya agak terkejut. Tapi kulakukan ”perintahnya” itu. Segala berkas yang saya bawa, surat pindah dan lainnya saya simpan saja. Di kantor Camat Seibeduk, saya bertemu dengan seorang kepala seksi. Kepadanya, saya serahkan uang itu. Tak lama, saya langsung difoto. Minggu depan, KTP itu siap.

Saya menulis pengalaman ini, berhubungan dengan rencana Pemko Batam yang akan menerapkan KTP Ekspres. Tiga jam selesai, bayar Rp350 ribu. Tulisan saya di batampos.co.id soal KTP itu, dibaca sekitar 410 pembaca, dikomentari 28 orang.

Saya orang yang setuju-setuju saja atas rencana itu. Nantinya, kalau toh Pemko Batam bisa membuat KTP selesai dalam tiga jam, mungkin bisa-bisa tak akan lagi Rp350 ribu. Siapa tahu, tahun 2010 nanti, saat banyak calon wali kota berkampanye, akan ada yang berkampanye KTP selesai tiga jam itu gratis.

Toh, KTP saya baru habis masa berlakunya 2013 nanti. Mungkin masih akan melewati pemilihan wali kota baru. Yang mudah-mudahan, ada yang menjanjikan KTP gratis, tiga jam itu. Toh, Pak Dahlan dan Pak Ria, telah menggratiskan perpanjangan KTP di awal kepemimpinannya. Meski dalam rancangan Perda yang baru itu, perpanjangan KTP nanti tak gratis lagi.

Saat kuungkapkan dukungan saya soal KTP Ekspres itu, M Zilzal, anggota DPRD Batam yang satu partai dengan Wakil Wali Kota Ria Saptarika, menyebut saya ikut-ikutan membodohi masyarakat. Kubilang padanya, itu program bagus, terobosan agar calo tak lagi marak.

”Itu pembodohan. Pemko hanya mikir dapat duit. Mau tingkatkan pelayanan, tapi sedikit-sedikit minta duit. Kemana pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat,” kata Zilzal.

”Kan yang standar ada. Warga Batam mau bayar mahal, asal dapat KTP cepat selesai. Kalau tak butuh KTP cepat, masih bisa bikin yang dua minggu,” kataku.

”Tak bisa. Kami akan tanggapi soal ini,” tukasnya. ”Kubilang sama Pak Ria, kalau tak mendukung,” kataku. ”Bilang aja,” kata Sekretaris FKS DPRD Batam, itu.

Dalam Ranperda tentang Administrasi Kependudukan Kota Batam yang merupakan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perdaduk, pembuatan KTP dengan sistem percepatan atau KTP Ekspres itu dengan jangka waktu penyelesaian tiga jam, retribusinya Rp350 ribu. Selesai satu hari bayar Rp275 ribu, tiga hari Rp200 ribu dan Rp100 ribu bagi yang ingin selesai lima hari kerja. Bagi WNA, bayar dua kali lipat.

Penerapan pembuatan KTP Ekspres itu, bertujuan memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Bagi yang ingin mendapatkan pelayanan standar, bisa juga. Selesainya 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan lengkap di kelurahan.

Pembuatan KTP baru dan perpanjangan KTP selesai 14 hari kerja itu juga tak lagi gratis. Retribusi pembuatan KTP baru Rp50 ribu, perpanjangan Rp25 ribu dan Rp35 ribu untuk penggantian KTP. Selain mengatur soal KTP dan KK, Ranperda baru itu juga memuat hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.Seperti pembuatan kutipan akta kelahiran anak dan lainnya.

Jauh sebelum Ranperda diajukan ke DPRD, rencana penerapan KTP Ekspres sudah pernah diungkapkan Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Waktu itu, Ria bersama rombongan Pemko baru pulang dari kunjungan kerja ke Balik Papan. Di sana, sudah lebih dahulu menerapkan pembuatan KTP Ekspres. ”Kami akan mendengarkan suara-suara di masyarakat. Kalau banyak mendukung, bisa saja (KTP Ekspres) diterapkan di Batam,” katanya.

Berarti, kalau banyak yang tak mendukung, rencana itu tak akan dilakukan. Cukup demokratis, kan?****