Category Archives: Batam

Jatuh Hati kepada Waktu

Waktu. Tiba-tiba saya ingin menulis tentang waktu. Tentang masa, tentang tempo. Tentang apa yang tak akan pernah kembali lagi. Saya jatuh hati kepada waktu.
Waktu punya banyak arti. Sejak kecil saya sudah mendengar ungkapan, waktu adalah uang. Juga sudah kudengar, waktu adalah sesuatu yang paling jauh, sesuatu yang tak akan bisa kamu datangi lagi. Tuhan juga bersumpah demi masa.
Bagi saya, waktu juga punya banyak makna. Setiap kali bepergian, mengunjungi banyak tempat dalam satu hari, saya pasti tertegun sebentar, merasa betapa misteriusnya waktu. Saya tak pernah bisa, untuk sejenak menghentikan waktu. Tak bisa untuk, misalnya kembali lagi ke masa lalu, atau meluncur ke masa depan.
Saya pakai kata, saya tak bisa menghentikan waktu, bukan “kita”, karena saya percaya, ada sebagian orang yang bisa melakukannya. Nabi agung, Muhammad, termasuk yang melintasi ruang dan waktu. Dalam kisah-kisah sufi, saya juga mendapati, banyak orang-orang “arif” yang bisa melakukannya.
Waktu berhubungan dengan ruang. Berhubungan dengan kefanaan, berhubungan dengan sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang tak akan bisa kembali lagi. Namun, waktu sungguh sangat unik. Waktu juga menempatkan dirinya dalam keabadian, dalam kenangan banyak orang.
Dejavu membuktikan soal misteriusnya waktu. Saya seperti dipaksa mengulang lagi, apa yang saya lakukan dulu, dipaksa untuk menerima lagi apa yang saya alami dulu.
Banyak kisah cinta yang tak lekang dimakan waktu. Dan kadang-kadang, saya merasa waktu mengulang kisah itu, dalam diri orang lain, bahkan dalam diri kita.
Waktu menguji hati, menguji ketabahan kita. Banyak yang tak bisa mempertahankan prinsip-prinsip hidupnya seiring dengan berlalunya waktu. Mereka yang hari ini berbicara, bersikap selalu A, bisa jadi besok atau lusa akan berubah, akan melakukan B atau C.
Waktu juga menguji kesetiaan, menguji mana yang sejati dan mana yang palsu. Dan sejarah membuktikan, hanya mereka yang mampu melewati ujian waktu, yang selamanya akan dikenang sejarah. Dalam diri kita pun begitu, hanya mereka yang setia yang tersimpan lekat dalam ingatan dan kenangan kita.
Karena waktu adalah ujian, dia membongkar kebohongan, membongkar kepalsuan. Mereka yang hari ini berbohong, suatu hari nanti akan terbuka kebohongannya. Waktu punya cara sendiri membuka segalanya. Dan bagi saya, waktu juga bijak, dia membuka apa yang harus dibuka, menutupi apa yang harus ditutupi. ***

@wenceu #1

saya memberi judul tulisan saya ini @wenceu. dia rekan kerja, wartawan batam pos. pertama, karena dialah yang membuat saya menulis blog lagi setelah berbulan-bulan tak pernah melirik ghazyan.wordpress.com ini. #1 adalah kode tulisan hari pertama, untuk 30 hari berikutnya.

Imagekarena judulnya @wenceu, maka tulisan ini juga tentang @wenceu. saya mengenal dia sekitar tahun 2011. dia bersama eki, melamar sebagai calon reporter. saya sebagai koordinator liputan, diminta mendampingi riza pahlevi, wakil pemred, menyeleksi dua calon reporter itu. 

saya tak tertarik sama @wenceu, tapi lebih suka eki. andai waktu itu kami cuma butuh satu reporter, pilihannya jatuh pada eki. namun, kami butuh dua. dua-duanya, kami setujui. kenapa saya melihat @wenceu biasa-biasa saja, mungkin karena kesan pandangan pertama. saya melihat @wenceu waktu itu seperti komentar kaka slank terhadap seperti sheila on 7, masih kinyis-kinyis. begitu sheila meluncurkan sephia, kaka bilang, “ternyata mereka bandel juga.”

bandel artinya, @wenceu jadi andalan. hampir semua berita-berita “penting” di batam pos, melibatkan @wenceu. saya lupa tulisan pertama gadis berjilbab ini. tapi tulisan dia saat wawancara ariel noah, meski judulnya dianggap tak pas, dipuji pemred.

bagaimana dengan saya? di umur kewartawan saya 2-3 tahun, saat seperti @wenceu, saya reporter yang tak pernah diingat koordinator liputan, belum menulis seperti yang ditulis @wenceu.

rasa tulisan @wenceu, seperti kata pak bondan, maknyus. saya termasuk yang tak ingin memotong tulisan dia andai saja space untuk tulisannya tersedia. @wenceu menulis panjang-panjang. kadang saya meminta persetujuan dia, bagian mana yang akan saya potong.

kemarin, dia bilang sedang galau. temanku bilang, @wenceu bisa jadi tak akan selamanya jadi wartawan #batampos. dia akan pindah. dia akan jadi pns suatu saat. mungkin bisa jadi begitu. dia bukan lagi gadis kinyis-kinyis. dia sudah cukup bandel untuk menentukan pilihan.

hari ini kita bahagia, besok siapa tahu. hari ini kegalauan kita bisa jadi di tingkat maha dewa, besok bisa jadi kebahagiaan kitalah yang di tingkat maha dewa. hmmm 

Perbanyak Taman Bermain

Bukan sebuah ide yang tiba-tiba, jika muncul usulan agar Batam perlu memperbanyak taman bermain. Taman bermain yang bisa diakses publik secara gratis, dan tentu saja harus aman.

Jika kemudian usulan itu mengemuka, karena banyak kasus anak-anak tewas saat bermain di kolam-kolam bekas galian, itu merupakan akumulasi harapan warga melihat betapa pemerintah daerah, baik itu Pemko Batam maupun Badan Pengusahaan Batam seperti tutup mata. Belasan anak tewas saat bermain, tapi tak kunjung berbuat, seperti misalnya, memperbanyak taman agar keluarga dan anak-anaknya bisa bermain dengan aman di sana.

Jadinya, meski banyak kasus, anak-anak itu tetap bermain di tempat-tempat berbahaya karena minimnya taman bermain di Batam. Mereka memilih berenang di kolam galian. Sebagian bermain di bukit-bukit yang dipotong. Soal bahaya, itu nanti. Karena bagi mereka, keriangan dan kebahagiaan saat bermain nomor satu. Itu sebabnya, Pemko Batam maupun BP Batam tak perlu menunggu banyak korban untuk membuat taman bermain.

Continue reading

Jangan Makyong Hilang di Bumi

Sanggar Tari Pantai Basri dari Pulau Panjang, Bulang, merupakan satu-satunya sanggar yang menyajikan opera Makyong di Batam. Setelah eksis hampir 40 tahun, sanggar itu terancam hilang. Kesulitan ekonomi, minimnya perhatian, membuat Makyong Pulau Panjang itu kehilangan nyawa.

Normah duduk bersandar di dinding. Tatapannya jauh menembus jendela kaca kusam di depannya. Perumahan Cipta Asri, Sagulung, akhir Juni sore itu sepi. Angannya melayang. Terbayang pesisir Pulau Panjang, Bulang, bermil-mil di sana. Terbayang wajah Basri. Lelaki bersahaja yang bertahun-tahun mendampinginya.

Lalu, tangan Normah bergerak. Jarinya mengetuk-ngetuk lututnya. Tanpa sadar, ia menyanyi. “Dari Jauh Terpandang Awang, Terpandang Awang Seorang Diri, Apa Kabar Awang, Berkabar Bilang.”

Lagu itu mengalun merdu. Hampir enam menit ia bernyanyi. Setelah itu ia berhenti. Normah mengambil napas. Dadanya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Kesedihan membuncah. Rabiah, 40, putrinya, membiarkan perempuan berumur 62 tahun itu melelehkan perasaannya.

“Ibu sering kangen sama bapak,” kata Rabiah, sore itu.

Normah adalah seniman Makyong dari Pulau Panjang. Ia satu-satunya penyanyi, pelakon, sekaligus penari Makyong, yang dipunyai Batam saat ini. Normah sudah bermain Makyong sejak tahun 1970. Saat itu ia kebagian peran sebagai dayang. Peran Raja, tokoh utama dalam opera Mak Yong, diperankan Mak Mumun. Basri, suaminya, pengiring musik di opera itu. Basri mahir menggesek biola.

Setelah Mak Mumun meninggal, peran Raja beralih ke tangan Normah. Basri bermain sebagai Awang, tokoh kedua dalam opera itu. Lagu yang Normah nyanyikan sore itu, lagu yang biasa ia bawakan ketika bermain Makyong. Ia memanggil-manggil Awang, tokoh yang identik dengan Basri. Basri meninggal awal tahun 2000 silam.

Basri dan Normah banyak mendapat undangan tampil di acara-acara pernikahan. Mereka tampil dari satu pulau ke pulau lain. Tahun itu, jembatan Barelang, yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan Galang, Galangbaru, dan Batam, belum dibangun. Basri dan Normah memenuhi undangan naik perahu layar. Sesekali naik perahu bermesin tempel.

Dua atau empat hari sebelum tampil, Basri dan Normah berlatih dulu. Mereka mengumpulkan para pemain musik dari Bintan, Batam, dan pulau sekitarnya, di rumah mereka di Pulau Panjang. Ada 25 orang yang berkumpul. Mereka berbagi peran. Ada yang menjadi dayang, raja, pemain musik, prajurit, dan lainnya.

Tempat latihannya sebuah panggung yang ditopang tiang-tiang kayu bakau.
Mereka berlatih tekun. Menghafal dialog, lagu, dan tarian. Sekali tampil, biasanya mereka membawakan dua atau tiga cerita tradisional Melayu.

Makyong Sanggar Tari Pantai Basri tak bisa ditampilkan sekali seminggu. Selain perlu latihan, juga karena tak setiap minggu mereka dapat undangan. Di sela-sela kosongnya undangan, Basri dan Normah biasa tampil berdua. Mereka membawakan orkes Melayu. Basri menggesek biola, Normah menyanyi.

Di tahun 1980-an Basri dan Normah sering mewakili Batam tampil di acara-acara seni dan festival. Mereka tampil di Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan kota lain. Sesekali mereka diundang ke Melaka, Malaysia.

Sejumlah piagam penghargaan untuk Basri dan Normah disimpan oleh Dorani, 42, putra sulung mereka, di Pulau Panjang. Piagam-piagam itu dilapisi plastik. Disimpan di koper tua, peninggalan Basri. Ada sekitar sebelas penghargaan. “Terakhir bapak dapat penghargaan saat tampil di Yogyakarta. Itu tiga bulan sebelum bapak meninggal,” kata Dorani, di Pulau Panjang.

Basri dan Normah tak hanya tampil di panggung. Mereka juga melatih siswa-siswa sekolah dan orang-orang yang ingin belajar tari. Sebagian anak-anak pesisir, sebagian lagi datang dari Batam. Dari Jakarta dan Eropa juga ada.

Normah ingat, ada gadis Jerman yang tiba-tiba datang ke rumahnya di akhir tahun 1990. “Namanya Brigitte. Dia anaknya serius, ingin bisa nari,” tuturnya.

Brigitte, kata Normah, datang diantar pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batam ke Pulau Panjang. Pertama kali datang, Brigitte langsung minta ditunjukin tarian jogi. Tari ini khas Batam, gerakannya mirip joget poco-poco. Namun, gerakannya lebih luwes.

Setelah itu, Brigitte rajin datang. Sekali seminggu ia belajar nari. Di rumah Normah, Bergitte bisa menginap dua atau tiga malam. Dalam sebulan, gerakan Brigitte sudah terbentuk. Dia hafal satu tari Melayu.

Saat hendak kembali ke Jerman, Brigitte menawari Normah ikut serta. Brigitte ingin mengenalkan Normah ke publik Jerman. “Katanya orang seperti saya itu langka,” kata Normah.

Namun, Normah menolak. Dia tak ingin pergi meninggalkan Pulau Panjang. Tak ingin meninggalkan anak-anaknya, juga kenangannya bersama Basri. Keluarga dan tanah kelahiran, katanya, lebih berharga dibanding harta melimpah di negeri orang. “Saya lebih baik di sini. Miskin tak apa-apa,” ujarnya.

Artis senior Trie Utami, juga termasuk yang pernah belajar menari di rumah Normah. Trie Utami, katanya, hanya belajar sehari. Dia minta diajari gerakan dasar tari Melayu. Dari siang sampai sore Normah mengajari Trie Utami.

Saat tampil di Jakarta, Normah kaget namanya dipanggil-panggil seorang wanita. “Mak Normah mana, Mak Normah mana,” kata Normah mengulang panggilan itu. Saat itu ia sedang di kamar hias. Ia kaget. Setelah pintu dibuka, ternyata di depan pintu sudah berdiri Trie Utami.

“Trie Utami bilang ke orang-orang, saya itu guru menari dia,” katanya.

Totalitas Mak Normah mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Batam. Tahun 2011, ia mendapatkan Anugerah Batam Madani sebagai tokoh yang berjasa di bidang Seni Budaya. Di ulang tahun Kota Batam ke-182, Wali Kota Batam menyematkan pin emas ke dada Normah.

Pin emas itu kini disimpan Normah di balik tumpukan baju di lemarinya. “Akan selalu saya simpan,” tukasnya.

Namun, segala penghargaan itu tak menjamin hidup Normah. Seperti seniman-seniman lain, ia hidup dalam keprihatinan. Akhir Juni itu, ia mengaku cuma memegang uang Rp20 ribu. “Ini untuk beli lauk buat besok,” katanya.

Normah tak lagi banyak manggung. Pagelaran Makyong sudah jarang muncul di depan publik. Tak tampil, berarti tak ada uang belanja. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia menjual jagung bakar. Di kios milik Dorani, di ujung jembatan I Barelang, Normah bisa ditemui saban sore.

Sejak tiga bulan lalu, ia tak lagi menjual jagung. Ia memilih merawat Rabiah. Rabiah mengidap kanker. Rabiah tinggal bersama putrinya, Putri Pertiwi, 12. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu. “Kini, sayalah yang merawat anak saya itu,” tukasnya.

Di rumah Rabiah itu keprihatinan hidup Normah bisa dilihat. Rumah itu tipe 28. Ada dua kamar dan satu ruang tamu berukuran 2,5 x 3 meter. Dapur menyatu dengan kamar mandi. Sebagian dinding rumah itu plasternya sudah rusak. Catnya terkelupas.

Normah sore itu sedang sakit perut. Ia mengusap-usapkan minyak angin ke perutnya. Sepanjang wawancara, ia beberapa kali bersandar di dinding. Sesekali minyak angin di botol kecil di tangannya itu ia cium.

Normah mengenakan kemeja kembang-kembang. Sebuah kemeja lama yang kusut. Ikat kepalanya berdaki. Ia beberapa kali menolak dipotret. “Baju saya jelek, tak usah difoto-foto dulu,” katanya.

Meski sakit perut, ia tetap mau diminta bercerita tentang Makyong. Gairahnya bangkit. Ia lupa besok pagi tak punya uang belanja. Tutur katanya lancar. Bahasanya polos. “Makyong itu warisan leluhur. Kalau jual jagung itu ya buat makan. Kalau hidup dari Makyong sekarang susah,” katanya.

Semua keprihatinan itu tak membuat Normah sedih. Ia tak menyesal meski kini hidupnya miskin. Membawakan Makyong menurutnya adalah tugas luhur. Ia menyimpan semua penghargaan dari penampilannya sebagai penari dan pemain Makyong, sebaik ia menyimpan kenangan-kenangannya.

Tak berniat menjual pin emas Anugerah Batam Madani itu? “Taklah. Meski tak punya uang, tak akan saya jual. Itu kenang-kenangan,” katanya.

***
Telepon itu datang menjelang senja. Dorani, 42, sedang mengisi bensin eceran ke botol-botol bekas air mineral berukuran 1,5 liter. Ia menghentikan sejenak pekerjaannya. Ditekannya tombol ponselnya. Dari seberang seseorang menyapa.

“Pak, kami mau mengundang bapak tampil di Tanjungpinang.” Yang menelpon ternyata seorang mahasiswa dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Mahasiswa itu mengundang Dorani dan sanggarnya tampil di acara mereka.

“Kami sudah tak tampil lagi. Mohon maaf, tak bisa datang,” ujar Dorani.

“Tolonglah pak. Ada Pak Gubernur yang datang di acara kami,” si mahasiswa memohon. “Bukan tak mau, tapi memang sanggarnya sudah tak tampil lagi. Dah vakum,” Dorani tetap menolak.

Obrolah setahun lalu itu masih diingat betul oleh Dorani, putra sulung pasangan Basri dan Normah. Ia diminta menampilkan Mak Yong. Namun, ia menolak. Alasannya pelik, biaya yang harus ia keluarkan, lebih besar dari bayaran yang ia terima.

“Terakhir kali tampil, itu sudah dua tahun lalu. Habis itu kami tak pernah tampil lagi,” kata Dorani.

Dorani mewarisi Sanggar Tari Pantai Basri. Sejak ayahnya meninggal, ialah pemimpin sanggar itu. Padahal, awalnya Dorani menolak. Sejak remaja, ia tak mau lagi berkesenian. Ia memilih berdagang, berjualan bensin, membuka kios kecil di rumahnya.

Dorani remaja sering merasa sedih melihat hidup orang tuanya. Basri, disebutnya orang yang total berkesenian. Tak pernah menolak undangan tampil. Berapapun bayarannya, Basri pasti datang.

“Habis manggung biasanya bapak langsung melaut. Bayarannya tak cukup buat makan sehari-hari,” ujarnya. Itu yang bikin Dorani enggan mengikuti jejak ayahnya. Ia tak ingin bernasib seperti bapaknya. Dipuji-puji di atas panggung, tapi setelah itu dilupakan.

Tapi Basri tak pernah mengeluh. Dorani yang gregetan. Ia pernah meminta ayahnya berhenti bermain musik. “Tapi bapak tak mau. Katanya, melestarikan budaya Melayu tugas suci. Kalau bukan kita, siapa lagi,” kata Dorani.

Kata-kata ayahnya itu terngiang-ngiang terus di telinga Dorani. Ketika ayahnya meninggal, Dorani mau tak mau memimpin sanggar warisan ayahnya itu. Ia sempat bingung karena selama ini enggan latihan. Tangannya tak mahir menggesek biola atau menabuh gendang.

Bermalam-malam ia tidur di samping biola peninggalan ayahnya. Bermalam-malam pula ia berdoa. Harapannya satu, diberi keahlian menggesek biola. “Habis gitu saya bismillah aja, memohon agar bisa main biola,” katanya.

Berminggu-minggu Dorani berlatih. Tangannya pegal. Lehernya kaku. Namun ia mencoba terus. Ia tak mau mengecewakan orang tuanya. Dan kerja kerasnya terbayar. “Sekarang kalau ada yang minta main, saya cuma minta didengerin dulu nadanya. Setelah itu pasti bisa,” tukasnya.

Dorani melanjutkan Sanggar Tari Pulau Basri bersama adik-adiknya. Selain Dotani, ada lima anak Basri dan Normah yang semuanya mewarisi darah seni. Mereka Abdullah, 41, Rabiah, 40, Anda, 39, Zamri, 38, dan Zulkifli alias Igo, 37. “Dari semua saudara saya, yang paling mahir itu Igo. Dialah pewaris bapak,” kata Dorani.

Sepeninggal Basri, Sanggar Tari Pulau Basri masih sering memainkan Makyong. Pelakon dan pemusiknya sebagian besar saudara dan kawan-kawan Dorani di Pulau Panjang. Mereka tetap patuh aturan, selalu menampilkan cerita-cerita tradisional Melayu. Ada cerita Putri Siput Gondang, Raja Sang Nyaya, Raja Berna Sakti, Raja Sang Kiwi, dan Kijang Emas Tanduk Kencana.

Dari semua cerita itu, Mak Normah tetap memainkan peran utama sebagai Raja. Peran ini paling sulit. Pemain harus bisa menari, menyanyi, dan berdialog. Dialognya runtut. Kata-katanya tak boleh terputus antara satu dengan yang lain. Seperti lagu yang dinyanyikan Normah sore itu, kalimat kedua dan seterusnya harus berhubungan. Hal itulah yang membuat Mak Normah tak tergantikan. Tak ada pemain yang bisa menari, menyanyi, dan menghafal dialog panjang-panjang sekaligus.

Dorani dan Normah bahkan pernah berbulan-bulan jadi “dosen terbang” di Akademi Melayu Riau, di Pekanbaru. Di kampus itu, mereka mengajar Makyong dan tari.

Di sela-sela mengurusi sanggar, Dorani juga melatih anak-anak Pulau Panjang. Saban sore, mereka latihan menari. Dorani membentuk grup Makyong kecil. Makyong ini tak dimainkan 25 orang seperti yang biasa dilakukan Sanggar Tari Pulau Basri, tapi cukup dimainkan belasa anak-anak Pulau Panjang. Dua kali setahun mereka tampil, penontonnya para turis Singapura yang berkunjung ke Pulau Panjang.

Sore itu, Batam Pos sempat meminta Dorani memanggil anak-anak Pulau Panjang. Diiringi gesekan biola, dan tabuhan gendang, anak-anak Pulau Panjang itu menari jogi. Mereka masih lincah dan luwes, meski berbulan-bulan tak lagi latihan.

Kini, semua kegemerlapan Makyong jadi kenangan. Setidaknya itu yang dirasakan Dorani. Sejak dua tahun yang lalu, Dorani tak lagi mementaskan Makyong. “Bukan sepi undangan, tapi sudah tak sanggup,” tukasnya.

Mementaskan Makyong, kata Dorani, beda dengan menampilkan orkes Melayu biasa. Makyong menggabungkan seni peran yang dibalut iringan musik, syair, dan tarian topeng. Sekali tampil, Makyong membutuhkan minimal 25 pemain.

Dulu, para pemain itu bisa dengan mudah dikumpulkan. Mereka masih mau tampil tanpa berpikir bayaran. Namun, ketika para pemain berumah tangga, punya anak, mulailah faktor ekonomi jadi persoalan. Bayaran manggung kadang tak cukup membiayai latihan dan ongkos jalan ke lokasi manggung. Banyak pemain yang akhirnya memilih melaut.

Sekali tampil, kata Dorani, biasanya yang mengundang membayar mereka Rp5 juta. Bayaran itu, kata Dorani, tak cukup membiayai 25 pemain, ongkos perahu dari Pulau Panjang dan maupun ongkos kendaraan di darat. “Kadang kalau kawan-kawan kubilang ada undangan, mereka sudah menolak duluan. Mereka bilang, ‘sudahlah bang, tak usah lagi tampil. Anak-anak kita mau dikasih makan apa.’ Kalau sudah begitu, saya tak bisa berbuat apa-apa lagi,” ujar Dorani.

Bisa saja, kata Dorani, ia menaikkan bayaran. Namun, Makyong bukan seperti orkes dangdut atau band terkenal yang bisa bernegosiasi. Para pengundangnya rata-rata hanyalah orang menikahkan anaknya, atau instansi pemerintah yang hanya memerlukan mereka di acara-acara kesenian dan budaya. “Mungkin kalau di atas Rp10 juta kawan-kawan masih mau tampil,” ujarnya.

Faktor inilah yang membuat Dorani menolak banyak undangan yang datang, termasuk dari mahasiswa tadi. Ia sungkan meminta bayaran. “Setiap kali diundang, saya selalu beralasan tak ada pemain,” ucapnya.

Selain soal biaya, faktor kesulitan mencari pengganti Normah juga jadi masalah. Sampai sekarang, Dorani belum menemukan pemain yang bisa bernyanyi, menari, sekaligus berperan seperti Normah. Dorani sudah melatih banyak orang, tapi belum menemukan pengganti. “Sementara emak (Normah) sudah tua. Sudah sering sakit, tak mungkin terus main Makyong,” katanya.

Rabiah, kata Dorani, pernah disiapkan untuk menggantikan Normah. Namun, adiknya itu menderita kanker. Sering masuk rumah sakit. “Andai dia sehat, mungkin dia yang bisa menggantikan emak,” tuturnya.

Faktor ekonomi, sulitnya mencari pemain, hal-hal inilah yang menurut Dorani menjadi akhir kesenian Makyong. “Makyong akan hilang dari tanah Melayu ini. Kalau ingat pesan bapak, saya sedih. Tapi tak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

***
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam Nyat Kadir mengatakan keluhan Dorani dan para pemain Makyong wajar. Harusnya, kata Nyat, Pemerintah Kota Batam memperhatikan nasib mereka. “Saya prihatin. Wajar jika mereka merasa begitu karena perhatian pemerintah minim,” kata Nyat Kadir.

Jika Pemerintah Kota Batam tak memperhatikan masalah Makyong dan kesejahteraan pemainnya, Nyat khawatir Makyong akan benar-benar hilang di Batam. “Tragis kalau Makyong, kesenian Melayu, itu hilang di tanah Melayu,” ujarnya.

Mumpung para pemain Makyong masih ada, kata Nyat, belum terlambat jika Pemko Batam ingin menyelamatkan kesenian khas Melayu itu. Caranya, dengan mengalokasikan dana khusus di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelamatkan nasib Makyong.

Pemerintah, kata Nyat, bisa membiayai pementasan Makyong, dan melakukan revitalisasi kesenian itu. “Makyong juga bisa diajarkan di sekolah-sekolah,” katanya.

LAM, kata Nyat, tak bisa berbuat banyak. Selain karena tak punya dana, fokus LAM lebih ke pelestarian adat istiadat. “Ini persoalan bersama yang harus dicari solusinya bersama-sama,” ujarnya. LAM, kata Nyat, akan berkunjung ke Pulau Panjang, melihat langsung Sanggar Tari Pantai Basri.

Nyat mengusulkan agar Makyong disuguhkan dengan cara berbeda. Misalnya, mencontoh Opera Van Java, yang saban malam muncul di televisi. “Ini untuk menyiasati selera penonton. Keseniannya tetap lestari, begitu juga pesan-pesannya tetap sampai. Hanya penyajiannya saja yang beda,” tukasnya.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengaku Pemko Batam sudah membantu sanggar-sanggar di Batam. Di APBD Batam ada alokasi bantuan untuk sanggar-sanggar itu. “Saya lupa jumlahnya, cuma ada alokasi dananya,” tukasnya.

Soal usulan Nyat, Dahlan mengatakan akan memperhatikannya. “Masukan itu akan kami perhatikan,” tuturnya.

Bila ukurannya bantuan, bisa jadi Pemko Batam sudah membantu Dorani. Tiga tahun lalu, Dorani pernah menerima bantuan biola dari Ahmad Dahlan. Seperti Normah yang menyimpan pin emas pemberian Dahlan, Dorani juga menyimpan biola itu. ***

Mengintip Pijat Plus di Batam (3-Habis)

Kemiskinan Membuat Mereka Jual Diri

Amel, 25, tak pernah menyangka bakal menjadi pemijat plus-plus. Saat pertama kali menjadi pemijat, ia hanya melayani pijat biasa. Hampir dua bulan ia bertahan, selalu menolak jika ada tamu yang menginginkan layanan lebih.

Namun menginjak bulan ketiga imannya goyah. Kebutuhan hidupnya tak lagi terpenuhi jika hanya mengandalkan komisi Rp15 ribu per jam yang ia terima dari pijatan biasa. Apalagi ia harus mengirim uang ke kampung, untuk orang tua dan dua adiknya yang sekolah di Jawa.

Teman-temannya sesama pemijat juga merayunya untuk memberikan layanan seks. “Awalnya ragu, tapi setelah saya coba, ternyata hasilnya lebih besar dari perkiraan saya. Kalau lagi ramai, dalam semalam saya bisa dapat Rp500 ribu,” tukasnya.

Kepada orang tuanya di kampung, Amel mengaku kerja di pabrik. Itu ia lakukan agar pekerjannya tak ketahuan. “Kalau ketahuan bisa gawat,” tuturnya.

Amel awalnya bekerja sebagai TKW di Malaysia. Tahun 2007 silam, berbekal ijazah SMP ia berangkat ke negeri jiran itu sebagai pembantu rumah tangga. Setahun di Malaysia, ia berkenalan dengan seorang pria asal Flores. “Kami kemudian menikah dan punya satu anak,” katanya.

Amel dan suaminya kemudian mengadu nasib di Batam. Di sini mereka tinggal di Batubesar Nongsa. Suami Amel kerja di galangan kapal, Amel tinggal di rumah menjaga anak semata wayangnya. Dua tahun menikah, prahara menimpa keluarga Amel. Suaminya menuduhnya berselingkuh dengan pria lain. “Dia pergi ke Flores membawa putriku. Sampai ini hari nggak ada kabarnya,” tuturnya.

Sejak ditinggal suaminya, ia hidup tak tentu arah. “Saya pernah kerja di pub tapi gak betah,” katanya. Hingga kemudian kawannya memperkenalkan Amel ke seorang pengelola panti pijat. Amel diberi kursus pijat selama dua bulan.

Sekarang Amel tak lagi malu-malu. Setiap memijat tamu ia selalu menawarkan layanan seks. Jika tamunya bersikap dingin, ia tak sungkan-sungkan melepas pakaiannya. “Kalau sudah begitu, masak tak mau,” katanya tersenyum.

Lain lagi dengan Susi, 23. Wanita asal Malang, Jawa Timur itu tergiur menjadi pemijat karena ajakan teman-temannya di kampung yang terlebih dulu menjadi pemijat di Batam. Tiap bulan, temannya itu mengirimkan banyak uang ke keluarganya.

“Kalau pulang kawanku itu selalu bawa uang banyak, pakai perhiasan, bajunya bagus-bagus,” ujarnya.

Mantap dengan pilihannya itu, Susi berangkat ke Batam. Seluruh biaya perjalanan dari kampung ke Batam ditanggung pemilik panti pijat. Susi baru diminta mengganti biaya perjalanan setelah aktif bekerja. Pemilik panti langsung memotong komisi Susi.

Di Batam, Susi dilatih cara memijat selama satu bulan. Selepas itu, ia langsung bekerja. Awalnya, seperti Amel, Susi hanya mememberi pijatan biasa pada tamunya. Hingga kemudian, ada tamu yang protes karena Susi enggan memberi pijatan plus.

Oleh kawannya, Susi akhirnya diberitahu kalau panti pijat tempat mereka bekerja adalah panti pijat plus yang memberi layanan seks. Susipun diajari bagaimana cara menawarkan seks kepada para tamunya. Misalnya dengan memijat pada bagian-bagian sensitif agar tamunya itu terangsang.

Penghasilan dari layanan seks itu dirasakan Susi lebih tinggi daripada komisinya jika hanya memijat biasa. Kalau pijat biasa Susi hanya mendapatkan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per jam, jika memberi layanan seks, Susi bisa mendapatkan Rp300 ribu per tamu.

“Kalau tidak seperti ini, darimana saya bisa ngirim duit orangtua,” ujar Susi.

Monik, 24, wanita asal Subang, Jawa Barat, juga sudah tak perawan lagi saat memutuskan menjadi tukang pijat di Batam. Ia terjebak pergaulan bebas. Selama berpacaran dengan ia berkali-kali berhubungan badan.

Continue reading

Mengintip Pijat Plus di Batam (Bagian 2)

Jika Ada Gadis di Sofa, Itu Plus-Plus

Alunan house music memekakkan telinga begitu masuk ke dalam PI Massage & Spa di kawasan Nagoya, Minggu (6/3) malam. Suasana ruangan pengap penuh asap rokok, cahayanya remang-remang. Lampu disko berputar-putar, membuat suasana panti itu mirip bar. Warna biru yang mendominasi dinding ruangan terlihat samar. Ada sertifikat berpigura ditempel di dinding, tanda kalau panti pijat itu memiliki izin resmi.

Baru saja Batam Pos membiasakan mata dengan kondisi di dalam ruangan, seorang pria warga Tionghoa menyambut. “Selamat datang Bos-bos kami ini. Kami merasa terhormat, Bos mau singgah di tempat kami. Kami tahu apa yang Bos-bos inginkan. Pastinya ladies-ladies kami akan men-servis Bos sampai puas,” katanya.

Belum sempat dijawab, pria itu kembali berbicara. Ia terampil, bak penjual berpengalaman. Panti pijatnya, katanya, menyediakan layanan plus. “Ladies-ladies kami muda-muda, di bawah 30 tahun. Silakan pilih,” katanya. A Chui, begitu pria itu dipanggil, menawarkan minuman.

Gadis-gadis yang ditawarkan A Chui sudah duduk di sofa abu-abu yang dipasang memanjang ke samping. Jumlahnya sekitar tujuh orang. Pakaian mereka serba minim, ketat dari paha sampai atas. Baju yang mereka kenakan hanya dikancing bagian tengah. Bagian atasnya dibiarkan terbuka. Bak menantang para tamu, mereka duduk sambil menyilangkan kaki, memperlihatkan pahanya yang mulus.

“Abang sayang, sini dong duduk di pelukan Aku. Tak rugilah, dijamin asyik lo.” Seorang gadis yang duduk di tengah menggoda, melambaikan tangannya.

Melihat Batam Pos tak tergoda, A Chui bangkit. Ia mengajak masuk ke dalam, melewati deretan para gadis tadi. “Yang tadi itu tarifnya Rp150 ribu per jam. Kalau mau yang lebih bagus, di dalam ada. Dijamin barang bagus. Ada yang Rp200 ribu, paling tinggi Rp250 ribu,” kata A Chui.

Di dalam, para gadis lain duduk melingkar di sofa berbentuk huruf U. Paras mereka lebih cantik. Namun dandanannya cukup sopan. Rata-rata mengenakan celana panjang dan t-shirt. Lampu berdaya 5 watt menerangi ruangan. “Duduk sini ajalah, Bang. Kalau di depan kurang asyik, di sini dijamin Abang pasti suka,” ujar mereka.

Batam Pos memilih gadis yang duduk di ujung sofa. Yessi, 22, namanya. Gadis itu berkulit kuning, berambut panjang dengan tahi lalat di atas bibirnya. “Abang langsung ke kasir aja. Baru kita naik ke atas ya,” ujarnya seraya berdiri mengantar ke meja kasir.

Tarif Rp200 ribu per jam harus dibayar di muka. Di depan kasir, Yessi masih minta dibelikan sebungkus rokok filter dan sekaleng soft drink. Begitu dibayar, Yessi langsung mengajak naik ke lantai dua. Di sini, suasananya juga remang-remang.

Sekitar 20 kamar berderet di kanan kiri. Rata-rata berukuran 3 x 2 meter. Di depan kamar terpampang tulisan besar-besar yang menyala dihiasi lampu warna merah bertuliskan, “Dilarang Berbuat Asusila”. Ternyata setiap kamar sudah ada pemiliknya. Yessi misalnya, menguasai kamar di paling ujung.

Usai menunjukkan kamarnya, Yessi menghilang. Kamar Yessi bersih dan wangi. Selain dilengkapi tempat tidur, di dalamnya juga terdapat kamar mandi. Aroma wewangian menusuk hidung, benar-benar tempat yang pas melepas kepenatan.

Yessi masuk kamar lima menit kemudian. Ternyata ia berganti pakaian. Celana panjang dibalut t-shirt yang tadi dikenakannya sudah dilepas, berganti daster tipis yang panjangnya selutut. Di balik daster, Yessi tak mengenakan apa-apa. Sepuluh menit memijat, Yessi melepas dasternya. Praktis, selama 50 menit Yessi memijat sambil telanjang bulat.

Yessi tak hanya melayani pemijatan di dalam panti. Tamu yang ingin membawa Yessi keluar bisa mem-booking dengan tarif Rp750 ribu. Itu diluar biaya hotel atau makan-minum yang diminta Yessi. Dari tarif Rp750 ribu itu, Yessi mendapat bagian Rp400 ribu. Sisanya menjadi milik panti pijat.

Pemandangan yang sama juga terlihat di salah satu panti pijat di kawasan pasar Siang Malam, Nagoya. Di panti pijat yang menempati ruko tiga lantai berjubel puluhan wanita berpakaian minim. Mereka duduk rapat di sofa di ruangan berukuran 6x 6 meter. Sebagian dari mereka tampak bersolek. Ada yang berkaca di cermin kecil miliknya, ada yang memoles lipstik di bibir. Beberapa di antaranya mempermainkan asap rokok putih ke langit-langit ruangan.

Continue reading

Mengintip Pijat Plus di Batam (Bagian 1)

Pijat Biasa Rp45 Ribu per Jam, Layanan Seks Rp100 Ribu

Dari luar panti pijat itu terlihat menawarkan pijat refleksi biasa. Pintunya kaca transparan, ditempeli gambar dan tulisan. Dua buah gambar telapak kaki beserta titik refleksinya ditempel di dua daun pintu.

Sekali pandang kita akan tahu panti pijat itu menawarkan pijat kesehatan. Informasi layanannya ditempel besar-besar di bagian pintu masuk. Ada pijat tradisional, pijat khas Thailand, lulur/body scrup, dan mandi susu.

Itulah panti pijat S Massage. Panti pijat itu menempati rumah toko, tiga lantai di kawasan Jodoh, tepat di belakang Diamond City Mall. Lokasinya tepat di tengah-tengah deretan ruko, di sampingnya banyak toko dan hotel-hotel melati.

Kesanalah, Senin (7/3) malam lalu, Batam Pos menuju. Begitu membuka pintu, pandangan langsung tertuju pada enam gadis berpakaian minim yang duduk di sofa, di bagian kanan pintu masuk. Seorang wanita di meja resepsionis mengumbar senyum. “Mau pijat, Bang?” sapanya.

Wanita berumur 35 tahun itu merangkap kasir. Dia menyodorkan katalog berisi tarif jasa pijat di sana. Untuk pijat satu jam tarifnya Rp50 ribu dan 1,5 jam bertarif Rp60 ribu. Belum sempat memilih, seorang lelaki bertubuh tegap menawarkan paket lengkap, Rp150 ribu per jam. “Lebih puas, ada mandi susunya,” tukas pria itu. Namun Batam Pos memilih pijat biasa, 1,5 jam.

Seorang lelaki lain mengantar ke kamar pemijatan, di lantai dua. Di sini, ada beberapa kamar, ukurannya kira-kira 3×2 meter. Kamar ini penerangannya temaram, dilengkapi kasur tipis yang langsung menempel lantai. Dindingnya kayu, tak berpintu, ditutup dengan kain. Ada tempat gantungan baju di dinding, tempat tamu bisa menggantung bajunya.

Begitu siap, seorang wanita muda berumur 24 tahun masuk ke dalam kamar. Monic, begitu ia menyebut namanya. Wajahnya manis, berkulit putih. Ia mengenakan celana pendek ketat, dan kaos oblong.

Saat pemijatan berlangsung 30 menit, Monic menggesekkan jari telunjuk pada betis. “Mau gak, Bang?”. Dia menawarkan pijat plus, layanan seks. Berapa tarifnya? “Rp300 ribu aja,” katanya.

Continue reading

Yang Siap Kalah

Dahlan-Rudi

Lagu Kemesraan mengalun mengakhiri Debat Publik Cawako Batam di ruang Cenderawasih Hotel Golden View, Jumat (31/12). Di panggung, lima pasangan cawako dan cawawako Batam berangkulan. Lagu itu, yang dinyanyikan apik oleh Volkcoustic, penyanyi jalanan yang didatangkan khusus oleh KPU, mendinginkan gemuruh para pendukung lima cawako.

Lagu itu pula yang menutup pertanyaan terakhir untuk para kandidat. Siapkah mereka untuk kalah? Pasangan nomor 1 Ahmad Dahlan-Rudi menjawab, “Saya dilahirkan di Batam. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berjuang untuk kota yang saya cintai ini,” kata Dahlan.

Ria-Zainal

Pasangan nomor 2 Ria Saptarika-Zainal Abidin mengaku bingung menjawab pertanyaan itu. “Saya siap menang. Namun apapun takdir Allah, kami siap,” tutur Ria.

Pasangan nomor 3 Nada F Soraya dan Nuryanto menjawab, “Kalah menang itu biasa. Kalau kami kalah, kami akan menerima. Kalah kami menang, yang kalah kami harap juga sama menerima,” ujar Nuryanto.

Nada-Nur

Aripin Nasir-Irwansyah, pasangan nomor 4, juga mengatakan akan menerima. “Asalkan pemilihan berlangsung jujur. Kami yang pertama akan mengucapkan selamat,” kata Aripin.

Syamsul Bahrum yang berpasangan dengan Amir Hakim, nomor urut 5, mengaku yakin bakal menang. “Insya Allah kami menang. Kalau kami menang, itu kemenangan bersama. Kami belum berpikir kalah,” tukas Syamsul.

Aripin-Irwansyah

Debat publik yang sedianya berlangsung pukul dua siang itu molor beberapa menit. Saat para panelis dan moderator duduk di dalam ruangan debat, para kandidat baru datang. Mereka disambut pukulan kompang di depan pintu masuk hotel.

Panggung debat didesain sedemikian rupa. Setiap kandidat disediakan satu podium dan pelantang. Mereka berdiri menghadap hadirin. Kursi pun ditata rapi. Para panelis, yakni Umar Juoro, Ketua Penasehat Center for Information and Development Studies (CIDES), Priyono Eko Sanyoto, Direktur Politeknik Batam dan Candra Ibrahim, tokoh muda Melayu yang juga Pimpinan Umum Tanjungpinang Pos duduk di sebelah kiri panggung. Di depan panggung duduk para pendukung cawako Batam. Mulai dari pendukung calon nomor 1 hingga nomor 5. Mereka diapit undangan dan wartawan yang meliput debat publik itu.

Hakim-Bahrum

Debat baru dimulai sekitar pukul 14.40 WIB. Moderator, Hasan Aspahani, Pemimpin Redaksi Batam Pos, membuka debat dengan pengantarnya soal debat publik calon presiden Amerika Serikat, John F Kennedy dan Richard M Nixon, 50 tahun lalu. Perdebatan yang terjadi pada 26 September 1960 itu merupakan perdebatan televisi pertama kandidat presiden Amerika.

“Dulu Amerika punya presiden yang sampai sekarang masih dielu-elukan dan dicintai dari generasi kegenerasi oleh rakyatnya. Kapan kita bermimpi punya pemimpin seperti itu. Tapi hal tersebut merupakan sesuatu yang tak mustahil ada dipemimpin Batam kedepan. Inilah saatnya kita sebagai masyarakat langsung mendengarkan dan melihat penyampaian visi misi dari para kandidat wali kota dan wakil wali kota ini. Bedah dan keluarkanlah seluruh ide brilian dan logika yang ada di pikiran dan angan-angan selama ini,” ujar Hasan.

Ahmad Dahlan-Rudi mendapat kesempatan pertama mengungkapkan visi dan misinya selama lima menit. Dahlan mengatakan, akan menjadikan Batam sebagai lokomotif ekonomi nasional. Selama ini, kata Dahlan, ekonomi Batam tumbuh 7 persen, itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. “Jika nanti kami terpilih lagi, pertumbuhan ekonomi Batam akan kami buat tumbuh rata-rata 8 persen,” ujar Ahmad Dahlan.

Industr galangan kapal, kata Dahlan, juga akan ditingkatkan. “Batam akan menjadi industr galangan kapal terbesar di Indonesia, mengalahkan Surabaya,” tukasnya. Waktu yang hanya lima menit, membuat Dahlan tak sempat menyampaikan visi misinya yang lain.

Pasangan Ria-Zainal berjanji akan menjadikan Batam sebagai kota industri yang berdaya saing internasional, madani dan adil sejahtera. Untuk mewujudkan itu, kata Ria, pasangan ini akan memulainya dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersih. Saat ini, kata Ria, pelaksanaannya tak maksimal.

Ria juga bakal menata Tata Ruang Wilayah Laut Batam. “Saat ini hanya menyentuh daratan saja. Sedangkan wilayah laut yang harusnya lebih diprioritaskan, justru tak terhandle dengan baik. Itulah makanya Batam membutuhkan pemimpin yang baru,” ujar Ria Saptarika.

Ria juga memandang perlunya link and match antara tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja di Batam. “Dalam Bursa Kerja tahun ini, ada 5 ribu lowongan namun yang terserap hanya 2.500 saja. ITu sebabnya perlu ada link and match,” tukasnya.

Nada-Nuryanto menitikberatkan adanya kepastian berusaha di Batam. “Pemerintahan sekarang kurang mampu menekan pusat. Kita harus berani mengatakan yang benar itu benar,” kata Nada. Nuryanto menambahkan akan membangun Batam dengan kejujuran dan keterbukaan.

Waktu lima menit dimanfaatkan pasangan Aripin-Irwansyah dengan sejumlah misinya. Aripin berjanji akan membawa Batam menjadi kota moderen dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional, berbasis masyarakat madani. Selama sepuluh tahun ini, kata Aripin, meski Bandar Dunia Madani sudah menjadi visi Batam, pelaksanaan di lapangan tak maksimal.

Aripin mengatakan, dia akan mewujudkan visi misinya itu dengan melaksanakan sejumlah pilar, seperti reformasi birokrasi. “Jangan menganut dan mengedepankan sistem kedekatan dengan seseorang. Tempatkan kepala dinas sesuai kompetensinya,” ujarnya.

Sektor kelautan dan perikanan, akan dijadikan Aripin sebagai sektor unggulan. Pembangunan infrastruktur juga akan dia prioritaskan. “Jangan ada banjir lagi,” tukasnya. Penjelasan Aripin terpotong karena terbatasnya waktu.

Pasangan nomor 5 Amir Hakim-Syamsul Bahrum berjanji akan mempercepat Batam menjadi Bandar Dunia Madani. “Kamia akan jadikan Batam jadi episentrum pembangunan nasional,” tukas Harum.

Syamsul menambahkan, akan menginventarisir semua tenaga kerja di Batam. Siapapun yang belum punya pekerjaan, katanya, akan dia beri pekerjaan. “Silakan datang ke Wali Kota, kalau belum punya pekerjaan. Nanti kita kasih pekerjaan,” tukas Syamsul.

Usai menyampaikan visi dan misinya, para kandidat diuji oleh tiga panelis. Pendeknya waktu, hanya diberi waktu tiga menit, membuat para panelis tidak maksimal menjawab pertanyaan panelis. Apalagi sejumlah pendukung calon yang duduk di depan panggung sering mengejek dan menyindir para cawako Batam lain. Moderator bahkan harus berkali-kali mengingatkan para pendukung cawako tersebut. Pertanyaan soal bagaimana cara memajukan PS Batam agar bisa berlaga di Liga Super Indonesia juga tak maksimal dijawab para kandidat.

Debat menjadi hambar karena KPU mendesain debat tanpa ada debat antar calon. Pasangan cawako tak bisa menjajal atau menguji program calon lain. Namun secara keseluruhan debat berlangsung aman dan tertib. Masyarakat Batam yang menyaksikan atau mendengar langsung acara tersebut di Batam TV, RRI dan Batam FM, setidaknya punya gambaran siapa yang akan mereka pilih pada 5 Januari, nanti.  ***

Noda Penerimaan CPNS

GMNI berunjukrasa menuntut transparani penerimaan CPNS. foto yusnadi

Memegang setumpuk koran yang dilipat-lipat, Husni Thamrin, 32, bergegas masuk ke ruang Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam di lantai tiga Kantor Wali Kota Batam, Selasa (28/12). Di sampingnya, Rika, 25, berjalan mengiringi. Mereka bermaksud menanyakan kejanggalan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diumumkan tiga hari sebelumnya.

Husni dan Rika melihat ada sejumlah keanehan pada hasil seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemko Batam itu. Seperti ada nama yang mendaftar di guru agama islam di SMA, ternyata lulus di formasi guru agama islam di SMK. Ada juga yang tak terdaftar di pengumuman kelulusan adminstrasi, namun lulus seleksi. Itu di luar sejumlah anak dan kerabat pejabat yang juga lolos.

Berbekal data pengumuman di koran itulah Husni dan Rika meluruk ke kantor BKD. Namun belum sempat banyak bertanya, jawaban pegawai BKD mematahkan semangat mereka. “Katanya BKD tak menerima komplain,” tutur Husni.

Padahal, menurut Husni, banyak yang ingin dia tanyakan. Seperti mengapa orang yang mendaftar di guru SMA lulus di guru SMK, atau mengapa yang tak lulus adminstrasi lulus seleksi dan banyak pertanyaan lain. “Kami hanya ingin cari keadilan,” katanya.

Husni dan Rika adalah honorer di sebuah SD Negeri di kawasan Bengkong. Husni yang juga seorang muballig adalah guru agama islam, sedangkan Rika pegawai Tata Usaha. Husni sudah tujuh tahun menjadi guru. Berbekal pengalaman bertahun-tahun mengajar sebagai guru honorer itu, dia melamar CPNS untuk posisi guru agama islam SD.

Tahun lalu, Husni gagal. Tahun ini dia kembali gagal. Di usianya yang menginjak 32 tahun, Husni tinggal punya kesempatan tiga kali lagi ikut tes. “Padahal tesnya cukup mudah, tapi tak lulus juga,” ujarnya.

Continue reading

Mendayung Sampan Menuju Masa Depan

anak-anak hinterland pulang sekolah, jepretan cpi cikandina

Anak-anak pesisir atau hinterland berangkat sekolah menempuh perjalanan laut dan darat. Mereka ingin pintar, namun kondisi sekolah beda jauh dengan sekolah-sekolah di kawasan kota.

 

Subuh baru menjelang. Ammar, 13, masih tidur meringkuk berselimut sarung saat tubuhnya terguncang. Ernawati, 17, kakaknya, membangunkannya. Ammar melirik sebentar, lalu menutup matanya lagi. Rasa kantuk masih menyergapnya.

“Bangun-bangun. Mau sekolah gak,” kata Erna. Erna kembali menguncang-guncang tubuh Ammar. Mendengar kata sekolah, mata Ammar terbuka. Mulutnya menguap. Lalu dengan langkah malas dia beranjak menuju bagian belakang rumahnya.

Suasana Tanjung Colem, Galang, Senin (1/11) subuh itu masih sepi. Hari belum terang tanah. Belum banyak penduduk yang beraktivitas. Listrik sudah lama padam, sejak tengah malam. Pagi itu, hanya lampu-lampu minyak yang menerangi rumah mereka. Termasuk rumah Jamaluddin, 40-an, yang tiga anaknya, bergantian mandi hendak berangkat sekolah.

Ernawati, 18, anak tertua Jamaluddin, duduk di kelas 3 di SMAN 10 Batam di Seijantung, Galang. Imran, 15, kelas dua di SMPN 22 di Tanjungkertang, Galang. Ammar yang dibangunkan terakhir kelas 6 di SDN 24, juga di Tanjungkertang.

Selesai mandi, ketiganya bergeges mengenakan baju. Di meja belakang, sepoci teh tersaji di meja. Hanya teh, tak ada nasi, atau gorengan sebagai teman minum. Ammar meneguk teh hangat itu sekaligus. Hangatnya terasa sampai ke perut. Di luar rumah, Imran meneriakinya. “Cepat nanti terlambat.”

Rumah Jamaluddin tak jauh dari pelantar. Sebuah sampan kecil berdayung ganda diikat di tiang kayu. Imran naik duluan, disusul Erna dan Ammar. Tujuan perjalanan tiga anak itu adalah Tanjung Kertang, di sekitar jembatan IV Barelang. Di sanalah lokasi SDN 24 Galang dan SMPN 22 Batam berada.

Ombak berdebur pelan. Imran mendayung perlahan. Arah arus rupanya tak memihak mereka. Perjalanan menuju jembatan IV melawan arus. Padahal tujuan mereka cukup jauh. Hampir satu jam mendayung, ketiganya tak kunjung sampai. Imran kelelahan. Dayung diambil alih Ammar. Siswa kelas 6 SD itu menggerakkan dua tangannya maju mundur, mendorong sampan terus melaju ke Tanjung Kertang. Ammar keringatan. Tapi tangannya terus bergerak, terampil mengendalikan sampan buatan ayahnya.

Dulu sebelum mereka memiliki sampan, mereka pergi ke sekolah melewati jalan darat. Perjalanannya cukup jauh, sekitar delapan kilometer. Jalannya berliku, naik turun bukit, melewati perkebunan buah naga. “Sampai sekolah, baju basah semua,” kata Ammar. Agar tak terlalu capek, Jamaluddin kemudian membuatkan anak-anaknya sampan. Sampan itulah yang kini tiap hari menjadi alat transportasi utama Ammar, Imran dan Erna.

Pukul tujuh pagi, sampan itu menepi di pelantar. Di belakang rumah warga, di samping sejumlah restoran sea food di jembatan IV Barelang itu. Restoran sea food di sana cukup terkenal, menjadi langganan para pejabat Batam. Usai menautkan tali sampan, ketiganya melompat ke pelantar. Naik ke atas menuju jalan raya.

Ammar dan Imran menuju sekolahnya masing-masing berjalan kaki. Tapi Erna masih harus menunggu Bus Sekolah Kota Batam. Bus warna orange, yang mengangkut anak-anak sekolah hingga ke SMAN 10 di Sijantung, tak jauh dari tempat wisata Camp Vietnam. Setiap hari, usai naik sampan, Erna bergelantungan di bus sekolah yang penuh sesak.

Pukul delapan pagi, proses belajar-mengajar di SDN 24 Galang, tempat Ammar sekolah, baru dimulai. Menurut Muhtar, Kepala Sekolah SDN 24 Galang, jam belajar sengaja dimundurkan untuk menyesuaikan dengan kedatangan murid-muridnya. Rata-rata, mereka yang sekolah di SDN 24 anak-anak pulau dan mereka yang tinggal di pesisir atau biasa disebut hinterland. Ada juga yang tinggal di perkebunan-perkebunan sepanjang pulau Galang dan Rempang.

Siswa SDN 24 Galang berjumlah 177 siswa. Ruang belajarnya enam lokal, dengan tujuh rombongan belajar. Dari 177 siswa itu, 22 anak di antaranya tinggal di pulau-pulau sekitar Galang, seperti di pulau Sencalung, Tanjung Colem, dan Teluk Air. Mereka berangkat ke sekolah dengan naik sampan, dan pompong atau sampan bermesin tempel.

“Anak-anak hinterland itu mendapatkan bantuan transportasi Rp3 ribu per hari atau Rp78 ribu per bulan dari pemerintah,” kata Muhtar.

Continue reading

di belakang tuhan pun kita berpolitik

bulan puasa, oktober 2008. siang sedang terik-teriknya, menjulur-julurkan lidah panasnya di langit batam. di gedung dewan, seorang anggota dewan mengelus-ngelus perutnya. bibirnya kering berwarna coklat kehitam-hitaman.

“saya puasa terus. mudah-mudahan sebulan penuh,” kata pria itu, seorang ketua partai.

pemilu april 2009, itu sudah dekat. pria tadi rupanya paham, tak cukup mengambil hati masyarakat untuk terpilih lagi. apalagi ambisinya cukup besar, menjadi pimpinan dewan. maka tuhan pun harus diambil hatinya. puasa sebulan penuh dilakoninya.

lalu april pun terlewati. ia terpilih lagi, menjadi pimpinan dewan. bulan puasa lalu saya bertemu dengannya. di ruangannya yang cukup megah, dia menyimpan sebotol anggur merah. “saya mag, tak bisa puasa,” tuturnya.

pria kedua berikrar tak akan korupsi. suatu pagi ia membisikkan sesuatu. “saya dengar pemko mau membagikan uang ke sini. lihat saja, nanti saya akan buka-bukaan,” katanya.

saya mengangguk, mengingatkan akan janjinya dulu. saya bilang, harus ada yang berbeda. namun waktu berlalu. berbulan-bulan kabar itu tak datang. berita yang kemudian berhembus, pria kedua itu tak sanggup buka-bukaan. “bahaya, banyak yang terlibat.”

toh, kepentingan politiknya terpenuhi. dia terpilih lagi, menempati posisi yang sama seperti dulu.

pria ketiga kukenal cukup dekat. saat masa kampanye dulu, ia mengeluh tak punya banyak uang. “tak mungkin saya jor-joran. kalau masyarakat mau, biar saya terpilih lagi tanpa keluar banyak duit,” tuturnya.

metode kampanyenya diubah. kalau dulu ia membagi-bagikan uang dan beras, kali ini ia membagi-bagikan uang ke masjid-masjid. jumlahnya rp100 juta, untuk 100 masjid. hasilnya, ia gagal terpilih lagi.

“bagaimana ni, masyarakat. masa ustad seperti saya tak terpilih. saya bukannya tak rela, cuma kasihan aja sama masyarakat banyak dibohongi politisi,” katanya.

pria tadi memang bukan politisi. ia ustad, sehingga berpikiran menyumbang uang ke masjid akan lebih efektif dibandingkan menyumbang uang ke masyarakat. atau jangan-jangan ia berpikir, masjid yang ia sumbang akan berdoa untuknya.

lalu pria yang ini, sedang berkuasa. tahun depan jabatannya bakal habis. ia banyak ditanya wartawan soal apakah ia akan maju, siapa pasangannya dan lain sebagainya. tapi, ia selalu tersenyum. “kan masih lama. nanti saja.” begitu jawabnya.

ia menyembunyikan langkah-langkah politiknya. bulan puasa lalu, ia bertemu dengan seorang walikota yang kemungkinan akan ia gandeng di pilkada nanti. di sebuah masjid pertemuan itu digelar, kemudian berlanjut di sebuah hotel. pria berkuasa itu berbagi tugas. “kamu harus selalu tampil di batam, saya akan tampil di kabupaten/kota lain di kepri. mengerti,” katanya pada calon wakilnya itu. sang calon wakil mengangguk.

maka, muncullah poster-poster dan baliho mereka berdua. sama-sama tersenyum. di sudut-sudut jalan, di jalan-jalan protokol mereka tersenyum berdua, sambil mengingatkan masyarakat agar tak lupa membayar pajak.

kekuasaan memang menggiurkan. tak hanya kepada manusia kita berpolitik, kepada tuhanpun kita berpolitik. di depan atau di belakang tuhan, apa bedanya. ***

Berebut Jadwal Gunting Pita

Tiga pejabat Pemko Batam bersaing di pemilihan wali kota Batam 2011 bersama tiga pasang calon lainnya. Sama-sama rajin safari, sama-sama sering tampil di media.

***

Pencanangan Pekan Imunisasi Campak dan Polio Tingkat Kota Batam itu digelar di Posyandu Kampung Baru, Tanjung Riau, Sekupang, Rabu, awal Oktober lalu. Hadir Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan wakilnya Ria Saptarika. Sejumlah pejabat Pemko Batam mendampingi, tak ketinggalan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Bahrum.

Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika didapuk meneteskan vitamin pada anak yang dibawa orang tuanya ke Posyandu itu. Masing-masing meneteskan dua tetes ke dalam mulut dua balita. Syamsul Bahrum yang berdiri di samping Ahmad Dahlan pun ikut meneteskan imunisasi itu.

Meski acara seremoni itu tak istimewa, ada cerita lain di balik penetesan imunisasi tersebut. Kebetulan, Ahmad Dahlan, Ria Saptarika dan Syamsul Bahrum adalah pejabat Pemko Batam yang maju dalam pemilihan wali kota Batam dengan pasangan berbeda. Ahmad Dahlan menggandeng Rudi, Ria berpasangan dengan Zainal Abidin dan Syamsul dipinang Amir Hakim Siregar.

Sehari setelah penetesan imunisasi itu, sebuah pesan pendek masuk ke ponsel Syamsul Bahrum. “Saya sudah lupa siapa yang ngirim. Isinya, katanya, Pak Wali menegur Kadis Kesehatan karena saya ikut meneteskan imunisasi juga,” kata Syamsul Bahrum, di Masjid Agung Batam, Selasa (26/10) lalu.

Pesan pendek (SMS) itu, kata Syamsul, tidak dia konfirmasi ke Chandra Rizal, Kadis Kesehatan Batam, maupun ke Wali Kota Ahmad Dahlan. “Itukan hanya SMS tokoh masyarakat yang peduli pada Abang,” tukasnya. Syamsul selalu menyebut dirinya Abang jika bertemu wartawan.

Sumber Batam Pos yang hadir dalam pencanangan imunisasi itu membenarkan peristiwa itu. Menurut sumber itu, Syamsul Bahrum awalnya bukan termasuk pejabat yang didapuk meneteskan imunisasi. Entah mengapa, panitia acara menyebut nama Syamsul, hingga bakal calon wali kota itu ikut meneteskan imunisasi. “Itu yang membuat Pak Wali marah. Mestinya yang netesin cuma Pak Wali sama Pak Wawako,” tukas sumber di lingkungan Pemko Batam, itu.

Dikonfirmasi cerita itu, Ahmad Dahlan menampik. “Bukan sifat saya seperti itu,” katanya, di atas fery dalam perjalanan dari Sagulung menuju Pulau Seraya, Bulang. “Untuk referensi Anda, setiap kali saya menghadiri acara, Pak Syamsul selalu saya perkenalkan sebagai bakal calon wakil wali kota. Tak benar kalau saya marah,” tukasnya, tersenyum.

Chandra Rizal yang ikut mendampingi Wali Kota Ahmad Dahlan, memilih tersenyum. Ditanya kebenaran cerita itu, kepala dinas yang baru menggantikan Mawardi Badar itu tak bersuara. Chandra terus tersenyum seperti bosnya.

Sejak mendaftar sebagai balon wakil wali kota, Syamsul sudah mengajukan surat mundur dari jabatannya. Namun sampai kemarin, surat itu masih dalam proses. Hari-hari ini, Syamsul masih terus menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Mobil dinas BP 11 C dan ruangannya di lantai dua kantor Wali Kota Batam masih digunakannya.

Namun dalam urusan kerja, Syamsul tak banyak lagi dilibatkan. Dalam rapat-rapat wali kota, Syamsul tak banyak diundang. Kalau dulu dia banyak mewakili Ahmad Dahlan, kini sudah tak pernah lagi. Ahmad Dahlan lebih memilih mewakilikan kehadirannya pada pejabat lain yang dulunya tak pernah mewakili dirinya.

Seperti Sabtu (23/10) lalu misalnya. Dalam pelepasan Jambore Jip dan Motoventure Batam 2010 di Engku Puteri, Dahlan diwakili Hartoyo Sirkoen, Kepala Inspektorat Kota Batam. Namun Syamsul hadir juga. Jika Hartoyo melepas iring-iringan 60 pengendara jip, Syamsul melepas iring-iringan 50 pengendara motor.

Mengapa Syamsul hadir? “Abang hadir karena diundang. Abang kan pembina komunitas sepeda motor juga,” tukasnya.

Kehadirannya dalam banyak acara, kata Syamsul, karena diundang sebagai pribadi maupun pejabat Pemko Batam. “Namun Abang tak pernah lagi mewakili Wali Kota,” tukasnya.

Dahlan beralasan tak mewakilkan kehadirannya pada Syamsul agar Syamsul punya banyak waktu bersosialisasi. “Itu kan positif agar Pak Syamsul punya waktu bersosialisasi sebagai calon wakil wali kota,” ujarnya.***Pesan singkat (SMS) lain mampir ke ponsel Syamsul Bahrum. Kali ini, pesannya cukup gawat. Si pengirim pesan mengaku dikirimi SMS oleh seorang camat agar mengumpulkan massa untuk mendukung salah seorang pejabat Pemko Batam yang tampil sebagai calon wali kota.

SMS ini langsung di-forward Syamsul ke camat yang bersangkutan. “Abang peringatkan camatnya agar tak macam-macam. PNS itu harus netral,” kata si Abang.

Syamsul pun membentuk tim intelijen. Sebanyak 12 orang dia tugaskan memantau 12 camat yang dikabarkan kompak mendukung calon wako tertentu dari Pemko Batam. “Kalau mereka tertangkap basah, ada buktinya, saya akan laporkan ke Panwaslu atau ke polisi,” tuturnya.

Ria Saptarika menerima SMS yang sama. Tak hanya satu, tapi sering. Laporannya rata-rata soal kepala dinas, camat atau lurah yang menjadi tim sukses pejabat Pemko Batam. “Tapi saya tak begitu menghiraukan laporan itu,” tukas Ria, Kamis (28/10).

Bahkan dalam kunjungan Ria ke sejumlah perumahan dan komunitas tertentu, laporan banyaknya birokrat yang berpihak masuk ke telinga Ria. “Itu bukan rahasia lagi,” tuturnya.

Siapa yang menggerakkan para birokrat itu? Ria dan Syamsul tak menyebut nama. “Yang pasti saya tak mungkin menggerakkan birokrat. Saya menghargai mereka yang harus tetap netral. Bahkan jika ada yang mendukung saya, saya bilang cukup dari jauh saja,” ujar Ria Saptarika.

Ahmad Dahlan juga menampik menggerakkan para camat atau lurah agar mendukung dirinya. “Itu haram,” tukasnya.

Menurut Dahlan, dia memang memerintahkan semua jajarannya, termasuk camat dan lurah menyukseskan pelaksanaan pemilihan wali kota Batam. Jika Komisi Pemilihan Umum pelaksananya, Panwaslu pengawasnya, Pemko Batam, kata Dahlan, yang bertanggung jawab menyukseskan pemilihan itu. “Saya minta mereka menyukseskan pemilihan wali kota, bukan saya minta mendukung saya. PNS harus tetap netral,” katanya.

Tapi kabar yang menguap di luar, banyak kepala dinas, camat dan lurah mendukung Ahmad Dahlan. Zulhendri, Kepala Badan Kesbang Linmas dan Politik Kota Batam, paling santer disebut. Zulhendri paling sering mendampingi Ahmad Dahlan dalam kegiatan kemasyarakatan. Jika Dahlan bertemu warga, biasanya Zulhendri ikut serta.

Ditanya soal kabar itu, Zulhendri membantah. Menurut dia, sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas dan Politik, dia harus membantu Wali Kota menyukseskan pemilihan umum dan agenda kemasyarakatan dan politik. Dalam Pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan gubernur Kepri, dia juga selalu menempel Wali Kota. “Tapi saat itu tak ada yang mempermasalahkan posisi saya karena Pak Wali tak maju sebagai calon,” katanya, Rabu (27/10).

Jika ada yang menilai dia mendukung Ahmad Dahlan, kata Zulhendri, penilaian itu dia anggap wajar-wajar saja. “Tapi buktinya, hitam di atas putih kan tak ada,” ujarnya.

Tak hanya Ahmad Dahlan, kata Zulhendri, Ria Saptarika juga akan dia fasilitasi jika meminta. “Semua pejabat Pemko Batam kalau meminta, sepanjang itu tugas saya, saya akan bantu,” tukasnya.

***

Perang iklan di antara tiga pejabat Pemko Batam itu juga berlangsung sengit. Di media, bersama pasangannya masing-masing, ketiganya termasuk bakal calon yang iklannya sepanjang tujuh kolom tampil di halaman utama koran. Dahlan, Ria dan Syamsul meninggalkan pasangan calon lain seperti Arifin Nasir-Irwansyah, Nada F Soraya-Nuryanto dan pasangan independen Insyah Fauzi-Andi Nadjib dalam hal penerbitan iklan.

Dahlan-Rudi mengusung tagline Setia Bersama Rakyat. Ria-Zainal mengklaim Pemimpin Muda, Pemimpin yang Bekerja. Sementara Syamsul bersama Amir Hakim yang menamakan diri HARUM, mencap paduan keduanya dengan kata Berkualitas. Syamsul doktor, Amir dokter.

Pertarungan juga terjadi di pemberitaan. Hampir tiap hari Dahlan tampil di halaman utama koran di Batam. Begitu juga dengan Ria dan Syamsul, meski intensitas keduanya masih kalah dengan Dahlan. Di luar tiga pejabat Pemko Batam itu, mungkin cuma Irwansyah yang kerap tampil di koran.

Suatu hari, usai salat Jumat, Dahlan mendatangi pangkalan ojek di depan Bank BCA di Jodoh. Masih mengenakan baju koko warna biru muda dan peci hitam, Dahlan menyapa para tukang ojek itu. Kunjungan yang seolah mendadak itu sontak mengagetkan para tukang ojek. Padahal Dahlan sengaja memilih pangkalan ojek di depan BCA itu, karena di sana termasuk pangkalan paling ramai di Batam. Setelah berkenalan dan menasehati mereka, Dahlan menyumbangkan uang Rp800 ribu untuk membeli tenda pangkalan ojek itu.

Konon, selain menjadi pangkalan, pangkalan ojek di sana juga menjadi alamat surat. Banyak surat dialamatkan ke pangkalan ojek itu. Pendatang baru yang tak tahu alamat keluarganya di Batam, menjadikan pangkalan ojek di depan BCA itu sebagai penanda.

Wartawan pun sibuk mengabadikan kedatangan Dahlan. Besoknya, foto Dahlan bersama para tukang ojek menjadi foto utama halaman kota di sejumlah media. Di lain waktu, Dahlan juga muncul dengan foto sedang memberi bantuan ke masjid atau korban kebakaran. Sebuah pencitraan politik yang membuat Dahlan paling populer, dan diunggulkan di survei-survei.

Tapi Dahlan menampik jika disebut sedang berkampanye. “Itu bukan kampanye, tapi pendekatan saya ke masyarakat dan silaturrahmi,” katanya. “Saya hanya minta ke humas, agar di setiap kegiatan saya wartawan diikutkan. Jika foto saya muncul di media, lalu disebut kampanye, itu efek lain,” tuturnya.

Baliho Dahlan sebagai wali kota Batam yang mengajak warga Batam taat pajak juga berdiri di hampir seluruh simpang jalan di Batam. Di Simpang Jam, Simpang Kabil, Batuaji, Nongsa, Sekupang hingga Batuampar tak ada yang luput dari baliho itu. Di lain tempat, dia tampil dalam slogan penghijauan. Posisi Dahlan sebagai wali kota membuat dia bisa melakukan itu.

Dahlan mengaku kegiatannya bertumpuk. Bahkan banyak undangan pertemuan yang tak bisa dia datangi karena terbatasnya waktu. “Tapi saya belum kampanye. Yang kampanye itu, ya iklan di koran,” tukasnya.

Aktivitas Ria tak kalah sibuk dengan Dahlan. Sejak menjadi calon wali kota, intensitas pertemuannya dengan warga tambah banyak. Di sela-sela menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wakil Wali Kota Batam, Ria bisa hadir di sepuluh pertemuan. “Hari Sabtu-Minggu, itu yang paling banyak,” kata Ria.

Seperti Sabtu (23/10) pekan lalu. Ria bersama Zainal dan timnya menyambangi pasar tradisional, menyapa pedagang dan menjadi tempat curahan hati mereka. Pedagang itu misalnya, ada yang mengeluhkan pungutan liar di Toss 3000 dan lainnya. Besoknya, foto-foto rangkaian kegiatan Ria juga muncul di koran.

Menurut Syaifuddin Fauzi, Sekretaris Tim Pemenangan Ria-Zainal, dari 64 kelurahan di Batam, sudah 95 persennya yang didatangi Ria Saptarika, baik yang di pusat kota maupun di pesisir. Kebetulan, Ria Saptarika menggunakan teknologi GPS (global position system) dan sudah menandai kawasan atau kelurahan mana saja yang sudah dia kunjungi. “Lokasi-lokasi kunjungan Pak Ria tersimpan rapi. Kawasan mana yang sudah dikunjungi, mana yang belum ketahuan dari situ,” tuturnya, Rabu (27/10).

Rata-rata, kata Syaifuddin, pertemuan Ria dan warga atas undangan warga. Terutama setelah mereka tahu Ria maju sebagai calon wali kota. Namun ada juga yang berasal dari tim pemenangan, terutama mengunjungi kawasan atau komunitas tertentu yang belum pernah bertatap muka langsung dengan Ria. “Kawasan yang sudah lama tak dikunjungi, kami datangi untuk mengingatkan mereka pada Pak Ria,” katanya.

Semua acara-acara Ria, sebagian ditangani protokol Pemko Batam, sebagian ditangani tim pemenangannya. Di setiap komunitas, topik yang dibahas berbeda. Dengan petani, misalnya, petani menanyai Ria soal konsep pertanian. Dengan pekerja, Ria ditanya soal isu-isu perburuhan.

Tim pemenangan juga mendesain konten iklan dan spanduk. Isu-isu di masyarakat mereka respon, dan dimasukkan dalam iklan maupun pernyataan-pernyataan Ria di media. “Tagline Pemimpin Muda Pemimpin Yang Bekerja misalnya, kita naikkan setelah kita mengevaluasi iklan sebelumnya,” ujar Syaifuddin.

Syamsul Bahrum tak kalah aktifnya. Dalam sehari, Syamsul bisa hadir di sepuluh hingga 15 pertemuan. Mulai acara pertemuan dengan warga, komunitas tertentu, menjadi pembicara, membuka acara, menghadiri tahlilan hingga pernikahan. “Prinsip Abang, menerima undangan itu sunat, menghadiri undangan itu wajib,” katanya.

Semua undangan yang masuk, kata Syamsul, dia datangi. Saking banyaknya, pernah dalam waktu bersamaan dia mendapatkan tiga undangan. “Dua abang datangi, satu lagi cuma nitip salam karena waktunya tak memungkinkan,” tukasnya. Yang membuat dia gembira, katanya, dia banyak diundang sebagai pribadi.

Syamsul menampik disebut hanya dikenal di kalangan elit dan terpelajar. Kesan itu muncul, kata Syamsul, karena selama ini dia tampil di media sebagai pembicara, menggunting pita di pembukaan bank, merespon berbagai isu dan menjadi ketua tim di Pemko Batam. Sementara acara dia saat bersama majelis taklim, diudang warga dalam acara pernikahan, tahlilan, istighasah dan acara pertemuan dengan masyarakat lainnya, tak diekspos media.

“Padahal Abang lebih banyak bertemu langsung warga. Ini terbukti dengan banyaknya undangan yang masuk ke Abang sebagai pribadi,” tukasnya.

Soal iklan dan intensitasnya tampil di koran, Syamsul juga tak kalah dengan Dahlan dan Ria. Sebelum menjadi calon wakil wali kota, Syamsul termasuk pejabat Pemko Batam yang hampir setiap hari muncul di koran, mengalahkan Dahlan dan Ria. Sebagian besar kegiatan wali kota diwakili dirinya. Kini, Syamsul lebih banyak tampil sebagai pribadi.

Selasa (26/10) lalu, usai salat di Masjid Agung Batam, Syamsul berpapasan dengan wartawan. Saat itu, dia mendatangi seorang ibu penjual es air kelapa muda. “Foto dulu Abang. Nanti munculin sama foto-foto kegiatan Abang yang lain,” tukasnya.

Jadilah siang itu Syamsul menghabiskan dua gelas kelapa muda bersama sejumlah wartawan. Sambil minum es, Syamsul bercerita soal kegemarannya minum es di kaki lima dan bergaul dengan para pedagang kecil. “Program Abang nanti, Abang akan menginap di pulau seminggu sekali. Abang akan buka periuk nasi mereka, dompet mereka. Kalau tak ada uangnya, Abang akan langsung kasih. Pemimpin harus dekat dengan rakyat,” tutur si Abang bertubuh subur, itu.

Syamsul merasa tak canggung meski harus menantang dua bosnya di Pemko Batam, Dahlan dan Ria. “Ini politik. Dalam politik, hanya ada kalah dan menang. Tapi kita harus tetap berpolitik dengan etika,” katanya.

Gaji Hanya Cukup untuk 20 Hari

Muhammad Hafifi, 20, memperlihatkan isi dompetnya pada Erik Sihombing, 25, temannya. Sebuah dompet Quicker berwarna kecokelatan, buatan Bandung, yang banyak dipakai remaja Batam. Di dalamnya terlihat dua lembar uang Rp5 ribu yang lusuh. Satu lembar lagi uang Rp50 ribu diambilnya di balik lipatan dompetnya.

”Tinggal Rp60 ribu. Ini harus cukup untuk sepuluh hari,” katanya di Mukakuning, Senin (18/10).Sore itu Hafifi baru pulang kerja. Dia tak pulang ke rumahnya di kawasan Batam Centre, namun mengunjungi temannya di Mukakuning. Dia memperlihatkan dompetnya karena Erik meminta dibelikan rokok. Tak banyak yang mereka perbincangkan. Hafifi langsung merebahkan badan.

Sejak empat bulan lalu, dia bekerja sebagai operator di pabrik pengolahan plastik di kawasan Batam Centre. Setiap hari dia bekerja delapan jam, mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Dia dikontrak setahun, digaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2010, Rp1.110.000 per bulan.

Dua bulan pertama, katanya, dia pernah mencicipi kerja lembur di akhir pekan. Gajinya Rp1.300.000. “Tapi sekarang tak ada lagi OT (over time/lembur). Setiap bulan dapatnya ya Rp1.110.000 itu,” tukasnya.

Gajinya dia gunakan untuk transportasi, makan, rokok, isi pulsa dan lainnya. Untuk tempat tinggal, dia tinggal bersama pamannya di Perumahan Botania. Tanggal 18 seperti Senin itu, menjadi tanggal-tanggal rawan buat Hafifi. Gaji Rp1.110.000 yang biasa ia terima tanggal 31 atau tanggal 1 bulan berikutnya, habis di minggu ketiga. “Kalau duit habis, pinjam sama paman,” tuturnya.

Hafifi tak tahu apa itu UMK. Dia hanya tahu setelah bekerja, akan dapat gaji Rp1.110.000. Gaji sebesar itu tak cukup untuk biaya hidupnya di Batam selama satu bulan. Padahal, Hafifi bukan remaja yang sering keluyuran ke mal atau nonton bioskop. “Paling ke mal satu bulan sekali beli kaos,” ucapnya.

UMK tak hanya dikenakan pada operator di industri-industri yang bertebaran di Batam. Penjaga kantor, sekuriti juga kadang digaji sesuai UMK. Ahmad Sirotol, 21, penjaga kantor sebuah instansi pemerintah di kawasan Batuampar, misalnya. Setiap bulan dia juga digaji sesuai UMK. Gajinya sebagai penjaga kantor antara lain digunakannya untuk membayar kredit sepeda motor Rp635 per bulan, sisanya untuk bensin dan lainnya. “Untung saya tak perlu beli makanan. Ada yang menanggung makan-minum saya,” katanya.

Untuk menambah penghasilan, sepulang menjaga kantor, Ahmad kadang menjadi tukang ojek. Dia mendapatkan tambahan uang sekitar Rp200 ribu per bulan. “Nongkrongnya di depan Kantor Pajak Batuampar,” katanya.

Sebagai lajang, Ahmad tak dipusingkan dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah. Meski begitu, keinginannya untuk jalan-jalan ke mal dan tempat wisata lainnya di Batam juga harus ditahan karena penghasilannya tak mencukupi. ”Kadang sebulan sekali juga ke mal atau nonton film. Tak bisa sering-sering,” tuturnya.

Yeni Maria, 40, juga merasakan beratnya hidup. Setiap hari dia bekerja di sebuah perusahaan elektronik di kawasan Tunas Industri, Batam Centre. Gajinya sesuai upah minimum kota (UMK) Batam Rp1.110.000 per bulan. ”Kalau lembur terus, ada tambahan Rp500 ribu per bulan,” katanya.

Dengan dua anak yang kini bersekolah di pesantren, Yeni dan suaminya sama-sama bekerja. Sebulan penghasilan mereka sekitar Rp3 juta. Jumlah itu mereka gunakan untuk membayar kredit sepeda motor, bayar listrik dan air, kebutuhan rumah tangga dan sekolah anaknya.

Untungnya Yeni tak perlu memikirkan biaya sewa rumah. Dia kini menempati rumah semi permanen di lahan 6 kali 10 meter pemberian Otorita Batam di Kavling Senjulung. “Tapi niat saya mau beli pasir untuk menambal rumah tak kunjung bisa. Tak ada duit,” tukasnya.

Yang agak beruntung Siti Rohana, 21. Gadis yang menjadi operator pabrik elektronik di kawasan Tunas Industri, Batam Centre, itu mendapat gaji Rp1.700.000 per bulan. Itu dia dapat setelah bekerja 12 jam, mulai pukul 08.00 – 20.00 WIB. “Dulu pernah dapat OT di hari Sabtu-Minggu, bisa dapat gaji Rp2 juta lebih. Sekarang biasa lagi,” tuturnya, Senin (18/10).

Siti Rohana tinggal bersama adiknya, menyewa kamar kos di Bida Asri Rp400 ribu per bulan. Gajinya dia gunakan untuk membeli pulsa, baju, makan, dan dikirim ke kampungnya di Jawa Timur. Karena bekerja 12 jam, pergaulannya terbatas. Dari pabrik langsung pulang, mandi dan tidur. Di kamarnya tak ada televisi. Satu-satunya penghibur hanyalah mendengarkan musik dari ponselnya. Hanya di hari Sabtu dan Minggu, dia punya waktu luang.

“Itupun tak kemana-mana. Tak punya duit,” tukasnya.

***

UMK Batam memang lebih kecil dibandingkan biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL)-nya. KHL, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan. KHL ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum (UMK).

Nilai KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan Dewan Pengupahan yang beranggotakan unsur pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Ada tujuh komponen, yakni makanan-minuman, sandang, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, serta rekreasi dan tabungan yang masuk dalam KHL itu. Semuanya dibagi dalam 46 item. Harga 46 item itulah yang disurvei. Misalnya di kelompok makanan dan minuman ada beras, daging, ikan, telur dan lainnya. Di kelompok sandang ada kaos, atau ada harga sewa kamar di kelompok perumahan.

Selama bertahun-tahun serikat pekerja berjuang agar UMK sama dengan KHL. Namun mental di meja perundingan. Tahun ini, menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Batam Nurhamli, serikat pekerja sepakat tak ada main tawar lagi. ”UMK Batam 2011 harus sama dengan KHL,” katanya, Senin (18/10).

Harga mati itu, kata Nurhamli, bukan tanpa alasan. Selama empat tahun perundingan, sejak terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2005, UMK Batam tak pernah sama dengan KHL. Padahal di Permenaker itu, katanya, UMK secara bertahap harus sama dengan KHL. ”Sekarang sudah lima tahun, sudah waktunya UMK 100 persen KHL,” tukasnya.

Menurut Nurhamli, KHL itu sangat mendasar. Sesuatu yang harus dipenuhi agar seorang lajang bisa hidup dengan layak. Dengan sistem kerja seperti di Batam, banyak pekerja yang dikontrak per enam tiga bulan, enam bulan atau satu tahun, kata Nurhamli, UMK sama dengan KHL menjadi sangat penting.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Batam, Syaiful Badri Sofyan, juga satu kata. ”Meski menurut saya sudah agak terlambat, tapi kami dengan serikat lainnya sepakat UMK Batam tahun 2011 harus sama dengan KHL,” kata Syaiful, Selasa (19/10).

UMK yang diterima para pekerja di bawah satu tahun saat ini, kata Syaiful, tak lagi cukup karena biaya hidup di Batam tinggi. ”UMK hanya cukup untuk hidup 20 hari,” tukasnya.

Agar UMK sama dengan KHL, katanya, UMK Batam tak harus naik. Tapi KHL yang harus ditekan. Caranya, pemerintah harus mengontrol harga-harga seperti sembako, perumahan, dan lainnya. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif kepada pengusaha. ”Pemerintah harus mampu mengontrol KHL dan memberikan pengusaha insentif agar pengusaha tak keberatan UMK sama dengan KHL,” ujarnya.

Namun bermufakat agar UMK sama dengan KHL tak pernah tercapai. Jangankan sepakat UMK sama dengan KHL, menetapkan berapa angka KHL yang pas saja sering tak sama. Serikat pekerja dan pengusaha punya angka KHL sendiri-sendiri. F-SPMI misalnya, mereka menemukan KHL Batam bulan September sebesar Rp1,36 juta-an. Itu sudah turun dari survei bulan Juli-Agustus yang besarnya Rp1.380.440. KFSPSI merujuk survei Dewan Pengupahan menemukan angka di kisaran Rp1,288.906.”Apindo akan melakukan survei sendiri nanti, agar jelas berapa nilai KHL yang pas,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, Selasa (19/10).

Sikap itu diambil Apindo, kata Cahya, karena antar serikat pekerja saja, survei KHL-nya berbeda. Apalagi jika survei dilakukan dalam kondisi harga-harga barang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Tentu hasil surveinya akan berbeda jika dilakukan dalam kondisi normal. ”Survei yang lalu, nilai KHL menurut Apindo sekitar di atas Rp1.110.000. Tapi di bawah angka Rp1,2 juta,” katanya.

Menurut Cahya, Apindo menyadari pekerja membutuhkan upah yang layak untuk mengimbangi biaya hidup di Batam. ”Kita tak mungkin membiarkan karyawan kelaparan. Kalau orang lapar, gimana mau kerja,” tukasnya.

Namun menaikkan UMK, kata Cahya, bukan cara yang adil. Pemerintah, katanya, harus mengontrol harga-harga kebutuhan agar biaya KHL bisa ditekan. Jika KHL bisa ditekan, UMK tak perlu naik setiap tahun. “Saya sangat yakin KHL bisa ditekan. Kita ini kawasan FTZ (kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas), kenapa kok harga-harga lebih mahal,” ujarnya.

Tingginya harga-harga di Batam, menurut Cahya, karena masih berbelitnya birokrasi, ada monopoli sembako yang dibiarkan pemerintah, dan tak bekerjanya kontrol pemerintah. Cahya mencontohkan harga gula impor di Singapura yang bisa dijual Rp8 ribu per kilogram, sementara di Batam dijual Rp10 ribu per kilogram. “Ini tugasnya pemerintah. Kalau Batam bukan kawasan FTZ, saya tak berani ngomong begini. Tapi kita ini kawasan FTZ, kok bisa harga di sana murah tapi di Batam mahal,” ujarnya.

Pengusaha kata Cahya, tak perlu insentif. Yang diperlukan untuk menekan KHL, katanya, cukup pemerintah bekerja menyediakan rumah susun murah dan bus gratis buat para pekerja, dan mengontrol harga. “Bila perlu mari bikin koperasi pekerja. Apindo siap membantu,” tuturnya.

Batam, kata Cahya, kini bersaing dengan kawasan industri negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Jika upah naik setiap tahun, dia khawatir Batam tak lagi kompetitif. Padahal salah satu nilai lebih Batam dibandingkan negara lain adalah tenaga kerja yang lebih murah.

”Kepada serikat pekerja saya selalu minta pengertian mereka. Bahkan saya pernah bilang ke mereka, untuk sama-sama mengontrol harga. Karena mereka punya power,” tukasnya.

***

Biaya hidup di Batam memang cukup tinggi dibandingkan dengan kota lain. Survei lembaga survei terkemuka Mercer Indonesia, di 25 kota terkemuka di Indonesia, dua tahun lalu, Batam berada di urutan ke sembilan sebagai kota termahal di Indonesia. Batam mengalahkan Medan, Padang, Manado, Makassar, Yogyakarta dan kota besar lain seperti Surabaya sebagai kota termahal.

Survei itu mencerminkan, secara umum warga Batam mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan warga dari 16 kota-kota besar lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Harga-harga di pasar setidaknya mencerminkan itu. Harga sayur dan bumbu dapur misanya, rata-rata naik Rp1 – Rp 2 ribu per kilogram. Seperti harga cabe rawit dari Rp21 ribu menjadi Rp22 ribu, harga bawang putih Rp25 jadi Rp26 ribu. Namun ada juga yang turun seribu rupiah seperti harga cabe merah, kentang dan tomat.

“Tapi tetap tak menentu. Minggu ini naik, besok turun, besoknya lagi bisa naik lagi,” kata Jordan Situmorang, 37, pedagang di pasar Mega Legenda, Batam Centre.

Harga beras naiknya gila-gilaan. Dalam satu hari, Ramlan, 23, pedagang di toko Aras di pasar Mega Legenda, harga beras bisa naik dua kali. Dia mencontohkan beras cap Ayam Bola 25 kg. Dari sebelumnya Rp250 ribu per sak, naik jadi Rp260 ribu per sak hanya dalam waktu satu hari. Bulan lalu, beras Ayam Bola harganya hanya Rp225 ribu per sak. Beras cap Rambutan naik dari Rp175 menjadi Rp178 ribu per sak. Bulan lalu harganya di kisaran Rp171 ribu per sak.

“Kadang harga jual kita hari ini, lebih murah dibandingkan harga beli kita besoknya,” katanya.

Harga minyak goreng curah naik dari Rp220 ribu menjadi Rp230 ribu per dirigen. Gula naik dari Rp10 ribu menjadi Rp11 ribu per kilogram. Harga ayam potong turun seribu rupiah per kilogram, namun harga ayam beku naik. “Ayam beku naik dari Rp26 ribu jadi Rp27 ribu,” kata Andi Mallarangeng, pedagang ayam di Mega Legenda.

Kondisi yang sama juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Batam. Seperti di Tiban, Penuin Baloi maupun di pasar Mitra Raya Batam Kota. Ini membuat Batam terus mengalami inflasi sepanjang tahun, kadang naik kadang turun. Misalnya di bulan Januari 2010, Batam mengalami inflasi 1,26 persen. Di September bulan lalu, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi turun jadi 0,03 persen.

Mengapa pemerintah tak mampu mengontrol nilai KHL? Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Batam, Ahmad Hijazi, punya jawaban berliku. Menurut Hijazi, kita ini hidup di sistem perekonomian yang membatasi peran pemerintah dalam mengintervensi pasar. “Regulasi membatasi kita mengintervensi pasar selain pola subsidi,” katanya, Rabu (20/10).

Pemerintah, kata Hijazi, saat ini hanya mampu memberikan subsidi untuk beras miskin. “Sementara kemampuan APBD kita juga tak mungkin menyubsidi. Untuk beras saja misalnya, Batam membutuhkan 12 ribu ton beras. Jika per ton kita subsidi Rp2 ribu saja, kita membutuhkan Rp24 miliar. Dari mana duitnya,” tukasnya.

Di sektor pengawasan, kata Hijazi, dia sudah bekerja. “Kami tak menemukan ada permainan harga mulai dari tingkat distributor, agen sampai ke pengecer,” katanya.

Tingginya biaya hidup di Batam, kata Hijazi, tak lepas dari kondisi Batam sebagai kota konsumen. Hampir seluruh kebutuhan bahan makanan, sandang, makanan jadi, rokok dan tembakau didatangkan dari luar Batam. Begitu juga dengan harga air dan listrik juga lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

”Kalau harga di daerah pemasok tinggi, tentu harga jualnya juga tinggi. Yang kita jaga adalah bagaimana suplai itu lancar, dan aman. Bahkan saya juga memonitor harga-harga di daerah asal,” ucapnya.Lagi pula, kata Hijazi, KHL tak hanya berdasarkan harga-harga makanan dan minuman. “Ada komponen lain yang lebih besar, seperti perumahan, transportasi dan entertainment,” tukasnya.

Menurut Hijazi, ada dua pola jika ingin UMK sama dengan KHL. Pertama UMK naik mengikuti KHL, yang kedua upah stabil, tapi KHL juga terkendali. “Tapi dengan sistem seperti sekarang, jangan bermimpi KHL bisa terkendali. Diperlukan perubahan menyeluruh agar KHL bisa terkontrol, dan itu tak bisa dilakukan seorang Kadisperindag,” katanya.***

Calon Pemimpin Hasil Kawin Paksa

Pertemuan itu terjadi di rumah makan Mie Tarempa, di Seipanas, Kamis (16/9) pagi dua pekan lalu.  Sambil menyeduh teh tarik, Riky Indrakari, Ketua DPD PKS Batam, berhadap-hadapan dengan  Rahmansyah dan Yanuar Dahlan, dua pentolan Partai Golkar Batam. Ketiganya bertemu  membicarakan rencana koalisi PKS-Golkar.

”Saya sudah tak pakai bahasa politik lagi. DPP meminta kami (berkoalisi) dengan PKS. Pak Zaenal  (Abidin) sudah ditetapkan untuk calon nomor dua,” kata Rahmansyah pada Riky Indrakari.

Riky tak langsung mengiyakan tawaran Golkar. Menurut Riky, PKS tak mungkin langsung berkoalisi dengan Golkar karena calon wali kota dari PKS, Ria Saptarika, sedang mengikuti penjaringan di PDIP. “Tapi Golkar kami masukkan sebagai plan B,” kata Riky, Kamis (23/9) di Kantor KPU Batam.

Sehari sebelumnya, menurut Nyat Kadir, mantan wali kota Batam, utusan Golkar mendatangi rumahnya. Kepada Nyat, Rahmansyah memintanya jadi calon wali kota bergandeng dengan Zaenal.  Tawaran itu, menurut Nyat, awalnya dia tolak. Selain waktunya sudah mepet dengan tenggat waktu pendaftaran, Nyat juga sulit menarik lagi partai-partai yang pernah menyatakan dukungan padanya.

”Saya bilang kepada mereka agar memikirkan lagi tawaran itu. Soalnya waktunya sudah mepet. Golkar baru datang dua hari sebelum pengambilan formulir ditutup,” katanya, Rabu (22/9) sore.

Tanpa sepengetahuan Nyat, Rahmansyah dan Yanuar kembali menawari PKS, Sabtu (18/9) malam. Pertemuan di Hotel Harmoni One, Batam Center itu diikuti Aris Hardi Halim, Ketua Bappilu DPW PKS  Kepri. Menurut Riky, Yanuar meminta agar duet Ria-Zaenal segera dipatenkan. “Kawin paksa saja,”  kata Yanuar, ditirukan Riky.

PKS, kata Riky, kembali tak langsung mengiyakan tawaran kedua itu. ”Karena bagaimanapun dengan  PDIP belum putus. Tapi untuk berjaga-jaga, komunikasi dengan Golkar tetap kami buka,” tuturnya.Di tengah lobi-lobi PKS dan Golkar, nama Nyat dan Zaenal bergaung. Sejumlah pengurus DPD Golkar  yakin pasangan ini akan segera mendaftar ke KPU. Begitu juga PKS, tetap yakin Ria bakal didapuk  PDIP sebagai calon wali kota bergandengan dengan kader Partai Banteng Nuryanto.

***

Selasa (21/9) malam, menjadi saat yang genting bagi PKS. Syaifuddin Fauzi yang mendampingi Ria di  Jakarta, mendapat sinyal Ria terpental dalam penjaringan di DPP PDIP. PDIP lebih memilih Nada F  Soraya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam. Fauzi segera mengirim pesan singkat  elektronik (SMS) ke sejumlah pengurus DPD dan DPW PKS. ”Intinya saya minta semua bergerak kalau PKS masih ingin mencalonkan Ria,” kata Fauzi, Kamis (23/9).

Maka riuhlah Kantor DPW PKS Kepri. Semua pengurus DPD dan DPW PKS berkumpul di sana. Semuanya menghubungi partai dan calon yang bisa disandingkan dengan Ria. Ahmad Dahlan, Ketua DPD Partai Demokrat sempat dikontak, namun tak mengangkat telepon. Rapat digelar hingga pukul  setengah empat pagi. ”Saya telepon Pak Yanuar. Saya bilang kita kawin paksa saja, seperti yang  pernah diungkapkan Pak Yanuar,” kata Riky. Namun, giliran Yanuar yang tak memberi kepastian.

Di malam yang sama, Nyat Kadir mengirim SMS ke ponsel Ria. Nyat menanyakan, apakah Ria sudah  aman, resmi diusung PDIP. Ria membalas SMS itu, menyatakan dia kemungkinan besar tak bisa  berkoalisi dengan PDIP. Menurut sumber Batam Pos, Nyat menawarkan dua opsi kepada Ria Saptarika.  Pertama, maju dengan opsi Nyat sebagai calon wali kota dan Ria wakilnya. Atau Ria calon wali kota dan  Zaenal wakilnya. Dua opsi itu, sama-sama mengawinkan PKS dan Golkar.

Rabu paginya, rapat kembali digelar di kantor DPW PKS Kepri. Ria dan Fauzi yang pulang dari Jakarta,  bergabung dalam rapat itu. Saat itu, menurut Riky, Istono dan PAN menjadi alternatif ketiga jika tak  bisa berkoalisi dengan Golkar.

Tapi Ria kurung sreg. Ria menelpon Ansar Ahmad, Ketua DPD Partai Golkar Kepri. Ansar mengutus  Zaenal Abidin dan Asmin Patros menemui PKS. Pukul satu siang, Ria dan Riky bertemu Ansar dan  Zaenal di RM Pak Datuk di Batam Center. Sementara Asmin ditinggalkan di Kantor DPW PKS Kepri.  Pertemuan itu menghasilkan koalisi PKS-Golkar. Urusan dengan Nyat, akan diselesaikan lewat lobi  Ansar Ahmad.

***

Di restoran Hotel Harmoni One, pertemuan segitiga itu berlangsung. Nyat Kadir, Zaenal Abidin dan  Ansar Ahmad duduk satu meja. Menurut sumber Batam Pos, Nyat menawarkan dua opsi pasangan ke  Ansar. Yakni Nyat-Ria atau Ria-Zaenal. Dua-duanya dibalut koalisi PKS-Golkar.

”Golkar lebih sreg kalau Nyat Kadir mundur. Akan banyak kader Golkar yang tak setuju jika Zaenal tak  maju,” kata sumber itu.

Menurut sumber itu, sempat terjadi ketegangan sebelum Nyat mundur. Namun cerita ini susah dikonfirmasi. Baik Nyat maupun orang-orang Golkar, tak mau cerita banyak. Asmin Patros, misalnya, ditanya soal pertemuan segitiga itu, mengaku tak tahu pasti. “Itu keputusan elite partai. Saya tak ikut  duduk satu meja,” katanya, Kamis (23/9) malam.

Yang pasti, kata Asmin, Golkar sangat menghormati Nyat. “Pak Nyat itu seorang negarawan, rela  mundur memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil,” tuturnya.

Begitu juga dengan Zainal. Dia ikut memuji Nyat Kadir. “Seperti yang sudah diberitakan, Pak Nyat itu  mundur dengan ikhlas,” tuturnya.

Nyat yang coba diwawancarai lagi, Kamis (23/9) mengaku sedang berada di Malaysia. “Mohon maaf,  saya sedang di Johor Bahru,” tulisnya dalam SMS.

Di tengah pembicaraan segitiga itu, Riky dan Fauzi datang. Ansar bertemu Riky di lantai lima hotel,  Fauzi bergabung dengan Asmin dan Rahmansyah menertibkan dokumen pendaftaran ke KPU. “Di situ  saya diberi tahu Golkar resmi bergabung dengan PKS dan Pak Nyat rela mundur,” kata Riky.

Ria datang sepuluh menit kemudian. Di pintu masuk, dia berpapasan dengan Nyat Kadir. Nyat  menyalaminya, sambil berkata, “Saya sudah ikhlaskan adinda Ria yang maju.” Nyat dan Ria tak sempat  bicara. Nyat langsung berlalu pergi.

Beberapa menit kemudian, Nyat menelepon Batam Pos. “Saya menyatakan mundur dari pencalonan.  Saya mohon maaf kepada masyarakat yang menginginkan saya maju. Ini pilihan terbaik, daripada  banyak pro dan kontra,” katanya.

Pertemuan Ria dan Zaenal juga tak berlangsung lama. Begitu adzan magrib berkumandang,  rombongan PKS meninggalkan Harmoni One.

***

Peci hitam bersulam benang warna emas menambah gagah penampilan Amir Hakim Siregar, Ketua  DPD Hanura Kepri. Peci itu dikenakannya saat mendaftar sebagai calon wali kota Batam bersama  wakilnya, Syamsul Bahrum, ke kantor KPU, Kamis (23/9) sore.

“Peci ini, punya arti tersendiri bagi saya.  Saya mengenakannya saat menikah di Masjidil Haram tahun 1995,” katanya.

Sama-sama mengenakan baju warna putih, sama-sama berkacamata dan bertubuh tinggi besar, Amir  dan Syamsul tampak serasi. Bahkan peci hitam Amir, juga diikuti Syamsul. “Saya ngikut apa yang  dipakai calon wali kotanya,” tukasnya tersenyum.

Amir dan Syamsul menggunakan akronim Harum, Hakim, dan Bahrum. Mereka diusung Partai Hanura,  PPRN, PKNU, PPIB, dan PNI Marhaenisme. PPIB dan PNI baru mendukung di menit-menit terakhir setelah calon dua partai itu, Istono gagal maju sebagai calon wali kota.

Amir mengaku intens berkomunikasi dengan Syamsul sejak sukses mengantarkan pasangan HM Sani  dan Soerya Respationo sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepri. Rumah Pemenangan 2 HMS yang  pernah digunakan Sani dan Soerya, akan mereka gunakan sebagai sekretariat tim. “Semoga setelah  memenangkan 2 HMS, kini bisa memenangkan dua dokter dan doktor,” tukas Amir.

***

Tak kuasa menahan air matanya, Arifin Nasir menangis tersedu. Mengangkat tangan, dia berdoa, “Ya  Allah, kalau saya diberi kesempatan, berikan saya kemudahan,” katanya.

Arifin menangis saat dilepas ratusan orang dari rumahnya di Perumahan Kartini, Sekupang, menuju Kantor KPU Batam. Dia mengaku terharu mengenang momen lima tahun lalu, saat dia gagal menjadi  calon wali kota. “Saya tak kuasa menahan diri. Saya benar-benar terharu,” tuturnya.

Arifin memuji wakilnya, Irwansyah sebagai pribadi yang santun. “Selain berpengalaman dan banyak  turun ke lapangan, saya memilih Pak Irwansyah karena beliau juga didukung Ikatan Keluarga Sumatera  Barat,” katanya.

Majunya pasangan Arifin dan Irwansyah cukup mengejutkan. Meski sudah berkomunikasi sejak lima bulan lalu, Irwansyah dan Arifin sempat berpisah. Arifin mendaftar ke Hanura, Irwansyah kemudian  mengajukan diri berkoalisi dengan Asnah, bakal calon wali kota dari PAN. Bahkan, Ketua DPW PPP Kepri Ahars Sulaiman sudah bersiap mengarahkan dukungan ke Ketua DPD Partai Demokrat Ahmad  Dahlan.

“Hari Minggu (19/9) keputusan rapat kami adalah memajukan kader sendiri atau mendukung incumbent,” kata Ahars, Kamis (23/9).

Keputusan mendukung Arifin, kata Ahars, baru resmi Rabu (22/9) malam. “Saya diberitahu lewat  telepon. Kalau memang kader mau maju, PPP solid mendukung,” tukasnya.

Maka, keesokan harinya, Arifin dan Irwansyah resmi mendaftar ke KPU. Sama-sama berdasi,  mengenakan kemeja panjang warna putih, mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Batam. Pasangan ini menggunakan akronim AIR, Arifin-Irwansyah. Dan entah ada hubungannya, hujan deras turun saat mereka mendaftar ke KPU.

***

Menggunakan akronim Nafas Nur, pasangan Nada Faza Soraya dan Nuryanto, didukung PDIP dan  Partai Gerindra. Nada, Ketua Kadin Batam mengalahkan Ria Saptarika dalam penjaringan calon wali  kota dari partai banteng bermoncong putih itu.

Nada mengaku awalnya tak berniat maju sebagai calon wali kota. Dia disorong-sorong oleh rekannya,  sesama pengusaha. Saat pengambilan formulir pendaftaran di PDIP, misalnya, Nada diwakili rekan- rekannya. “Saya mengikuti penjaringan di DPD PDIP dan akhirnya lolos di DPP PDIP,” katanya, Kamis  (23/9).

Nada punya romantisme dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Saat Megawati jadi  presiden, Nada pernah mengirim surat soal permasalahan kelautan Indonesia. Dan dalam dua hari,  surat Nada dibalas Megawati. Tapi dia menampik jika disebut kedekatan itu membuat dia dipilih.

Sebagai pengusaha, Nada ingin menjadikan Batam tempat yang aman dan kondusif buat iklim  investasi. “Dan wakil saya harus bisa menjadi duta ke dunia luar, bahwa Batam adalah tempat yang  indah,” katanya.

Nuryanto mengaku menjadi pendamping Nada karena takdir Allah. Selama ini, Jamsir, Ketua DPC PDIP  yang banyak berkomunikasi dengan Nada, sementara dia lebih intens dengan Ria Saptarika. “Namun  sebagai kader partai, saya selalu siap menjalankan perintah,” katanya.

***

Tak ada yang mengejutkan ketika Ketua DPC Partai Demokrat Ahmad Dahlan menggandeng Ketua  DPC PKB  Rudi mendaftar ke KPU Batam. Diiringi ratusan orang, membawa spanduk bertuliskan Team SAR (Sahabat Ahmad Dahlan-Rudi) Dahlan dan Rudi melenggang ke kantor KPU Batam dua jam  menjelang penutupan pendaftaran. Dahlan mengenakan baju koko warna biru, Rudi tampil dengan  hem pendek dan celana panjang krem.

Pasangan Dahlan-Rudi termasuk yang tak kompak dalam berpakaian. Jika Arifin-Irwansyah sama-sama  mengenakan kemeja panjang dan berdasi, Amir Hakim-Syamsul Bahrum mengenakan kemeja putih dan berpeci khas bugis, Nada Soraya-Nuryanto mengenakan baju merah dan hitam khas PDIP, Ria Saptarika-Zaenal Abidin sama-sama mengenakan baju koko warna putih, Dahlan dan Rudi tampil  sendiri-sendiri.

Tak seperti pasangan lain yang saling memuji, Dahlan dan Rudi tak menampakkan itu. Bahkan ketika wartawan hendak mengambil gambar keduanya, pegangan tangan mereka tak seerat pasangan lainnya.Menurut Dahlan, Rudi dipilih sebagai pasangannya berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia. Survei itu menempatkan Dahlan di urutan teratas, disusul kemudian Ria Saptarika, Nyat Kadir, Asnah  dan Rudi. “Namun DPP memilih Pak Rudi,” katanya.

Pasangan Dahlan dan Rudi, selain didukung Demokrat dan PKB juga diusung PAN. Menurut Sekretaris  DPD PAN Batam Yudi Kurnain, keputusan PAN mendukung Rudi baru turun Kamis (23/9) pukul enam sore. “DPP yang memutuskan,” kata Yudi.

Sebelumnya, tim PKB dan Demokrat sampai harus rapat hingga menjelang dini hari untuk  mempatenkan koalisi. “Capek. Saya sampai tidur cuma tiga jam sehari,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Batam, Jefri Simanjuntak.

Yang alot, kata Jefri, saat membahas pembagian tugas antara wali kota dan wakil wali kota. “Itu harus jelas,” katanya

Mahkota Juwita Dipetik Ayah Sendiri

Puluhan anak-anak di Kepri mengalami pelecehan seksual dan kekerasan lainnya. Pelakunya, rata-rata orang dekat mereka.

Kamar itu berukuran 3 kali 2 meter. Berdinding tripleks semi permanen dan berlantai semen. Di dalamnya, sebuah kasur tipis tergulung di samping lemari kayu kecil setinggi satu meter yang berdiri di pojok kanan. Tak ada lampu dan jendela, dengan pintu yang hanya ditutup kain bergambar bunga warna kelabu.

Di kamar itulah, Juwita, sebut saja begitu, digagahi Jarno, ayah tirinya, empat tahun yang lalu. Dan selama empat tahun anak perempuan yang kini berumur 16 tahun itu terus menjadi budak seks. “Dia selalu ngancam akan bunuh emak kalau saya tak mau,” kata Juwita, Selasa (5/10) lalu.

Juwita berperawakan mungil, hitam manis. Selasa siang itu dia mengenakan kaos oblong merah dan celana jeans. Rambut panjangnya diikat dengan karet gelang. Empat tahun digauli ayah tirinya tak membuat dia kehilangan senyum. Wajahnya polos. Dia bercerita tanpa beban, sambil sesekali menyelipkan kata takut saat ditanya kenapa tak mau melapor sejak awal.

Juwita tak ingat lagi bulan apa dia pertama kali datang ke Batam. Dia hanya ingat saat itu baru lulus SD, tahun 2006 silam. Dia datang bersama Elok, adiknya, dari sebuah desa di Pacitan, Jawa Timur, karena disuruh Sutrani, ibunya. Jarno, suami baru ibunya, yang menjemput dia waktu itu.

Mereka tinggal di sebuah rumah liar di Sagulung. Rumah pasangan Jarno dan Sutrani semi permanen. Bentuknya memanjang ke samping kira-kira berukuran 12 kali 4 meter. Ada dua kamar di rumah itu. Satu ditempati Jarno dan Sutrani, satu lagi ditempati Juwita dan Elok.

Malapetaka itu terjadi tiga hari setelah Juwita tiba. Malam itu Sutrani bekerja sebagai tukang pijat tradisional. Jarno asyik merokok di luar rumah. Elok yang masih berumur delapan tahun tidur terlelap. Juwita masuk ke kamar ibunya, mencari gunting di dalam lemari. Tiba-tiba tangan kekar memegang kedua tangannya dari belakang. Belum sempat menoleh, suara berat Jarno terdengar. “Diam. Kalau teriak, tak pateni (saya bunuh) ibumu,” kata Juwita menirukan Jarno.

Juwita belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya tahu tubuhnya ditidurkan di lantai, lalu pakaiannya dilucuti. Malam itu kesuciannya direnggut ayah tirinya. Juwita menangis tapi tak mengeluarkan air mata. Bahkan untuk bersuara, dia takut setengah mati. Ancaman Jarno terus terngiang di telinganya.

Besoknya, tengah hari saat Sutrani pergi memijat pelanggannya, kejadian serupa terulang. Juwita tak kuasa menolak. Kejadian itu terus berulang selama empat tahun. Kadang di kamar Jarno, kadang di kamar Juwita. “Saya tak ingat lagi berapa kali dia begituin saya. Sudah tak bisa dihitung,” tutur Juwita.

Continue reading

Mantan Preman di Gerbong Santri

Pertemuan itu berlangsung usai salat taraweh di rumah Ketua PDIP Kepri Soerya Respationo, di Perumahan Duta Mas, Batam Center. Didampingi Sekretaris PDIP Kepri Lis Darmansyah, tuan rumah berbincang hangat dengan tamunya. Camilan dan tawa ringan melengkapi keakraban malam itu.

Kehangatan dan keakraban sedang coba dirajut Soerya dan PDIP dengan rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jadi tamunya malam itu, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD PKS Batam Riky Indrakari dan Syaifuddin Fauzi, serta Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika, yang diusung PKS sebagai calon Wali Kota Batam 2011.

Pertemuan menjelang pelaksanaan rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Batam, dua pekan lalu, itu merupakan pertemuan keempat antara rombongan PKS dan Soerya Respationo. Namun bagi Ria, itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Soerya.

Pada pertemuan pertama, Soerya sempat bertanya ke rombongan PKS. “Saya kan identik dengan mantan preman. Bagaimana PKS menjelaskan hal ini ke massa di bawah?”

Riky menjawab, ”Di PKS, partai dan kadernya seperti lokomotif dan gerbongnya. Kemanapun lokomotif berjalan, insya Allah gerbong akan ikut.”

Pertemuan pun berlangsung hingga tiga kali. Untuk menunjukkan keseriusan, PKS kemudian membawa Ria bertemu Soerya. Di pertemuan keempat itulah Soerya “merestui” koalisi PKS dan PDIP. Ria diplot sebagai calon wali kota dan wakilnya dari PDIP.

Continue reading

Miliaran Dolar Menguap di Galang

salah satu lahan di galang yang menjadi pelabuhan dan rumah makan sea food

Perkebunan buah naga itu menghampar di kanan-kiri jalan. Jumlahnya puluhan. Menghampar sepanjang enam pulau, dari pulau Tonton hingga Galang baru. Dari kejahuan, batang buah naga yang berbentuk segitiga, dengan duri pendek, terlihat kehijauan diterpa sinar matahari.

Perkebunan buah naga itu rata-rata memanjang dari pinggir jalan raya hingga ke pinggir pantai. Beberapa di antaranya menyediakan kafe. Seperti perkebunan buah naga milik Sani Sembiring, misalnya. Di sana ada kafe bernama Naga Zore Juice House, kafe khusus bagi pengunjung yang ingin menikmati segarnya jus buah naga, langsung di lokasi.

Di hari Sabtu dan Minggu, tempat ini banyak dikunjungi turis-turis, lokal dan manca negara. Ada yang datang ingin menikmati minuman jus buah naga, ada juga yang ingin memetik langsung dari batangnya. Rabu (18/8) lalu, banyak keluarga yang datang ke kafe itu. Eliaki Gulo, 36, misalnya. Dia datang bersama keluarganya untuk membeli buah naga segar di kafe tersebut. “Sayang sudah habis,” katanya.

Menurut Sani Sembiring, dia sudah menggarap lahan buah naga di pulau Setokok itu sejak 15 tahun silam. Harga surat tanah saat itu, dengan luas sekitar 2 hektare, Rp3 hingga Rp4 juta. Bersama 36 petani lainnya, Sani menggarap lahan itu untuk perkebunan buah naga.

Kerja kerasnya terbayar. Buah naga Batam kini terkenal, tak hanya ke seluruh Indonesia. Tapi juga ke negara-negara tetangga. Bahkan petani buah naga Batam menyuplai bibit ke daerah-daerah lainnya. Perkebunan buah naga pun kini menjadi agro wisata yang banyak dikunjungi turis-turis asing.

Tumbuhnya industri agro wisata di Barelang dengan buah naganya, bertolak belakang dengan status lahan kawasan Rempang-Galang yang saat ini belum jelas pengelolaannya. Meski dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, enam pulau di kawasan itu, yakni Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru masuk kawasan FTZ, sampai sekarang hak pengelolaan lahan (HPL) kawasan itu belum ditentukan diberikan kepada siapa. Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat baru akan turun ke lokasi usai Lebaran nanti. Dari sanalah kebijakan siapa pengelola kawasan Rempang-Galang akan ditentukan.

Sani sendiri mengaku akan mengikuti semua aturan jika nanti kawasan Rempang-Galang mulai jelas pengelolaannya. “Kalau kawasan ini mau dijadikan kawasan agro wisata, beri kami kesempatan untuk mengembangkannya karena kamilah yang lebih berpengalaman dan tahu seluk-beluk lahan ini,” katanya.

Selama ini, kata Sani, dia dan petani lainnya tak bisa mengembangkan usahanya karena terkendala status lahan tersebut. “Semua orang, bukan hanya saya, sedang menunggu kepastian,” tukasnya.

Continue reading

Jual Beli Lahan “Ilegal” di Galang

papan nama ini menjual lahan galang

Sebuah papan pengumuman dipacak dari batang kayu dan papan kusam, berdiri di pinggir jalan raya, di antara jembatan III dan IV Barelang. Tulisannya menggoda mata. “Tanah Ini Dijual. Ukuran 2 Hektare. Hub:081991031092.”

Bergeser sedikit, melewati peternakan ayam, pacak yang sama kembali terlihat. Pemiliknya mencantumkan nomor ponsel yang sama. Cuma yang dijual lahannya lebih luas, 3 hektare. Semakin masuk ke dalam, pacak-pacak berisi pengumuman kepemilikan tanah makin banyak. Ada palang bertuliskan, “Tanah ini Milik Jono,” ada juga sejumlah pengumuman soal tanah tersebut milik perusahaan tertentu dan dikuasakan ke kantor hukum tertentu.

Dihubungi Rabu (18/8) sore lalu, ke nomor ponsel itu, seorang laki-laki mengaku bernama Jono, penduduk asli setempat, meralat luas tanah yang hendak dia jual. “Sebenarnya yang 2 hektare itu luasnya 4 hektare. Kalau yang 3 hektare, luasnya 3,6 hektare,” katanya.

Harga tanahnya Rp3.500 per meter persegi. Menurut Jono, harga tersebut sudah termasuk biaya notaris. Itu dengan catatan, pembelian dibeli sekaligus, tak boleh dibeli separuhnya. “Kalau 3.600 meter persegi, tinggal dikalikan saja Rp3.500 per meter,” ujarnya.

Jono mengaku tanah tersebut tidak bersertifikat. Namun jual beli bisa dilakukan di kantor notaris. “Di sini jual belinya kebanyakan seperti itu. Tak usah khawatir,” katanya.

Continue reading

Siasat Tiga Butir Telur

HARGA telur di Batam naik tiga kali semingguLili, 44, warga RT I RW 10 Kavling Senjulung, Kabil, Nongsa, duduk berselonjor kaki. Tangannya bergerak lincah menguaskan lem cair ke batang bambu berbentuk lidi, lalu menempelnya dengan guntingan kertas kado. Rabu (28/7) pagi, itu dia sedang membuat mainan “roket”. Bahannya dari potongan bambu, kertas kado yang digunting kecil-kecil dan karet gelang sebagai pelontar.

Roket mainan itu kemudian dikemas dalam plastik kecil. Harganya Rp1.000 per buah. Mainan itu dijual di rumahnya yang juga difungsikan sebagai toko kelontong. Selain menjual mainan buatan tangannya, Lili juga menjual beragam mainan lain seperti mobil-mobilan, pistol air, bola dan boneka.

“Ini cara saya agar bisa tetap makan,” tukasnya.

Lili bersuamikan Safaruddin, 49. Keduanya perantau dari Sumatera Barat. Pasangan ini memiliki tiga anak. Anak tertuanya putus sekolah karena tak punya biaya, anak keduanya ikut neneknya di kampung, sementara si bungsu masih kelas 1 SMP.

Sejak seminggu lalu Lili tinggal berdua dengan anak bungsunya. Safaruddin sedang berjualan di Belakang Padang. Menjelang bulan puasa dan perayaan 17 Agustus, Safaruddin saban tahun berjualan di sana. “Pulangnya seminggu sekali,” kata Lili.

Continue reading

Canda Dahlan, Luka Hati Ria

Ahmad Dahlan

Bulan Juli lalu merupakan bulan tersibuk bagi Syafrial Siregar, Bendahara DPC Partai Demokrat Batam. Anggota Tim 9, tim penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Batam 2011-2016, itu ditugasi menghubungi tokoh-tokoh dan para ketua partai yang ingin menjadi calon wali kota Batam. Tugasnya sukses. Formulir penjaringan calon wali kota dari Demokrat itu laku keras.

Hingga penutupan pendaftaran pada 25 Juli lalu, ada 22 nama yang mengambil formulir. 17 di antaranya mengembalikan tepat waktu. Ada ketua partai seperti Rudi dari PKB. Ada pejabat Pemko Batam, Syamsul Bahrum dan Hartoyo Sirkoen. Ada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hardi Hood dan muballig Chablullah Wibisono. Para anggota Dewan dari Demokrat pun tak ketinggalan, termasuk sang Ketua DPC, Ahmad Dahlan.

Ria Saptarika

Namun dari 22 nama itu, tak ada nama Ria Saptarika, Wakil Wali Kota Batam. Calon wali kota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu tak mendaftar. Padahal Ria dan PKS, sudah berkali-kali diminta mendaftar. “Tapi sampai penutupan, Pak Ria maupun PKS tak kunjung mendaftar,” kata Syafrial, Selasa (3/8), di kedai kopi Excelso Mega Mall, Batam Centre.

Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam itu gelisah. Menurut sumber Batam Pos, Dahlan yang mengecek nama-nama para pendaftar di Tim 9, sempat bertanya pada Syafrial, “Apakah PKS sudah mendaftar?” Syafrial menjawab, “Belum Pak.” “Kalau begitu PKS tak mau lagi sama saya,” kata sumber itu, menirukan Dahlan.

Dikonfirmasi soal percakapan tersebut, Dahlan mengelak. “Saat itu saya hanya bercanda,” katanya, Jumat (6/8).

Waktu mengecek nama-nama yang mendaftar ke Demokrat di Hotel Pusat Informasi Haji (PIH), katanya, dia tak hanya menanyakan PKS. Tapi semua partai. “Sambil bercanda, saya bilang yang tak mau mendaftar ke Demokrat berarti tak mau sama saya. Itu saya bilang sambil tertawa-tawa, bercanda itu,” katanya.

Continue reading

Menolak Rencana Gila Pemko Batam

zigas menghibur batam

Pemerintah Kota Batam merancang kenaikan pajak di semua sektor sampai tiga kali lipat. Pengusaha menentang keras, menyebutnya sebagai “rencana gila”.

***

Nada Faza Soraya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, geregetan. Sepanjang memimpin rapat ia berkali-kali mengucap istighfar. Tangannya membuka lembar demi lembar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Batam tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam yang ada di depannya.

“Dari mana (ide) ini. Astaghfirullahuladzim,” ujarnya.

Rabu (2/6) sore itu, ia mengumpulkan para pengusaha. Sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Jasa Hiburan Barelang (Ajahib), Asosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Kawasan Industri, Real Estate Indonesia, dan lainnya diundangnya. Rapat digelar di lantai 3 Kantor Kadin di Batam Centre, dengan suguhan jajanan pasar dan segelas air mineral kemasan. Namun yang datang, tak banyak. Hanya perwakilan hotel, REI dan Organda.

“Bapak-ibu saya undang agar kita bisa satu kata. Saya ingin tahu bagaimana tanggapannya tentang rencana kenaikan pajak ini,” katanya membuka rapat.

Nada tak banyak basa-basi. Ia langsung membuka halaman 8 Ranperda, itu yang mengatur soal Pajak Hotel. Kemudian berlanjut ke pasal 19, di halaman 11. Di pasal inilah ia geleng-geleng kepala. “Ya Allah, naik semua ini,” ujarnya.

Pasal 19 mengatur soal tarif pajak hiburan. Tontonan film misalnya, dari 10 persen dinaikkan jadi 35 persen. Pagelaran kesenian, musik, dan tari juga naik jadi 35 persen. Begitu juga permainan golf, biliar dan boling. Yang fantastis, pagelaran busana, kontes kecantikan yang dulunya pajaknya hanya 15 persen, naik jadi 75 persen.

Diskotek, karaoke, klub malam, bar dan sejenisnya juga dipatok pajak 75 persen. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa yang kini laris didatangi turis asing juga dipatok pajak 75 persen. Pajak reklame dari 15 persen jadi 25 persen. Sementara pajak parkir jadi 30 persen.

Continue reading

Putus Sambung Sepanjang Hayat

Osdiman Butarbutar

Ribuan pekerja di Batam terbelit dalam sistem kerja outsourcing. Hak-hak mereka diabaikan. Serikat pekerjanya menyebutnya sebagai perbudakan.

***

Osdiman Butarbutar, 48, kini kerja serabutan. Dia pintar menukang. Menukang apa saja. Kadang membuat kusen pintu atau jendela, kadang jadi pemasang bata. Rabu (16/6) lalu misalnya, dia merenovasi sebuah gereja di kawasan Kavling Lama, Sagulung.

“Saya kerja apa saja untuk menghidupi keluarga,” tuturnya.

Osdiman tinggal di Kavling Sentosa, Gang Ikhlas Nomor A8, Sagulung. Dia memiliki satu istri dan empat anak. Anak tertuanya sudah lulus SMA, tiga anaknya yang lain masih sekolah. Dengan menjadi tukang itulah dia menghidupi keluarganya.

Dulunya Osdiman bekerja di galangan kapal di kawasan Tanjunguncang.  Kawasan ini oleh pemerintah dikhususkan untuk area galangan kapal. Puluhan perusahaan di industri pembuatan kapal berdiri di sana. Tak hanya membuat kapal tanker, kapal perang Angkatan Laut juga pernah dibuat di Tanjunguncang.

Di sana, tahun 1998, Osdiman bekerja sebagai helper, kemudian jadi fitter. Tugasnya membersihkan bekas las atau memotong besi. Dia bekerja di sebuah perusahaan subkontraktor dengan kontrak enam bulan. Lalu setelah itu pindah ke perusahaan lain dengan kontrak enam bulan juga. Namun pekerjaannya sama, jadi helper atau fitter di lokasi yang sama, di galangan kapal Tanjunguncang.

Saat kontraknya habis, Osdiman menganggur. Di kala menganggar itulah dia menukang. Beberapa bulan menukang, dia mendapatkan tawaran kerja di galangan kapal. Lalu kontraknya habis. Menukang lagi, dapat tawaran lagi kerja di galangan kapal. Begitulah seterusnya. Sepuluh tahun bekerja di Tanjunguncang, dia terus dikontrak dengan jangka waktu yang pendek-pendek. Bekerja di banyak perusahaan tapi di kawasan yang sama dengan pekerjaan yang sama pula.

Osdiman tak pernah memikirkan kontrak. Dia tak peduli apakah harus jadi karyawan permanen atau tidak. Kadang dia bekerja tanpa ikatan, atau tak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Sampai saat ini dia tak tercatat sebagai pekerja yang dijamin Jamsostek.

“Yang penting bagi saya, dapur keluarga mengepul,” ujarnya.

Terakhir, dia bekerja di PT Wahana Dewa Rama (WDR), perusahaan subkontraktor di PT Graha Trisaka Industri. Di sana dia bekerja sebagai marker. Tugasnya memindahkan gambar di kertas pada lempengan besi yang akan dipotong. Gajinya Rp10 ribu per jam.

Osdiman diberhentikan Oktober 2009, setelah bekerja selama 2 tahun 2 bulan. Tak ada pesangon. Karena dia bekerja di sana juga tanpa ikatan kontrak sama sekali. Inilah yang membuat dia akhirnya menuntut hak-haknya. Selama lima bulan, ditemani Setia Putra Tarigan, Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tanjunguncang, dia mempejuangkan hak-haknya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

“Tapi sudah 30 kali saya ke sana, sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Osdiman.

Continue reading

Menggali Kubur untuk Anak Cucu

40 tahun penambangan pasir ilegal dibiarkan pemerintah. Lingkungan rusak, banyak nyawa melayang.

M Soleh, 30-an, menggerak-gerakkan “stik” di tangannya ke kanan ke kiri. Dia berdiri di atas rakit, mengendalikan mesin penyedot pasir yang bunyinya meraung-raung. Senin (7/6) itu, ia mencari endapan pasir, di kedalaman 4 meter, yang masih bisa disedot.

Stik yang ia pegang berupa tongkat kayu yang dikaitkan pada pipa. Seperti belalai gajah, pipa itu menyedot tanpa ampun apapun yang ada di depannya. Butuh keahlian khusus untuk mengendalikan stik tersebut. Mulut pipa harus benar-benar mengarah ke endapan pasir. Jika tidak, bisa-bisa cuma dapat lumpur dan air.

“Kalau sedang tak bagus, yang kami dapat hanya air,” katanya.

Soleh hanyalah buruh di penambangan pasir itu. Ia bertugas sebagai penjaga mesin. Tugasnya bukan hanya menghidupkan atau mematikan mesin, tapi harus pandai-pandai mencari pasir di kedalaman 2 hingga 5 meter dari permukaan air. Pekerjaan itu sudah dilakoninya sepanjang empat tahun.

Bersama Soleh ada dua orang lainnya. Tugasnya menjaga bak. Pasir yang disedot dialirkan melalui pipa sepanjang kira-kira 100 meter ke bak penampungan. Dua orang itulah yang bertugas menjaga bak agar pasir yang tersedot tak mengalir lagi ke kubangan. Selain mereka ada juga tukang sekop. Tugasnya mengangkut pasir ke dalam truk.

Continue reading

Prostitusi Berkedok Rehabilitasi

”Viera”! Perempuan itu meneriakkan namanya di tengah dentuman house music di ruang utama Bar 99, Senin malam pekan lalu. Tangannya terjulur memperkenalkan diri. Dia berumur 29 tahun, berkulit putih dengan rambut tergerai di bawah bahu.

Mengenakan tanktop warna merah, dipadu rok pendek hitam, Viera duduk menyilangkan kaki. Senyumnya terukur. Wajahnya manis dan menarik. Tangannya telaten menuang minuman ke dalam gelas-gelas kosong di atas meja.

Malam itu ruang utama Bar 99 yang lebih mirip sebuah hall, tak begitu penuh pengunjung. Luasnya kira-kira 12 kali 24 meter. Lantainya bersih, berkeramik putih. Belasan pasang sofa empuk berjejer, lengkap dengan meja kaca di tengah-tengahnya.

Bagi pengunjung lokalisasi yang biasa disebut Telukpandan ini, Bar 99 paling terkenal. Lokasinya di simpang pertama dari pintu masuk, agak menjorok ke dalam. Ke sanalah, Jumat dua pekan lalu, sejumlah anggota DPRD Batam melakukan inspeksi mendadak di siang hari saat penghuni tidur.

Di malam hari, suasananya berbeda. Dentuman house music memekakkan telinga. Lampu disco menari-nari. Belasan perempuan berpakaian seksi duduk di kursi plastik depan bar, menunggu tamu datang.

Dua pekerja berseragam, bertuliskan Bar 99, berdiri di depan pintu. Mereka menyalami setiap tamu yang datang, mengantar sampai tamu itu memilih tempat duduk. Mereka juga sigap membawa perempuan-perempuan yang tadi duduk di depan bar ke dalam, sebagai teman minum. “Kami pilihkan yang cantik,” katanya.

Viera dan tiga temannya, Dea, Salsa dan Tina menemani Batam Pos. Beda dengan Viera yang sudah berumur 29, ketiga perempuan itu baru berumur 23. Masih muda dan wangi. Rata-rata mengenakan rok pendek di atas lutut.

Suara musik terus mengalun. Di tengah jejeran sofa ada lantai kosong, tempat para tamu berjoget. Beda dengan diskotek, pencahayaan di Bar 99 tak terlalu remang-remang. Tamu yang duduk di sofa, bisa melihat tamu lain yang duduk di sofa berbeda.

“Kalau ingin yang gelap, kita ke kamar,” kata Viera.

Kamar-kamar tempat para pekerja seks komersial itu berada di lantai 2 Bar 99. Tempatnya berjejer seperti kamar kos atau losmen sederhana. Setiap kamar dilengkapi tempat tidur berpegas, lengkap dengan kamar mandi.

Viera menawari tarif short time Rp200 ribu. “Kalau mau menginap Rp500 ribu,” tuturnya.

Short time berarti hanya satu kali bercinta dengan mereka. Tak bisa dua kali? “Rugi dong kami. Kami harus cari tamu yang lain,” katanya. Sedangkan menginap berarti berduaan di dalam kamar hingga pukul enam pagi.

Tarif sekali kencan itu ternyata bervariasi. Jika Viera menawari Rp200 ribu, tarif Salsa lebih murah, hanya Rp150 ribu.

Sekali tamu naik ke lantai 2, tamu harus bayar. Itu peraturannya. Meski tak sampai berhubungan, tamu yang sudah masuk kamar tetap dikenai tagihan. Aturan lainnya, tamu wajib mengenakan kondom. “Kalau tak mau, kita turun, tak jadi main,” tukas Viera.

Viera tergolong penghuni baru di Bar 99 itu. Ia baru lima bulan. September nanti, katanya, ia akan pulang ke kampungnya di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Saat suaminya meninggal, ia harus menanggung biaya hidup dua anaknya yang masih kecil. Begitu ada temannya pulang dari Telukpandan, ia ikut serta.
Selama lima bulan di Batam, Viera tak pernah kemana-mana. Ia tak mengetahui wacana penerapan pajak 10 persen di bisnis prostitusi yang kini digaungkan anggota DPRD Batam, itu. Ia mengaku ingin bekerja mengumpulkan duit untuk menghidupi keluarganya.

Pekerja galangan kapal di kawasan Tanjunguncang termasuk tamu paling banyak yang datang ke Sintai. Sesekali Telukpandan dikunjungi orang-orang asing.

Bar 99 hanyalah satu di antara puluhan bar lainnya di Telukpandan. Bar ini milik Jumaat. Tahun lalu, di bar ini ada pernikahan antar penghuninya. Resepsi pernikahan digelar meriah, di ruang utama Bar 99 yang luas itu.

Penyimpangan

Lokasi tempat Bar 99 dan puluhan bar lainnya itu nama resminya adalah Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti. Lokasinya di Telukpandan, Tanjunguncang. Nama beken lokasi ini adalah Sintai. Berdasarkan catatan Batam Pos dan buku informasi yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Batam, tujuan pembangunan Sintai yang didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor 06 Tahun 2003, adalah untuk mengurangi lokasi prostitusi yang tersebar di Batam, kala itu.

Dinsos mencatat ada enam titik lokasi prostitusi, yaitu di Pulau Mat Belanda, Bukit Girang, Teluk Bakau, Tanki Seribu, Tanjungpiayu, dan Tanjunguncang, dengan jumlah pekerja seks sebanyak 866 orang. Enam lokasi ini (rencananya) digusur, dan seluruh pekerja seksnya dikirim ke Telukpandan untuk direhabilitasi dan diberi keterampilan, sebelum dipulangkan ke daerah asal. ‘’Pusat rehabilitasi ini merupakan penyatuan enam lokasi prostitusi di Kota Batam dengan tujuan agar lebih terkonsentrasi kegiatan dan pembinaannya,’’ demikian bunyi salah satu informasi dalam buku informasi yang diterbitkan Dinsos.

Entah pernah membaca atau tidak SK 06/2003 atau sejarah berdirinya Telukpandan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, pekan lalu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan justru membantah Telukpandan sebagai pusat penampungan pelaku prostitusi. Ia menyebut tujuan pembangunan Telukpandan hanya sebagai rumah singgah bagi warga tak ber-KTP Batam atau korban penggusuran rumah liar. Bukankah korban penggusuran ruli punya lokasi pemindahan sendiri, yaitu Kavling Siap Bangun?

Sebagai pusat rehabilitasi, Telukpandan harusnya bersifat sementara. Menurut Sekretaris Dinas Sosial Kota Batam Erlambang, dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial, jelas disebutkan, Telukpandan hanya dibolehkan beroperasi maksimal tiga tahun. ‘’Karena tujuannya kan untuk rehabilitasi saja,’’ katanya, Rabu (24/2).

Pakai hitung-hitungan kasar saja, jika proses rehabilitasi benar-benar dijalankan sejak tahun 2003, terhadap 866 pekerja seks dari enam lokalisasi pindahan, seharusnya proses itu sudah selesai tahun 2006 silam, dan Telukpandan sudah berubah fungsi jadi sarana lain yang lebih memberi banyak manfaat bagi masyarakat, apakah kawasan industri atau perumahan.

Namun, faktanya, jumlah bar yang menampung pelaku prostitusi terus bertambah. Bentuk bangunan pun diubah. Dibuat semegah mungkin, seakan mereka bakal bertahan lama di sana. M Nasir alias Nacing, Ketua Pengurus Pusat Rehabilitasi Telukpandan, saat inspeksi mendadak anggota DPRD Batam, dua pekan lalu, mengatakan, di lokasi itu ada sebanyak 33 bar, dengan pekerja seks 606 orang. Para pekerja seks itu banyak yang dikontrak per tahun seperti pekerja lain di Batam.

Kepada anggota Dewan, Nacing mengaku, sesungguhnya tidak ada pembinaan dari Dinas Sosial di sana. “Tidak pernah ada pembinaan dari Dinsos. Kalau katanya ada uang pembinaan itu hanya cerita di koran saja. Kegiatan di sini kami biayai sendiri secara swadaya,” ujarnya.

Erlambang membantah Dinsos lepas tangan. ‘’Beberapa kali kita melakukan pelatihan di sana, seperti keterampilan salon,’’ ujarnya. Berapa biaya yang dianggarkan tiap tahun untuk Telukpandan? Dengan alasan baru bertugas di Dinas Sosial, Erlambang mengaku tidak tahu pasti.

Berdasarkan perbincangan Batam Pos dengan sejumlah pekerja seks yang beroperasi di sana, sebagian besar dari mereka justru bukan pindahan dari enam lokalisasi yang disebutkan Dinas Sosial. Sebaliknya, para pekerja seks ini adalah wajah-wajah baru dari berbagai daerah di luar Batam, seperti Viera dan tiga kawannya di Bar 99 itu. Artinya, Boleh dibilang, rehabilitasi hanya kedok belaka.

‘’Kursus apa? Belum pernah ikut,’’ ujar seorang pekerja seks, saat sidak anggota Dewan. Yang terjadi, praktik prostitusi dalam “lindungan pemerintah” makin berkibar-kibar di area seluas 9,4 hektare itu.

Melimpahnya “barang baru” (istilah di lokalisasi untuk menyebut pekerja seks pendatang baru) di Telukpandan, memang sulit dibantah. Mau bukti, tanyakan pada Iis Siti Nurosila, 36, dan Eli Suep, 32. Dua perempuan asal Bandung ini dikirim oleh sebuah sindikat penjual wanita ke Telukpandan pada pekan kedua Februari 2010. Semula ia dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran di Tanjungpinang. Iis dan Eli justru disuruh melayani pria hidung belang di Telukpandan. Ia berhasil kabur pada Kamis (25/2) dini hari.

“Kami bukan pelacur,’’ ujar Iis di Polsek Batuaji. Selain Iis dan Eli, anggota Dewan juga menemukan dua pekerja seks bawah umur di sana. ‘’Ada indikasi mereka (pekerja seks) yang di sini (Telukpandan) adalah korban trafiking,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari.

Kendati bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pekerja seks di Telukpandan adalah wajah-wajah baru, Erlambang tetap yakin, mereka yang ada di Telukpandan adalah hasil penertiban Dinas Sosial. ‘’Sepengetahuan saya yang ada di sana adalah hasil penertiban kita. Kalau ada oknum di sana yang mendatangkan PSK-PSK itu, berarti pengawasan kita bersama harus diperbaiki lagi,’’ katanya.

Makin jauhnya program rehabilitasi di Telukpandan dari cita-cita awal membuat kalangan mahasiswa gerah. Pekan lalu, mereka menuntut DPRD Batam menggelar hearing dengan menghadirkan Wali Kota Batam. ‘’Seharusnya sebagai tempat rehabilitasi, malah makin berkembang menjadi lokasi prostitusi,’’  kata Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Batam Susanna.

Jika pemerintah tak becus, kata mereka, lebih baik Telukpandan ditutup saja. Tapi, Pemko Batam tampaknya berat menutup Telukpandan. Ini tersirat dari jawaban Wali Kota Ahmad Dahlan. “Bukan ditutup, tapi dievaluasi,” katanya. Ada apa? (med/uma/bal/cr1/batampos)

Batam Ketiban Limbah

Terik matahari menjulur-julur. Panasnya mendidihkan endapan limbah minyak hitam semi padat (sludge oil) di Tanjung Bemban, Nongsa, Selasa siang pekan lalu. Hawa panas dan bau minyak menyengat hidung. Namun Abdul Wahid, 22, dan sepuluh warga Nongsa itu tetap bekerja memasukkan sludge oil ke karung-karung plastik berukuran 25 kilogram.

Mereka mengenakan baju dan celana panjang yang hampir menutupi seluruh tubuh. Topi dan sebo di kepala, sepatu bot menutup kaki. “Kalau siang begini minyak mendidih, panas sekali. Kalau kena tangan bisa melepuh, gatal-gatal,” kata Wahid.

Hari itu merupakan hari keenam pembersihan sludge oil di Tanjung Bemban. Tanjung yang biasanya menjadi tempat nelayan Batubesar dan sekitarnya mencari ikan dan kepiting, tergenang minyak hitam sejak 7 Januari lalu. Namun pembersihan baru dilakukan hampir sepekan setelahnya.

Pembersihan dilakukan dengan cara menyekop sludge oil itu ke karung-karung plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus beras atau pasir. Agar tak tembus, di bagian dalam karung dilapisi kantong plastik. Selasa siang itu, sudah 1.200 karung limbah yang berhasil dikumpulkan. Karung-karung itu kemudian dimasukkan lagi ke jumbo bag.

“Hari keenam saja sudah lebih seribu karung yang berhasil kami kumpulkan,” kata Rukimin, 52, warga Nongsa yang ikut membersihkan limbah. Ia memperkirakan proses pengumpulan limbah itu baru selesai akhir bulan nanti.

Agar endapan limbah tak terbawa arus kembali ke laut, mereka memasang tumpukan karung pasir di sisi pantai. Namun siang itu ceceran-ceceran limbah kembali datang dari tengah laut, terbawa arus. “Bisa jadi limbahnya datang lagi,” tukas Rukimin.

Abdul Wahid dan kawan-kawannya itu bukanlah pekerja serabutan yang khusus dibayar untuk membersihkan limbah. Mereka adalah nelayan Batubesar yang bertahun-tahun menggantungkan hidup dengan melaut, memasang bubu penangkap ikan. Namun datangnya limbah sludge oil itu membuat pekerjaan utama mereka terhenti.

“Mau melaut gimana, air penuh minyak. Bisa rugi dua kali kalau nekat melaut. Alat-alat bisa kena minyak, ikan juga tak bakal mau mendekat,” tuturnya.

Wahid memiliki sekitar seratus bubu penangkap ikan dan kepiting yang ia pasang di perairan Tanjung Bemban. Saat limbah datang, hanya sekitar 30 bubu yang berhasil ia selamatkan. “Selebihnya saya biarkan. Tak bisa diambil karena minyak menggenangi permukaan air,” katanya.

Wahid tentu saja rugi besar. Selain berhari-hari tak bisa melaut, ia juga kehilangan bubu. Padahal untuk membuat 100 bubu butuh biaya jutaan rupiah dan waktu lama. Dalam sehari, katanya, paling banyak ia bisa membuat lima bubu. “Kalau 100 bubu, hitung saja butuh berapa hari membuatnya,” ujarnya.

Arfa, 51, yang memasang bubu penangkap kepiting di Tanjung beban juga bernasib sama. Jumat pagi waktu itu, katanya, ia baru hendak memasang jaring saat mencium bau minyak di kejauhan. Ternyata setelah didekati, bau itu berasal dari hamparan minyak yang datang dari tengah laut terbawa arus.

“Saya tak sempat pasang jaring, tapi bubu yang sudah dipasang sebelumnya terkena minyak,” katanya.

Kiriman limbah seperti itu terjadi hampir setiap tahun. Nelayan seperti Wahid dan kawan-kawannya termasuk yang paling merasakan dampaknya. Selain rugi karena tak melaut, biota lautpun mati keracunan. Ini mengancam masa depan para nelayan di Batam.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Batam Dendi N Purnomo mengakui berulangnya kejadian kiriman limbah musim utara itu. Biasanya, terjadi antara bulan November sampai Februari. Di akhir tahun biasanya limbah-limbah itu mengalir ke perairan Bintan, dan di awal tahun seperti bulan Januari dan Februari limbah itu terbawa arus ke Batam.

Dendi menduga limbah tersebut berasal dari sisa-sisa tank cleaning yang dilakukan di sekitar perairan internasional. Biasanya dilakukan kapal-kapal nakal yang enggan membayar biaya tank cleaning di Singapura atau di Batam. “Mereka memanfaatkan musim utara karena di musim seperti ini biasanya arus menuju perairan Batam,” katanya, Selasa pekan lalu.

Namun pihaknya tak pernah menemukan bukti atau memergoki kapal-kapal pembuang limbah itu. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengirim Kabid Pertambangan Energi dan Migas Deputi IV KLH, Aep Purnama, ke lokasi limbah. Aep meminta Pemko Batam serius menangani kiriman limbah berulang itu.

“Kita tetap selidiki. Saya sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI AL, KPLP dan lainnya,” kata Dendi.

Masalah pencemaran laut di perairan Batam dan Kepri adalah masalah klasik yang terjadi bertahun-tahun. Tahun 2007 lalu, di Jakarta, Pemprov Kepulauan Riau, Otorita Batam, dan PT Enervo Engineering Indo telah meneken nota kesepahaman (MoU), mengenai pembentukan pusat pengelolaan pencemaran tumpahan minyak atau  Oil Spill Response Center (OSRC).

MoU ini bertujuan mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di Kepulauan Riau, karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka, jalur kapal-kapal tanker, sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan oleh tumpahan minyak.

OSRC ini memiliki alat-alat pengendalian pencemaran minyak di laut beserta tenaga ahlinya dan merupakan badan pelaksanaan operasi penanggulangan minyak secara terpadu. Sayangnya, Pemko Batam tak bisa langsung menggunakan alat-alat yang ada di OSRC ini karena tak ikut meneken MoU.

“Kami sudah mengajukan draft agar diikutkan dalam MoU itu. Para pihak sudah setuju dan tinggal mencari waktu penekenan MoU itu,” tukas Dendi.

Jika Pemko Batam sudah bergabung di OSRC, kata Dendi, Pemko selanjutnya akan membentuk Tim Daerah Penanggulangan Pencemaran Limbah di Laut yang akan melibatkan kepolisian, TNI AL, KPLP dan pihak terkait lainnya.

“Itu langkah strategis yang akan kami tempuh untuk mencegah datangnya kembali kiriman limbah itu,” tuturnya.

Menurut Dendi, Pemko Batam tak bisa menyelesaikan masalah kiriman limbah itu sendirian. Selain tak memiliki alat, semacam oil spill monitoring yang bisa ditempatkan di perairan Batam, Bapedalda Batam juga tak memiliki SDM yang bisa terus memantau di sana.

Wali Kota Batam, katanya, akan berkirim surat ke Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang diketuai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan agar masalah pencemaran limbah di perairan Batam itu dibicarakan di forum tersebut.

Carmelita Mamonto, Pengkampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang dihubungi Batam Pos, mengatakan, Pemerintah harus segera mengambil tindakan cepat, tepat dan menyeluruh dalam penanganan  puluhan ton limbah minyak hitam di Tanjung Bemban tersebut. “Harus serius. Jangan hanya jadi tukang bersih-bersih saja,” katanya, Kamis pekan lalu.

Kasus tersebut, katanya, harus diusut hingga kapal pembuang limbah itu ditemukan. “Saya juga sudah surati Gubernur Kepri agar bertindak,” tuturnya.

Pencemaran laut akibat limbah minyak itu tak hanya merugikan nelayan. Tapi juga mengganggu fungsi ekosistem pesisir laut. Organisme aquatik pantai seperti terumbu karang, hutan mangrove dan ikan akan terganggu.

Benarkah limbah itu dibuang di perairan internasional? Batam Pos mewawancarai Komandan Gugusan Keamanan Laut Armada Barat Laksmana Pertama Ade Supandi di kantornya, Rabu pekan lalu. “Kalau ada yang menduga-duga seperti itu boleh saja,” katanya.

Menurut Ade Supandi, untuk mengetahui asal-usul atau sumber limbah, bisa dilihat dari pola arus dan kecepatan angin yang terjadi sebelum limbah itu sampai ke Tanjung Bemban. Dari analisa, arah arus tanggal 4-6 Januari atau sehari sebelum limbah datang, arus menuju barat/selatan mulai pukul 20.00-03.00 WIB dan menuju ke timur/utara mulai pukul 04.00-19.00 WIB. Sementara kecepatan sekitar 0,1-1,1 knot/jam. 1 knot/jam sama dengan 1,852 kilometer/jam.

Itu berarti limbah datang di malam hari. “Datangnya dari sebelah timur Selat Singapura. Itu analisa dari pola arus dan angin,” tukasnya.

Namun jika dilihat dari datangnya limbah, yang seolah-olah diantar menuju Tanjung Bemban, kemungkinan-kemungkinan lain bisa saja terjadi. Misalnya, limbah itu sengaja di buang ke sana oleh kapal-kapal tertentu untuk menghindari biaya tank cleaning di Batam atau lainnya. “Yang pasti ini kelakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab,” katanya.

Ade meluruskan persepsi soal adanya pembuangan limbah di out port limit (OPL). OPL, katanya, bukan sebuah kawasan atau wilayah laut, tapi cuma sebatas garis batas otoritas pelabuhan Singapura. Di Selat Singapura dan Malaka ada jalur kapal tanker yang disebut traffic separation scheme (TSS). Di TSS ini, ratusan kapal lalu-lalang setiap harinya.

Mungkinkah kapal itu membuang limbah di TSS? “Kecil kemungkinannya kalau membuang di sana. Resikonya besar, kalau ketahuan bahaya. Lagi pula kapal tak boleh berhenti di TSS,” katanya. Patroli rutin TNI AL, juga tak menemukan adanya kapal yang membuang limbah tersebut.

Yang perlu dilakukan, kata Ade, adalah bagaimana mencegah agar kejadian itu tak terulang. Guskamlabar sendiri, katanya, sudah berkoordinasi dengan pihak Maritime Security Task Force Singapura. “Saya minta mereka memperketat pengawasan kapal-kapal yang melakukan tank cleaning di sana. Dan mereka mengatakan akan berkoordinasi dengan MPA (Maritime and Port Autority)-nya,” tukasnya.

Tank cleaning merupakan kegiatan pembersihan sisa-sisa minya di kapal tanker sebelum diisi minyak baru. Limbahnya bisa berupa sludge oil atau minyak semi padat, bisa juga cair. Kegiatan ini legal sepanjang dilakukan sesuai aturan. Kapal-kapal itu juga dikenai biaya pembuangan limbah.

Sepanjang tahun 2009, ada 17 kegiatan tank cleaning di perairan Batam. Kapal-kapal yang melakukan tank cleaning itu misalnya, MT Navajo Spirit, MT Ballina, MT Harmony, MT Victor Satu dan lainnya. Kegiatan tersebut dikelola lima perusahaan yang memiliki izin dari KLH dan Departemen Perhubungan seperti PLIB, Prima Karya, Gamter Jaya dan lainnya. Dari kegiatan tank cleaning sepanjang 2009 itu, menghasilkan 2.342.350 kilogram sludge dan 15.213.896 liter limbah cair.

Mungkinkah sludge oil di Tanjung Bemban itu berasal dari ceceran atau limbah kapal-kapal yang melakukan tank cleaning di Batam, namun luput dari pengawasan KLH dan Bapedalda Batam? “Itu tak mungkin. Saya menjamin itu bukan limbah dari kegiatan tank cleaning yang dilakukan 17 kapal itu. Pengawasannya ketat,” kata Dendi N Purnomo.

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di Batam memiliki catatan panjang. Tahun 1975, 5.000 ton minyak mentah bocor dari tanker raksasa Showa Maru kandas dan mencemari perairan Batam. Saat itu pemilik Showa Maru telah membayar 1,2 juta dollar AS sebagai ganti rugi.

Tahun 2002, kapal MV Natuna Sea yang membawa minyak mengalami kecelakaan dan minyaknya tumpah ke laut, di perairan Belakang Padang. Itu belum lagi kasus-kasus pembuangan limbah yang disengaja pemilik kapal, seperti yang kapal berbendera Malaysia, MT Arowana Manchester yang diamankan Patkamla Hanoman Lanal Batam, di Tanjunguncang akhir tahun 2008 silam. Belum lagi kapal-kapal bocor di kawasan galangan kapal. Kalau dideretkan, daftarnya sangat panjang.

Sepanjang pertengahan 2007-2008, Bapedelda Batam menyelesaikan 68 kasus sengketa lingkungan. Lalu tahun 2009, menyelesaikan 36 kasus. Dari jumlah itu, pencemaran laut akibat minyak sekitar 24 persennya.

Sepanjang pendirian Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup itu, hingga pertengahan 2009, Bapedalda Batam telah memerintahkan 7 perusahaan untuk melakukan clean up, 13 perusahaan diberi surat peringatan I dan 4 perusahaan diberi peringatan II, 7 perusahaan dihentikan sementara reklamasinya, 1 perusahaan ditutup, 1 perusahaan direkomendasikan dicabut izinnya dari KLH dan 3 perusahaan diselidiki.

Takut, Jangan Jadi Pejabat

Lima sticker “anti korupsi” tertempel di pintu masuk ruang itu. Macam rupa tulisannya. Antara lain bertuliskan “Tidak Malukah Anda Korupsi”. Ruang itu berada di sudut, di lantai 2 Kantor Wali Kota Batam, berhadapan dengan ruangan para staf ahli Wali Kota Ahmad Dahlan.

Itulah ruang Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Batam. Sejak dua pekan terakhir ruang tersebut kerap didatangi wartawan. Karena disitulah Raja Hamzah, Kasubag Penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Bagian Bina Program, berkantor. Bersama Abu Hanifah, mantan Kabag Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Batam, ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil tahun 2006. Polda Kepri memperkirakan negara rugi Rp307 juta.

Senin pekan lalu Raja Hamzah tak masuk kantor. Kabarnya, ia terkena serangan jantung. Wartawan berdatangan ke rumahnya, di Komplek Green Land, Batam Centre. Rumah Raja Hamzah menghadap ke jalan, baru saja direnovasi. Banyak pegawai Pemko Batam terlihat keluar masuk rumah itu, namun tak ada satupun yang mau membuka mulut tentang sakitnya Raja Hamzah.

Pria yang kerap duduk di panitia pengadaan barang itu sulit ditemui atau dihubungi. Selasa pekan lalu, Batam Pos yang mewawancarai Kabag Bina Program Pemko Batam Ismet Johar di kantornya, tak melihat Raja Hamzah masuk kantor. Ruangannya kosong. Terganggukah kinerja Bagian Bina Program karena anggotanya menjadi tersangka? “Biasa aja. Dia kan masih masuk. Lagian itu kan kasus lama, bukan di Bina Program” kata Ismet.

Rabu sorenya, Batam Pos menghubungi pengacaranya, Bambang Yulianto. Bambang membantah kabar yang menyebut Raja Hamzah terkena serangan jantung. “Ia hanya istirahat. Klien saya itu orangnya tegar,” kata Bambang.

Bambang mengaku sudah berkomunikasi dengan Raja Hamzah. Apa yang dialami kliennya itu, katanya, baru sekadar sangkaan kepolisian. “Kami akan menghadapinya dengan wajar, dengan seksama. Tak benar kalau gara-gara jadi tersangka ia drop lalu kena serangan jantung,” tukasnya.

Semua berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya penyimpangan pada pengadaaan mobil plat merah di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam di tahun anggaran 2005 dan 2006. BPK menganggap, pengadaan mobil-mobil itu lebih mahal sebesar Rp541.047.450 dari harga yang semestinya.

Di lingkungan Setdako Batam, BPK menemukan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp524.745.000 akibat adanya selisih harga dari pengadaan mobil-mobil plat merah yang terdiri dari 5 Toyota Innova 2000 cc tahun 2005, 4  Toyota Innova 2000 cc tahun 2006, 12  Toyota Avanza 1.3 G tahun 2006, 1 Toyota New Camry 2.400 cc tahun 2006, 11 Toyota Innova 2000 cc tahun 2006, 3  Toyota Avanza 1.3 G tahun 2006 dan 8 Honda Mega Pro tahun 2006.

Dari jumlah Rp524.745.000 tersebut, sebesar Rp84.525.000 terjadi di anggaran tahun 2005 dan Rp440.220.000 di tahun anggaran 2006.

Kemudian di Dinkes, BPK menemukan adanya selisih harga Rp16.302.450 dalam pengadaan mobil ambulance dan speed boat Puskesmas keliling laut di tahun 2005 serta 5 Honda Supra Fit di tahun 2006. Dari jumlah Rp16.302.450 tersebut, Rp11.644.950 terjadi di tahun anggaran 2005 dan Rp4.657.500 di tahun anggaran 2006.

BPK menganggap, selisih harga itu terjadi akibat panitia pengadaan barang dan jasa dalam menetapkan harga pokok satuan (HPS) kendaraan tak berdasarkan ketentuan yang ada. Misalnya, seharusnya mobil-mobil dinas itu tak dikenakan BBNKB dan PKB, namun dalam pengadaannya mengikuti harga yang berlaku umum. Penyebab lainnya, pengguna anggaran sebagai penanggung jawab kegiatan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Agar keuangan daerah tak dirugikan, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Batam agar Pantia Pengadaan Barang dan Jasa pada Setdako Batam dan Dinkes Batam menetapkan HPS sesuai ketentuan. BPK juga mengusulkan agar Kabag Perlengkapan dan Aset Pemko Batam dan Kadinkes Batam menagih kemahalan atau selisih harga pengadaan kepada pemenang tender pengadaan mobil itu, masing-masing Rp524.745.000 dan Rp16.302.450.

Sekdako Batam Agussahiman dan mantan Kabag Perlengkapan dan Aset Pemko Batam Abu Hanifah yang pernah dikonfirmasi Batam Pos mengaku sudah melaksanakan rekomendasi itu, termasuk menagih kemahalan kepada pemenang tender. Namun, polisi tetap mengendus ada yang salah, hingga Abu Hanifah dan Raja Hamzah kemudian menjadi tersangka.

Dalam dua tahun terakhir, berarti sudah tiga orang pejabat Pemko Batam yang menjadi tersangka kasus korupsi. Rusdi Ruslan, mantan Kabid Prasarana Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, sudah divonis pengadilan dan kini sudah menghirup udara bebas.

Waktu Rusdi terjerat, banyak pejabat di lingkungan Pemko Batam yang takut melaksanakan proyek. Di Dinas PU misalnya, proyek di tahun 2008-2009 hampir sebagian besar tak dikerjakan. Penyebabnya, tak ada yang berani mengerjakan proyek.

Tahun ini, kasus yang menimpa Raja Hamzah dan Abu Hanifah membuat para PPK itu ketar-ketir. “Bagaimana tak takut, meski kita kerja bagus, kalau kontraktornya yang nakal, kita bisa kena. Semua sekarang dag dig dug,” kata seorang pejabat Pemko Batam, sambil membuka tutup kepalan tangannya.

Kadis Pendidikan Batam Muslim Bidin yang ditemui Batam Pos, Selasa Pekan lalu, mengakui adanya ketakutan itu. Para PPK dan panitia pengadaan barang di Dinas Pendidikan, katanya, sempat takut dan enggan melaksanakan proyek. “Anak buah pada ketakutan. Namun bagaimana lagi, ini tugas jadi mau tak mau harus dilaksanakan,” katanya.

Tahun ini Dinas Pendidikan diberi anggaran Rp313,240 miliar dengan rincian Rp177,875 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp135,365 untuk belanja langsung. Dana itu, antara lain bakal dipergunakan membangun 5 sekolah dan 50 ruang kelas baru (RKB).

Muslim sudah berulang kali mengusulkan agar proyek pembangunan fisik dikerjakan oleh Dinas PU atau Dinas Tata Kota. Selain karena kekurangan pegawai atau SDM, Muslim juga ingin Dinas Pendidikan Batam berkonsentrasi meningkatkan kualitas pendidikan Batam. “Mudah-mudahan tahun depan disetujui,” tukasnya.

Muslim Bidin dan pejabat di Dinas Pendidikan mungkin akan lebih ketar-ketir lagi jika mengetahui hasil sidak Komisi IV DPRD Batam, awal Januari lalu, pada sejumlah sekolah yang dibangun dengan dana APBD Batam 2009, lalu. Sampai masuk tahun 2010, sekolah-sekolah itu antara lain di SMPN 36 Seibinti dan SDN 006 Tanjunguncang, belum juga rampung pembangunannya.

“Bahkan ada USB yang tingginya lebih pendek dari gedung sekolah lainnya. Mestinya untuk kasus-kasus seperti ini, pengawasan Dinas Pendidikan harus diperketat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari, Selasa pekan lalu.

Menurut Riky, pejabat tak perlu takut melaksanakan proyek jika bekerja sesuai dengan ketentuan. “Selama ketentuan ditaati, semua tak akan ada masalah,” tukasnya.

Jika Muslim deg-degan, Kadis Perhubungan Batam Muramis berkata lantang. Di jajaran Dinas Perhubungan, katanya, tak ada anak buahnya yang takut mengerjakan proyek. “Kalau takut, tak usah jadi pejabat,” katanya.

Bulan ini, sudah ada proyek di Dinas Perhubungan yang ditenderkan. “Anak buah saya berani semua.”

Inspektur Inspektorat Daerah Kota Batam Hartoyo Sirkoen mengatakan, kunci agar sebuah proyek tak bermasalah adalah harus berani menolak intervensi. “Siapapun yang intervensi, pelaksana proyek harus berani menolak,” tukasnya.

Namun kesalahan, kadang tak hanya terjadi di proses tender. Seperti kasus Rusdi Ruslan misalnya, ia dianggap lalai melakukan pengawasan sehingga proyek tak sesuai bestek. “Konsultan pengawas proyek tersebut yang harus dimaksimalkan. Mereka kan dibayar dengan uang APBD, kalau tak kerja, ya begitu jadinya,” katanya.
***
Berkantor di lantai I Kantor Wali Kota Batam, Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam menghadap jalan raya. Pintu masuknya bercat orange, dengan tulisan “Selamat Datang, Unit LPSE” di atas pintu.

Ruangannya tak terlalu besar, kira-kira 30 meter persegi. Ada enam komputer di ruang utama, sebuah white board, dan sofa. Di ruangan inilah proses pengadaan lelang online dilaksanakan.

Namun untuk ikut tender, perusahaan-perusahaan tak perlu datang ke Sekretariat LPSE. “Cukup mendaftar dari kantor atau dari rumah. Semua sudah online,” kata Sekretaris LPSE Ismet Johar.

LPSE ini, kata Ismet, merupakan upaya Pemko Batam mempercepat sistem kerja yang transparan pada setiap pengadaan barang/jasa. Sistem ini bisa menghilangkan kongkalikong antara peserta tender dan panitia. Selain itu, LPSE bebas kertas dan lebih efesien.

“Semua proyek yang dilelang di LPSE, kami jamin transparan, tak ada permainan. Prosesnya bersih,” tukasnya.

Inilah yang membuat Muslim Bidin berencana melelang semua proyek di Dinas Pendidikan secara online. “Kami tak berani lagi manual. Kalau bisa semua sudah online,” katanya.

Sepanjang tahun 2009, menurut Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri, ada 87 paket proyek senilai Rp97.810.641.177 yang dilelang secara online. Dinas PU melelang 52 paket, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melelang 10 paket, Setdako melelang 6 paket, selebihnya paket-paket proyek dinas lain.

Dengan LPSE, tender juga lebih efesien. Dari total Rp97 miliar pagu anggaran itu, penawaran peserta lelang senilai Rp82 miliar atau efesien 12 persen. “Ada dana Rp15 miliar yang dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

Jika tahun lalu sekitar 30 persen proyek yang dilelang secara elektronik, tahun ini targetnya sekitar 75 persen. Proyek seperti konsultan perencana dan pengawas, belum bisa dilelang online. Proyek di Dinas PU misalnya, tender jasa konsultan pengawasan dan perencanaan senilai Rp2,4 miliar, dilakukan secara manual. “Tahun 2011 sudah harus 100 persen,” ujarnya.

Lelang elektronik ini paling cepat akan dilakukan Februari mendatang. Kamis pekan lalu, di situs http://lpse.batamkota.go.id, belum ada paket yang terbuka untuk lelang. Ada tulisan, “maaf belum ada paket yang terbuka untuk lelang” di laman tersebut.

Proyek di Dinas Perhubungan, yang sudah ditenderkan bulan Januari, seperti pengadaan buku uji dan belanja pemeliharaan alat angkutan (mobi), dilakukan secara manual. “Itu karena belum bisa dilelang online. Tapi yang lain, sekitar 75 persen proyek Dishub, kami lelang online,” Kata Muramis, Kadis Perhubungan Batam.  ***

Menguntit Jejak Dana Bansos

AHMAD Dahlan berkali-kali mengucapkan istighfar. Wali Kota Batam itu tak sanggup menyembunyikan kecemasannya. ”Saya mohon maaf. Saya berjanji, komit untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi. Itu komitmen saya,” katanya.

Hari itu, Kamis (15/4/2010), di ruang kerjanya di lantai lima Kantor Wali Kota Batam, Dahlan menggelar pertemuan dengan pengurus Asosiasi Panti Asuhan (Aspan) Kota Batam. Menurut Ketua Yayasan Mama Syamsuri KH Syamsuddin, yang ikut dalam pertemuan itu, Dahlan meminta pengurus Aspan agar membatalkan rencana menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan aliran dana bantun sosial (bansos) untuk panti asuhan. ”Wali Kota memohon-mohon supaya tidak ada unjuk rasa,” ungkap Syamsuddin.

Kasus aliran dana bansos kini sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Batam. Jaksa curiga ada korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Pada tahun anggaran 2009, misalnya, dana bansos untuk panti asuhan besarnya Rp4,5 miliar, namun hanya Rp36 juta saja mengalir ke panti asuhan. Itu pun tidak semua kebagian. Sisanya tak bisa dijelaskan Pemko. ”Empat kali kami meminta Wali Kota untuk menjawab ke mana bantuan sosial itu disalurkan, tapi tidak ada jawaban,” tutur Syamsuddin.

Dalam pertemuan dengan Aspan itu, Dahlan ditemani Sekretaris Kota Batam Agussahiman, yang sudah diperiksa Tim Kejaksaan Agung terkait aliran dana bansos.

Dari rekaman pertemuan yang diperoleh Batam Pos, terlihat betapa geramnya para pengurus panti. Seorang pengurus Aspan, dalam rekaman itu, menyebut penyalahgunaan dana untuk panti asuhan, yang kebanyakan diisi anak yatim piatu adalah perbuatan zalim.

“Pegawai saya lebih 5.000 orang, tidak semua bisa saya kontrol. Saya minta maaf,” ujar Dahlan dengan suara tersendat.

Dahlan coba “menjinakkan” Aspan dengan berjanji segera mencairkan Rp2,5 miliar dana bansos untuk panti asuhan tahun 2010. “Mungkin nanti tempatnya bisa di Masjid Raya,” katanya seperti yang terdengar dalam rekaman itu. Tapi, syaratnya, ya itu tadi, Aspan harus membatalkan rencana unjuk rasa menuntut kejelasan dana bansos.

Imbalo Iman Sakti, juru bicara Aspan menegaskan, persatuan panti asuhan tetap menuntut proses hukum dana bansos dituntaskan di Kejaksaan. “Kalau tidak, kami akan tetap demo. Jadi unjuk rasa tidak batal, tapi ditunda dulu. Kalau proses hukumnya mandek, kita akan demo. Yang pasti, kami tak mau kasus bansos 2009 ditutup, harus diusut tuntas,” tegas Imbalo.

Di ujung pertemuan, Bahrum Panjaitan, seorang pemilik panti asuhan mengingatkan Dahlan untuk tidak main-main dengan dana anak yatim. “Tolong kalau Bapak datang memberi bantuan, kalau dari pribadi Bapak, katakan itu dari pribadi Bapak. Tapi kalau dari Pemko Batam, katakan itu dari Pemko Batam. Dan yang paling penting, kasih tahu anggota Bapak, kalau kami dikasih bantuan, jangan pula disodorkan kuitansi kosong untuk kami tandatangani,” ujar Bahrum berapi-api.

Dikonfirmasi soal pertemuan itu, Wali Kota Ahmad Dahlan membantahnya. “Gak ada itu,” katanya di Nongsa, Selasa (20/4). Dahlan juga selalu mengelak setiap kali ditanya soal kasus dana bansos tersebut.

Akan tetapi, rekaman berdurasi 54 menit 21 detik yang diperoleh Batam Pos membuktikan bahwa pertemuan tersebut benar-benar ada.

***

JIKA Ahmad Dahlan dan anak buahnya yang terkait dengan pencairan dana bansos kini sedang ketar-ketir, wajar belaka. Sebab data-data pencairan duit jatah anak yatim yang ditemukan Kejaksaan Negeri Batam sarat kejanggalan. Yang paling mencolok adalah besaran dana yang dicairkan tidak sesuai dengan yang tertera di kuitansi.

Imbalo Iman Sakti, juru bicara Aspan, mencontohkan dana bantuan manasik haji anak-anak se-Kota Batam tahun 2009. Kepada panitia, Pemko hanya mencairkan bantuan sebesar Rp2,5 juta, tapi dalam kuitansi laporan keuangan Pemko Batam tercatat yang keluar sebesar Rp8,5 juta. Begitu juga bantuan untuk lomba tiga bahasa di Sekolah Hangtuah. Dana cair sebesar Rp1,5 juta. Tapi dalam kuitansi laporan keuangan Pemko tertulis Rp7,5 juta.

Modus lainnya, kata Imbalo, dilaporan telah dicairkan dana bantuan sosial ke daerah tertentu, seperti di pulau. Ternyata setelah dicek, dana tersebut tak pernah ada. “Kami menduga banyak yang fiktif. Beberapa sudah kami kros cek dengan penerima dan kami juga sudah kros cek data yang ada di kejaksaan,” kata pendiri Panti Asuhan Hangtuah, ini.

Modus ini dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tatang Sutarna. Ia mengambil contoh laporan pencairan dana bantuan sosial di Kecamatan Belakangpadang. ”Itu fiktif semua,” ucapnya.

Ketua Yayasan Mama Syamsuri KH Syamsuddin adalah salah satu korban laporan fiktif tersebut. Syamsuddin mengisahkan, yayasannya tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Pemko Batam pada Januari 2009. Namun dalam laporan keuangan Pemko Batam, Yayasan Mama Syamsuri menerima bantuan dua kali. Pertama, 21 Januari 2009 sebesar Rp10 juta dan kedua 31 Januari 2009 sebesar Rp5 juta.

”Saya baru tahu adanya bantuan itu setelah didatangi Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tatang Sutarna) awal April. Dia yang langsung datang ke sini (kantor yayasan),” ungkap Syamsuddin.

Syamsuddin pun memenuhi panggilan Kejari Batam. Di sanalah ia melihat bukti-bukti yayasannya mendapat bantuan dari Pemko Batam. Buktinya berupa surat tanda terima uang yang dibubuhi tanda tangan miliknya yang dipalsukan dan stempel yayasan yang diyakini Syamsuddin juga dipalsukan. Bukti itu membuatnya tercengang.

”Padahal kami tidak pernah mengajukan proposal. Kami hanya pernah menyerahkan laporan anggaran penerimaan dan belanja panti asuhan kepada Wali Kota dan Sekda,” ujarnya.

Kajari Tatang Sutarna mengatakan, dari 100 masjid dan panti asuhan yang ia datangi atau ia panggil ketuanya, hampir semuanya menerima dana yang tak sesuai dengan catatan Pemko Batam. “Banyak pengelola panti asuhan dan ustad yang mengeluh ke saya. Orang-orang seperti ini harus kita bela,” kata Tatang.

Saking banyaknya penerima fiktif itu, kata Tatang, sampai saat ini ia belum bisa mengambil kesimpulan, berapa kas daerah yang dikorupsi dalam kasus penyaluran dana bantuan sosial itu. “Saya menunggu dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.

Tatang punya pengalaman panjang mengungkap kasus korupsi di daerah. Yang paling rawan dikorupsi, katanya, dana dana tak tersangka, dana bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya, penyaluran dana bantuan sosial yang tak pernah diutak-atik Kejaksaan Negeri Batam, kini dibidiknya. Apalagi, banyak laporan masuk soal keanehan penyaluran dana bantuan sosial itu.

Dan jika melihat sepak terjang Tatang, siap-siaplah pejabat yang menilep dana bansos masuk penjara. Di Ciamis, misalnya, Tatang pernah memenjarakan mantan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan wakil ketua DPRD. ”Kepala Dinas PU juga saya penjarakan di sana,” ujarnya.

Tatang tak gentar meski banyak intervensi. Dalam penyelidikan kasus bantuan sosial misalnya, Tatang mengaku hendak disogok Rp1 miliar. Namun ia menolak, karena tak ingin kasus yang menyangkut anak yatim ini terhenti. ”Kalau saya menghentikan kasus ini, berarti saya terlibat menzalimi anak yatim. Saya nggak mau kualat. Doa anak yatim kan makbul,” ujarnya.

Unjuk rasa dan surat kaleng yang memintanya pergi juga tak membuatnya gentar. Unjuk rasa dan ancaman bukan hal baru bagi Tatang. Dulu, santet dan aneka ilmu hitam kerap mendatanginya. Istrinya pernah dua minggu tak bisa bergerak dari tempat tidur karena disantet orang yang perkaranya sedang disidik Tatang. Tak hanya itu, selama hampir setahun rumahnya tiap malam didatangi puluhan kalajengking. Pernah juga, tiba-tiba ada simbahan darah di lantai rumahnya, padahal saat itu tak ada anggota keluarganya yang terluka. Beragam ancaman ilmu hitam itu tak membuat ia gentar. Tatang makin bertekad membongkar korupsi.

“Kalau nanti saya pindah, dan kasus ini belum selesai, saya akan laporkan data penyelidikan bantuan sosial ini ke KPK,” tuturnya.

***
BERAGAM cara ditempuh oleh mereka yang khawatir kasus dana bansos terbongkar. Gerilya dan bujuk rayu untuk “menjinakkan” kelompok-kelompok yang bersuara lantang menuntut penuntasan kasus ini, terus berlangsung.

Selain coba menyuap Kajari Tatang Sutarna dan melayangkan surat kaleng ke Kejaksaan Agung mendesak Tatang dipindahkan dari Batam, mereka juga berupaya melemahkan gerakan yang digalang Asosiasi Panti Asuhan (Aspan) Kota Batam. Aspan adalah pihak yang paling berkepentingan dengan kasus ini. Sebab, sebagian dana bansos yang diduga diselewengkan adalah jatah yatim piatu penghuni panti asuhan.

Pada Rabu (14/4) malam, Sekretaris Kota Batam Agussahiman, yang sudah diperiksa jaksa terkait kasus ini, menggelar pertemuan diam-diam dengan Nuraini Marthen Langi, salah satu pengurus teras Aspan.

Menurut Nuraini, malam itu, Agussahiman mempertanyakan keinginan Aspan yang mengungkit kasus dana bansos panti asuhan. Agussahiman, kata Nuraini, juga menyampaikan bahwa Pemko Batam pada APBD 2010 siap menyalurkan dana bansos untuk panti asuhan sebesar Rp2,5 miliar dari Rp4 miliar yang telah dianggarkan, asalkan Aspan tidak memperpanjang kasus bansos untuk panti asuhan tahun sebelumnya.

Lobi Agussahiman itu disampaikan Nuraini kepada pengurus Aspan lainnya dalam pertemuan di Hotel PIH, keesokan harinya.

Juru bicara Aspan Imbalo Iman Sakti menceritakan, saat pertemuan di PIH itu, telepon Nuraini terus berdering. Si penelepon adalah penghubung Pemko Batam dengan Aspan yang selalu meminta informasi perkembangan hasil pertemuan Aspan tersebut. “Mungkin markus kali,” seloroh Imbalo.

Ia tak mau mengungkapkan nama yang ia tengarai markus bansos itu. Imbalo hanya menyebutkan ciri-cirinya tinggi kurus. “Pokoknya dia jago buat proposal. Tapi sudahlah,” ujar Imbalo.

Setelah satu jam rapat di PIH, Aspan sepakat menemui Kajari Tatang Sutarna. Mereka ingin menyampaikan bahwa Aspan Kota Batam tetap mendukung langkah yang dilakukan Kejari Batam mengusut dugaan mark up dan dugaan korupsi dana bansos itu. “Saat kami di Kejari, telepon Bu Nuraini Marthen Langi terus berdering. Entah dari siapa itu. Mereka menanyakan maksud kami ke Kejari Batam,” ungkap Imbalo.

***
KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko yang dihubungi lewat telepon mengatakan, dana bansos sejatinya adalah anggaran yang dialokasikan khusus untuk kaum miskin dan duafa. ”Namanya saja bantuan sosial,” ujarnya.

Danang menyebutkan, dana bansos adalah pos anggaran dalam APBD yang paling rawan dikorupsi. Sebab, proses untuk mendapatkannya sangat mudah. ”Tidak perlu tender. Cukup dengan proposal,” katanya. ”Tanda terimanya pun hanya selembar kuitansi. Tak perlu keterangan lain-lain,” kata Danang menambahkan.

Dalam beberapa kasus yang diteliti ICW, pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat kecil hanya kamuflase belaka. Kenyataannya dana lebih banyak dialirkan kepada organisasi dan kelompok-kelompok pendukung kepala daerah saat pilkada. ”Karena itu, pos dana bansos sering dibengkakkan dalam APBD,” katanya.

Sebagai gambaran, pada survei yang dilakukan ICW akhir 2009 di sembilan provinsi, korupsi yang paling sering muncul adalah korupsi dana bansos. Tercatat ada 66 kasus dengan 153 tersangka. Kerugian negara mencapai Rp215,57 miliar. Dari sekian banyak kasus yang muncul, ICW mencatat modus korupsi paling banyak adalah proposal fiktif. Maksudnya, sebuah organisasi atau yayasan (kemungkinan juga fiktif) mengajukan proposal permintaan bantuan untuk suatu kegiatan. Tapi, kegiatan itu tak pernah diselenggarakan, duitnya dimakan ramai-ramai.

Boleh jadi untuk membayar jerih payah kelompok-kelompok pendukungnya saat memenangkan pilkada, seorang kepala daerah membuat proposal fiktif untuk mencairkan dana, atau mendorong kelompok-kelompok atau partai pendukungnya membuat proposal fiktif. Sebab, berdasarkan temuan ICW, pelaku terbanyak penilep dana bansos adalah anggota DPRD. (nur/med/uma/vie/bal)

Semua Ada di Mal

Andi, 25, langsung mengeluarkan laptop Acer warna hitam dari dalam tasnya begitu duduk di sofa empuk Bistro Godiva, Nagoya Hill, Kamis pekan lalu. Di depannya, Danzo, 25, melihat-lihat menu yang disodorkan pelayan bistro itu. Siang itu, mereka memesan dua gelas cola dingin, sepiring kentang goreng dan sepiring paha ayam.

Sambil menunggu pesanan datang, Andi menyalakan laptop, menjelajahi dunia maya lewat hot spot gratis yang disediakan Godiva. Lagu Anang terbaru berjudul Separuh Jiwaku Pergi, mengalun menemani makan siang Andi dan Danzo.

Dalam seminggu, mereka bisa dua atau tiga kali ke mal. “Kalau tak cari keperluan, ya nongkrong-nongkrong aja,” tutur Andi, karyawan swasta.

Sebetulnya, katanya, ia lebih suka berada di ruang-ruang publik daripada harus ke mal. Sayangnya, Batam tak memiliki taman atau ruang publik yang nyaman. Sehingga mau tak mau ia harus pergi ke mal. Mal juga menyediakan hampir semua kebutuhan. Mulai dari tempat makan-minum, hiburan, pakaian dan fasilitas lainnya.

“Kita mau ke taman untuk internetan misalnya, tempatnya terbatas. Jadinya ya harus ke mal, tempatnya nyaman, dingin, santai,” tukasnya.

Andi mengaku selalu membawa komputer jinjingnya itu. Ia selalu nongkrong di tempat makan, mengakses hotspot gratis. “Kalau tak di Godiva, ya di Coffe Town.”

Andi dan Danzo hanya satu dari ribuan warga Batam yang menjadikan mal tak sekadar sebagai tempat belanja. Fungsi mal mulai bergeser, mengikuti gaya hidup masyarakat. One stop shopping adalah prinsip yang dianut kebanyakan mal di Batam. Selain belanja Anda juga bisa makan bersama keluarga atau kolega, nonton film kesayangan di gedung bioskop modern, berkaraoke atau merawat tubuh Anda. Mal juga menjadi tempat menambah pengetahuan, banyak orang datang ke mal untuk membaca buku.

Pengelola mal menawarkan konsep yang cukup beragam. Namun, tetap ada beberapa kesamaan, di antaranya pengembang tidak lagi mengandalkan penyewa utama (anchor tenant) dari asing dan penyewa dari perusahan waralaba nasional juga tidak lagi mendominasi.

Sejumlah mal menawarkan konsep campuran antara mal murni dan pusat perdagangan (trade center). Ini terlihat dari disediakannya ruangan-ruangan khusus untuk penyewa dari kalangan pedagang kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, telepon genggam, dan produk elektronik. Ada juga mal yang menyediakan gerai khusus untuk usaha kecil menengah (UKM) dan beragam produk kerajinan nasional.

Gerai makanan dan minuman sama-sama menjadi andalan karena inilah yang paling banyak disinggahi pengunjung. Apalagi gerai makanan yang ada juga beragam, mulai dari makanan tradisional, sea food, makanan cepat saji hingga makanan barat.

Nagoya Hill termasuk salah satu mal dengan konsep one stop shopping, itu. Menurut Bevi Linawati, General Manager Nagoya Hill, mal yang berada di pusat bisnis Nagoya itu menyediakan semua yang dibutuhkan masyarakat, tempatnya nyaman dan ditunjang keberadaan gerai-gerai terkenal. “Nagoya Hill juga ditunjangn tenant ternama seperti hypermart, Matahari, Ace Hardware dan lainnya,” katanya.

Lokasi Nagoya Hill yang strategis, jadi kelebihan tersendiri. Nagoya Hill berada di jalan besar dan dilewati kendaraan umum. Pengunjung tak perlu repot karena jalan menuju Nagoya Hill bisa diakses angkutan umum atau taksi. “Nagoya Hill juga dikelilingi oleh hotel-hotel. Dengan program Visit Batam 2010, banyak wisatawan yang datang. Dengan posisi di tengah, kunjungan wisatawan ke Nagoya Hill juga akan meningkat. Itu harapan kita.”

Ketatnya persaingan mal di Batam, dilihat Bevi sebagai sebuah tantangan. Ia tak khawatir karena pengunjung juga yang nantinya menentukan akan memilih mal. Mal tanpa konsep yang jelas hanya akan sekadar numpang lewat.

GM Manager Avava Plaza, Avin, mengakui ketatnya persaingan mall saat ini. Jumlah mall semakin bertambah, sementara jumlah pengunjung tak bertambah. Avava, katanya, menyiasatinya dengan menggandeng tenant yang bisa menarik pengunjung atau pembeli sebanyak-banyaknya. Bila masing-masing tenant bisa menarik pengunjung yang banyak, maka dengan sendirinya mall tersebut akan ramai.

”Pengelola mall harus punya strategi mencari tenant dan pengunjung. Para tenant pun juga harus punya strategi menarik pengunjung,” katanya.

Menurutnya, saat ini yang menjadi masalah tidak saja jumlah pengunjung, tapi juga jumlah tenant yang semakin banyak. Dengan banyaknya buka mall dan pusat belanja baru, tenant yang ada di satu mal cenderung membuka cabang di mal lain. ”Biasanya satu tenant bisa membuka cabang sampai 5 di mall lain. Mungkin di satu tenant mungkin rugi di mall ini, tapi ditutupi dengan pendapatan di cabangnya yang lain,” katanya.

Batam City Square (BCS) Mall di kawasan Baloi, termasuk yang mengikuti gaya hidup masyarakat. Menurut Head Promotion BCS Mall Sarmono, BCS Mall memadukan pusat perbelanjaan,  entertaintment dan rekreasi keluarga di satu tempat. BCS memiliki banyak pilihan butik, cafe dan restoran, tempat bermain, departement store dan supermarket.

“Kenyamanan custumer itu hal utama yang kami junjung tinggi sehingga mereka bisa lebih enjoy dan nyaman berbelanja di BCS Mall,” katanya.

BCS Mall, kata Sarmono, didesain untuk memudahkan pengunjung. Akses naik turun tidak membingungkan, dan masing-masing lantai terhubung dengan lift, escalataor, trafalator, serta akses parkir yang luas. Semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan belanja hingga gaya hidup pop juga dihadirkan di BCS. Seperti salon, nail art, massages, hingga bioskop dan family karaoke, sport entertaintment dan lainnya.

BCS mall membidik semua kalangan. Mal ini, kata Sarmono, mal berkonsep pluralisme, untuk semua masyarakat dan pengunjung yang mencari kenyamanan, dan kebutuhan. “Kami membidik masyarakat yang memang memerlukan satu lokasi, one stop shopping dan entertaintment, karena itu jika ingin belanja yang nyaman, lengkap, ya ke BCS Mall,” katanya.

Selain mal-mal yang sudah lebih dulu hadir, 28 Januari nanti akan buka mal baru yakni Harbour Bay Mall dan Kepri Mal di bulan September. Harbour Bay Mall berlantai tiga dengan desain modern, memanjang. Mal ini memiliki gerai-gerai berukuran besar, seluas 25 meter persegi.

Saat ini pengerjaannya terus digesa. Rabu pekan lalu, misalnya, puluhan pekerja memasang kabel dan keramik di bagian depan mal. Ada lima tiang pancang kokoh yang menopang lobi, dengan tulisan Harbour Bay Mall berwarna merah menyala. Belum jadi, tapi sudah terbayang betapa megahnya mal ini nanti.

Menurut owner Harbour Bay Mall Hartono, mal ini membidik turis-turis yang datang ke Batam melalui pelabuhan Harbour Bay Mall. Harbour Bay Mall menyatu dengan pelabuhan, hotel, tempat spa, restoran sea food, tempat bermain dan cafe. “Begitu turis datang, segalanya sudah ada di tempat ini. Misalnya, ibunya belanja, anaknya bermain atau bapaknya menikmati hiburan,” tukasnya.

Di Harbour Bay Mall juga akan hadir perusahaan ritel dunia asal Prancis, Carrefour yang akan buka mulai 28 Januari 2010. Ini merupakan outlet Carrefour yang ke-78 di seluruh Indonesia. Carrefour yang akan dibuka di Harbour Bay Mall ini merupakan gerai kategori compaq dengan luas sekitar 3.000 meter persegi. Gerai ini menyediakan sedikitnya 25 ribu jenis produk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari jenis grossery, peralatan rumah tangga, aneka sembako, barang elektronik hingga beragam produk tekstil.

Selain lebih lengkap, Carrefour juga hadir dengan menawarkan beragam diferensiasi yang menarik dan lebih menguntungkan bagi konsumen. Di antaranya produk-produk yang berkualitas, sistem pelayanan yang dan servis yang baik, suasana belanja yang nyaman dan tentunya menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan supermarket lainnya.

Munculnya banyak mal di Batam, kata Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Kepri Riginoto Wijaya, akan membuat persaingan antar mal cukup ketat. Apalagi, banyak mal berkonsep sama, sebagai one stop shopping. Sementara pertumbuhan pembeli tak cukup tinggi. “Sehingga harus pintar-pintar, punya strategi khusus,” katanya.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar sebuah mal bisa menarik pengunjung sebanyak mungkin. Cara-cara klasik seperti banyak menggelar acara, memadukan konsep belanja dan hiburan, memperbanyak variasi gerai dan lainnya. Pengelola mal, katanya, juga bisa menggandeng tenan-tenan menggelar diskon khusus di momen-momen tertentu. “Tapi mendatangkan pengunjung saja juga tak cukup, karena yang datang belum tentu belanja,” ujar mantan anggota DPRD Batam, itu.

Banyak mal di Batam yang tutup, akibat pengelolanya tak tanggap akan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Banyak juga kasus mal lama tutup dengan hadirnya mal baru. Di sini, Riginoto menilai, dibutuhkan kepintaran strategi agar mal lama tak mati ketika mal baru hadir.

Hadirnya Harbour Bay Mall, katanya, pasti akan berpengaruh pada mal yang ada di sekitarnya, seperti Nagoya Hill misalnya. Apalagi di Harbour Bay Mall, hadir peritel kelas dunia seperti Carrefour. Belum lagi nanti munculnya Kepri Mall di simpang Kabil.

Meski begitu, katanya, mal-mal kecil belum tentu tak bisa bersaing. Mereka bisa memanfaatkan faktor kedekatan tempat tinggal dan keunikan. Seperti Top 100 penuin misalnya, yang identik dengan produk-produk khas China. Atau Top 100 di Batuaji yang bisa memanfaatkan kepadatan penduduk kawasan Sagulung dan Batuaji.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Batam Pebrialin mengatakan selama ini pertumbuhan pusat perbelanjaan di Batam mendahului regulasi yang ada. Pemko Batam tak bisa mengatur karena dulu izin pembangunan sebuah pusat perbelanjaan seluas 2.400 meter persegi misalnya, menjadi kewenangan pusat.

Baru setelah muncul Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam, wewenang itu berada di tangan pemerintah daerah. “Dengan adanya Perda ini kita akan lebih selektif dalam hal pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan,” katanya.

Pembangunan sebuah pusat perbelanjaan, kata Pebrialin, harus dianalisa dari sisi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti struktur penduduk (kepadatan, tingkat pendidikan, pendapatan dan pertumbuhan penduduk), dampak positif dan negatifnya terhadap mal yang sudah ada atau pasar tradisional di sekitarnya. Tentu itu diluar faktor tata ruang dan izin-izin pembangunan lainnya.

Sehingga ke depan, jika ada pengusaha yang ingin membangun pusat perbelanjaan baru, harus membawa analisa tersebut. “Jika analisanya baik diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat bisa saja diizinkan. Tapi jika membawa dampak negatif, mematikan mal yang sudah ada di sekitarnya misalnya, bisa saja tak kita izinkan,” tukasnya.

Di Batam, saat ini ada sekitar 17 pusat perbelanjaan. Di antaranya Mega Mall, Nagoya Hill, BCS, Top 100 Penuin, Top 100 Jodoh, Avava, Robinson, Lucky Plaza, Panbil Mall, Plaza Batamindo, STC, Centre Point, DC Mall, Sentosa Perdana dan lainnya. Itu belum lagi tiga mal baru yang masih dalam tahap pembangunan seperti Harbour Bay Mall, Kepri Mall dan Top 100 Batuaji.

Sudah berlebihankah jumlah mal di Batam? Pebrialin tak bisa menjawab. “Itu perlu kajian. Sampai saat ini Batam belum punya kajian soal jumlah ideal pusat perbelanjaan dibandingkan jumlah penduduk. Tapi nanti, kita harus punya kajian soal itu,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Jakarta dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa hanya memiliki 66 mal. Jumlah itu sudah dianggap banyak kalangan berlebihan dan mengalami titik jenuh. Bandingkan dengan Batam, dengan penduduk satu juta jiwa, tapi sudah memiliki 20 pusat perbelanjaan. Itu diluar puluhan pasar tradisional yang tersebar di sejumlah tempat. ***

Beli Resmi, Nasib Seperti Rumah Liar

rumah di batam banyak yang berdiri di atas lahan hutan lindung

rumah di batam banyak yang berdiri di atas lahan hutan lindung

Ada sekitar 20 ribu unit rumah di Batam yang berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Pemiliknya membeli rumah itu resmi dan mendapat sertifikat, namun bank menolak sebagai agunan.

Destina, 36, warga Citra Pandawa Asri, Buliang, Batuaji, bermaksud membeli rumah lagi. Ia tertarik promosi sebuah perumahan baru di kawasan Tembesi, Sagulung. Lokasinya strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan yang kini sedang dibangun.

Namun, semua ketertarikannya itu tak membuatnya langsung mengambil keputusan. Ia was-was dan ragu. Ia kuatir, perumahan baru itu berdiri di atas hutan lindung, seperti perumahan Citra Pandawa Asri yang kini ditempatinya. Karena itu, ia harus lebih cermat dalam memilih rumah. Pengalaman para tetangga dan teman-temannya, yang membeli rumah di atas lahan hutan lindung membuatnya berhati-hati.

“Takut ada masalah lagi nantinya,” katanya, Selasa siang pekan lalu. Kepada Batam Pos, ia menanyakan status lahan perumahan itu. “Perumahan baru yang di sana itu, masuk hutan lindung gak ya. Saya mau beli, takut kasus lagi,” tuturnya.

Perumahan Citra Pandawa Asri termasuk salah satu perumahan yang sebagian besar rumahnya berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Beberapa di antaranya, yang lebih dekat ke arah jalan raya dan jalur hijau, bebas dari kawasan hutan lindung, termasuk rumah Destina di Blok F.

“Untung rumah saya tak masuk kawasan hutan lindung. Tetangga saya yang di sebelah ini, sertifikatnya sudah keluar, bank mau menerima,” ujarnya menunjuk sebuah rumah di sebelah rumahnya.

Jika rumah Destina bebas masalah, deretan rumah di Blok H termasuk yang sampai sekarang statusnya berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Seperti milik Sutarman, 39, dan Rita, 34, di Blok H7-23 dan H7-22. Rumah itu sudah mereka tempati sejak tahun 2001, dan baru ketahuan berada di atas lahan hutan lindung tahun 2007, lalu.

Saat itu, sejumlah tetangga Sutarman yang hendak mengangunkan sertifikat rumahnya ditolak bank. Penyebabnya, bank tau mau ambil resiko karena menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) rumah itu berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Kasus itu tak hanya dialami sebagian warga Citra Panadawa Asri, sejumlah warga Perumahan Mukakuning Indah, juga mengalami hal yang sama.

Warga Citra Pandawa Asri sempat membuat Forum 10, yang antara lain dibentuk untuk mencari solusi permasalahan rumah di atas lahan hutan lindung itu. Forum ini, pernah mendatangi BPN mencari kejelasan rumah mana saja yang berada di lahan hutan lindung. Dari situ, ketahuan sebagian rumah di Citra Pandawa Asri, Mukakuning maupun Pandawa, berada di lahan bermasalah.

Tapi setelah dua tahun berlalu, Sutarman tak lagi merasa kuatir. Rasa was-was yang dulu sempat menyergap, tak ia rasakan lagi. “Rumah yang berdiri di atas hutan lindung jumlahnya ratusan, bukan cumah rumah saya ini. Ngapain lagi takut, tak mungkin berani gusur,” katanya.

Sutarman sudah hampir sembilan tahun menempati rumah tipe 21 miliknya itu, dan setahun lagi bakal lunas kreditnya. Ia tak kuatir, meski bisa jadi setelah sertifikat rumahnya terbit nanti, tak bisa diagunkan. “Yang penting bisa ditempati.”

Rita pun demikian. Ia mengaku tak lagi takut seperti dulu. “Rumah liar aja tak berani digusur, apalagi rumah kami yang belinya resmi,” tukasnya.

Rita termasuk warga yang terus mengikuti perkembangan berita soal nasib perumahannya itu. Termasuk pernyataan Kepala BPN Batam, kalau Oktober ini akan ada kejelasan soal status lahan rumah yang berdiri di kawasan hutan lindung.

“Saya berharap masalah ini selesai, rumah kami bukan di hutan lindung lagi,” katanya.

Menurut Novrizal, Ketua RW III Buliang, Batuaji, saat ini masalah rumah di hutan lindung tak lagi jadi pembicaraan warganya. Meski dua tahun lalu sempat menyulut keresahan, kini warga sudah menganggap hal biasa.

Meski tak bisa diagunkan di bank, katanya, bukan berarti rumah warga Pendawa Asri yang berdiri di hutan lindung itu tak bernilai. Buktinya, rumah-rumah itu masih banyak peminatnya, terutama untuk dijadikan tempat indekos.

“Di sini lokasinya strategis, penduduknya padat. Kalau ada yang jual, langsung laku kayak kacang goreng,” tutur wartawan televisi, itu.

Penantian warga bisa jadi tak akan berlarut-larut jika apa yang diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam Isman Hadi berbuah kenyataan. Senin pekan lalu, usai upacara peringatan Hari Agraria Nasionel ke-49 di kantor BPN Batam di Sekupang, Isman Hadi mengatakan masalah sertifikat perumahan di atas lahan hutan lindung Batam, dipastikan selesai Oktober 2009.

“Sudah ada kesepakatan dari pusat harus disegerakan sebelum kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK berakhir pada akhir Oktober nanti,” ujarnya, kepada para wartawan yang mengerumuninya.

Prosesnya, katanya, dimulai dari Departemen Kehutanan (Dephut), kemudian BPN pusat akan mengirimkan salinan resmi perubahan status lahan ke Otorita Batam dan berujung ke BPN Batam. “Setelah dilanjutkan ke kita, maka status sertifikasi lahan tidak tertahan lagi, kita akan segera mengeluarkannya kepada pengembang atau pun kepada warga sebagai konsumen perumahan,” katanya.

Sepekan setelah peringatan hari Agraria Nasional itu berlalu, kabar baru dari BPN belum terdengar lagi. “Masalah perumahan di hutan lindung belum ada perkembangan. Masih begitu,” kata M Tamsil, Kabag Tata Usaha BPN Batam.

OB, pihak yang mengalokasikan lahan-lahan itu kini juga bersikap menunggu. Menurut Kasubbag Humas Biro Pemasaran dan Humas Batam Dendi Gustinandar, OB sudah melakukan banyak langkah untuk memproses alih fungsi lahan perumahan di hutan lindung itu agar menjadi pemukiman. Di antaranya mengirimkan surat dan memenuhi semua persyaratan alih fungsi ke Departemen Kehutanan, seperti menyiapkan hutan pengganti. Tim independen dari Departemen Kehutanan juga sudah turun ke Batam.

“Semua sudah kita lakukan untuk mempercepat proses alih fungsi ini. Sekarang seperti BPN, kami berharap masalah ini selesai Oktober ini,” kata Dendi.

Mengapa kasus ini bisa terjadi, Dendi tak memberi jawaban. “Sekarang bagaimana kita menatap ke depan. OB sudah berusaha agar masalah ini cepat tuntas dan masyarakat yang memiliki rumah di atas lahan hutan lindung merasa lega,” tuturnya.
***
Masalah pertanahan di Batam, menurut praktisi hukum Batam Ampuan Situmeang, sudah dimulai sejak tahun 1984 atau di awal-awal pengelolaan pulau ini oleh Otorita Batam. Saat itu, mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, OB menjadikan kawasan Batam sebagai kawasan hutan.

Saat itu, aturan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 itu cukup fleksibel. Perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman, bisnis maupun pusat pemerintahan tak perlu proses panjang. Hingga kemudian, terbitlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di undang-undang ini, aturan alih fungsi hutan cukup pelik. Ada embel-embel harus atas persetujuan DPR.

Inilah yang kemudian menjadi masalah. Sebagian besar lahan hutan lindung yang sudah dialokasikan OB ke pengembang sebagai pemukiman dan pusat bisnis, bahkan di atasnya sudah berdiri puluhan ribu unit rumah, ternyata pengalihan fungsinya belum disetujui pemerintah dan DPR. Jadilah, rumah-rumah itu, meski sebagian sudah bersertifikat, masih terindikasi berdiri di atas lahan hutan lindung.

“Kok bisa, terbit HPL (hak pengelolaan lahan) dan HGB (hak guna bangunan) di atas hutan lindung,” kata Ampuan.

Yang lebih mengherankan lagi, kata pengacara kondang itu, sertifikat yang sudah dikeluarkan BPN, kok tiba-tiba tak bisa dipakai sebagai agunan. Bank menolak karena bisa jadi BPN enggan mendaftarkan hak tanggungan sertifikat itu. Padahal, BPN ikut melakukan pengukuran dan yang mengeluarkan sertifikat. “Apakah sertifikatnya bodong,” tanyanya.

Kasus ini, kata Ampuan tak hanya merugikan konsumen tapi juga merugikan negara. Pemilik rumah dan developer dirugikan karena rumah mereka tak bisa jadi agunan. Negara juga rugi, karena hutan negara dijadikan pemukiman.

“Tapi, di Batam memang luar biasa. Di tempat lain, kasus alih fungsi bisa menyeret pelakunya ke penjara. Bahkan di Bintan pun ada yang masuk, kok Batam gak,” tukasnya.
***
Loket pengajuan permohonan lahan di samping kiri tangga utama lantai dua gedung Otorita Batam, itu sepi. Kamis siang pekan lalu, dua orang terlihat keluar, setelah meninggalkan berkas di map warna biru.

Di sisi kanan tangga utama, sebuah pengumuman tentang tata cara dan persyaratan administrasi pengajuan permohonan lahan ke OB, dipampang. Pengumuman itu menerangkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang, badan usaha atau yayasan jika hendak meminta alokasi lahan ke OB.

Untuk perorangan, harus memenuhi syarat administrasi antara lain mengisi surat permohonan, form daftar isian, form surat pernyataan, foto kopi KTP/KK dan alamat korespondensi. Semua persyaratan administrasi itu diajukan dalam map warna hijau.

Berbeda dengan perorangan, untuk perusahaan, koperasi dan yayasan, persyaratan administrasinya lebih banyak. Antara lain mengisi surat permohonan, form daftar isian, form surat pernyataan, foto kopi akta pendirian perusahaan/yayasan/koperasi yang disahkan Dephuk dan HAM, mengajukan proposal rencana pengajua lahan, foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir, foto kopi laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir, foto kopi NPWP, foto kopi SIUP, pengalaman yang sudah dilaksanakan sesuai bidangnya, alamat korespondensi dan melampirkan progres pembayaran UWTO dan pembangunan fisik lahan di lokasi sebelumnya bagi yang sudah pernah mendapatkan lahan. Semua persyaratan dimasukkan dalam map. Map warnah merah untuk perusahaan, map warna kuning untuk koperasi dan map warnah biru untuk yayasan.

Jika tak memenuhi syarat, permohonan akan ditolak. “Jika disetujui, baru nanti akan ada tagihan pembayaran UWTO,” kata Dendi Gustinandar, Kasubbag Humas Biro Pemasaran dan Humas OB.

Pengajuan lahan disetujui OB, urusan lahan belum tentu langsung beres. Sejak kasus perumahan di hutan lindung muncul tahun 2007, menurut Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Khusus Batam Mulia Pamadi, pengembang yang mendapatkan alokasi lahan tak serta merta melakukan pembangunan. Mereka mengecek dulu lahan tersebut ke BPN agar jangan sampai mendapatkan alokasi di kawasan yang terindikasi hutan lindung.

“Ada dua hal yang harus dicek kembali, pertama ada HPL-nya atau tidak, kedua lahannya terindikasi di hutan lindung atau tidak,” kata Mulia di kantornya di kawasan Taman Baloi, Rabu pekan lalu.

Sejak kasus itu mencuat, kata Mulia, REI mensosialisasikan sekaligus mengimbau anggotanya agar jangan melakukan pembangunan di lahan-lahan yang terindikasi hutan lindung. Bagi yang sudah terlanjur membangun atau menjual ke konsumen, REI menyerahkannya ke masing-masing pengembang karena berkaitan dengan hak-hak konsumen dan implikasi hukum lainnya.

“Pengembang tak bisa asal bangun, bisa-bisa rugi karena bank tak mau KPR jika lahannya terindikasi hutan lindung. Bagi yang sudah terlanjur, solusinya kami serahkan ke masing-masing pengembang,” tukasnya.

Data yang diperoleh Batam Pos, ada sekitar 20 titik HPL yang terindikasi masuk kawasan hutan lindung atau wisata. Seperti masuk ke kawasan hutan lindung Batuampar, hutan wisata Mukakuning, hutan lindung Bukit Dangas, hutan lindung Seiladi, hutan lindung Tiban, hutan lindung Baloi dan lainnya.

“Sekitar 20 ribu unit rumah terindikasi masuk kawasan hutan lindung,” katanya.

REI, kata Mulia, tak berpangku tangan. Bersama OB, BPN dan pihak terkait lainnya, mereka berupaya agar kasus perumahan di hutan lindung itu bisa diselesaikan. Tak hanya sebatas di Batam, kasus ini menggelinding ke pusat. DPP REI turun tangan, bahkan Ketua Umum DPP REI Teguh Satria meminta segera ada payung hukum masalah tersebut karena ternyata kasus yang sama juga banyak terjadi di tempat lain, seperti di Kalimantan.

“Mudah-mudahan masalah ini benar-benar selesai Oktober ini. Kami sangat berharap itu terjadi agar pertumbuhan properti di Batam tumbuh baik,” tukasnya.

Sepanjang tahun 2000 hingga 2005, pertumbuhan properti di Batam sangat cepat jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepri. Setiap tahun, berdiri sekitar 10 ribu hingga 12 ribu unit rumah. Selain karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, sektor properti ini juga didukung ketersediaan air dan listrik yang memadai.

Tahun 2006-2007, pembangunan perumahan mulai tersendat. Ada masalah HPL yang membuat sejumlah perumahan tersendat sertifikatnya, kemudian berlanjut dengan munculnya kasus perumahan di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. “Turun, kira-kira di bawah 10 ribu unit per bulan,” kata Mulia.

Kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi global di tahun 2008. Saat itu, suku bunga tinggi dan bank memperketat persetujuan KPR. Di awal 2009, suku bunga masih tinggi sekitar 12 hingga 13,5 persen.

“Namun di semester kedua 2009 ini sudah ada tanda-tanda bisnis properti akan membaik. Sejumlah pengembang melakukan terobosan dan bekerja sama dengan pengembang memberi subsidi agar bunga bisa ditekan di bawah 10 persen.”

Mulia optimis, jika masalah perumahan di hutan lindung ini selesai, bisnis properti di Batam akan kembali bergairah di tahun 2010. Ia melihat banyak indikator, seperti adanya tren penurunan suku bunga, kurs rupiah yang stabil, adanya FTZ dan Visit Batam 2010.

“Semua indikator-indikator ini memberi nilai positif. Tahun 2010 harusnya lebih baik, mudah-mudahan tak meleset,” katanya. ***

Lahan Basah Bisnis Pengamanan di Batam

k9 jugaSeiring dengan makin berkembangnya Batam, usaha jasa pelayanan keamanan juga tumbuh cepat. usaha jasa keamanan itu, tak hanya menyalurkan sekuriti, tapi juga melayani pengawalan pribadi hingga konsultan keamanan.

Anjing hitam legam itu berbadan tegap. Tingginya kira-kira sekitar 70 centimeter. Mulutnya terbuka, lidahnya terus menjulur. Anjing jenis gembala jerman itu tak menyalak, tapi tak berhenti bergerak.

“Sit.” M Al Ichsan, Direktur PT Lintas Aman Nusantara, memberi perintah. Anjing itu tiba-tiba duduk. Sebentar duduk ia bergerak lagi. Ichsan kembali memberi aba-aba, “Stay.” Baru kemudian anjing besar itu duduk anteng.

“Ini anjing pelacak narkoba,” tutur Ichsan, Rabu pekan lalu.

Anjing kedua bentuk fisiknya lebih ramping namun elegan. Tubuhnya licin, hampir tanpa bulu. Ekornya pendek. Daun telinganya di sebelah kiri dipotong, memberi kesan angker. Inilah anjing dobermann yang terkenal sebagai anjing pemburu. Mulutnya terus terbuka dengan lidah terjulur, memperlihatkan dua taring tajam di sisi kanan dan kiri deretan giginya.

“Kalau yang ini anjing pembubar demo. Namanya Flinch. Jika sudah dilepas, anjing jenis ini tak akan berhenti menyerang kalau tak sampai mati.”

Dua anjing tadi merupakan dua dari 19 ekor K9 atau biasa disebut anjing pelacak milik PT Lintas Aman Nusantara, sebuah perusahaan jasa layananan keamanan di Kepri yang berkantor di Tiban Centre, Sekupang.

PT Lintas Aman Nusantara memiliki tiga anjing pelacak narkoba, satu pelacak bom, dua anjing pelacak umum, tiga anjing pembubar demo dan sepuluh anjing penjaga. Anjing-anjing K9 itu ditempatkan khusus dengan perawatan dan penjaga yang juga khusus.

“Satu anjing dijaga dua dog holder,” kata Ichsan.

Anjing-anjing terlatih itu sering ikut operasi kepolisian. Polda Kepri maupun Poltabes Barelang sering menggunakan anjing-anjing milik PT Lintas Aman Nusantara tersebut dalam setiap operasi khusus, seperti operasi seligi atau lainnya. “Kalau untuk kepolisian, kami pinjamkan gratis,” ujar Ichsan.

PT Lintas Aman Nusantara termasuk satu-satunya perusahaan jasa pengamanan di Kepri yang memiliki K9. Anjing jenis ini butuh perawatan khusus. Makanannya misalnya, daging kering campur kornet sapi dan seminggu sekali diberi daging mentah.

Asal usulnya terjaga, semua ada sertifikatnya. “Bahkan pernah ditawar Rp150 juta, tapi saya tak kasih. Anjing yang sudah terlatih, bagi saya lebih penting dibanding uang,” katanya.

***
Menyediakan K9 hanyalah satu dari sejumlah layanan keamanan PT Lintas Aman Nusantara. Mereka menyediakan alat-alat pengamanan seperti CCTv, alarm, metal detector dan lainnya, menyalurkan tenaga sekuriti, melakukan security detector semacam konsultan keamanan untuk perusahaan yang hendak buka usaha, dan close guard atau pengawalan pribadi.

“Kami pernah mengawal miss universe 2006, 2007, dan 2008,” tukas Ichsan.

Band-band terkenal dunia semacam Scorpion dan Deep Purple yang manggung di Bali sempat merasakan amannya dijaga pengawal-pengawal PT Lintas Aman Nusantara. Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir saat datang ke Batam juga dikawal PT Lintas Aman Nusantara.

“Bahkan sejumlah mantan menteri pernah kami kawal.” Siapa saja menteri yang pernah meminta pengawalan? “Itu rahasia kami,” kata Ichsan, tersenyum.

PT Lintas Aman Nusantara berdiri di Batam tahun 2008 lalu. Berkantor di Tiban Centre, menempati tiga ruko berlantai tiga. Tak sulit menemukan kantornya, ada puluhan bendera merah putih tertancap di sekitar kantor mereka.

Ini perusahaan pengamanan baru di Batam, namun nama mereka sudah terkenal karena sebelumnya sudah bertahun-tahun beroperasi di Bali. Pengawalan Scorpion dan sejumlah mantan menteri itu, dilakukan perusahaan milik Ichsan yang beroperasi di Bali dengan nama PT Lintas Aman Dewata.

Awalnya, menurut Ichsan, ia tergerak mendirikan perusahaan jasa pengamanan setelah terjadinya bom bali tahun 2002. Bom bali I itu, katanya, benar-benar menggoncang perekonomian Bali, sehingga muncul ide untuk ikut serta melakukan pengamanan.

Tahun 2003, ide itu terwujud dengan pendirian PT Lintas Aman Dewata. Ichsan merekrut orang-orang profesional di bidang pengawalan dan pengawalan. “Bahkan ada seorang mantan pengawal Sultan Bolkiah yang bekerja pada kami,” katanya sambil memperlihatkan foto pria asing bertubuh tegap.

Tahun 2008, Ichsan melebarkan sayap usahanya ke Kepri. Lalu, tahun ini ia kembali membuka usaha jasa pengamanan di Bandung dengan nama PT Lintas Aman Siliwangi.

Ichsan mengaku bisnis jasa pengamanan memiliki prospek yang bagus. Terbukti dengan banyaknya perusahaan di bidang yang sama bermunculan di Kepri. Mulai dari yang hanya menyalurkan tenaga sekuriti, hingga yang menyediakan alat-alat pengamanan seperti PT Lintas Aman Nusantara.

“Namun tujuan saya mendirikan perusahaan ini bukan semata-mata mengejar profit oriented. Tapi lebih bagaimana mengabdikan diri kepada negara dalam bidang keamanan seperti ini,” ujarnya.

Usahanya di bidang penyaluran tenaga sekuriti, misalnya, ia anggap sama sekali tak memberi keuntungan. “Saya ambil untung di pelayanan alat keamanan dan lainnya,” tukasnya.

Meski begitu, PT Lintas Aman Nusantara sudah melayani 32 perusahaan di Batam dan 99 persen di antaranya merupakan perusahaan modal asing (PMA). Seperti di kawasan Latrade Industri Tanjunguncang beserta tenan-tenan di dalamnya, Batamindo Investment Cakrawala, mini marker Circle-K, PT Global Process System dan lainnya.

“Hampir 99 persen yang klien kami adalah perusahaan asing,” katanya.

PT Sergap 17 juga sudah lama menikmati kue usaha di bidang jasa pelayanan keamanan ini. Perusahaan yang didirikan Mayor SS ini berdiri sejak tahun 2003 silam. PT Sergap 17 melayani penyaluran tenaga sekuriti dan pengawalan pribadi.

Saat ini, perusahaan yang berkantor di Perumahan Griya Nusa Permai Batam Centre ini melayani jasa pengamanan di 28 perusahaan dengan jumlah sekuriti sekitar 400 orang. Kliennya rata-rata perusahaan asing, terutama di kawasan shipyard Tanjunguncang, seperti PT Marcopolo, Global Asia Pasific, atau Schineider, Hyundai dan lainnya.

PT Sergap 17 juga menjaga Harmoni, Hotel Tites dan BCS Mall. “Yang bukan PMA mungkin cuma pasar Penuin,” kata Mayor.

Jauh sebelum mendirikan PT Sergap 17, Mayor sudah berkecimpung di dunia pengamanan sejak tahun 1994. Saat itu ia memiliki CV Tiga Brothers, yang juga bergerak di bidang pengamanan. Kliennya saat itu perusahaan-perusahaan di Batamindo.

Tahun 1999, Mayor menutup usahanya karena saat itu pengamanan oleh swasta ditutup. “Baru kemudian buka lagi tahun 2002 berdasarkan Skep Kapolri,” ujarnya. Kini, Sergap 17 mengantongi izin Mabes Polri.

Tak hanya menyalurkan tenaga sekuriti ke perusahaan-perusahaan, PT Lintas Aman Nusantara juga melayani pengawalan pribadi. Artis seperti Sheila on 7 atau Uut Permatasari yang manggung di Batam pernah mereka kawal.

PT Sergap 17 juga melayani pengawalan dengan jangka waktu tertentu. Seperti menjaga rumah selama ditinggal mudik penghuninya, atau melakukan pengawalan beberapa hari saja. “Asal cocok harganya, kami kawal,” tutur Mayor.

Dengan banyak klien seperti itu, usaha jasa layanan keamanan di Batam tentu saja sangat menjanjikan. Dengan 400 sekuriti dan 28 klien, tentu saja uang ratusan juta rupiah mengalir setiap bulannya.

“Usaha di bidang ini memang cukup menjanjikan, namun berapa besarnya saya tak bisa sebut. Cukuplah untuk menggaji pegawai dan sekuriti, menyekolahkan anak sama biaya operasional,” tukas Mayor.

Meski menawarkan layananan keamanan, tak semua tawaran masuk diterima PT Sergap 17. Beberapa permintaan mereka tolak karena tak cocok harganya. “Saya tak mau menyengsarakan anggota saya di lapangan. Kalau tak cocok dengan standar kami, saya tolak,” ujar wakil ketua Asosiasi Manager Sekuriti Indonesia (AMSI) Batam, itu.
***
Selain menguntungkan, banyaknya usaha jasa pengamanan di Kepri tentu saja membantu kerja kepolisian. Namun, diperkirakan masih banyak badan usaha jasa pengamanan di Kepri ini yang belum berizin. Padahal, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah, semua BUJP itu harus mengantongi izin Mabes Polri, setelah sebelumnya mengantongi rekomendasi Polda.

Sesuai data di Biro Bina Mitra Polda Kepri, ada 32 BUJP di Kepri yang terdaftar. “Kami akan pantau terus untuk mencari yang BUJP yang tak terdaftar itu,” kata Karo Bina Mitra Polda Kepri Kombes Riky F Wakanno.

Dari 32 BUJP tersebut, jumlah tenaga sekuriti yang terdaftar sebanyak 1.997 sekuriti. Di luar itu, ada 4.066 sekuriti lain yang bekerja. Mereka ini, misalnya bekerja langsung lewat perusahaan tanpa melalui BUJP.

Dari jumlah 4.066 sekuriti, sebanyak 3.392 di antaranya belum mendapatkan pendidikan. Hanya 667 sekuriti yang mendapatkan pendidikan Gada Pratama, 5 orang mendapatkan pendidikan Gada Madya bahkan hanya dua orang sekuriti di Kepri yang mendapatkan pendidikan Gada Utama.

Dengan begitu, rata-rata kemampuan sekuriti di Kepri sangat rendah. Kemampuan Gada Pratama saja, sebagai kemampuan dasar untuk menjadi sekuriti, banyak tak dimiliki oleh ribuan sekuriti. “Seorang sekuriti minimal harus memiliki kemampuan Gada Pratama,” tukas Riky.

Dulunya, pelatihan sekuriti banyak dilakukan di Poltabes Barelang. Namun, seiring munculnya Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, pelatihan dilakukan Mabes Polri dalam hal ini Polda Kepri. Sekuriti yang dulunya mengantongi kartu putih, diminta kembali ikut pelatihan di Polda Kepri untuk mengantongi KTA warna biru.

“Saya mewarning sampai Desember 2009 ini, yang punya kartu putih agar beralih ke KTA biru,” ujarnya.

Riky menjamin sistem ini akan membuat para sekuriti lebih bagus masa depannya. “Kalau sudah memiliki kemampuan minimal Gada Pratama, seorang sekuriti bisa bekerja di mana saja,” tukasnya.

Polda Kepri, kata Riky, sudah beberapa kali melakukan penertiban ke lapangan. Bulan Juli lalu misalnya, ada 14 perusahaan yang didatangi polisi, dan rata-rata melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan. Ada perusahaan yang merekrut sekuriti tanpa pelatihan, ada juga yang tak mengikutsertakan sekuritinya sebagai anggota Jamsostek sampai soal seragam yang tak sesuai aturan.

“Saya imbau kepada para BUJP ini agar dalam perekrutan dan penyaluran tenaga sekuriti agar sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 itu. Kalau tidak, akan dibekukan izinnya,” kata Ricky.

Sekuriti, kata Ricky, bukanlah centeng atau pesuruh yang bisa disuruh melakukan apa saja. “Sekuriti itu melakukan kewenangan kepolisian tertentu di lingkungan kerjanya. Karena itu, sekuriti harus meningkatkan kemampuannya agar mahir dan terpercaya. BUJP juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka,” katanya. ***

Yang Pergi Meninggalkan Utang

Hingga berakhir masa tugasnya, banyak anggota DPRD enggan mengembalikan tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Surat itu tipis, hanya satu lembar. Awal Februari, tujuh bulan lalu, surat itu banyak tergeletak di meja para anggota DPRD Batam. Isinya, mengingatkan agar mereka yang belum mengembalikan atau mencicil tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan, segera melunasinya, sebulan sebelum masa tugas mereka berakhir.

Menteri Dalam Negeri, dalam edarannya bernomor 700/08/SJ tertanggal 5 Januari 2009, seperti yang tercantum dalam lampiran surat itu mengancam akan membawa masalah pengembalian tunjangan komunikasi ke penegak hukum jika para anggota Dewan itu tak mengembalikannya tepat waktu.

“Surat itu saya kirim tak hanya kepada anggota Dewan yang masih aktif, kepada yang sudah diganti karena PAW, juga sudah saya surati,” kata Guntur Sakti, Sekretaris DPRD Batam, pengirim surat. Masing-masing anggota DPRD Batam mendapatkan rapelan tunjangan komunikasi sekitar Rp64 juta.

Namun, hingga tenggat waktu terlewati masih banyak yang enggan mengembalikan. Bahkan, hingga seminggu sebelum masa tugas mereka berakhir, pundi-pundi daerah dari pengembalian tunjangan komunikasi dan operasional pimpinan itu belum juga terpenuhi.

Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan aturan jauh-jauh hari. Tahun 2007, sebulan setelah muncul unjuk rasa dan penolakan pemberian rapelan tunjangan komunikasi kepada para anggota DPRD, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 pengganti PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD, yang mewajibkan dana itu dikembalikan lagi. Bahkan kemudian disusul keluarnya Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2007.

Ada yang segera mengembalikan, ada juga yang enggan. Yudi Kurnain, anggota Komisi II DPRD Batam, termasuk yang anteng-anteng saja menyikapi perintah itu. Sampai pekan lalu, ia belum juga mencicil sesen pun.

“Saya akan melaporkan penggunaan dana itu, bukan mengembalikan,” tukasnya.

Yudi meyakini menggunakan rapelan tunjangan komunikasi itu pada tempatnya, yakni untuk berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat. Begitu menerima dana itu, November 2006, ia langsung menggelar dialog buruh. Hampir seluruh dana Rp64 juta ia habiskan untuk acara tersebut.

“Ya, untuk doorprize, sewa tempat, iklan di media, konsumsi dan lainnya. Pokoknya saya gunakan untuk acara dialog buruh,” tukasnya.

Kalau disuruh mengembalikan, kata Yudi, ia akan melaporkan penggunaan dana itu. Semua arsip dialog buruh itu, disimpan Yudi dengan rapi. “Dana itu bukan untuk ditabung tapi diperintahkan untuk digunakan berkomunikasi dengan konstituen. Saya tak melanggar aturan,” tuturnya.

Di DPRD Batam Yudi termasuk anggota Dewan yang vokal. Saat hampir semua anggota Dewan menutup mulut telah menerima rapelan itu, Yudi lantang mengaku sudah menghabiskannya. Yudi pula yang pertama kali mengaku menerima dana itu, padahal para anggota Dewan lainnya tak ada yang mau mengakuinya.

Anggota Komisi III Edward Brando juga belum mencicil. “Duitnya sudah habis,” katanya.

Edward menggunakan rapelan tunjangan komunikasi itu untuk membeli motor cross dan alat band. Motor cross itu, kata Edward, ia gunakan bersama teman-temannya sesama pembalap. Alat bandnya banyak dimanfaatkan warga untuk kepentingan kenduri dan semacamnya, tentu saja gratis. Sebagian dana juga digunakan untuk sumbangan dan potong sapi.

“Itulah cara saya berkomunikasi karena di situlah konstituen saya berada. Kalau diminta dikembalikan, nanti saya antar motor sama alat band itu ke Sekwan,” tukasnya.

Abdul Karim, anggota Komisi I, belum mencicil sesen pun. “Saya belum punya duit. Nanti kalau punya duit pasti saya bayar,” katanya. Karim enggan bercerita digunakan untuk apa rapelan tunjangan komunikasi Rp64 juta itu. “Takut hilang pahala saya.”

Wakil Ketua Komisi III M Zilzal, belum melunasinya. Saat menerima dana rapelan itu November 2006 silam, kata Zilzal, lebih dari separuhnya digunakan partainya. Separuhnya lagi ia gunakan untuk kepentingan konstituennya. “Ada juga yang saya gunakan, tapi sedikit,” ujarnya. “Sampai saat ini saya terus nyicil, cuma belum lunas saja.”

Sukhri Farial, mantan anggota DPRD Batam, termasuk yang melunasi separuhnya. “Saya masih menunggu perkembangan. Kalau disuruh melunasi, akan saya lunasi. Kalau tidak, saya akan tarik lagi dana itu,” tutur calon anggota DPRD Kepri terpilih, itu.

Masih banyaknya anggota Dewan yang belum melunasi tunjangan komunikasi itu, membuat Mendagri patah arang. Ia mengeluarkan kembali surat bernomor 555/3032/SJ tertanggal 18 Agustus, yang salah satunya menyatakan poin ketiga surat bernomor 700/08/SJ tentang ancaman pelimpahan ke penegak hukam bagi anggota Dewan yang belum melunasi tunjangan, tidak berlaku. Surat itu ditujukan Mendagri Mardiyanto ke gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Usai keluarnya surat itu, keesokan harinya, Kamis pekan lalu, dalam rapat paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mardiyanto menyatakan permasalahan tunjangan komunikasi itu akan diselesaikan setelah Depdagri memetakan masalah itu, sambil menunggu proses judical review PP Nomor 21 Tahun 2007. “Termasuk mengkaji kemungkinan adanya perubahan PP Nomor 21 Tahun 2007.”

***
Sekretaris DPRD Batam Guntur Sakti mencatat, hingga sepekan sebelum masa baktinya berakhir, baru 32 anggota DPRD Batam yang mengembalikan tunjangan komunikasi intensif itu. “Total yang masuk ke kas daerah Rp947-an juta, dari yang seharusnya Rp2,276 miliar.”

Seperti Batam, para anggota DPRD Kepri juga banyak yang belum melunasi pengembalian tunjangan komunikasi dan operasional pimpinan itu. Sampai pertengahan bulan Agustus, dari 45 anggota Dewan baru 21 orang yang melunasi.

Yang lain baru mencicil. Termasuk Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, dan dua Wakil Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan M Nabil. “Baru 21 anggota yang melunasi, yang lain masing mengangsur,” kata Sekretaris DPRD Kepri Abdurrachman.

Menurut Abdurrahman, total uang tunjangan komunikasi yang telah dilunasi para anggota Dewan provinsi itu sebesar Rp2,6 miliar. Masih Rp1,46 miliar lagi yang harus dilunasi. Itu belum termasuk Biaya Operasional Pimpinan sebesar Rp379 juta yang juga harus dilunasi Nur Syafriadi, Jumaga dan Nabil.

Nur Syafriadi mengakui belum melunasi kewajibannya itu.  “Utang saya itu keseluruhan Rp280-an juta. Bukan sedikit, mana sanggup saya langsung lunasi. Apalagi uang sudah banyak habis untuk kampanye,” tukasnya.

Yang tak meninggalkan utang malah para anggota DPRD Bintan. Beranggotakan 25 orang, DPRD Bintan termasuk yang taat aturan. Mereka melunasi pengembalian dana tunjangan komunikasi itu sejak April lalu.

“(Para anggota DPRD Bintan) sudah seluruhnya melunasi kembali dana tunjangan komunikasi itu sejak April lalu,” kata Sekretaris DPRD Bintan Agusnawarman .
****
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak tinggal diam. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit BPK terhadap APBD-APBD kabupaten/kota dan provinsi, BPK menyatakan ada pelanggaran dalam pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjangan operasional pimpinan itu. BPK memerintahkan dana itu segera dikembalikan.

“Dalam audit BPK yang kami dapat, ada 156 daerah yang belum mengembalikan dana TKI dan BPOP, itu. Totalnya mencapai Rp123 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan.

Tindakan anggota DPRD tersebut, selain merugikan keuangan daerah, menurut Yuna, juga merupakan perbuatan melawan hukum, yakni melakukan dugaan korupsi. Perbuatan tersebut dinilai memperkaya diri sendiri. ”Jelas para anggota DPRD yang menerima dana TKI dan BPOP kekayaannya akan bertambah,” ujar Yuna.

Karena itu, ia mendesak para Menteri Dalam Negeri dan penegak hukum menyeret mereka. “Mendagri dan penegak hukum harus menindak tegas mereka yang membangkang,” tukasnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi dan menghitung DPRD mana saja yang belum mengembalikan dana TKI  itu. “Masih kita evaluasi pelaksanaannya di daerah seperti apa, terutama hambatan-hambatan dalam pengembaliannya,” katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari LIPI Syarif Hidayat mengatakan, keengganan para anggota DPRD mengembalikan tunjangan komunikasi dan belanja penunjang operasional pimpinan itu akibat tak adanya aturan tegas yang mengatur soal sanksi. “Dalam PP 21/2007 itu hanya menyuruh mengembalikan. Tapi tak diatur secara eksplisit apa sanksi bagi yang belum mengembalikan,” katanya.

Dalam masalah ini, kata Syarif, yang ada hanyalah sanksi moral. “Bagi anggota Dewan yang bermoral tentu akan mengembalikan karena tahu itu bukan hak mereka. Bagi yang ‘kurang bermoral’ tak akan mau mengembalikan karena dalam legal formalnya tak diatur secara eksplisit sanksinya apa,” ujarnya.

Masih adanya sebagian anggota DPRD yang enggan mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan penunjang operasional pimpinan dengan alasan, aturan tak berlaku surut atau pemerintah yang plin-plan karena memberi lalu menyuruh mengembalikan lagi, adalah alasan yang mengada-ada.

“Itu mempelintir persoalan. PP memerintahkan agar dana itu dikembalikan karena dalam pelaksanaannya alokasi dana itu kurang pas. Lalu muncul desakan publik, dan masyarakat. Masyarakat kan konstituen anggota Dewan juga, ini berarti kan masyarakat yang minta duit itu dikembalikan,” tukasnya.

***
Anggota DPRD Batam yang berakhir masa tugasnya, tak pergi begitu saja. Tapi pulang membawa duit, sebagai uang jasa pengabdian mereka selama lima tahun menjadi anggota Dewan.

Berdasarkan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian itu sebesar satu bulan uang representasi mereka dikalikan lamanya masa bakti. Jika mereka lima tahun penuh menjadi anggota Dewan, dapat bonus satu tahun. Sehingga setiap anggota Dewan mendapatkan 6 x Rp1.575.000, yakni masing-masing anggota Dewan bakal membawa pulang Rp8,032 juta.

Sementara untuk ketua Dewan, mendapatkan Rp10,7 juta dan Rp8,5 juta untuk masing-masing wakil ketua Dewan.

“Uang jasa pengabdian ini akan kami bagikan sebelum anggota baru dilantik,” kata Guntur Sakti, Sekretaris DPRD Batam. ***

Warna-warni Taksi di Batam

taksi di batam

taksi di batam

Penerapan taksi argo di Batam per 1 September terancam gagal. Dari 2.439 taksi yang beroperasi, hingga Rabu pekan lalu baru 40 taksi yang lulus tera.

Hujan yang mengguyur Batam sepanjang Selasa pagi pekan lalu, baru saja usai. Di pelataran belakang kantor Dinas Perhubungan Batam sejumlah taksi diparkir berjejer. Kap mesin taksi-taksi itu dibuka. Seorang teknisi argo menyetel angka yang tertera pada argometer, menyesuaikannya dengan putaran roda depan.

Ali Sonsyah, pemilik Almi Transport Utama, salah satu pelaku usaha taksi di Batam sibuk memandangi pekerjaan penyetelan argometer tersebut. Ia berdiri dari satu taksi ke taksi lain, memastikan penyetelan argometer di taksi-taksi itu berjalan lancar.

“Saya mendatangkan tiga teknisi langsung dari Jakarta untuk keperluan penyetelan argometer ini,” katanya.

Sejak tahun 2002, taksi-taksi di bawah naungan Almi Transport sudah dilengkapi argometer. Harga satu argometer sekitar Rp1,6 juta.
Saat itu, Pemko Batam berencana menerapkan taksi argo di Batam. Namun, rencana itu gagal.

“Jadi argometer di taksi-taksi saya ini, sudah tujuh tahun tak pernah digunakan,” tuturnya.

Kondisi argometer-argometer merek Metrocom itu masih bagus. Hanya ada beberapa yang putus kabelnya karena lama tak pernah dipakai. “Tapi harus disetel ulang, disesuaikan dengan tarif baru.”

Hampir setengah jam kemudian, satu unit taksi siap ditera. Sudirman, seorang supir membawa taksinya ke instalasi pengujian argo taksi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Disperindag Kepri di pojok lapangan. Hanya ada satu konter peneraan. Di sanalah, taksi-taksi itu ditera.

Tera argometer taksi di Batam dimulai sejak 30 Juli, lalu. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengeluarkan pemberitahuan agar seluruh pengusaha dan pemilik taksi melaksanakan tera argo paling lambat tanggal 30 Agusutus, hari ini. Ahmad Dahlan juga memerintahkan seluruh pengelola kawasan pelabuhan, mal dan hotel agar hanya memperbolehkan taksi berargo masuk ke kawasan mereka.

Continue reading

bukan kerinduan yang salah alamat

ada yang mengaduk-aduk perasaan, saat saya membaca TEMPO, soal 9 daerah bintang. saya langsung membayangkan batam, berada di antara mereka.

saya membayangkan batam menjadi kota yang menggratiskan pendidikan negeri dan swasta mulai dari sd-sma, seperti yang dilakukan kabupaten musi banyuasin. saya membayangkan batam mampu melakukan itu. apbd-nya besar, walikotanya juga baru saja mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan.

pasti, tak akan ada lagi siswa tak tertampung, juga tak ada sekolah swasta yang tutup. wawako ria saptarika juga tak perlu beli ruko untuk sekolah.

saya membayangkan batam seperti kota balikpapan yang menyapu anak jalanan, melatih mereka dengan berbagai keterampilan. mulai dari menyetir hingga tata boga.

saya membayangkan batam seperti solo yang menata pedagang kaki lima dengan sangat apik. walikotanya, joko widodo, pernah 54 kali menjamu pk5 agar mau pindah ke kawasan yang sudah ditentukan, tanpa gejolak. semua digratiskan. bukan seperti pemindahan pk5 toss 3000 yang menghabiskan dana rp900 juta, tapi tetap tak mau menempati pasar induk jodoh, batam.

saya membayangkan batam seperti kabupaten lebak yang memiliki perda tentang transparansi dan partisipasi. di sana, semua anggaran disosialisasikan ke masyarakat lewat poster-poster dan sebagainya. di lebak, masyarakat tahu informasi pembangunan sekecil apapun. bukan seperti batam. warga batam, apakah ada yang tahu kalau setiap tahun pemko menganggarkan dana rp3,4 miliar untuk kebutuhan pimpinan?
saya membayangkan batam seperti purbalingga yang merehab sekitar 9.718 rumah warga miskin. bukan seperti batam yang angkat tangan tak mampu bangun jalan, malah hendak membangun papan nama rp500 juta di bukit clara.

ah, saya terlalu banyak membayangkan dan merindukan batam. saya takut, kerinduan saya akan hal-hal seperti itu menjadi kerinduan yang salah alamat. ***

Tempat Singgah Favorit Imigran Asing

Pelabuhan tikus di Batam tak hanya jadi tempat penyelundupan barang-barang, atau jalur TKI ilegal dari Malaysia. Tapi juga jadi pintu masuk para imigran gelap. Mereka transit di Batam, sebelum menuju negara ketiga.

***
Dari tepi pantai, rumpun bambu berwarna hijau kekuning-kuningan itu melambai. Daunnya basah, sisa dari gerimis yang baru saja berlalu. Senin siang pekan lalu, suasana di tempat itu begitu sunyi.

Rumpun bambu tadi adalah penanda, disitulah letak Tanjungbuluh atau Tanjungbambu. Diapit perkampungan Teluk Mata Ikan dan kawasan wisata Turi Beach, Tanjungbuluh bukanlah tempat yang menarik. Luasnya sekitar dua kali lapangan bola, penuh tanaman dan rumput liar. Nyamuknya besar-besar, gigitannya dalam menembus celana jeans.

Di sanalah, Jumat dua pekan lalu 19 imigran dari Afghanistan ditangkap polisi, setelah dua hari bersembunyi. Para imigran itu masuk Batam lewat Johor Malaysia. Mereka diselundupkan lewat Tanjungbuluh, menghindari pemeriksaan imigrasi.

Tanjungbuluh sendiri hanyalah kawasan menjorok ke laut, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tak ada pelabuhan atau pelantar tempat perahu bersandar. Nyaris seperti tanjung yang tak tersentuh. Jejak kaki di pantai terhapus air laut yang pasang. Hanya kicau burung dan gemericik air dari tanjung menuju pantai yang terdengar. Sesekali deru mesin kendaraan memecah sunyi.

Salamuddin, 59, nelayan Teluk Mata Ikan, Nongsa, yang sedang memperbaiki perahu di tepi pantai, mengaku tak tahu menahu soal kedatangan para imigran tersebut. ”Saya terlalu sibuk melaut, tak memperhatikan sekeliling,” tuturnya.

Yang kaget setengah mati adalah Farida, 18, gadis Teluk Mata Ikan. Bersama ibunya, Jumat itu ia duduk di pojok rumahnya yang bersebelahan dengan jalan setapak menuju Tanjungbuluh. Sebuah mobil polisi dan dua mobil penuh penumpang tiba-tiba berhenti di depannya. Lalu, keluarlah sosok-sosok berperawakan tinggi dari dalamnya.

Mereka para imigran Afghanistan yang baru saja ditangkap polisi. Tanpa risih, mereka duduk di sampingnya. Lalu, menunjuk jus jeruk dalam gelas besar yang baru seteguk ia minum.

”Mereka seperti kelaparan. Nunjuk-nunjuk jus, tak mengucapkan apa-apa. Sudah, saya berikan saja pada mereka.”
Tak cukup jus, roti juga dilahap habis. ”Kayak orang tak makan berhari-hari,” tutur Farida.

Para imigran Afghanistan tadi hanyalah kasus kecil dari banyaknya penyelundupan manusia ke Batam lewat pelabuhan tikus. Dua warga Srilanka, Sujay, 28, dan Rajeepan, 20, bahkan lolos hingga Bandara Hang Nadim. Mereka dari Malaysia hendak ke Jakarta.

Kepada wartawan, dalam bahasa Melayu, Sujay mengaku berhasil masuk Batam atas bantuan tekong Indonesia. Dari Johor Bahru ia diselundupkan lewat pelabuhan tikus, yang tentu saja tak ia tahu tempatnya. ”Kami masing-masing bayar 200 ringgit,” katanya.

Sujay sudah empat tahun tinggal di Malaysia, negara yang memang terbuka buat para imigran yang hendak menuju negara ketiga. Sujay jadi pelarian akibat konflik di Srilanka tak kunjung mereda. Hampir setiap hari, katanya, warga Srilanka ditembus peluru nyasar.

”Saya nak ke Jakarta, ke kantor UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/Komisi PBB yang mengurusi pengungsi),” tukasnya.

Sepanjang tahun 2009 ini, berarti sudah 70 imigran asing yang ditahan di Batam. Mereka dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Batam dan Tanjungpinang.

Tak hanya imigran asing, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang visa atau izin tinggal dan izin kerjanya habis di Malaysia juga masuk Batam lewat jalur pelabuhan tikus tadi. Pintunya tak cuma satu, tapi berpuluh-puluh.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam misalnya, mengidentifikasi ada 63 pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di Batam. Pelabuhan-pelabuhan itulah yang sebagian di antaranya dijadikan pintu masuk WNA yang bermasalah dengan dokumen keimigrasian. Lalu, setelah di Batam mereka keluar lewat pintu resmi seperti lewat bandara atau pelabuhan.

Masalah pelabuhan tikus itu bahkan sempat mendapat perhatian serius dari Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi. Ia khawatir, penyelundupan barang ke Batam akan marak seiring dengan dijadikannya Batam sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.

Sumber yang sering menjemput para TKI dari Malaysia ke Batam menyebut, kawasan pantai Teluk Mata Ikan dan kawasan Nongsa menjadi primadona masuknya para TKI yang melanggar dokumen keimigrasian itu. Pintu masuk lainnya adalah kawasan Batumerah, Batuampar dan Dapur 12 Nongsa. ”Tergantung situasi. Mana yang aman, di sanalah mereka dimasukkan,” katanya. Penjemputan biasanya dilakukan malam hari.

Speedboat yang mengantar para TKI itu tak perlu bersandar di pelabuhan atau pelantar. Penumpangnya diturunkan di kedalaman air sepinggang. ”Untuk menghindari kecurigaan,” tuturnya.

Di Batam, para TKI yang habis masa tinggalnya di Malaysia itu kemudian dibuatkan paspor baru dan kembali masuk ke Malaysia. Di Malaysia, biasanya para TKI itu kembali tidak memperpanjang izin tinggal dan kerjanya karena permasalahan biaya. Sehingga, saat pulang ke Indonesia, mereka kembali lewat pelabuhan tikus. ”Begitu seterusnya, bertahun-tahun.”

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam Yudi Kurniadi mengatakan, baik para imigran asing maupun TKI dari Malaysia yang masuk Batam lewat pelabuhan tikus melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, wajib lewat pemeriksaan imigrasi.

Orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.

“Tapi imigran asing yang dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR, tidak bisa dikenakan aturan ini. Tidak bisa langsung dideportasi.”

Begitu juga dengan TKI yang masuk dari Malaysia ke Batam lewat pelabuhan tikus. ”Untuk TKI itu, sanksinya ya sanksi administrasi. Mereka (yang melanggar) dicegah, tak boleh lagi ke luar negeri,” katanya.

Sesuai aturan, kata Yudi, pintu masuk resmi ke Batam dari luar negeri lewat lima pelabuhan yakni Pelabuhan Sekupang, Batam Centre, Marina, Nongsa Pura dan Harbour Bay serta bandara. Di pintu-pintu masuk resmi itulah petugas imigrasi ditempatkan.

”Di luar itu, seperti di pelabuhan-pelabuhan tikus, kami mengalami kendala untuk memantaunya. Kita koordinasi dengan instansi terkait yang menjaga perbatasan seperti dengan TNI AL, misalnya,” tukas Yudi.

Yudi tidak membantah, kalau Batam menjadi kota transit para imigran asing menuju negara ketiga. Letak Batam yang berbatasan dengan Malaysia, negara yang membuka diri bagi imigran, salah satu alasannya. ”Dari sejumlah pemeriksaan terhadap para imigran itu, kita bukan negara tujuan. Mereka datang dari Malaysia ingin ke Australia atau ke Kantor UNHCR di Jakarta.”

Para imigran asing itu tidak lewat pelabuhan resmi, karena kemungkinan ditolak masuk Indonesia, besar. ”Makanya, mereka masuk lewat pelabuhan tikus tadi,” ujarnya.

Para imigran asing yang masuk Batam itu, kata Yudi, kini ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Batam di Sekupang. Rabu lalu, beberapa orang di antaranya sudah dipindahkan ke Tanjungpinang. Mereka di rumah Detensi sampai UNHCR memutuskan mereka sebagai pengungsi dan diarahkan ke negera ketiga. LSM International Organization for Migration (IOM) membantu penanganan pengungsi tersebut.

”Kalau UNHCR menolak misalnya, mereka akan dikembalikan ke negara asalnya dengan difasilitasi IOM,” katanya. ***

Dua Nama Tiga Generasi

Hari jadi itu jatuh tiap 10 Agustus. Senin besok. sebelas tahun sudah Batam Pos terbit menyuguhkan berita dan informasi kepada para pembacanya, Anda semua.

***
Pertemuan Sabtu siang itu, rapat umum biasa. Dihadiri awak redaksi, bagian umum, iklan dan pemasaran. Suasana meriah, celutukan sering terdengar, terutama ditujukan kepada mereka yang datang belakangan.

Undangan pertemuan yang ditempel di dinding pengumuman, tak menyebut topik. Tapi semua karyawan sudah menduga-duga, pasti tak jauh dari momen ulang tahun Batam Pos ke-11. Ternyata, pertemuan itu berisi pengumuman dari manajemen soal peraturan perusahaan yang baru, diselingi ajakan untuk merenungkan perjalanan sebelas tahun koran ini.
Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan hadir bersama Pimpinan Umum Socrates dan Pimpinan Perusahaan Usep RS. Hadir pula para manajer. Semua bersila, lesehan di lantai 6 Graha Pena.

Suasana rapat awalnya agak kaku. Namun Marganas selalu bisa mencairkan suasana. Video perjalanan Batam Pos sejak terbit pertama kali dengan nama Sijori Pos 10 Agustus 1998, berganti nama jadi Batam Pos di tahun 2003 hingga kini diputar. Pemutaran video diselingi lagu Josh Groban, You Raise Me Up.

Terlihat wajah para senior yang ikut andil membesarkan Batam Pos di awal-awal pendirian. Beberapa di antaranya masih aktif sampai sekarang, seperti Marganas, Usep RS atau Herman Mangundap. Sejumlah wartawan di tahun-tahun pertama Batam Pos berdiri, nongol di video.

Marganas menyebut ada tiga generasi atau tiga fase perjalanan Batam Pos, yakni fase pendiri, pengembang dan penerus. Sambil menikmati alunan lagu, ia mengajak para karyawan merenung, di fase apa masing-masing mereka memberi andil.
Batam Pos terbit untuk pertama kalinya pada 10 Agustus 1998. Koran pertama di Kepri ini tidak bisa dilepaskan dari induknya, Riau Pos yang diterbitkan PT Riau Pos Intermedia, di bawah bendera Jawa Pos Grup yang terbit pertama kali 17 Januari 1991.

Sebelum Batam Pos terbit, Riau Pos beredar di Kepulauan Riau, saat itu masih satu provinsi dengan Riau. Riau Pos memiliki sejumlah kantor perwakilan di antaranya di Dumai, Tanjungpinang, Batam dan Sumatera Barat.

Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di Batam, Riau Pos mengembangkan sayap, menerbitkan koran sendiri di Batam dengan nama Sijori Pos, 10 Agustus 1998. Nama Sijori Pos dipilih terkait dengan pengembangan kawasan segi tiga Singapura, Johor dan Riau.

Sebagai koran nasional pertama, Sijori Pos melesat cepat. Pimpinan Umum Batam Pos Socrates, mengingat betul bagaimana edisi perdana koran ini dicetak. Saat itu, ia masih koordinator liputan. Malam menjelang terbit, ia bersama Mafirion, Taufik Muntasir, Mega bagian pra cetak, menunggu di kantor lama Batam Pos, Orchid Point, Jodoh.

“Kami mengeluarkan segala kemampuan untuk menyelesaikan edisi perdana itu. Sampai-sampai tak sadar, deadline terlewati,” kata Socrates. Edisi perdana baru naik cetak menjelang subuh.

Tak ada persiapan khusus peluncuran koran edisi perdana itu. Namun ada peristiwa penting di Batam, tepat pada peluncuran perdana Sijori Pos, Presiden Habibie akan meresmikan Jembatan Barelang. “Kami berharap, edisi perdana Sijori Pos ditandatangani Habibie. Bang Marganas dan Depan Maju Sihite serta saya, hadir pada saat peresmian jembatan itu. Sayang, acara Habibie padat. Ia tak sempat menandatangani koran perdana itu,” tuturnya.

Menurut Socrates, selain Rida K Liamsi, banyak nama yang berjasa menghadirkan koran ini. Pertama, Marganas yang sejak awal bekerja sangat keras mengembangkan koran ini masuk ke Batam. Marganas sangat piawai soal bisnis, menguasai masalah manajemen keuangan serta seorang wartawan yang jago menulis feature.

Kedua adalah Akmal Atatrick di Tanjungpinang, yang mengurus percetakan dan distribusi koran sebelum akhirnya dipindahkan ke Batam. Kemudian, Mafirion, pemimpin redaksi Sijori Pos yang pertama. Mafirion dikenal bekerja lugas dan cepat. Taufik Muntasir yang akrab disapa Bang Ace juga tak dilupakan Socrates. Ace, orang dengan etos kerja tinggi.

Di bagian iklan, ada Usep RS, yang memiliki jaringan dan relasi yang luas. Pria asal Sunda ini dikenal supel dan pergaulannya luas. Ia berpengalaman di divisi iklan, jauh sebelum Sijori Pos terbit. Di bagian pemasaran, ada Herman Mangundap, lelaki asal Manado yang sejak awal sudah terbiasa dan bertahun-tahun bergelut di bagian distribusi dan sirkulasi.

Di bagian administrasi dan keuangan ada Syarifah Harani atau Nani. Nani di Batam Pos sejak masih berkantor di Windsor. Tentu saja masih banyak lapis kedua yang bekerja keras mengembangkan Sijori Pos. Sebut saja di redaksi ada Depan Sihite, Tariden Turnip, Lilis Lishatini, Lisya Anggraini, Umi Kalsum, Johan Howan dan sebagainya.

Dua tahun kemudian, 14 Februari 2000 Sijori Pos menerbitkan ”anak”nya Batam Pos, koran kriminal pertama di Batam. Batam Pos cepat menerobos pasar Batam. Koran ini dikenal berani dan blak-blakan.

Menurut Socrates, ada keputusan manajemen yang unik, sekaligus menjadi kasus marketing yang jarang terjadi. Nama Sijori Pos dikubur berganti jadi Batam Pos, mengambil nama koran kriminal, itu. “Itu terjadi Januari 2003.”

Sengitnya persaingan media, membuat Batam Pos menyiapkan media alternatif, sebuah situs berita http://www.batampos.co.id. Situs berita ini dimulai pada Juni 2003 dengan domain harianbatampos.com dikelola di kantor lama Batam Pos di kawasan Seijodoh.

Lalu pada Mei 2006, situs berita ini mengganti brand domain menjadi batampos.co.id dan terus dipergunakan hingga sekarang. Hingga kini batampos.co.id tidak kurang meraih 100 ribu klik setiap hari.

***
KINI, sebelas tahun sudah Batam Pos berdiri. Banyak perubahan terjadi. Marganas misalnya, sudah menjadi Dirut. Posisi Socrates sebagai pimpinan perusahaan digantikan Usep RS. Di redaksi, Hasan Aspahani sebagai Pemred dibantu tiga wakil Pemred, yakni Arham, Riza Fahlevi dan Putut Ariyo Tejo.

Di bawah mereka ada empat kompartemen plus edisi minggu. Kompartemen nasional dipimpin Ismed Safriadi, kompartemen pro kepri dipimpin Tunggul Manurung, kompartemen metropolis dipimpin Priya Ribut Santoso, kompartemen pro bisnis dipimpin Anwar Saleh dan Batam Pos edisi minggu dipimpin M Iqbal. Para Redpel itu dibantu asisten Redpel dan para redaktur.

Ada para redaktur ahli. Ada kantor-kantor perwakilan dan biro. Ada Koordinator Liputan dan Asisten Koordinator Liputan yang membawahi para reporter. Di bawah Korliplah, pencarian berita itu dikendalikan.

***
PEMILIHAN calon reporter di Batam Pos, cukup unik. Para calon reporter itu, awalnya tak ada yang benar-benar menguasai jurnalisme. Semua yang melamar rata-rata nol pengalaman.

Seperti Sri Murni yang lulusan ilmu kelautan dan perikanan Universitas Riau, William Seipatiratu lulusan fakultas pertanian Universitas Pattimura atau Evi Risdianti lulusan biologi Universitas Padjajaran.

Proses belajar untuk memahami jurnalisme atau menekuni bidang yang ditugaskan kepada mereka dilakukan sambil jalan. Sesekali kantor menyelenggarakan diskusi tentang masalah ekonomi makro, atau membicarakan situasi terkini, masalah politik dan lainnya dengan nara sumber kompeten.

Semuanya untuk membekali wartawan agar tak canggung turun ke lapangan. Maka tak aneh, jika Ahmadi yang lulusan sastra inggris di Universitas Hasanuddin, fasih menulis kasus-kasus kriminal. Atau Suparman yang lulusan sastra inggris Universitas Islam Negeri Malang, menulis soal gaya hidup warga metro.

***
ADA tradisi yang dibangun Batam Pos setiap kali merayakan hari jadinya, yakni melibatkan pembacanya untuk ikut berbahagia. Salah satunya adalah menyelenggarakan Rally Wisata.

Tahun itu, tahun 2001 untuk pertama kalinya Batam Pos, yang masih bernama Sijori Pos, menayangkan iklan jitu otomotif. Sebuah wadah promosi jual beli kendaraan. Sebagai sebuah awal, ternyata iklan jitu mendapatkan reaksi positif. Para pemilik kendaraan, menyambut baik iklan tersebut.

“Dari situ muncullah ide, bagaimana menyelenggarakan acara rally keluarga sekaligus mendekatkan Batam Pos dengan pembacanya,” kata Usep RS, yang sudah sembilan kali menjadi ketua panitia.

Tahun pertama itu, rally bernama Fun Rally. Peserta diajak keliling Batam bersama keluarganya. Syaratnya mudah, dokumen kendaraan lengkap dan mau menaati aturan lalu lintas. Di luar dugaan, pesertanya membeludak.

Maka, jadilah Fun Rally itu digelar setiap tahun, bertepatan dengan hari jadi Batam Pos. Tradisi itu mengekal, Fun Rally berganti nama jadi Rally Wisata. Kini, di ulang tahun Batam Pos ke sebelas, Rally Wisata digelar untuk ke sembilan kalinya.
Selalu ada yang baru, itulah penyelenggaraan Rally Wisata. Kali ini, peserta tak sekadar diajak wisata keliling kota. Tapi juga diajak berempati pada sesama, juga peduli pada alam.

“Peserta diminta membawa bibit tanaman. Kami ingin mengajak peserta ikut serta menciptakan green city,” kata Usep. Peserta juga akan diminta membawa sembako. Sembako ini nantinya akan diserahkan ke yayasan dan panti asuhan. “Nanti peserta sendiri yang akan memberikan.” ***

Repotnya Mengusir Nyamuk Penjemput Maut

Hingga pertengahan tahun ini demam berdarah dengue (DBD) di Batam telah memakan 1.015 korban. Sepuluh di antaranya meninggal dunia. Setara dengan jumlah kasus sepanjang 2008.
***
Pasha Zafa Akbar, 4,8, tiba-tiba merasa kepalanya pusing. Setelah asyik bermain bersama teman-teman sebayanya, sambil berlari-lari kecil mengitari komplek Taman Raya Tahap II, Batam Centre, ia merasa capek. Tak menunggu lama, ia pulang ke rumahnya.

“Kepala abang pusing,” kata Pasha, Sabtu dua pekan lalu, kepada Dewi, 32, ibunya.

Wajah Pasha yang tadinya segar berkeringat, terlihat kuyu. Suhu badannya pun tinggi. Termometer yang dipasang Dewi di ketiak Pasha menunjuk angka 38 derajat celcius. Karena mengira demam biasa, Dewi memberi anak sulungnya itu obat pereda panas. Efek obat, membuat Pasha langsung tertidur.

Sorenya, begitu dicek kembali, ternyata suhu badan Pasha makin naik mendekati angka 40 derajat celcius. “Makanya, langsung saya bawa ke dokter,” kata Dewi, Senin pekan lalu.
Oleh dokter, Pasha diberi obat penurun panas dan diminta dikompres. Namun makin malam, suhu badan Pasha makin tinggi, mencapai 42 derajat celcius. Anak sulung pasangan Suwardi dan Dewi itu menggigil, mengalami halusinasi.

Dewi panik setengah mati. Tak menunggu lama, ia dan suaminya membawa Pasha ke Unit Gawat Darurat RS Budi Kemuliaan, di Seraya. Di sana, Pasha diambil sampel darahnya, namun belum ketahuan apa penyakitnya.

“Baru setelah dua kali diambil darahnya, ia ketahuan positif DBD,” kata Dewi, Senin pekan lalu.
Hampir seminggu lebih Pasha dirawat di rumah sakit dengan selang infus di lengannya. Meski suhu badan Pasha sempat turun dan kondisinya membaik, Dewi tak berani membawa pulang anaknya. Ia baru membawa pulang Pasha setelah dokter memastikan benar-benar sehat.
“Sekarang saya sudah bisa sekolah,” kata Pasha yang tahun ini untuk pertama kalinya masuk Taman Kanak-kanak.

Dalam dua tahun terakhir, ada dua orang di keluarga Dewi yang menjadi korban DBD. Sebelum Pasha, Dewi juga pernah digigit nyamuk Aedes Aegypti. Saat itu, Dewi sedang hamil anak keduanya. “Padahal, kami selalu mencoba hidup bersih. Kamar mandi di rumah tak pakai bak, ruangan juga selalu saya semprot,” tutur Dewi.

Dewi bahkan meminta juru pemantau jentik (jumantik) memeriksa rumahnya. Ia ingin tahu, apakah ada sarang jentik atau tidak di rumahnya itu. Namun setelah diperiksa, si jumantik tak menemukan sarang jentik. “Kalau di rumah ini memang tak ada. Tapi di sekeliling komplek, banyak.”

Pekan itu, Perumahan Taman Raya Tahap II memang sedang dilanda DBD. Selain Pasha, ada enam orang lagi yang jadi korban di antaranya Ana, 30, Mika,5, Rabindra,29, Ben Harun,36, dan Dhika, 35. Tapi karena terbentur biaya, banyak di antara mereka yang tak berlama-lama di rumah sakit. Mereka sudah pulang tanpa menunggu benar-benar sembuh.

Muji, Ketua RT 02 RW XI Belian, sempat panik dengan kondisi yang menimpa warganya itu. Bersama warga lainnya, ia menghubungi Puskesmas dan Dinas Kesehatan meminta penyemprotan atau fogging. “Namun birokrasinya berbelit. Harus ini, harus itu,” kata Muji.

Untungnya, ada salah satu warga Taman Raya yang menyimpan nomor ponsel Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika. Respon Ria positif, dan berjanji akan menurunkan tim kesehatan ke sana. Besoknya, orang-orang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas berbondong-bondong datang ke Taman Raya. Selain memberikan penyuluhan, juga melakukan fogging.

Warga Taman Raya juga rajin bergotong royong. Gorong-gorong dibersihkan, bak kamar mandi dikuras, kaleng-kaleng yang menjadi tempat endapan air dibuang. “Sekarang sudah agak bagus. Sudah tak ada lagi warga kami yang kena,” tukas Muji.

Kepanikan juga melanda Perumahan Taman Raya Tahap III di seberang jalan. Di sini, ada dua warganya yang kena DBD. Warga resah. Mereka berharap ada fogging di lingkungan perumahan mereka. Namun, permintaan fogging ke Dinas Kesehatan Batam tak kunjung ditanggapi.
“Kami akhirnya fogging sendiri. Biayanya dari swadaya masyarakat,” kata Ketua RT 1 RW XVII Belian, Herman.

Herman mengaku kecewa pada Dinas Kesehatan yang tak berbuat banyak untuk mencegah terjadinya DBD. Masyarakat, katanya, tak butuh banyak penyuluhan karena dari tahun ke tahun DBD selalu menjadi momok dan merenggut banyak nyawa.

“Masyarakat sudah tahu 3M. Yang diperlukan sekarang adalah langkah kongkret pemerintah mengatasi ini,” tuturnya. DBD memang sudah banyak memakan korban. Data yang dihimpun Batam Pos dari berbagai rumah sakit di Batam, sejak Januari sampai pertengahan Juli, korbannya sudah mencapai 1.015 orang. Jumlah ini hampir menyamai jumlah korban di tahun 2008 yang mencapai 1.100 kasus.

Begitu juga yang meninggal, sudah sepuluh orang atau juga dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Juga hampir seluruh kecamatan di Batam ini tak lepas dari DBD. Sagulung, sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya merupakan kawasan yang paling banyak terkena DBD.

Pada awal musim penghujan seperti pertengahan tahun, kasus DBD makin banyak. Hampir setiap hari, rumah sakit kedatangan pasien DBD. Bulan ini saja, ada 35 orang yang dirawat di RS Budi Kemuliaan. Belum lagi di RSOB, RSUD dan rumah sakit-rumah sakit lainnya.

Seperti Ade Sri Yuliani, misalnya, putri Martalini yang tinggal di Kartini II, Seiharapan, tergolek di RSOB akibat terkena DBD. Ade sempat demam selama dua hari, sebelum dipastikan positif DBD. “Anak saya malah sempat masuk ruang isolasi perawatan,” tutur Martalini. Di tempat yang sama, RSOB ternyata tak hanya merawat pasien Batam. Ada juga anak-anak dari Seiguntung, Indragiri Hilir, Riau, yang dirujuk dari RSUD Indragiri Hilir.

Nyamuk Aedes Aegypti ini juga tak memilih-milih korban. Mereka yang tinggal di kawasan kumuh maupun elit, hampir tak bisa lepas dari gigitannya. Repotnya, hampir sebagian warga tidak bisa membedakan gejala DBD dengan gejala flu biasa ataupun penyakit lain, karena semuanya memiliki kemiripan. Gejala seperti timbul bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah, yang dulu sempat didengung-dengungkan sebagai tanda terkena DBD, juga tak selalu bisa ditemui pada pasien penderita DBD.

Bahkan, tak jarang petugas medispun kerap salah menduga. Banyak dokter yang tak bisa langsung mendiagnosa seorang pasien terkena DBD atau tidak. Seperti yang dialami Pasha misalnya, dokter pertama yang memeriksanya tak menyimpulkan bocah itu menderita DBD. Baru setelah dua kali sampel darahnya diambil, Pasha ketahuan positif DBD.

Menurut dr Dindin Hadim, dokter spesialis penyakit dalam RS Budi Kemuliaan, tak semua dokter bisa langsung menyimpulkan seseorang terkena DBD atau tidak. Penyebabnya, karena penyakit DBD gejalanya hampir sama dengan penyakit malaria atau demam biasa. “Dokter kan biasanya cuma meraba-raba, sehingga kadang juga salah menyimpulkan. Ini tergantung pengalaman si dokter,” tukasnya. Biasanya seorang pasien DBD baru ketahuan positif, kalau sampel darahnya dicek di laboratorium.

Bila ada anggota keluarga yang mengalami demam tinggi, Dindin menyarankan untuk secepatnya diberi obat pereda panas selama dua atau tiga hari. Kalau belum juga sembuh, baru bawa ke dokter atau ke rumah sakit. “Penyakit DBD tingkat I, itu belum berbahaya. Kalau cuma demam, beri saja obat pereda panas. Baru kalau dua atau tiga hari belum sembuh, cepat bawa ke dokter,” katanya.

Ada tiga faktor, menurut Dindin, yang mempengaruhi berjangkitnya penyakit DBD ini, yakni manusia, lingkungan dan nyamuk itu sendiri. Karena itu, ia menyarankan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang atau menimbun benda-benda tak berguna yang menampung air, menaburkan serbuk abate pada bak mandi dan tempat penampung air lainnya. Pengasapan atau fogging untuk mengantisipasi mewabahnya kasus DBD ini, bukanlah solusi terakhir.

Kadis Kesehatan Kota Batam Mawardi Badar menolak instansinya disalahkan akibat bejibunnya korban gigitan yamuk ini. Kunci terbebasnya masyarakat dari DBD, kata dia, adalah dari masyarakat sendiri. “Tidak selamanya kita yang disalahkan kalau ada warga meninggal akibat penyakit ini, karena kita juga sudah mengimbau secara terus menerus,” ujarnya.

Sejak tahun 2007 silam, Pemko Batam sudah pernah melaksanakan program Gerakan Berantas Demam Berdarah atau Gebrak. Seremoni program ini dilakukan meriah dengan pengasapan dan gotong royong oleh Wali Kota Batam dan jajaran Muspida lainnya di Sagulung. Namun, dari tahun ke tahun bukannya menurun, korban DBD makin bertambah.***

Biar Antre, Asal Tak Kebakaran

Antrean panjang warga membeli minyak tanah kini makin sering terlihat, terutama menjelang pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji. Mereka mengaku takut tak kebagian minyak tanah, sekaligus takut mengalami kebakaran jika berganti ke elpiji.
***
Ramsina, 44, hampir saja terjatuh saat hendak turun dari boncengan sepeda motor. Dengan memegang jirigen di tangan kanannya, ia bergegas melewati jalan basah menuju Pangkalan Minyak Sabariah. Selasa pagi pekan lalu, pangkalan di Kampung Becek, Seiharapan, Sekupang, itu sudah dipenuhi antrean puluhan warga lainnya.

Antrean pembeli minyak tanah itu melengkung berbentuk huruf L. Rata-rata mereka adalah ibu rumah tangga, mengenakan daster, bersandal jepit. Beberapa di antaranya menggendong anak. Satu-dua, ikut juga mengantre bapak-bapak.

“Isteri lagi masak di rumah,” kata seorang bapak dengan kumis tebal yang ikut dalam antrean.

Di antara antrean panjang itu, Ramsina berdiri paling belakang. Makin lama antrean makin panjang. Jika tadinya Ramsina berdiri di belakang, makin siang ia mulai beringsut ke tengah.

Akhirnya, setelah berdiri lebih setengah jam, jirigennya terisi juga. Pagi itu, penjual makanan di kawasan Pelabuhan Sekupang itu mendapatkan minyak tanah 5 liter. “Ini sebenarnya tak cukup buat satu minggu. Tapi, gimana lagi, jatahnya segitu,” katanya.

Imel, 33, warga Kampung Becek, juga mendapatkan 5 liter minyak tanah. Jika pembeli tak banyak, ia sering mendapatkan sepuluh liter. “Kalau hanya untuk kebutuhan memasak, 5 liter cukup seminggu. Tapi, kan saya sering juga bikin kue, jadi kadang tak cukup,” tuturnya.

Imel mengaku saban minggu mengantre minyak tanah. Setiap lori minyak masuk pangkalan, ia pasti datang. Sejak kabar bakal adanya pergantian minyak tanah ke gas elpiji berhembus, ia makin tak tenang. “Kalau boleh, saya ingin beli minyak tanah sebanyak-banyaknya,” katanya.

Namun karena sudah dijatah, setiap pembelian minyak tanah di pangkalan dibatasi. “Kadang 5 liter, kadang 10 liter. Tergantung banyak tidaknya pembeli,” tukas Desi, 33, warga lainnya.

Jika Ramsina dan warga Kampung Becek di Seiharapan, Sekupang, kebagian minyak tanah, nasib Rokia, 33, dan belasan warga lain yang tinggal di rumah liar di seputar Pasar Pagi, Jodoh, beda lagi. Selasa pekan lalu, mengantre di tengah terik matahari, Rokia tak kebagian minyak tanah. Minyak di Pangkalan Lubis, Jodoh, itu habis ketika Rokia dan kawan-kawannya bertahan di antrean hampir satu jam.

“Sampai kami mau kelahi-kelahi tadi. Sudah ngantre panas, tak kebagian juga,” katanya. Rokia, mengantre sambil menggendong putrinya, Tika.

Senasib dengan Rokia, Laila, 29, juga tak kebagian. Biasanya, menurut Laila, lori minyak baru datang sekitar pukul sepuluh. “Tapi tadi kepagian. Saya telat dikasih tahu, pas datang antrean sudah panjang,” tuturnya.

Padahal untuk sampai ke Pangkalan Lubis itu, kata Laila, ia harus berpanas-panas jalan kaki. “Anak saya, saya titipkan ke tetangga agar dapat minyak. Eh, malah tak dapat.”

Minyak tanah, kata Laila, sangat mereka butuhkan untuk keperluan memasak. “Bertahun-tahun di Batam, saya tak pernah pakai elpiji. Tak ada duit,” tukasnya.

Di waktu yang sama, jauh di Kampung Gang Lestari, Batuaji, antrean panjang pembeli minyak tanah juga mengular. Di Pangkalan Minyak T Sembiring itu, ratusan jirigen sudah dijejerkan, berjam-jam sebelum lori minyak datang.

“Sudah dua hari warga ngantre,” kata Upik, wakil ketua RT 02 RW 04 Kampung Gang Lestari.

Menurut Upik, warga menyerbu pangkalan karena minyak tanah sulit didapatkan. Pasokan minyak ke pangkalan kadang datang dua atau tiga minggu sekali. Karena itu, begitu lori minyak masuk, warga berebutan menyerbu.

“Pasokannya tak cukup, ada yang tak kebagian. Ibu-ibu ini mau berkelahi,” tuturnya.

Pasokan minyak tanah di pangkalan tersebut tak sebanding dengan jumlah rumah yang dilayani. Setiap kali datang, pasokannya 2.000 liter, sementara yang dilayani 300 hingga 400 rumah. “Dulu pasokan bisa sampai lima ton (5.000 liter). Tapi sekarang cuma dua ton, jadi tidak cukup,” ujarnya.

Pasokan minyak tanah yang kurang itu, membuat warga pusing. Untuk mengakalinya, warga rela membayar di depan. “Satu minggu sebelum minyak datang, kami sudah bayar ke pangkalan,” kata Yanti, warga Kampung Terokah, Tanjunguncang.

Di temui di kantornya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral KOta Batam Ahmad Hijazi mengungkapkan, fenomena antrean panjang pembelian minyak tanah di Batam bukan karena minyak tanah mulai langka. “Itu hanya akibat panic buying. Masyarakat berebut membeli minyak tanah karena menganggap minyak tak ada, padahal stoknya banyak. Saya sudah konfirmasi ke Pertamina, stok kita cukup,” tukasnya.

Takut Kebakaran

Segepok formulir yang berisi survei soal konversi minyak tanah ke gas elpiji itu diterima Udin Sallo, Ketua RT 08 RW IV, Baloi Indah, Lubukbaja, dari ketua RW, awal Juli, lalu. Formulir itu diminta dibagikan kepada warga pengguna minyak tanah yang tinggal di RT 08, Kampung Dalam, Baloi Indah, tersebut.

“Tapi tak cukup. Formulirnya cuma seratus, sementara warga saya di sini sekitar 203 KK. Semua pengguna minyak tanah,” katanya. Karena tak cukup, Udin hanya membagikan formulir itu ke seratus orang. “Saya termasuk yang tak kebagian,” tuturnya.

Survei konversi minyak tanah yang bertujuan menyisir pengguna minyak tanah agar bisa mendapatkan paket gas elpiji itu memang tak menyentuh semua warga. Di Baloi Indah misalnya, menurut Lurah Baloi Indah, Ridwan Affandi, dari 15.897 warganya, hanya 2.577 keluarga saja yang mendapatkan formulir. “Kami di kelurahan hanya memfasilitasi saja,” katanya.

Toh, tak semua warga menyambut baik program tersebut. Seperti di RT08 RWIV misalnya, tak semua mendukung sepenuhnya program konversi minyak tanah ke gas elpiji tersebut. Ada juga warga yang masih ingin tetap menggunakan minyak tanah seperti saat ini. “Termasuk saya. Selama bertahun-tahun tinggal di Batam, saya selalu menggunakan minyak tanah,” kata Nuraini.

Nuraini, isteri Udin, mengaku lebih sreg mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah daripada harus beralih ke gas elpiji. “Takut terbakar,” katanya.

Pengakuan yang sama juga diutarakan puluhan warga yang ditemui Batam Pos saat mengantre minyak tanah. Eli, 39, warga Tanjunguma mengaku takut mengalami kebakaran kalau nanti harus beralih menggunakan gas elpiji. “Tahu sendiri Mas, kami tinggal di ruli (rumah liar). Kalau meledak, bisa habis rumah kami,” tukasnya.

Selama enam tahun tinggal di Batam, Eli mengaku selalu menggunakan kompor sumbu berbahan bakar minyak tanah. Mulai dari menanak nasi, menggoreng ikan sampai memanaskan air, ia tak pernah berpaling dari kompor minyak. “Kami masyarakat kecil, manalah mampu beli elpiji,” tuturnya.

Desi, 35, warga Kampung Becek Seiharapan, juga mengungkapkan ketakutan yang sama. Menurut dia, dari berita-berita tayangan televisi yang biasa ia tonton soal penggunaan elpiji 3 kilogram itu, banyak yang meledak. “Makanya, kalau boleh milih, lebih enak pakai minyak tanah saja,” tuturnya.

Selain tak perlu khawatir meledak, kata Desi, menggunakan minyak tanah juga tak perlu khawatir tak punya duit karena harganya murah dan bisa dibeli eceran. “Kalau lagi tak punya duit, masih bisa kita beli minyak tanah seliter. Kalau gas, harus beli satu tabung,” katanya.

Beda dengan Ramsina. Meski bertahun-tahun menggunakan minyak tanah, ia mengaku siap mengikuti program pemerintah, beralih ke gas elipiji. “Kalau aturannya sudah begitu, saya ikut saja,” tukas wanita asal Sumatera Utara, itu.

Namun kalau bisa memilih, kata Ramsina, ia memilih menggunakan minyak tanah. “Ngantre lama, tak masalah,” tukasnya. ***

Kisah Seorang Ibu yang Mencari Keadilan

Kematian Ronal Aritonang, warga Kembang Sari, Lubukbaja, setelah diperiksa polisi, hampir setahun lalu, meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Ibunya, Hj Mimi Farhimi terus mencari keadilan, berusaha mengungkap fakta sebenarnya.

***
Tangis Mimi pecah di ruang tengah itu, saat memandangi foto Ronal dalam bingkai merah hitam yang ditempel di dinding. Kakinya bergetar, tangannya kaku berpegangan pada sofa. ”Saya tak kuat. Saya pasti menangis seperti ini,” katanya.

Senin malam pekan lalu, tadinya Mimi meminta Batam Pos melihat sendiri foto Ronal. Ia mengaku tak sanggup memandangi foto putra bungsunya itu. Namun, setelah diajak ke ruang tengah untuk diambil gambarnya, ia ikut juga. Di sanalah ia terisak, sebelum akhirnya beranjak kembali ke ruang depan.

Ia terguncang. Tangisnya kembali pecah. ”Mata saya rusak akibat banyak menangis. Mungkin yang keluar bukan lagi air mata, tapi darah,” tuturnya.

Malam itu, tak hanya sekali dua kali ia menangis. Saat menceritakan momen-momen terakhir perjalanan hidup Ronal, ia tersedu-sedu. Mimi mengaku biasanya selalu didampingi anak keempatnya, Romel, jika bercerita soal Ronal. Namun, malam itu Romel sedang keluar.

Itu membuat Mimi tak bisa lepas bercerita. Wawancara tersendat-sendat karena ia sering menangis. Beberapa kali ia melepas kaca mata, menyeka air matanya. Terlihat ada bintik-bintik kelabu di matanya, sesuatu yang ia akui baru muncul setelah ia terus-terusan menangis.

Untuk menenangkan diri, ia minta izin menghisap sebatang rokok. ”Sebelum kejadian ini saya tak pernah merokok. Saya tahu rokok berbahaya buat kesehatan, tapi untuk kasus seperti saya, dokter tak melarang.”

Mimi ternyata menyimpan sejumlah kliping koran yang memuat berita kematian Ronal. Ia menyodorkan sejumlah kliping itu. Memperlihatkan surat dari Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional dan hasil visum atas tubuh Ronal dari RS Otorita Batam.

Mimi ingat betul hari terakhir pertemuannya dengan putranya itu. Sabtu, 27 September 2008, bulan Ramadan, ia hendak ke Surabaya. Pukul 11.00 WIB, dengan diantar Ronal, mereka meluncur dari rumahnya di Kembang Sari ke Bandara Hang Nadim.

Langit saat itu mendung. Ronal mengkhawatirkan penerbangan ibunya dan berniat ikut ke Surabaya. Namun, Mimi memintanya tak usah khawatir. ”Kalau begitu setelah mama sampai di Surabaya, nanti saya telepon,” kata Ronal, ditirukan Mimi. Mama adalah panggilan Ronal pada ibunya.

Begitu mendarat di Surabaya, ponsel Mimi berdering. Ronal menanyakan penerbangan ibunya. ”Mama, bagaimana cuaca Surabaya. Mama, kabarnya bagaimana.” Kata-kata itu masih terngiang-ngiang terus di telinga Mimi.

Pukul enam sore, Ronal menelepon lagi. Kali ini, ia mengabarkan baru pulang dari Tanjungpinang. Di sana Ronal membeli cendol untuk berbuka puasa. ”Saya beli cendol enam bungkus. Saya tadi lupa kalau mama di Surabaya, saya kira mama di Batam,” kata Ronal pada ibunya.

”Tak apa-apa, Nak. Simpan saja cendolnya di kulkas,” jawab Mimi.

Seperti Mimi, Ronal adalah pengusaha muda, seorang kontraktor yang mewarisi bakat ibunya. Pemuda yang masih melajang di usianya yang 32 tahun itu, lulusan Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Yogyakarta, tahun 2000. Ia anak bungsu dari lima bersaudara. Sejak kecil Ronal ditinggal mati ayahnya, John Aritonang, sehingga Mimilah yang membesarkannya seorang diri. Kepadanyalah, Mimi berharap banyak.

Dekatnya hubungan ibu-anak itu, membuat Ronal hampir selalu mengungkapkan aktivitasnya pada ibunya. Pukul delapan malam, kembali Ronal menelpon Mimi. Ia mengabarkan baru saja berbuka puasa. ”Mungkin nanti saya pergi tarawih, Ma. Lihat keadaan.”

Itu kata-kata terakhir yang diucapkan Ronal pada Mimi. Pukul sebelas malam, Mimi dikabari kalau Ronal sedang koma di RS Otorita Batam. Mimi kaget, tak menyangka anaknya akan mengalami nasib seperti itu. Mimi galau, pagi-pagi sekali ia kembali ke Batam.

Dua hari di RS Otorita Batam, Ronal tak sadarkan diri. Ia tak lagi mengenali ibunya. Ia kemudian dipindahkan ke RS Awal Bross. Namun, nyawa Ronal tak tertolong lagi. ”Saya pingsan. Tulang-tulang saya seperti lepas,” tutur Mimi.

Kematian Ronal yang begitu tiba-tiba itu mengguncang Mimi. Berhari-hari ia tak sadar, dan sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Baru berbulan-bulan kemudian, di awal tahun 2009 ini, kesehatan Mimi membaik.

Namun, ia masih dijauhkan dari berita-berita seputar kematian Ronal yang ditulis media. ”Oleh anak-anak, saya tak boleh baca koran. Baru setelah saya agak baik, anak-anak memperbolehkan.”

Dari membaca koran itulah Mimi tahu apa yang terjadi. Malam terakhir itu, setelah mengabarkan padanya kalau sudah berbuka puasa, Ronal ternyata menuju Polsek Sekupang. Ia dimintai keterangan terkait masuknya laporan ke polisi soal utang piutang yang melibatkan dirinya dan seorang pengusaha, Su.

Di Polsek Sekupang, polisi mempertemukan Su dan Ronal. Namun, baru dua jam di sana, Ronal mendadak pingsan. Ia mengalami stroke hingga harus dibawa ke rumah sakit. Inilah yang membuat Mimi sakit hati. Ada dugaan, Ronal sempat dianiaya. ”Pasti ada apa-apanya. Kenapa anak saya yang sehat tiba-tiba sakit setelah dua jam di sana. Ini harus diungkap, diperjelas dan pelakunya ditindak,” katanya.

Dengan menggandeng pengacara dari Jakarta, Junaidi Manurung SH, Mimi ingin membuka kasus kematian anaknya itu. Ia menyurati kepolisian. Namun jawaban kepolisian yang menyatakan tak ada penganiayaan terhadap Ronal tak memuaskannya.

Bersama pengacaranya, ia membawa kasus anaknya itu ke Jakarta. Ia menyurati Komnas HAM. Komnas HAM kemudian menyurati Irwasda Polda Kepri dan meminta klarifikasi atas kejadian yang menimpa Ronal itu. Dalam suratnya bernomor 1.207/K/PMT/III/2009, Komnas HAM meminta klarifikasi Irwasda terkait hasil pemeriksaan lanjutan oleh P3D Poltabes Barelang terhadap Kanit Reskrim Polsek Sekupang Ipda Syamsurizal. Komnas HAM juga memberi waktu 30 hari kepada Irwasda Kepri untuk menjawab suratnya itu, tertanggal 30 Maret 2009.

Ditemui Selasa pekan lalu, di Mapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri Komisaris Besar Winarno AS mengaku sudah menjawab surat Komnas HAM tersebut. ”Sudah saya jawab, sudah selesai. Tapi, saya tak bisa ngasih keterangan di sini karena peranan saya interen. Kalau mau tanya soal ini, ya ke Pak Kapolda atau ke Kapoltabes,” katanya.

Tak cukup ke Komnas HAM, Mimi lewat Junaidi, mengadukan kejadian itu ke Komisi Kepolisian Nasional. Kemudian dalam acara Jalur 259, Mimi dan Kapoltabes Barelang Komisaris Besar Leonidas Braksan difasilitasi Kompolnas tampil satu meja di TV One, pertengahan Juni lalu.
Jalur 259 adalah jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik mereka soal polisi. Di sini biasanya, masyarakat bisa mengungkapkan saran dan kritiknya terhadap kinerja polisi atau menyampaikan keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan kepolisian.

Meski sudah tampil di Jalur 259, Mimi belum puas. Ia menginginkan oknum kepolisian dan orang-orang yang terlibat yang menyebabkan kematian anaknya itu ditindak tegas. ”Jangan sampai apa yang saya alami menimpa orang lain. Saya akan terus berjuang mencari keadilan,” katanya.

Kapoltabes Barelang Komisaris Besar Leonidas Braksan sendiri, mengakui, anggota penyidik yang menangani kasus almarhum Ronal Aritonang itu, bersalah dalam menjalankan tugasnya.
Namun demikian, kesalahan yang dilakukan anggotanya itu hanya kesalahan prosedur. Ronal, menurut Kapoltabes, saat itu dipanggil tidak sesuai mekanisme pemanggilan untuk dimintai keterangan berupa surat panggilan menghadap. Kala itu, Ronal dipanggil melalui telepon tanpa didampingi saksi atau pengacara.

”Anggota memang terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditindak tegas. Ia (penyidik, red) memanggil orang tanpa surat panggilan atau didampingi saksi atau pengacara,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Sebagai konsekwensinya, oknum penyidik yang menangani kasus tersebut telah diberikan saksi tegas berupa demosi, pencopotan jabatan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode.

Hasil visum et repertum bernomor R/40/RS/X/2008 yang dikeluarkan RS Otorita Batam atas diri Ronal menyatakan, Ronal tiba di instalasi gawat darurat (IGD) dalam keadaan tidak sadar. Setelah dilakukan pemeriksaan, dr Lydiawati S yang memeriksa mengambil kesimpulan Ronal diduga mengalami stroke hemoragik dan hypertensi emergensi. Stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak.

Ini yang menurut Mimi aneh karena anaknya selama ini sehat dan tak memiliki penyakit hipertensi. ”Sampai ke ujung dunia akan saya kejar. Saya ingin keadilan ditegakkan. Orang-orang yang menyebabkan kematian anak saya harus ditindak,” katanya.***

Jeruji, Rumah Kedua Kami

Puluhan anak berumur di bawah 17 tahun mendekam di penjara. Ada yang dibui karena mencuri rokok, dijerat kasus pencabulan hingga melakukan pembunuhan.
***
Malam terasa gerah. Di kamarnya yang sempit, Sur, 15, siswa kelas 1 Madrasah Aliyah, gelagapan terbangun dari tidurnya. Wajahnya berkeringat. Ia baru saja terbangun dari mimpi. Mimpi punya ponsel seperti teman-teman sekolahnya yang lain.

Sur termenung, terbayang mimpi indahnya tadi. ”Kapan saya bisa punya ponsel,” tanyanya dalam hati. Ia lalu berbaring, mencoba melanjutkan tidurnya lagi. Matanya terpejam, tapi hatinya berkelana ke mana-mana. Sur tak bisa tidur nyenyak lagi.

Di sekolah, Sur tak lagi betah. Ia merasa rendah diri setiap kali melihat teman-temannya menenteng ponsel. Ia sempat ingin minta dibelikan ponsel ke ibunya, namun ia batalkan karena tahu orang tuanya tak punya duit. Tapi keinginannya punya ponsel tak pernah kendur.

”Saya sempat nekat mau nyuri, tapi tak berani,” katanya, saat ditemui di Rumah Tahanan Baloi, Senin pekan lalu.

Hingga di hari Rabu itu, 4 Februari 2009, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik pamannya ia mengelilingi Perumahan Puri Agung, Tanjungpiayu. Di depan sebuah rumah Nomor 21, di Blok A2, ia melihat Wiwin 16, berdiri memegang ponsel.

Mendadak muncul bisikan di hati Sur. Keinginannya memiliki ponsel seperti teman-temannya yang lain, meluap. Ia gelap mata. ”Seperti ada yang nyuruh. Saya nekat,” tuturnya.

Dengan hati berdebar, ia menghentikan sepeda motornya. Lalu setengah berlari, mendekati pintu dan mengetuknya. Wiwin keluar menyambut. Kepada Wiwin, Sur mengaku diminta pemilik rumah mengambil mobil yang parkir di garasi.

Wiwin mengaku tak tahu letak kunci mobil itu. Tapi, Sur yang sudah duduk di sofa terus mendesak. Kunci mobil akhirnya berpindah ke tangan Sur. Tapi Sur yang mengincar ponsel Wiwin, tak bergegas pergi. Ia menunggu Wiwin lengah.

Tak lama kemudian Wiwin menuju dapur sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Sur tak menyia-nyiakan kesempatan. Ponsel itu disambarnya. Tapi belum sempat ia berlari, Wiwin memergoki aksinya. Sur diteriaki maling.

Tak mau kelakuannya ketahuan orang, Sur mencabut pisau dapur di saku belakang celananya. Tanpa berpikir lagi, Wiwin ditusuknya hingga tersungkur di lantai. Setelah itu ia berlari keluar.

Malang, kaki Sur menyenggol kepala Auriel Mega Safitri, 6, anak pemilik rumah, yang tidur di ruang tamu. Auriel terbangun, lalu berteriak kaget. Sur tak kalah kagetnya. Pisau bermandi darah di tangannya ia hunjamkan lagi ke dada Auriel.

”Saya tak ingat lagi berapa kali (tusukan). Saya panik, takut ketahuan,” tutur Sur.

Sesudah menikam dua korbannya, Sur mengambil terpal penutup mobil di garasi. Terpal itu ia gunakan menutup tubuh korban-korbannya. Ia mengacak-acak lemari, mencari harta lain, tapi tak banyak yang ia temukan. Karena itu, ia nekat melarikan mobil Honda Civic, milik ayah Auriel. Tapi karena tak terbiasa, ia menabrak sepeda motor tetangga rumah.

”Saya tak tahu lagi (apa yang terjadi). Tahu-tahu saya dipukuli warga. Kepala dan dada saya luka, sakit semua waktu itu,” katanya.

Sur menuturkan kembali kisah hidupnya itu, dengan sedikit berbisik. Ada beberapa penggal kasus pembunuhan itu yang tak ia ingat lagi. Berapa orang yang ia tusuk, atau siapa nama korbannya, misalnya, tak ia ingat. Ia hanya ingat, saat itu sudah kebelet ingin punya ponsel.

”Saya menyesal sekali telah membunuh orang, sudah membuat malu keluarga. Gara-gara saya, mereka sengsara, ” tukas remaja yang 27 Juni ini tepat berumur 16 tahun. Sur divonis sembilan tahun penjara.

Bersama Sur, ada 23 anak lainnya yang kini mendekam di Rumah Tahanan Klas II A Baloi. Umur mereka antara 13 tahun hingga 16 tahun. Senin pekan lalu, beberapa di antaranya kami rekam kisah hidupnya.

Vina, 14, nama samaran, misalnya, satu-satunya anak gadis di antara mereka. Tubuhnya imut, hitam manis. ”Karena ketahuan bawa ineks di dompet, saya divonis dua tahun,” tuturnya.

Vina tak pernah membayangkan bakal hidup di tahanan. Waktu keluarganya pertama kali pindah ke Batam, akhir Desember 2007, mereka tinggal di sebuah rumah liar di Bengkong Abadi. Orang tuanya kerja tak menentu, sehingga Vina terpaksa tak melanjutkan sekolah. Ia putus sekolah di kelas 2 SMP.

”Saya sebenarnya masih ingin sekolah. Cuma kalau saya sekolah, bisa-bisa adik saya yang tak sekolah. Keluarga kami tak mampu,” katanya. Untuk membantu orang tuanya, Vina bekerja sebagai penjaga pakaian di sebuah toko di DC Mall dan Jodoh Centre.

Hingga suatu hari ia bertemu seorang gadis, sebut saja bernama Nina, 16, yang mengajaknya dugem ke Diskotek Planet. Di sanalah, untuk pertama kalinya Vina berkenalan dengan pil berwarna pink yang bisa membuatnya seperti berayun-ayun. ”Saya tak beli sendiri. Teman saya itu yang ngasih,” katanya.

Hari naas itu akhirnya datang juga. Sabtu sore, 20 Desember 2008, Vina berkumpul dengan temannya di Hotel Andi, Bengkong. Mereka menegak ineks. Tapi Vina memilih menyimpannya di dalam dompet. Saat itulah polisi datang menggerebek. Kawan-kawan Vina berlarian. Vina yang kebingungan ditangkap polisi dengan dua butir ineks di dompetnya.

”Saya tak pernah menyangka bakal begini. Jangan sampai ini terjadi pada teman-teman saya yang lain,” tukasnya.

Arfan, 16, nama samaran, beda lagi kisah hidupnya. Remaja yang tahun lalu putus sekolah dari SMP 12 Batam itu, terjerat kasus pencabulan. Saat itu, Arfan bekerja sebagai kernet angkot jurusan Jodoh-Punggur.

Suatu hari, Arfan melihat Vivi, 15, pacarnya yang masih duduk di bangku SMP melamun di Pelabuhan Punggur. Ia kemudian mendekati Vivi dan menanyakan kenapa pacarnya itu seorang diri di sana.

”Ia mengaku diusir orang tuanya. Saya tanya kenapa, dia diam saja. Karena takut terjadi apa-apa, saya bawa dia ke rumah,” kata Arfan.

Dua hari Vivi bermalam di rumah Arfan, di Nongsa. Dua malam itu pula, dua remaja itu tidur seranjang. ”Tapi kami tidak berhubungan. Kami cuma ciuman saja,” tukas Arfan.

Tanpa diketahui keduanya, orang tua Vivi lapor polisi. Arfan ditangkap. Vivi kemudian divisum. Ternyata selaput dara gadis SMP itu sudah robek. ”Tapi, bukan saya yang melakukannya. Mungkin dia sudah tak perawan sebelum berpacaran dengan saya,” kelak Arfan.

Tapi, hakim tak percaya. Arfan dikenai hukuman tiga tahun. Di Rutan Batam, Arfan menyesali hidup. ”Setelah keluar nanti, saya ingin jadi orang baik-baik.”

Yang mengenaskan nasib Suro, 14, juga nama samaran. Remaja kelas 2 SMP ini tubuhnya paling kecil dibandingkan teman-temannya yang lain. Karena ikut temannya mencuri rokok di sebuah kios di Food Court Windsor, ia harus mendekam di penjara selama delapan bulan. ”Delapan slop rokok, delapan bulan kurungan,” tuturnya.

Suro ditangkap gara-gara temannya terkena razia preman akibat tak punya KTP. Dari temannya itulah polisi mendapat keterangan kalau mereka pernah membobol kios rokok. Suro akhirnya diciduk polisi di rumahnya.

Hendri juga bernasib sama. Remaja kelahiran 18 April 1994 itu awalnya datang ke Batam mengadu nasib seorang diri. Ia menumpang tinggal di kontrakan temannya. Karena tak kunjung dapat kerja, uang sangu dari orang tuanya habis.

Ia bingung, kerja tak dapat, uang juga tak punya. Dalam kebingungan itulah ia melihat sebuah rumah kosong. ”Saya ambil lemari di situ untuk saya jual buat makan. Besoknya, saya ditangkap polisi,” katanya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), anak-anak yang belum dewasa seperti mereka harusnya tak perlu dihukum penjara. Dalam pasal 45 misalnya, tuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun.

Atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di alas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Mengacu pada pasal 45 KUHP itu, kata Kepala Rutan Klas IIA Batam Philip Parapat, pihaknya sering mengusulkan ke pengadilan agar anak-anak itu dikembalikan ke orang tuanya atau dijadikan anak negara. ”Pemberian pidana itu alternatif terakhir,” katanya.

Pihak Rutan memiliki Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mendampingi anak-anak yang terjerat hukum mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga sidang di pengadilan. PK melakukan penelitian seperti soal latar belakang kasus dan kehidupan anak itu. Atas dasar itulah, kemudian Rutan mengajukan usulan ke pengadilan agar anak-anak itu dikembalikan ke orang tuanya atau dijadikan anak negara. ”Namun, sampai saat ini tak pernah dikabulkan.”

Anak-anak itu sendiri berharap punya kehidupan baru setelah keluar dari tahanan. Dari 23 anak yang mendekam di sana, mengaku masih punya harapan meraih masa depan yang lebih baik. Ada yang ingin sekolah lagi, ada juga yang ingin kerja.***

Beda Angkanya, Sama Korbannya

Sejak krisis ekonomi global melanda, menurut Dinas Tenaga Kerja Batam setidaknya 8.000 buruh kehilangan pekerjaan. Apindo menyebut yang terkena PHK mencapai 175 ribu orang.
***
Papan pengumuman lowongan kerja di Community Centre (CC) Batamindo, Mukakuning, itu menyedot begitu banyak perhatian. Senin pekan lalu, puluhan mata memandang tak lepas pada 21 lowongan kerja yang ditempel di sana. Begitu satu orang pergi, rombongan lainnya datang.

Dari pagi sampai siang, kerumunan di depan pengumuman itu tak pernah berkurang. Rata-rata, mereka adalah para pendatang baru yang hendak mengadu nasib di Batam. Satu-dua lainnya adalah mantan karyawan yang baru saja habis kontrak kerjanya.

Di antara kerumunan itu, Dodi, 21, dan Cahyono, 21, duduk lemas di bangku panjang, tepat di depan papan tersebut. Bergantian, mereka meneguk sebotol teh dingin yang dibeli di kios sebelah. ”Semua untuk cewek. Tak ada lowongan buat cowok,” kata Dodi.

Sebanyak 21 lowongan pekerjaan yang dipasang di papan itu memang rata-rata mencari operator perempuan. Ada yang membutuhkan tenaga 50 orang, ada juga yang membutuhkan 25 orang. Meski begitu, tetap saja banyak juga laki-laki yang memelototi pengumaman itu. Termasuk Dodi dan Cahyono.

Dodi dan Cahyono sudah membaca lowongan itu dari pagi. Karena tak ada lowongan yang pas buat mereka, keduanya lalu berkeliling ke sejumlah perusahaan di Batamindo, berharap ada lowongan kerja yang ditempel di depan perusahaan. Namun hingga siang, apa yang mereka cari tak ada, sehingga memutuskan kembali lagi ke CC Batamindo.

Dodi baru datang dari Sumatera Barat, sebulan lalu. Ia lulusan SMK tahun 2007. Dua tahun di Padang ia berdagang, lalu karena terus merugi ia bermaksud merantau ke Batam, tinggal bersama pamannya di Batuaji. Sama seperti Dodi, Cahyono juga lulusan SMK tahun 2007. Ia sempat membuat paspor dan hendak kerja menjadi pelaut. Tapi, cita-citanya itu pupus karena ia ternyata menjadi korban penipuan.

Jika Dodi belum dapat pekerjaan, Cahyono sudah dua minggu menjadi pekerja di galangan kapal di kawasan Tanjunguncang. Senin pekan lalu, Cahyono ketinggalan truk yang mengangkut para pekerja dari Batuaji ke Tanjunguncang, karena itu ia memutuskan mencari lowongan lain di Batamindo.

“Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, saya akan pindah,” katanya.

Cahyono mengaku datang ke Batam karena Batam terkenal sebagai kota industri dan banyak teman-temannya sudah lebih dulu bekerja di Batam. Sama halnya dengan Dodi, ia datang ke Batam karena teman-temannya banyak yang bekerja di kota ini. ”Daripada di kampung tak ada kerja, lebih baik cari kerja di Batam.”

Begitu juga dengan Erwin, 23, yang baru saja berhenti kerja karena habis kontraknya. Ia mendatangi CC Batamindo untuk mencari pekerjaan baru. ”Sudah dua minggu jalan cari lowongan, belum juga ketemu. Dulu, tak sesusah ini,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ahmad, 27, memandangi lowongan yang terpasang di sana. Ahmad mengaku baru dua hari menganggur. Sebelumnya, selama enam tahun ia bekerja sebagai marketing di sejumlah perusahaan. ”Saya pindah-pindah terus,” katanya.

Sampai saat ini, Batam terus menjadi magnet yang menarik para pendatang untuk mengadu nasib. Padahal, menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Batam, sejak Oktober 2008 sampai Juli ini, ada sekitar 8.000 pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global.

”Saya lupa angka pastinya. Sejak akhir 2008 sampai sekarang, kira-kira ada pengurangan karyawan sekitar 8.000 orang. Itu di perusahaan-perusahaan elektronik dan manufaktur seperti di Mukakuning dan lainnya,” kata Kadis Tenaga Kerja Batam Rudi Sakyakirti, Selasa pekan lalu.

Pengurangan karyawan itu, kata Rudi, akibat imbas krisis ekonomi global. Banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk ekspor tujuan Eropa, Jepang maupun Amerika yang tak lagi beroperasi atau mengurangi produksi karena order juga berkurang.

Pola pengurangan karyawan itu, biasanya dilakukan perusahaan terhadap pekerja yang habis masa kontraknya. Begitu kontrak mereka habis, kontraknya tak lagi diperpanjang. Bahkan, banyak perusahaan yang memilih memulangkan karyawannya tapi tetap membayar gaji mereka sesuai kontrak karena tak bisa berproduksi lagi. Ada juga perusahaan yang memberhentikan pekerjanya (PHK).

“Selama pengurangan karyawan itu sesuai dengan aturan yang ada, seperti hak-hak mereka dipenuhi sesuai aturan, tak ada masalah. Ini murni karena imbas krisis global,” tukas mantan Kabag Hukum Pemko Batam, itu.

Namun, pengurangan ribuan karyawan itu bukan kiamat bagi pencari kerja di Batam. Di antara gelombang pengurangan karyawan itu, ada juga sejumlah perusahaan yang sudah mengajukan permohonan akad ke Dinas Tenaga Kerja Batam untuk mendatangkan pekerja dari luar, untuk kebutuhan tahun 2010, mendatang. Ancar-ancarnya, mereka membutuhkan sekitar 500 hingga 1.500 pekerja.

”Mudah-mudahan tahun depan bisa normal lagi,” ujarnya.

Ternyata, angka pengurangan karyawan akibat krisis ekonomi global yang dipunyai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam lebih gawat lagi. Ketua Apindo Abidin menyatakan, ada sekitar 175 ribu pekerja di Batam yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global sejak November 2008 sampai Juli ini.

”Ini bukan omong kosong. Terbukti pada Pemilu lalu, berapa banyak pekerja Mukakuning yang terdaftar di DPT namun tak datang ke TPS karena sudah dipulangkan,” katanya, Rabu pekan lalu.

Krisis ekonomi global saat ini, kata Abidin, merupakan krisis terhebat sejak era perang dunia II berakhir. Awalnya, ia memprediksi krisis ini akan terjadi selama tiga tahun. Namun, melihat kinerja pemerintahan AS di bawah pimpinan Barrack Obama dan kinerja tim ekonomi Indonesia yang cukup baik, ia berharap ekonomi bisa pulih di tahun 2010.

Industri di Batam, kata Abidin, yang hampir 99 persen produknya berorientasi ekspor ke negara-negara yang terempas krisis ekonomi sangat merasakan dampaknya. “Bohong, kalau Batam dibilang tak terkena imbas krisis ekonomi global.”

Setidaknya, kata Abidin, ada sekitar 15 perusahaan yang tutup. Tujuh di antaranya terekspos ke publik, namun sembilan perusahaan kecil lain yang tutup tak sampai terdengar ke permukaan. ”Ada sekitar 20 perusahaan lain yang saat ini dalam posisi bertahan,” ujarnya. Perusahaan apa saja, Abidin enggan membukanya.

Jika sampai krisis ini terus terjadi sampai tahun depan, kata Abidin, tidak menutup kemungkinan 20 perusahaan yang kini bertahan dalam hempasan krisis itu akan tutup. ”Kalau ini terjadi, sekitar 15 ribu hingga 20 ribu pekerja di perusahaan-perusahaan itu bisa kehilangan pekerjaan,” katanya.

Jika melihat apa yang sudah terjadi, perkiraan Abidin bisa saja terbukti. Di PT Infineon saja, perusahaan yang memproduksi IC otomotif di Mukakuning, menurut Bendahara PUK SPMI Infineon Nikson Sitorus, sudah mulai tak memperpanjang kontrak karyawan yang habis masa kontraknya akibat order di perusahaan itu yang berkurang.

”Produksi pernah anjlok sampai 50 persennya karena order berkurang. Sekarang perlahan mulai tumbuh lagi,” katanya.

Kerja lembur atau OT (overtime) yang biasanya ada, katanya, sudah dihentikan. ”Tapi sekarang perusahaan mulai rekrut pekerja baru,” tukasnya.

Disnaker dan Apindo boleh saja berbeda soal data, tapi korbannya tetap sama: pekerja yang butuh hidup dan makan. Lepas dari data siapa yang akurat, kata Agus Sriono, Ketua PC SPEE FSPMI Batam, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi global. Kenapa pengurangan karyawan besar-besaran itu tidak terlalu mencolok karena tak terjadi sekaligus. Ada perusahaan yang terkena imbas krisis ekonomi global di akhir 2008 karena negara tujuan ekspor mereka mengalami krisis, ada juga yang baru merasakan dampaknya di tahun 2009.

”Dampaknya tidak berbarengan. Itu terjadi karena perusahaan satu dengan yang lain produksinya berbeda dan pasarnya juga berbeda,” katanya.

Akhir Desember 2008 lalu misalnya, Batam Pos pernah memberitakan tentang 700 pekerja PT Schneider Electric di Mukakuning, khususnya bagian operator, yang dirumahkan akibat order kurang. Untungnya, ratusan pekerja yang dirumahkan itu masih menerima gaji pokok. “Kalau order (sudah) normal, kami akan dipanggil lagi,” kata Andri, salah seorang karyawan.

Sebulan sebelumnya, PT Shinetsu Batam dan sejumlah perusahaan sejenis juga melakukan kebijakan yang sama, merumahkan ratusan pekerja.

Di awal tahun 2009, sekitar 100 karyawan PT Nu Tune dan PT TEC yang tinggal di dormitori Blok P dan R, Batamindo dipulangkan karena habis masa kontrak kerjanya. Perusahaan-perusahaan itu tak memperpanjang lagi kontrak mereka karena terempas krisis ekonomi global. ***

Sipit di Mata, Dekat di Hati

Awalnya mereka ditolak keluarganya. Orang Tionghoa, pantang menikah dengan pria atau perempuan suku lain. Tapi, seiring berjalannya waktu, larangan itu sudah kendur.

***
Memegang sepiring talas rebus, perempuan itu bertandang ke rumah tetangganya. Tubuhnya padat berisi. Berkulit kuning dan bermata sipit. Beda dengan para tetangganya di Lubuksemut, Karimun, yang berkulit sawo matang.

Dia bernama Kho Siu Moi alias Tini, perempuan bermarga Tionghoa, berumur 36 tahun. Setelah sempat bolak-balik Batam-Karimun, sejak sepuluh tahun yang lalu ia menetap di Karimun bersama suaminya Eriyanto, 52, seorang pria kelahiran Banyumas yang besar di bumi berazam, Karimun.

Eriyanto pulalah yang membuat Tini bersahabat dan bertetangga dengan warga Jawa dan Melayu di Lubuksemut. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan saat masih remaja, kala tinggal di Kampungutama, Batam.

Senin pekan lalu, saat Batam Pos mengucapkan salam, ia menjawab dengan fasih. Padahal, dua puluh tahun yang lalu ia sama sekali tak bisa berbahasa Indonesia. ”Dulu, sehari-hari saya pakai bahasa Teo Chiuw. Baru bisa bahasa Indonesia setelah bersuami orang Jawa,” katanya.

Sambil menunggu kedatangan Eriyanto yang sedang mengantar kerupuk amplang ke sejumlah mini market, Batam Pos diajak ke rumahnya. Ternyata, perubahan di diri Tini tak hanya soal bahasa. Ruang tamunya juga tak lagi dihiasai ornamen-ornamen atau hiasan khas Tionghoa.

Sepuluh menit menunggu, Eriyanto tiba. Tampak sekali perbedaan suami-isteri itu. Eriyanto berkulit sawo matang, terbakar matahari. Sementara Tini berkulit kuning, khas perempuan-perempuan warga Tionghoa.

”Untung anak-anak kami tak ikut bapaknya,” kata Tini, yang disambut senyum Eriyanto dan anak-anak mereka. Empat anak pasangan ini berkulit kuning dan bermata sipit.

Bagaimana Tini dan Eriyanto bisa menikah, Tini yang banyak bercerita. Semuanya berawal saat Tini bekerja sebagai pemandu wisatawan di sebuah biro perjalanan di Batam sekitar tahun 1987. Umur Tini saat itu baru 15 tahun. Hampir setiap hari, Tini memandu wisatawan-wisatawan asing asal Singapura ke tempat-tempat wisata di Batam.

Sementara Eriyanto adalah supir bus yang setiap hari pula mengantar wisatawan-wisatawan itu. Eriyanto meski bukan orang Tionghoa, pintar berbahasa Teo Chiuw. ”Saya malah hanya berbahasa Jawa kalau ke Bengkong, nengok saudara,” kata Eriyanto.

Setiap hari mereka bertemu. Kadang Tini sering bercerita soal sikap bosnya ke Eriyanto, begitu Eriyanto juga bercerita ke Tini. Komunikasi mereka lancar. Tini yang tak bisa berbahasa Indonesia, tak sulit berkomunikasi karena Eriyanto bisa berbahasa Teo Chiuw.

Berbulan-bulan bersama, cinta itu datang. Tini jatuh hati pada Eriyanto, yang usianya terpaut 16 tahun. Mereka pun pacaran. Namun saat hati mereka sedang berbunga-bunga, keluarga Tini tak setuju. Ibu Tini tak suka anaknya berpacaran dengan pria yang tak bermarga Tionghoa.

Tapi Tini tak patah arang. Ia mencoba segala cara untuk meluluhkan hati ibunya. Eriyanto juga dimintanya mengambil hati calon mertuanya itu. ”Setiap kali habis kemana gitu, dia (Eriyanto,red) pasti bawain oleh-oleh buat ibu saya. Ibu lama-lama memberi restu,” tutur Tini.

Beda dengan keluarga Tini, keluarga Eriyanto menyambut baik kehadiran Tini. Mereka gembira Eriyanto yang sudah berkepala tiga akhirnya bakal dapat jodoh.

Restu keluarga didapat, persoalan lain datang. Saat hendak menikah, giliran Tini yang bimbang. Ia risau kalau harus meninggalkan keyakinan lamanya, mengikuti keyakinan Eriyanto yang beragama Islam.

”Berbulan-bulan saya berpikir. Lama juga sebelum akhirnya saya memutuskan menikah,” katanya.

Di rumah keluarga Eriyanto, di Lubuksemut Karimun, pernikahan mereka disahkan sekitar tahun 1989. Usai menikah, Eriyanto dan Tini kembali ke Batam menekuni pekerjaan mereka. Baru di awal tahun 1990-an, putri pertama mereka, Mega Rini, 16, lahir.

Di awal berumah tangga, sehari-hari Eriyanto dan Tini tetap berbahasa Teo Chiuw. Anak-anak mereka juga demikian. Baru setelah mereka kemudian menetap di Karimun sekitar tahun 1999, Tini belajar berbahasa Indonesia.

Tiga anak mereka kini menguasai dua bahasa, bahasa Teo Chiuw dan bahasa Indonesia. Saat Batam Pos ke sana, Mega Rini, 16, Nina, 15, dan Rina Karmila, 10, berbahasa Melayu saat berbincang dengan ibu dan tetangga mereka.

Menurut Eriyanto, ia tak membatasi pergaulan anak-anaknya. Suatu saat, jika mantu nanti, ia juga tak akan memilih anaknya harus menikah dengan orang Tionghoa atau Jawa. ”Itu terserah anak. Yang penting bagi saya, dia bisa membahagiakan anak saya.”

Kini pasangan ini berbisnis kerupuk amplang merek Bona. Kerupuk hasil home industri itu banyak dijual di mini market-mini market di Karimun.

”Dulu, di awal-awal menikah, hampir sepuluh tahun kami hidup susah,” kata Tini.

Beberapa kilometer dari rumah Eriyanto, masih di Lubuksemut, Karimun, juga tinggal pasangan suami-isteri, yang suaminya bermarga Tionghoa. Namanya Nur Ikhsan alias Tjia Mei Hua, 64, kelahiran Karimun. Sementara isterinya Mas Amah, 39, asli Cirebon.

Nur Ikhsan kini tak lagi menggunakan nama Tionghoa-nya. Tiga anaknya diberi nama Arab. Ia sendiri biasa dipanggil Pak Haji. Tahun 2004 lalu, ia naik haji mendapatkan fasilitas Pemkab Karimun.biasa dipanggil Pak Haji.”Pak Nurdin (Bupati Karimun) yang menghajikan saya,” katanya.

Pernikahannya dengan Mas Amah, kata Nur Ikhsan, diawali pencariannya akan makna hidup. Dua kali ia berubah keyakinan, sampai akhirnya menemukan Islam. Dengan maksud memperdalam agama, ia berlayar tiga hari tiga malam menuju Cirebon di tahun 1980-an.

Sebulan di Cirebon, ia kembali ke Karimun karena bapaknya menderita stroke. Begitu tahu kalau Nur sudah berubah keyakinan, keluarganya menolaknya. Namun, ia tetap bertahan sampai akhirnya ia kembali pergi ke Cirebon saat ayahnya meninggal.

Selama di Cirebon, ia memperdalam agama. Untuk menyambung hidup, Nur mengelola toko milik orang lain yang dipercayakan padanya. Tahun 1987, saat berjalan-jalan di sekitar pondok Gedongan Cirebon, ia tertarik pada Mas Amah, seorang santri. Nur Ikhsan pun melamarnya.

Amah sendiri mengaku tak pernah memikirkan latar belakang Nur yang bermarga Tionghoa, saat memutuskan menerima lamaran Nur. ”Saya pasrah saja pada Allah,” katanya.

Tiga tahun setelah diusir keluarganya, Nur Ikhsan kembali dipanggil ke Karimun. Ibunya meminta dia kembali. ”Karena ibu yang manggil, saya ke Karimun,” katanya.

Ibunya menyambut hangat. Namun, adik-adiknya tetap tak mengakui Nur. Baru setelah sekian lama, hubungannya dengan saudara-saudaranya mencair. Tapi di bidang usaha, Nur harus benar-benar membangun usaha sendiri. Ia membuka jasa foto kopi di kantor Dispenda. ”Usaha kecil, cukup untuk makan,” katanya.

Kini Nur hidup bahagia dengan Mas Amah. Mereka punya tiga anak, dua laki-laki, satu yang bungsu perempuan. Warna kulit anak-anak mereka ikut ibunya. Namun, mata mereka ikut bapaknya, sipit. ”Anak saya tak mau dipanggil Cina,” kata Nur.

Nur menjadi panutan orang-orang Tionghoa yang menikah dengan warga Melayu atau suku lain, terutama yang berubah keyakinan menjadi Islam. Ia sering menjadi guru, tempat mereka belajar Islam. Warga Singapura yang menikah dengan orang Karimun juga belajar kepadanya.

Kadang, kata Nur, mereka datang ke rumahnya. Kadang, Nur yang datang ke rumah mereka. ”Sekarang saya tak mau lagi. Mereka datang minta diajarin kalau mau menikah saja. Kalau sudah menikah, tak mau belajar lagi.”

Pernikahan antara Kho Siu Moi dan Eriyanto atau Tjia Mei Hua dengan Mas Amah adalah contoh dari puluhan kisah pernikahan warga Tionghoa dengan suku lain. Mereka banyak berada di Karimun, di Tanjungpinang dan kota lain yang penduduk Tionghoanya cukup banyak.

Januari lalu misalnya, seperti yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Karimun, juga menikah laki-laki Tionghoa Kek Hoksun, 43, dengan gadis Melayu, Maylinda Ariyanti, 25.

”Sekarang kalau ada pernikahan antara warga Tionghoa dengan warga Melayu dan lainnya itu sudah biasa. Keponakan saya saja menikah bukan sama dengan orang Tionghoa,” kata Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kepri, Harsono.***

Habis Gelap, Terang Tak Dapat

Sinar kemerahan matahari sore perlahan redup. Suara muadzin dari Masjid Babussalam, di Perumahan Griya Pramuka Permai, berlatar jembatan Dompak dan laut lepas, mengalun lewat pengeras suara. Adzan, tanda masuknya waktu salat magrib menunggu detik.

Senin pekan lalu, jarum jam melewati pukul enam sore. Listrik tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti perumahan di Jalan Pramuka itu. Terhenti pula suara muadzin. Senyap.

Di ujung gang, sebuah keluarga melewatkan salat magrib ditemani lampu darurat (emergency lamp) yang dipasang di atas lemari ruang tengah. Lampu itu tak cukup terang, namun bisa menerangi penghuninya agar tak meraba-raba dalam gelap. Di dapur, lampu teplok membantu penerangan.

Lampu teplok itu kemudian pindah ke ruang depan. Dua kakak beradik bersimpuh di situ, Ikhsan, 9, dan Mutiah, 8. Keduanya siswa SDIT Al Madinah. Malam itu, mereka ingin mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Dengan pencahayaan minim itu mereka membaca dan menulis. ”Saya ada PR pelajaran agama,” kata Mutiah. ”Kalau saya PR bahasa arab,” Ikhsan menimpali adiknya.

Menurut Laila, 39, ibu mereka, sebenarnya anak-anaknya sudah dibiasakan belajar sore. Setiap kali pulang sekolah, ia meminta Ikhsan dan Mutiah belajar dulu. Tujuannya satu, agar jam belajar mereka tak terganggu pemadaman listrik.

”Tapi, namanya anak-anak, pulang sekolah mereka kan ingin main sama teman-temannya juga. Kadang capek karena sekolah sampai sore, saya tak paksa mereka untuk langsung belajar,” katanya.

Pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Tanjungpinang, kata Laila, tak hanya menganggu proses belajar anak-anaknya. Dia yang juga seorang guru SMP, ikut merasakan dampaknya. Terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai guru.

”Kadang kan ada tugas-tugas sekolah yang harus dicek di rumah. Sementara listrik hidup mati-hidup mati begini,” ujarnya.

PLN Tanjungpinang memang melakukan kebijakan pemadaman bergilir sejak salah satu pembangkitnya dalam masa pemeliharaan. Senin itu, Perumahan Griya Pramuka Permai yang masih dalam kawasan Jalan Pramuka, mendapatkan giliran pemadaman pukul 17.00-20.00 WIB.

Namun sore itu, pemadaman baru terjadi lewat pukul enam. Esoknya, Jalan Pramuka kembali diumumkan sebagai kawasan yang listriknya akan dipadamkan. ”Biasanya, pemadaman bergilir dua hari sekali,” kata Laila.

Beberapa kilometer dari rumah Laila, Jhony Handoko juga dibikin repot. Pemilik mini market dan lapangan olah raga Mahakam Badminton Centre itu harus berlari menyalakan genset jika listrik tiba-tiba padam.

”Saya tak pakai sistem otomatis. Kalau listrik mati, saya lari hidupin genset. Diputar secara manual. Kalau pakai otomatis, mahal,” katanya.

Di temui di lapangan badminton, Senin malam pekan lalu, Jhony mengaku sudah menyediakan genset berkekuatan 15.000 KVA sejak membuka usaha mini market dan lapangan badminton tahun 2006. Genset itu, ia gunakan untuk menerangi dua usahanya itu.

Masih di tempat yang sama, Jhony sebenarnya juga menyewakan puluhan kamar kos yang letaknya di antara mini market dan lapangan bulu tangkisnya itu. ”Cuma kos-kosan tak saya aliri genset. Tak kuat. Kalau listrik mati, ya kos-kosan gelap,” tuturnya.

Senin malam itu, kebetulan mini market Jhony tidak menjadi sasaran pemadaman. ”Minggu kemarin, listrik di sini padam. Malam ini, hidup.”

Ditanya apakah pemadaman listrik bergilir ini merugikan bagi seorang pengusaha seperti dirinya, Jhony mengangguk. Menurutnya, pemakaian listriknya tak menurun meski listrik sering padam. Setiap bulan, tagihan listrik yang ia bayar tetap sama seperti saat tak ada pemadaman.

”Pemakaian genset ini seperti biaya ekstra. Setiap bulan, untuk beli solar saja sekitar Rp4 juta. Sementara bayar listrik, hidup atau mati sama terus,” tukasnya.

Pemadaman listrik yang paling dirasakan akibatnya oleh Jhony, terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2008, silam. Saat itu pemadaman listrik hampir terjadi tiap malam. Durasinya juga lebih lama.

Sejumlah penjual genset di kawasan Jalan Pasar dan Temiang juga sempat meraup untung di bulan Juli-Agustus tersebut. Di toko Watsun misalnya, setiap hari rata-rata tujuh unit genset terjual.

”Kalau sekarang sudah tak ada lagi yang beli genset. Karena orang Tanjungpinang ini sudah banyak yang punya dan rata-rata sudah biasa dengan pemadaman. Kalau ada yang datang, biasanya mau servis,” kata penjual genset di toko Watsun, Senin pekan lalu.

Menurut Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tanjungpinang Rudi Chua, krisis listrik yang sudah terjadi bertahun-tahun itu memukul pengusaha, termasuk pengusaha hotel dan restoran. Saking seringnya byer pet, sistem penyalaan otomatis genset yang ada di hotel-hotel rusak.

”Sekarang banyak hotel yang menghidupkan genset secara manual karena sistem otomatisnya rusak gara-gara listrik sering byar pet.”

Yang repot, katanya, kalau ada suatu acara yang digelar di hotel. Tiba-tiba listrik padam. Sementara karena sistem penyalaan otomatisnya rusak, untuk mengoperasikan genset harus dilakukan secara manual. Dengan cara manual itu, butuh waktu hingga lima menit untuk menyalakan listrik seperti kondisi semula.

”Citra Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi kan terganggu karena krisis listrik di sini belum teratasi. Belum lagi investor yang mau usaha, berpikir panjang,” kata pemilik Pelangi Resort, itu.

Tambah repot, kata Rudi, karena jadwal pemadaman sering tak sesuai jadwal. ”Jadwal pemadaman jam lima, sebelum jam lima sudah mati duluan,” tuturnya.

Setiap bulan, rata-rata hotel di Tanjungpinang menghabiskan 700 hingga 800 liter solar untuk pengoperasian genset, kala listrik padam. Belum lagi harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan lainnya.

”PHRI juga sudah beberapa kali mengeluhkan dan mengungkapkan kondisi ini baik ke PLN maupun ke pemerintah. Namun, sampai saat ini belum teratasi,” tukasnya.

Belum lagi banyaknya alat elektronik yang rusak akibat listrik byar pet itu. Selain dialami hotel-hotel, warga juga banyak mengalami hal itu. Ada yang rusak kulkasnya, televisi atau komputernya.

”Kalau punya kakak saya yang rusak alat penerima parabolanya. Penyebabnya ya gara-gara listrik mati hidup-mati hidup,” kata Giono, 32, pengemudi mikrolet.

Manajer PLN Tanjungpinang Nuryasfin mengatakan, kebijakan pemadaman bergilir tak bisa dihindari karena PLN mengalami pengurangan pasokan listrik akibat salah satu mesin pembangkitnya dalam masa pemeliharaan berkala.

Jika biasanya PLN beroperasi dengan pasokan listrik 36,5 mega watt (MW), sejak satu mesin di-over hall, berkurang jadi 31,5 MW. Sementara beban puncak sebesar 34,5 MW. ”Saya harap warga bersabar dan memahami masalah ini,” katanya.

Sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2009 mendatang, katanya, PLN Tanjungpinang akan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kekuatan 2×15 MW. ”Kalau dua mesin itu sudah beroperasi, insya Allah teratasi.”***

Tempat Singgah Favorit Pencari Suaka

Pelabuhan tikus di Batam tak hanya jadi tempat penyelundupan barang-barang, atau jalur TKI ilegal dari Malaysia. Tapi juga jadi pintu masuk para imigran gelap. Mereka transit di Batam, sebelum menuju negara ketiga.

***
Dari tepi pantai, rumpun bambu berwarna hijau kekuning-kuningan itu melambai. Daunnya basah, sisa dari gerimis yang baru saja berlalu. Senin siang pekan lalu, suasana di tempat itu begitu sunyi.

Rumpun bambu tadi adalah penanda, disitulah letak Tanjungbuluh atau Tanjungbambu. Diapit perkampungan Teluk Mata Ikan dan kawasan wisata Turi Beach, Tanjungbuluh bukanlah tempat yang menarik. Luasnya sekitar dua kali lapangan bola, penuh tanaman dan rumput liar. Nyamuknya besar-besar, gigitannya dalam menembus celana jeans.

Di sanalah, Jumat dua pekan lalu 19 imigran dari Afghanistan ditangkap polisi, setelah dua hari bersembunyi. Para imigran itu masuk Batam lewat Johor Malaysia. Mereka diselundupkan lewat Tanjungbuluh, menghindari pemeriksaan imigrasi.

Tanjungbuluh sendiri hanyalah kawasan menjorok ke laut, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tak ada pelabuhan atau pelantar tempat perahu bersandar. Nyaris seperti tanjung yang tak tersentuh. Jejak kaki di pantai terhapus air laut yang pasang. Hanya kicau burung dan gemericik air dari tanjung menuju pantai yang terdengar. Sesekali deru mesin kendaraan memecah sunyi.

Salamuddin, 59, nelayan Teluk Mata Ikan, Nongsa, yang sedang memperbaiki perahu di tepi pantai, mengaku tak tahu menahu soal kedatangan para imigran tersebut. ”Saya terlalu sibuk melaut, tak memperhatikan sekeliling,” tuturnya.

Yang kaget setengah mati adalah Farida, 18, gadis Teluk Mata Ikan. Bersama ibunya, Jumat itu ia duduk di pojok rumahnya yang bersebelahan dengan jalan setapak menuju Tanjungbuluh. Sebuah mobil polisi dan dua mobil penuh penumpang tiba-tiba berhenti di depannya. Lalu, keluarlah sosok-sosok berperawakan tinggi dari dalamnya.

Mereka para imigran Afghanistan yang baru saja ditangkap polisi. Tanpa risih, mereka duduk di sampingnya. Lalu, menunjuk jus jeruk dalam gelas besar yang baru seteguk ia minum.

”Mereka seperti kelaparan. Nunjuk-nunjuk jus, tak mengucapkan apa-apa. Sudah, saya berikan saja pada mereka.”
Tak cukup jus, roti juga dilahap habis. ”Kayak orang tak makan berhari-hari,” tutur Farida.

Para imigran Afghanistan tadi hanyalah kasus kecil dari banyaknya penyelundupan manusia ke Batam lewat pelabuhan tikus. Dua warga Srilanka, Sujay, 28, dan Rajeepan, 20, bahkan lolos hingga Bandara Hang Nadim. Mereka dari Malaysia hendak ke Jakarta.

Kepada wartawan, dalam bahasa Melayu, Sujay mengaku berhasil masuk Batam atas bantuan tekong Indonesia. Dari Johor Bahru ia diselundupkan lewat pelabuhan tikus, yang tentu saja tak ia tahu tempatnya. ”Kami masing-masing bayar 200 ringgit,” katanya.

Sujay sudah empat tahun tinggal di Malaysia, negara yang memang terbuka buat para imigran yang hendak menuju negara ketiga. Sujay jadi pelarian akibat konflik di Srilanka tak kunjung mereda. Hampir setiap hari, katanya, warga Srilanka ditembus peluru nyasar.

”Saya nak ke Jakarta, ke kantor UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/Komisi PBB yang mengurusi pengungsi),” tukasnya.

Sepanjang tahun 2009 ini, berarti sudah 70 imigran asing yang ditahan di Batam. Mereka dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Batam dan Tanjungpinang.

Tak hanya imigran asing, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang visa atau izin tinggal dan izin kerjanya habis di Malaysia juga masuk Batam lewat jalur pelabuhan tikus tadi. Pintunya tak cuma satu, tapi berpuluh-puluh.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam misalnya, mengidentifikasi ada 63 pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di Batam. Pelabuhan-pelabuhan itulah yang sebagian di antaranya dijadikan pintu masuk WNA yang bermasalah dengan dokumen keimigrasian. Lalu, setelah di Batam mereka keluar lewat pintu resmi seperti lewat bandara atau pelabuhan.

Masalah pelabuhan tikus itu bahkan sempat mendapat perhatian serius dari Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi. Ia khawatir, penyelundupan barang ke Batam akan marak seiring dengan dijadikannya Batam sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.

Sumber yang sering menjemput para TKI dari Malaysia ke Batam menyebut, kawasan pantai Teluk Mata Ikan dan kawasan Nongsa menjadi primadona masuknya para TKI yang melanggar dokumen keimigrasian itu. Pintu masuk lainnya adalah kawasan Batumerah, Batuampar dan Dapur 12 Nongsa. ”Tergantung situasi. Mana yang aman, di sanalah mereka dimasukkan,” katanya. Penjemputan biasanya dilakukan malam hari.

Speedboat yang mengantar para TKI itu tak perlu bersandar di pelabuhan atau pelantar. Penumpangnya diturunkan di kedalaman air sepinggang. ”Untuk menghindari kecurigaan,” tuturnya.

Di Batam, para TKI yang habis masa tinggalnya di Malaysia itu kemudian dibuatkan paspor baru dan kembali masuk ke Malaysia. Di Malaysia, biasanya para TKI itu kembali tidak memperpanjang izin tinggal dan kerjanya karena permasalahan biaya. Sehingga, saat pulang ke Indonesia, mereka kembali lewat pelabuhan tikus. ”Begitu seterusnya, bertahun-tahun.”

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam Yudi Kurniadi mengatakan, baik para imigran asing maupun TKI dari Malaysia yang masuk Batam lewat pelabuhan tikus melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, wajib lewat pemeriksaan imigrasi.

Orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.

“Tapi imigran asing yang dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR, tidak bisa dikenakan aturan ini. Tidak bisa langsung dideportasi.”

Begitu juga dengan TKI yang masuk dari Malaysia ke Batam lewat pelabuhan tikus. ”Untuk TKI itu, sanksinya ya sanksi administrasi. Mereka (yang melanggar) dicegah, tak boleh lagi ke luar negeri,” katanya.

Sesuai aturan, kata Yudi, pintu masuk resmi ke Batam dari luar negeri lewat lima pelabuhan yakni Pelabuhan Sekupang, Batam Centre, Marina, Nongsa Pura dan Harbour Bay serta bandara. Di pintu-pintu masuk resmi itulah petugas imigrasi ditempatkan.

”Di luar itu, seperti di pelabuhan-pelabuhan tikus, kami mengalami kendala untuk memantaunya. Kita koordinasi dengan instansi terkait yang menjaga perbatasan seperti dengan TNI AL, misalnya,” tukas Yudi.

Yudi tidak membantah, kalau Batam menjadi kota transit para imigran asing menuju negara ketiga. Letak Batam yang berbatasan dengan Malaysia, negara yang membuka diri bagi imigran, salah satu alasannya. ”Dari sejumlah pemeriksaan terhadap para imigran itu, kita bukan negara tujuan. Mereka datang dari Malaysia ingin ke Australia atau ke Kantor UNHCR di Jakarta.”

Para imigran asing itu tidak lewat pelabuhan resmi, karena kemungkinan ditolak masuk Indonesia, besar. ”Makanya, mereka masuk lewat pelabuhan tikus tadi,” ujarnya.

Para imigran asing yang masuk Batam itu, kata Yudi, kini ditampung di Rumah Detensi Imigrasi Batam di Sekupang. Rabu lalu, beberapa orang di antaranya sudah dipindahkan ke Tanjungpinang. Mereka di rumah Detensi sampai UNHCR memutuskan mereka sebagai pengungsi dan diarahkan ke negera ketiga. LSM International Organization for Migration (IOM) membantu penanganan pengungsi tersebut. ***

Gurita Bisnis Orang-orang Kecil

Koperasi dulu identik dengan orang-orang kecil, modal cekak dan beragam citra buruk lainnya. Kini, sejumlah koperasi justru memiliki aktivitas bisnis yang lebih kuat dan luas dibandingkan perusahaan swasta. Sejumlah koperasi karyawan misalnya, omsetnya sampai Rp3 miliar per bulan.
***

Terletak di pojok Komplek Batu Batam Mas Blok E, Baloi, dua ruko berlantai tiga itu tak pernah sepi dari aktifitas. Sejumlah pekerja terlihat lalu lalang keluar masuk, beberapa di antaranya sibuk memasukkan kue ke kotak-kotak transparan.

Rabu sore pekan lalu, La Ode Kamsir, supervisor kantin Koperasi Karyawan Sejahtera Mandiri (KSM), sibuk mengecek kue. Ia memastikan, kue yang akan dikirim sore itu ke sejumlah perusahaan di kawasan Batamindo Mukakuning dan kawasan industri Batam Centre, pas jumlah dan kualitasnya.

”Jangan sampai kurang,” katanya.

KSM adalah koperasi karyawan PT Panasonic Shikoku Electronics Batam. Sejak akhir 2006 silam, koperasi itu menyewa ruko, memindahkan kantornya dari lokasi pabrik ke Batu Batam Mas. Dari sana, operasional koperasi dikendalikan seorang manajer.

Tak hanya sebagai kantor, ruko tersebut juga menjadi tempat usaha. Salah satunya usaha catering dan roti. KSM menyuplai kebutuhan catering sejumlah perusahaan di kawasan industri MUkakuning dan Batam Centre.

”Setiap hari, produksi kami lebih dari sepuluh ribu porsi,” ujar La Ode. Belum lagi produksi kuenya bisa sampai 8.000 potong per hari.

Dilihat sekilas, KSM seperti sebuah perusahaan besar. Koperasi ini menggabungkan dua ruko berlantai tiga sebagai kantor, dan satu ruko lain di belakang sebagai gudang.

Lantai satu jadi tempat memasak. Di sini, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah pernah mencoba memasak sambal. Di lantai dua menjadi kantor. Di dindingnya terpasang sejumlah penghargaan yang diraih KSM. Foto-foto penting seperti saat koperasi ini mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2007, yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, juga terpajang. Sementara di lantai tiga, menjadi tempat memasak kue.

”Padahal dulu, saat baru berdiri kami cuma mempunyai konter kecil di kantin perusahaan,” kata Rivai Laminullah, Wakil Ketua KSM.

Ditemui di Panasonic, Rivai didampingi sejumlah pengurus koperasi saat menceritakan sejarah awal berdirinya KSM. Ada Syamsul Hidayat dan Ardestyan Kusnindar yang menjadi bendahara I dan II. ”Ketuanya, Syafril Domili lagi cuti,” tukasnya.

KSM, menurut Syafril, awalnya dibentuk saat badai krisis menerpa perekonomian tahun 1998, silam. Saat itu, pekerja Panasonic berinisiatif membentuk koperasi untuk membantu pengadaan sembako murah bagi para pekerja. Maka beroperasilah KSM dengan usaha di bidang makanan-minuman, sembako dan simpan pinjam.

Modal awal yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp7 juta. Modal itu dari sumbangan pokok dan sumbangan wajib anggotanya yang berjumlah sekitar 200 orang. Agar tak menganggu kerja para pengurusnya, KSM mempekerjakan satu karyawan.

Tahun 2002, bersamaan dengan restrukturisasi PT Panasonic, KSM dibubarkan. Masih di tahun yang sama, kemudian dibentuk kembali dengan anggota yang lebih besar.

Tahun 2004, bidang usahanya berkembang. Dari yang hanya menyediakan makanan-minuman, merambah ke bisnis warung telekomunikasi (wartel) dan warung serba ada di Dormitori Blok R. ”Kami juga sudah merekrut supervisor dan tiga karyawan,” kata Syamsul Hidayat.

Usaha koperasi terus tumbuh. Akhir 2006, KSM mengelola katering dan bisnis bakery dengan merek KSM Bakery. Mereka menyuplai kebutuhan katering dan roti sejumlah perusahaan.

”Namun, karena saking semangatnya mengembangkan usaha, cash flow kami mengalami rush. Kami kesulitan modal,” kata Syamsul.

KSM sempat mengajukan permohonan kredit ke sejumlah bank. Tapi, saat itu bank belum percaya pada koperasi. Permohonan KSM ditolak. Untungnya, Ismeth Abdullah takjub saat mendengar presentasi mereka. Gubernur Kepri itulah yang memuluskan jalan KSM mendapatkan pinjaman bank.

Begitu kredit mengucur, usaha KSM makin berkibar. Bidang usaha mereka makin luas. Mini marketnya juga berdiri di Batuaji. Usaha kateringnya tak hanya melayani perusahaan, namun acara-acara seperti open house dan lainnya juga dilayani.

”Omset kami sekitar Rp3 miliar per bulan,” tutur Syamsul.

Tak hanya memperluas usaha, menurut Rivai, KSM juga menggelar pelatihan dan pendidikan wira usaha bagi anggotanya. Beragam pelatihan, seperti training perpajakan dan keuangan, kepemimpinan dan lain-lain mereka ajarkan.

”Kami juga menjadikan anggota sebagai penyuplai kue, makanan atau snack ke kami,” kata Rivai.

KSM, kata Rivai, tak hanya mengejar sisa hasil usaha (SHU) yang besar. Tapi, lebih mementingkan bagaimana anggotanya mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah, mendapatkan pelatihan agar bisa mandiri jika keluar dari keanggotaan koperasi.

”Untung sedikit tak apa-apa. Asal anggota terbantu, karena koperasi dibentuk untuk kesejahteraan anggota.”

Beragam penghargaan diterima KSM. Mulai koperasi terbaik tingkat Batam dan Kepri, sampai tingkat nasional. Tahun 2007, KSM menjadi koperasi berprestasi tingkat nasional.

Satu yang ingin dikikis oleh KSM, kata Rivai, yakni imej koperasi sebagai usaha kampungan dan imej-imej negatif lain yang biasa disematkan ke koperasi. ”Ternyata koperasi bisa maju dan beromset miliaran rupiah,” ujarnya.

Koperasi Karyawan PLN Batam juga tak kalah maju. Didirikan tahun 1995, Kopkar PLN Batam itu mengumpulkan modal awal sekitar Rp10-an juta. ”Sekarang omset kami sekitar Rp20-an miliar per tahun dengan aset sekitar Rp7,6 miliar,” kata Sekretaris Kopkar PLN Batam Joner Pardosi. Bersama Joner, Ketua Kopkar PLN Suroso dan Nuraini bendaharanya, menceritakan bagaimana koperasi itu dirintis.

Awalnya, menurut Suroso, koperasi PLN didirikan sekadar sebagai ajang silaturrahmi antar karyawan PLN yang berjumlah 200-an orang. Semua karyawan dari jenjang terendah sampai level tinggi ikut masuk jadi anggota. Dengan iuran wajib Rp5 ribu per bulan.

Bidang usahanya, awalnya bergerak di simpan pinjam, usaha foto kopi, toko, rental kendaraan dan alat berat (truck crane). Usaha koperasi terus maju merambah ke jasa borongan, pengadaan spare part, outsourching dan lainnya.

Namun seperti kebanyakan koperasi, Kopkar PLN sempat bermasalah dengan permodalan, terutama kepercayaan bank yang masih rendah pada koperasi. Tapi, dengan sokongan perusahaan dan perbaikan-perbaikan manajemen, hambatan itu teratasi.

Kini, Kopkar tak kesulitan mendapatkan pinjaman dana dari bank. Anggota yang ingin pinjam duit ke koperasi atau mau kredit rumah dan mobil, tinggal berhubungan dengan koperasi. ”Kami yang memfasilitasi,” kata Suroso.

Bila ada anggota yang ingin pinjam duit atau butuh uang mendadak, jika nilainya di bawah Rp5 juta, hari itu juga koperasi bisa mencairkan. ”Anggota sangat merasakan manfaatnya,” tambah Joner.

Manajemen koperasi juga dibenahi. Sejak tahun 2004, Kopkar PLN Batam menyewa profesional sebagai manajer. Berkantor di perumahan Kopkar PLN di Batam Centre, koperasi itu juga sudah memiliki puluhan karyawan.

Kopkar pula yang merintis pembangunan perumahan di tahun 1999. ”Kami membantu anggota yang saat itu belum punya rumah,” ujar Suroso.

Bahkan, kini Kopkar PLN Batam punya anak perusahaan, PT Pijar Persada Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang mekanikal, elektrikal, perdagangan umum dan lain-lain. ”Tahun lalu, kami bayar pajak sekitar Rp1 miliar,” kata Joner.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan ke anggotanya yang jumlahnya kini sebanyak 680-an orang juga tak kalah besar. ”Rata-rata anggota dapat Rp2 juta per orang,” katanya. Padahal, anggota cukup menyetor iuran wajib Rp5 ribu per bulan.

Maka, tak aneh jika Kopkar PLN juga mendapatkan sejumlah penghargaan. Seperti pembina koperasi terbaik tingkat provinsi hingga koperasi terbaik tingkat nasional.***

Kreatif+Berani Gagal+Sukses

Ide usaha mereka belum pernah terpikirkan oleh yang lain. Memulai semuanya dari nol, sempat putus asa dan kini bersiap menyambut sukses.
***
Ahmad Bruri, 57, masih ingat betul bagaimana ia enggan menyambangi kebun rosella di belakang rumahnya. Selama seminggu ia hanya melamun, tak melakukan apa-apa. Perasaannya berkecamuk, antara kecewa, marah dan putus asa.

Selama hampir dua tahun menjajakan kelopak rosella, tanaman herbal yang bisa diseduh seperti teh, tak satupun pembeli berminat menikmati kesegaran kelopak berwarna merah berasa manis asam itu. Sudah tak terhitung, berapa rumah yang ia datangi. Juga sudah tak terhitung berapa duit dan tenaga yang ia habiskan untuk mengenalkan tanaman herbal itu ke masyarakat.

Hasil penjualan tanaman sayur di kebunnya ia gunakan membeli gula sebagai campuran minuman rosella itu. Berbekal minuman segar itu dan hasil panen kelopak rosella, ia berkeliling. Pada bulan Ramadan lalu, sambil membawa bergelas-gelas teh rosella dingin, ia datangi musalla dan masjid. Ia perkenalkan minuman herbal hasil kebunnya.

Namun, masyarakat tak kunjung tertarik. Padahal, uang belanja di rumahnya juga hampir habis. Dapurnya terancam tak mengepul. Ia lunglai. ”Malas rasanya mau ngapa-ngapain. Kebun seminggu tak saya tengok. Saya melamun terus,” kata pria yang biasa dipanggil Cak Dikin, itu.

Untungnya, isteri Cak Dikin tak ikut putus asa. Ia menyemangati suaminya. ”Mungkin belum waktunya. Jangan putus asa.”

Mendapat dukungan isteri, Dikin kembali tertantang. Ia cepat mengambil cangkul, kembali ke kebun rosellanya. Besoknya, ia tawarkan lagi rosella itu ke rumah-rumah dan pasar.

Pembeli pertama pun datang, akhir tahun lalu. Ia membeli satu ons rosella. Karena belum tahu harga rosella di pasaran, Dikin menjualnya Rp10 ribu. ”Nama pembeli pertama saya itu, saya catat. Kalau seandainya nanti saya sukses, dialah yang akan saya beri hadiah,” katanya.

Dikinpun mengajak ibu-ibu PKK Tiban Lama dan Lurah Tiban Lama. Merekalah yang kemudian ikut membantu pemasaran rosella itu. Munculnya pemberitaan di televisi soal khasiat dan manfaat teh rosella bagi kesehatan, membuat permintaannya makin kencang. Apalagi kemudian ia ikut pameran pada sejumlah ekspo di Batam.

Kalau dulu Dikin harus ke datang ke rumah-rumah, kini sejumlah restoran dan hotel menjadi pelanggannya. Rumahnya di kawasan air terjun Tiban Lama, kini ramai. Ia menyuplai kelopak rosella segar dan kering ke sejumlah tempat. Bahkan, tingginya permintaan membuat ia tak mampu lagi memenuhinya.

Sejumlah rekannya ia ajak menanam rosella. Di Tiban Lama, kini sudah 25 petani yang ikut serta dan menghasilkan 50 kilogram rosella per hari. Hasil itu tak cukup, karena permintaannya mencapai 300 kilogram per hari. Karena itu, ia mengajak petani lain di kawasan Tembesi, Galang, Seitemiang dan Dapur 12 untuk menanam rosella.

”Seandainya dulu saya putus asa, mungkin tak akan ada rosella merek D’Kam dari Batam,” katanya.

Dikin mengaku tak pernah membayangkan bakal menjadi petani rosella. Semuanya berawal kala Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengirimnya ikut pelatihan di Palembang, tahun 2006. Di sana, pematerinya memberikan sejumlah alternatif tanaman yang bisa dibudidayakan, salah satunya rosella yang bisa menjadi teh herbal. Karena di Batam belum ada petani rosella, ia memutuskan menanam rosella.

Pulang dari Palembang ia membawa lima kilogram bibit rosella. Antara ragu dan ingin mencoba, ia menanam sekitar 500 bibit. Empat bulan dirawat, rosella mulai dipanen. ”Karena baru, saya pakai dulu untuk minuman keluarga. Pagi, siang dan malam, keluarga kami minum rosella hampir selama empat bulan. Manfaatnya terasa, badan lebih sehat dan enak,” tuturnya.

Cerita hidupnya kemudian mengalir seperti film-film india. Dua tahun menjajakan rosella tanpa hasil, ditertawakan orang, dianggap gila dan sempat putus asa. ”Semua pengalaman itu menempa saya. Kalau mau sukses, harus susah dulu, harus putus asa dulu,” katanya, sambil tersenyum.

Dikin mengaku ingin membudayakan tanaman rosella. Siapapun yang ingin menanam sendiri rosella, silakan datang ke rumahnya di kawasan air terjun Tiban Lama. ”Saya siapkan bibit gratis.”

Kemasan rosella kini tak lagi hanya untuk diseduh sebagai teh. Dikin membuat dodol, manisan dan sirup. Bahkan, ia kini membuat wine dari kelopak rosella segar.

”Kemarin, ada orang dari Filipina memesan wine dari rosella ini. Sekarang wine-nya saya tanam, baru bisa diambil tahun depan,” katanya.

Kalau Dikin baru sukses setelah dua tahun menanam, Wendy, 19, termasuk yang baru hendak memulai usaha. Pemuda yang baru lulus SMA itu memilih usaha cuci mobil dengan nama Fast-1 di SPBU Sukajadi. Usaha cuci mobil yang ia masuki beda dengan cuci mobil-cuci mobil lain di Batam, karena pengendara yang masuk ke tempat Wendy tak perlu keluar dari mobil. Bahkan, mungkin sistem cuci mobil milik Wendy termasuk yang pertama di Batam.

”Juga ditanggung cepat, sekitar 12 menit sudah kelar,” katanya.

Wendy mengaku nekat terjun ke dunia usaha setelah mengikuti Entrepreneur Camp. Jiwa wirausahanya berontak. Tak butuh waktu panjang, ia langsung memutuskan usaha cuci mobil saat teringat tulisan Jaya Setiabudi soal cuci mobil di Johorbahru. ”Makanya langsung saya coba. Saya tak takut gagal,” ucapnya.

Dua bulan yang lalu, usaha cuci mobilnya beroperasi. Agar menarik perhatian, tempatnya ia desain sedemikian rupa mirip dock mobil balap. Di pintu masuk ada tulisan Fast-1, Cuci Mobil Tercepat Nomor Dua di Dunia.

Sukses tak langsung menyapa usaha Wendy. Di hari-hari pertama, tak satupun mobil masuk ke usaha tempat cucinya. Bahkan, hampir satu bulan mobil yang datang cuma satu dua. Optimisme yang menggebu di dada Wendy sempat hendak runtuh. Ia bingung, gundah.

”Saya takut gagal. Takut mengecewakan orang tua,” ujarnya.

Saat kalut datang, ia menenangkan diri dengan menghirup dan menahan nafas beberapa kali. Dibukanya buku-buku. Di salah satu halaman buku, ia mendapat inspirasi. ”Sekarang saya tak lagi takut gagal. Kenapa harus dipikirin.”

Usaha cuci mobilnya yang dulu sepi, kini mulai ramai. Wendy sudah memiliki sejumlah pelanggan tetap yang secara berkala datang ke Fast-1-nya.

Nekat, juga menjadi modal utama Windu Terkelin, 28, saat membuka usaha kerajinan tangan di rumahnya di Beverly Park, Batam Centre. Windu tak punya keahlian di bidang kerajinan tangan. Ia hanya termasuk orang yang suka pada handy craft-handy craft yang biasa ia lihat di Bali dan Yogyakarta.

”Di Batam jarang saya lihat ada handy craft yang bagus. Makanya saya ingin membuat handy craft yang simple tapi menarik dan bahan-bahannya mudah didapat dan murah,” tutur karyawan di sebuah perusahaan telekomunikasi, itu.

Awal 2009 lalu, usahanya mulai jalan dengan mempekerjakan sekitar lima orang karyawan. Ia membuat mini garden dari koran bekas dan kulit pisang, kerang-kerangan, keranjang kertas dan vas bunga.

”Tapi, selama tiga bulan berproduksi tak ada satupun penjualan. Nol,” katanya.

Karena tak laku, semua ongkos produksi dan uang membayar gaji karyawannya ia ambilkan dari gaji dan tabungannya sendiri. Ia pun sempat bimbang antara meneruskan usahanya atau berhenti. Tapi, saat terpikir kalau ia terjun ke usaha handy craft untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan kerajinan tangan khas Batam, ia buang-buang jauh rasa bimbang tadi. ”Saya optimis. Masa handy craft bagus gini tak laku.”

Maka, mulailah ia memperkenalkan produk handy craftnya kepada teman-teman kantornya. ”Ternyata teman-teman suka. Ada yang beli hiasan dinding, ada yang beli keranjang kertas dan lainnya.”

Pintu sukses seakan terbuka, saat ia mengikuti pameran di Gedung Promosi Sumatera. ”Kini sudah ada hotel dan resort yang mau menjadikan produk handy craft kami sebagai buah tangan khas hotel mereka. Permintaan kerang dan aksesoris kulkas juga mulai berdatangan.”***

Banjir di Anggaran, Kering di Kinerja

Sudah bertahun-tahun, Medan, 57, merasa diayun-ayun setiap kali keluar masuk jalan lebar di kawasan Kavling Pelopor, Seilekop, Sagulung. Tubuhnya yang tinggi besar bergoyang di atas sepeda motor akibat melewati jalan tanah berbatu sepanjang kira-kira satu kilometer itu.

”Kalau dihitung-hitung, sudah 14 tahun tinggal di sini, jalannya begini terus. Tak pernah diaspal-aspal. Badan saya sakit kalau lewat sini,” katanya, Senin pekan lalu.

Jalan yang dimaksud Medan adalah pintu masuk ke Kavling Pelopor yang padat penduduk. Jalan itu bersentuhan dengan jalan beraspal di depan Kantor Lurah Seilekop. Kondisinya tidak rata, tertutup bauksit.

Menurut Medan, sejak tahun 1995 warga memperjuangkan agar jalan tersebut diaspal. Saat itu warga mengadu ke Otorita Batam. Berkali-kali tak tembus, warga mengadukannya ke Pemko Batam. Saat itu ada respon, Pemko menjanjikan bakal mengaspal jalan itu.

Saat kampanye calon Gubernur Kepri 2004 silam, warga Kavling Pelopor kembali dijanjikan bakal dapat pengaspalan jalan. Namun, karena yang berjanji tak duduk di kursi Gubernur, janji itu tak pernah terealisasi.

Tahun 2007, warga mengadu ke Komisi III DPRD Batam. Hasilnya, pengaspalan jalan di tempat itu dimasukkan ke APBD Batam 2007. Namun, tahun itu pengaspalan tak berjalan. Kemudian dimasukkan lagi ke APBD Batam 2008. Lagi-lagi warga Kavling Pelopor harus mengelus dada, karena di tahun itu tak satupun proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Batam berjalan. Semua mandeg, termasuk proyek peningkatan jalan di Kavling Pelopor tersebut.
”Sampai ketua RW kami meninggal, pengaspalan jalan ini belum juga terealisasi,” tutur pria asal Sumatera Barat, itu.

Tahun ini, Medan dan ribuan warga Kavling Pelopor mendapatkan angin segar. Di APBD Batam 2009, peningkatan jalan sepanjang 1 kilometer tersebut bakal kembali dilaksanakan. Anggarannya, Rp2,4 miliar.

Tak jauh dari Kavling Pelopor, Fredi, 36, warga RT 2 RW 16 Seilangkai, harus ekstra hati-hati setiap kali melewati jalan di Perumnas Baru Batuaji, Sagulung di depan MIN Batam. Jalannya berlubang di sana-sini. Lengah sedikit, bisa tersungkur. Kalau hujan, air menggenang di lubang-lubang itu.

”Kalau panas, debunya beterbangan. Rusak parah,” katanya, Senin sore pekan lalu.

Seperti yang dialami warga Kavling Pelopor, warga Perumnas Baru Batuaji juga harus menunggu bertahun-tahun agar jalan raya yang membelah perumahan mereka diperbaiki. Sudah sempat dianggarkan tahun lalu, namun proyek pembangunannya mandeg.

”Kami tak lagi berharap. Nunggu musim kampanye, siapa tahu ada yang mau mengaspal,” tuturnya.

Di APBD Batam 2009, bersama enam kawasan lainnya, peningkatan jalan di Perumnas Baru itu masuk di kegiatan peningkatan jalan wilayah V Kota Batam. Khusus di Perumnas Baru, jalan yang bakal diaspal sejauh 1,4 kilometer dengan anggaran Rp3,36 miliar.

Tak kalah parah kondisi di jalan raya dua jalur di Baloi yang memisahkan Perumahan Baloi Mas Asri dan Baloi Mas Indah. Mulai dari simpang empat Penuin hingga SPBU Coco Seiladi ruas jalan penuh lubang. Bentuk lubang tak beraturan dan dalam.

Padahal jalur tersebut merupakan jalur padat lalu lintas. Batam Pos mencatat, di jam-jam sibuk, dalam satu menit ratusan kendaraan melintas. Tak ada yang berani melaju cepat, semuanya melambat akibat melewati lubang yang tak bisa lagi dihindari.

Pengendara sepeda motor, paling susah jika melintas di jalan itu. Harus hati-hati dan pandai mengendalikan motor karena mau tak mau harus melewati lubang-lubang yang bertaburan di jalan tersebut. Tak ada jalan mulus di jalur sepanjang kira-kira 2 kilometer itu.

Andika, 26, punya pengalaman buruk saat melintas di jalan Baloi tersebut. Sepeda motor warga Tiban itu sempat terperosok dan bannya pecah. Ia tersungkur mencium aspal. Wajahnya luka, kakinya gosong terkena knalpot.

”Sudah jalannya berlubang-lubang, lampu jalannya mati pula. Pokoknya kalau tak hati-hati, lewat, ” katanya, sambil tangannya memperagakan tanda orang tersungkur.

Jalan di Baloi itu, sudah dikeluhkan warga sejak tiga tahun terakhir. Karena tak kunjung diperbaiki, warga pernah menanam pohon di jalan tersebut. Pemko Batam sempat beralasan jalan tersebut merupakan jalan protokol yang menjadi kewajiban Otorita Batam. Namun karena di desak terus, Pemko akhirnya bersedia memperbaikinya.

Kepada Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika, Kadis Pekerjaan Umum Batam Harry Roekanto sempat menjanjikan bakal menyelesaikan penambalan jalan Baloi tersebut akhir Desember 2008. Namun, sampai sekarang jalan tersebut terus memakan korban.

Ketua Komisi I DPRD Batam Ruslan Kasbulatov menunjuk jalan Baloi sebagai bukti lambannya kinerja Wali Kota Batam. ”Masa memperbaiki jalan saja tak becus. Sangat lamban,” katanya. Tiap tahun, kata dia, pemerintah mengajukan anggaran besar untuk proyek fisik. “Kesannya, kan mau uangnya saja, tapi nggak mau kerja,” ujarnya.

Tahun ini, Pemko Batam kembali menganggarkan peningkatan jalan dua jalur di Baloi itu, mulai dari simpang Baloi Centre hingga simpang Universitas Internasional Batam atau sepanjang 4,8 kilometer. Nilainya tak tanggung-tanggung, Rp10,56 miliar.

Namun, berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum ke Komisi III DPRD Batam, pengerjaan jalan tersebut saat ini proyeknya masih dalam tahap proses lelang. Inilah yang membuat Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam M Zilzal pesimis.

”Saya khawatir, proyek itu tak terealisasi lagi karena waktunya sudah mepet,” katanya.

Khusus proyek pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, tahun ini Pemko Batam menganggarkan dana Rp197,242 miliar untuk pengerjaan sepuluh program dan puluhan kegiatan. Di antaranya pembangunan jembatan beton dan pelantar beton, pemeliharaan jalan berkala dan rutin maupun pemeliharaan lampu jalan.

Lalu ada proyek pembangunan drainase seperti di depan Perum Villa Mukakuning, pembangunan drainase sekunder di Sagulung Sentosa di samping Puskesmas Seilekop, di MKGR Batuaji, di Bengkong Asrama PLTD X, Perumahan Putri Tujuh, di depan DC Mall dan lainnya.

Kemudian ada proyek peningkatan jalan di enam wilayah. Seperti peningkatan jalan di simpang Masjid Quba sampai dengan Perumahan Duta Mas, peningkatan jalan dua jalur di Bengkong Seken, Peningkatan jalan di Perumahan Mekar Sari, peningkatan Jalan di Mangsang Tanjungpiayu, peningkatan jalan di Kavling Pelopor Sagulung, peningkatan jalan di Pandawa dan lainnya.

Ada proyek penyediaan sarana air bersih dan sanitasi air bersih dan limbah di kawasan-kawasan hinterland. Atau pembangunan pengaman tebing pantai di tempat itu.

Dan hampir sebagian besar proyek tersebut merupakan proyek yang seharusnya dilaksanakan tahun 2008. Seperti proyek pembangunan drainase dan jalan di Bengkong PLTD RW X misalnya, sudah bertahun-tahun ditunggu masyarakat Bengkong.

”Dulu sempat diukur-ukur, entah kenapa tak kunjung dibangun. Jalannya rusak, kalau hujan banjir. Air meluap karena drainasenya kekecilan,” kata Een (30-an) warga Bengkong Asrama.
Itu artinya, ”Kalau dikerjakan sejak awal, masyarakat sudah bisa menikmati hasilnya. Itu utang pemerintah daerah ke masyarakat,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Batam Onward Siahaan.

Uniknya, sepanjang 2008, tak satupun proyek pembangunan kantor camat dan lurah yang mandeg. Dengan senyum mengembang, Wali Kota Ahmad Dahlan meresmikan penggunaan sepuluh kantor lurah dan empat kantor camat di Kantor Lurah Tiban Baru, pertengahan Februari 2009, lalu. ***

Maaf, Mak, Saya Masih Dibooking

psk rentan hiv/aids”Maaf Mak, masih dibooking sama Abang,” kata Juwita, 21, sebut saja begitu, seorang PSK, dari ujung telepon ke Anna Trilinda Marnowati, seorang konselor HIV/AIDS Klinik Keluarga Kita di bilangan Nagoya, Selasa pagi, pekan lalu.

Pagi itu, Juwita bersama Dewi, 20, juga nama samaran, tadinya akan diantar Anna melakukan tes HIV/AIDS ke RS Budi Kemuliaan. Surat pengantar sudah disiapkan. Begitu juga surat pernyataan kesediaan mengikuti tes HIV/AIDS, sudah diteken dua gadis itu

Namun tes urung dilaksanakan karena keduanya sedang di-booking pria Singapura. Juwita mengaku tak bisa meninggalkan pria yang menyewanya. Begitu juga Dewi, masih melayani pria hidung belang yang tergila-gila akan kesintalan tubuhnya.

”Saya memaklumi. Kalau memang mereka belum siap, saya harus menunggu sampai mereka ada waktu,” tutur Anna.

Anna sudah bertahun-tahun jadi konselor di Klinik Keluarga Kita yang bernaung di bawah Yayasan Komunikasi Informasi Edukasi Batam. Ia tak sekadar memberi konseling seputar HIV/AIDS tapi juga jadi tempat curhat, terutama oleh para wanita malam yang tinggal di sekitar klinik. Anna pun sering kali dipanggil Mak, Bunda atau Mami.

Hampir setiap hari ada yang datang ke kliniknya. Mulai dari yang hanya konsultasi sampai yang memeriksakan diri. Ada yang hanya tanya-tanya seputar HIV/AIDS, ada yang menderita penyakit infeksi menular seksual (IMS) sampai terinfeksi HIV/AIDS. Tak sedikit, pria-pria pelanggan para PSK itu ikut memeriksakan diri.

”Rata-rata yang datang para wanita pekerja malam,” tuturnya.

Seperti Juwita dan Dewi misalnya, mereka adalah wanita-wanita pekerja malam yang sudah pernah konsultasi dan siap melakukan tes HIV/AIDS. Juwita dan Dewi sudah lebih setahun bekerja di bar, sekaligus menjual kepuasan seks. Pelanggannya sudah tak terhitung, selalu berganti-ganti.

Sementara di sisi lain, mereka tak pernah tes HIV/AIDS. Kepada mereka yang beresiko tinggi inilah, Anna selalu menganjurkan agar jangan sungkan memeriksakan diri. ”Ini untuk kebaikan mereka sendiri,” katanya.

Para pekerja malam itu, kata Anna, sudah menyadari pekerjaan mereka beresiko mendatangkan mudarat. HIV/AIDS, penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya bisa menyerang setiap waktu. Beberapa di antara mereka ada yang ikut tes, namun beberapa orang lainnya kesulitan mengatur waktu. Godaan uang mengalahkan keinginan mereka untuk memeriksakan diri.

”Karena itu, konselor itu harus sabar-sabar. Kami ini ibarat bermain layang-layang, tarik ulur-tarik ulur, sampai mereka benar-benar siap.”

Dewi dan Juwita akhirnya datang keesokan harinya. Diantar Anna, mereka melakukan tes HIV/AIDS di RSBK. ”Hasilnya baru ketahuan besok,” kata Anna.

Rahasia mereka, kata Anna, ditutup rapat. Klinik keluarga Kita misalnya, memiliki dua ruangan, untuk ruang konsultasi dan pemeriksaan. Ruang konsultasi ditempatkan lebih ke dalam, agar kalau ada yang datang konsultasi atau bercerita, pembicaraan mereka tak didengar orang.

Pernah di bulan April, Anna kedatangan seorang gadis dengan tubuh kurus kering. Gadis itu batuk-batuk terus. Anna kaget, karena paras gadis itu asing di matanya. Ternyata, gadis itu Lili, 25, nama samaran, yang setahun lalu pernah konsultasi di kliniknya. Setahun lalu, Anna bertubuh montok dan terlihat sehat.

“Ia menderita TB. Setelah dicek ke laboratorium, ia juga sudah menderita HIV. Sekarang anaknya sudah pulang kampung ke Jawa Tengah,” tukasnya.

Lili hanya satu nama yang terkena HIV. Data di Kasper HIV Centre di Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam mulai tahun 2000 hingga 2007, ada 694 orang yang terinfeksi HIV dan 222 di antaranya masuk dalam tahapan AIDS. Sepanjang tahun itu, 127 orang terenggut nyawanya.

Sepanjang tahun 2009, sudah 130 orang positif HIV dan 60 orang yang terkena AIDS. Yang meninggal 26 orang. Parahnya, dari 130 orang yang terinfeksi HIV, 73 orang berjenis kelamin laki-laki. Bahkan, dari 60 orang yang terkena AIDS, 44 laki-laki. Itu artinya, laki-laki yang merupakan pelanggan para PSK itu kini beresiko lebih tinggi terkena HIV/AIDS dibandingkan para pekerja seks itu sendiri.

Menurut Ketua Pokja HIV Centre RSBK dr M Yamin, mereka yang beresiko tinggi terkena HIV/AIDS adalah PSK, pelanggan seks dan penderita narkoba yang menggunakan jarum suntik. Karena itu, mereka yang beresiko tinggi itu atau pernah punya masa lalu yang berkaitan dengan penyimpangan seksual atau penggunaan jarum suntik, ia minta untuk memeriksakan diri.

Tingginya angka penderita HIV/AIDS membuktikan dua hal, yakni menandakan banyaknya pengidap HIV/AIDS di Batam dan mulai munculnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Data di Kasper HIV Centre RSBK misalnya, sepanjang tahun 2009 ada 1173 yang melakukan konseling dan 1132 di antaranya berakhir dengan ikut tes HIV/AIDS.

Dari adanya konseling dan tes HIV itulah ketahuan penderita HIV/AIDS di Batam yang berjumlah 130 positif HIV dan 60 di antaranya AIDS. ”Makanya saya menggugah agar mereka yang beresiko tinggi memeriksakan diri,” kata Yamin.

Jika dibandingkan-bandingkan lagi dengan teori fenomena gunung es, menurut Kadis Kesehatan Batam Mawardi Badar, jumlah 130 orang itu mewakili 13.000 penderita HIV. ”Artinya, ada 13.000 penderita HIV di luar sana yang tak terdeteksi.”

Ikut tes HIV, cukup berliku. Sebelum orang benar-benar ingin ikut tes, lebih dahulu harus mengikuti konseling. Konseling ini, kata Yamin, selain untuk mengetahui latar belakang orang, juga untuk menyiapkan mental jika nanti mereka positif HIV. Setelah itu, mereka meneken surat pernyataan bersedia tes HIV/AIDS.

Jika oke, baru kemudian berlanjut pada tahapan ikut tes. Hasil tes muncul, masih ada konseling kedua atau biasa disebut postest counseling. Konseling ini untuk lebih memantapkan mental penderita HIV tadi. ”Tapi, jika hasilnya negatif mereka harus tes lagi enam bulan kemudian.”

Karena HIV/AIDS menyerang kekebalan tubuh, pemeriksaan daya tahan tubuh juga dilakukan. Biasanya, jika CD4 (komponen darah putih) kurang dari 200, mereka harus rutin mengkonsumsi obat ARV antiretroviral (ARV). ”Tidak ada kata sembuh (bagi penderita HIV/AIDS), belum ada obat yang bisa mengobati. Makanya mereka harus minum obat seumur hidup,” kata Yamin.

Yamin menganjurkan penderita HIV untuk tidak memakan makanan mentah atau suntik imunisasi dengan kuman yang dilemahkan seperti imunisasi polio dan sebagainya. ”Juga harus berperilaku hidup sehat, dengan tidak melakukan hubungan seks.”

Seringkali, penderita HIV/AIDS terlambat ditangani akibat mereka enggan membuka diri atau tak mau memeriksakan diri. Pernah, kata dr Fransisca L Tanzil, rekan M Yamin di Kasper HIV/AIDS RSBK, ada seorang bapak yang menularkan HIV kepada isteri dan anaknya, kemudian anaknya menularkannnya ke menantunya. Bahkan, ada satu keluarga yang baru ketahuan terkena HIV setelah bayi mereka diperiksa.

”Ibu dan bapaknya itu ketahuan kena HIV, setelah anaknya ketahuan. Kalau seandainya sudah memeriksakan diri sejak dini, mungkin masih bisa dicegah,” ujarnya.***

Asam Pedas Mak Sembilang, Langganan Pejabat Batam

Setelah sekian lama hanya mendengar dari omongan orang, akhirnya pekan lalu sampai juga saya di rumah makan Mak Sembilang, Tanjungriau, Batam. Konon, rumah makan ini para pelangganya merupakan pejabat Kepri dan Batam. Mereka ketagihan lezatnya asam pedas ikan sembilang.

Sekilas, rumah makan Mak Sembilang tak berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya yang berbentuk panggung. Khas rumah di kawasan pasang-surut. Juga tak ada plang nama rumah makan.

Yang berbeda, adalah teras rumahnya yang terbuka sampai ke bagian dalam. Di situlah, meja-meja panjang berjejer. Pandangan di kanan kiri dibiarkan terbuka. Udara laut yang khas, menyapa hidung.

Mak Muna, pemilik rumah makan, menyambut. Saya kebetulan ikut menemani tim kuliner Batam Pos yang selama ini menyajikan kekayaan kuliner Batam. Umur Mak Munah sekitar 60-an tahun. Tubuhnya sudah agak bungkuk, tapi masih energik. Ia murah senyum, enak diajak bicara.

Ia bercerita soal bagaimana ia awalnya memulai usaha. Mulai dari coba-coba membuka rumah makan, sampai akhirnya rumah makannya jadi terkenal di seantero Batam. Bahkan, namanya kini dikenal sebagai Mak Sembilang, mengacu pada masakan asam pedas sembilang buatannya yang terkenal lezatnya itu.

“Pak Sani (Wagub Kepri) biasa makan di sini. Syamsul Bahrum dan pejabat Batam laiannya juga jadi langgagan,”

asam pedas ikan sembilang foto immanuel

asam pedas ikan sembilang foto immanuel

katanya.

Saya jadi tak sabar ingin mencicipi asam pedas ikan sembilang itu. Seumur hidup, saya belum pernah makan ikan sembilang, yang konon merupakan ikan khas Melayu.

Akhirnya yang saya tunggu keluar juga. Satu porsi ikan sembilang dalam balutan kuah asam pedas. Wangi masakan menggoda selera. Terbayang kelezatannya.

Ikan sembilang bentuknya persis ikan lele. Kalau lele hidup di air tawar, ikan sembilang hidup di laut dalam. “Saya pesan khusus ke nelayan Belakang Padang,” ujar Mak Muna.

Selain ikan sembilang, rumah makan Mak Sembilang juga menyediakan kangkung belacan, ikan goreng, cumi dan udang sambal. “Biasanya, orang datang ke sini ingin makan asam pedas ikan sembilang,” katanya.

Saya mengambil satu irisan ikan sembilang itu, dengan hati-hati. Tanpa nasi, saya mencicipinya. Ehm, benar-benar lezat. Benar-benar maknyus. Andai Bonda Winarno datang ke Batam, rugi kalau ia tak sempat mencicipi asam pedas Mak Sembilang.

Bagaimana dengan Anda. Pernahkan mencoba kelezatan asam pedas Mak Sembilang?

Ngenet Gratis di Mal-mal Batam

taman iternet tiban. foto di www.riasaptarika.web.id

taman iternet tiban. foto di http://www.riasaptarika.web.id

Sejak memiliki ponsel Nokia e63, Jauharsa, 30, punya kebiasaan baru. Ia sering nongkrong di mal. Bukan untuk belanja atau cuci mata, tapi internetan gratis.

Seperti Sabtu kemarin misalnya, ia sudah mengirim pesan singkat (SMS) ke ponselku. ”Saya di mega mall,” katanya.

Ia kesana, pasti cuma sekadar internetan di ponselnya. Dengan fasilitas wifi di Nokia e63, ia bisa internetan gratis sampai puas. Apalagi, sejak tenarnya situs pertemanan Facebook, ia makin keranjingan.

Di Mega Mall sendiri hot spot bertebaran. Mulai dari lantai dasar sampai paling atas di XXI, tersedia hot spot. Bagi Jauharsa atau orang-orang yang punya perangkat gadget canggih, bisa menggunakannya untuk memanfaatkan hot spot gratis itu.

Temanku dari Surabaya sempat kaget ketika nyoba hot spot di Mega Mall. Ia menyusuri tiap lantai, sambil memegang Nokia e61i-nya. ”Di Surabaya tak sehebat Batam,” katanya.

Banyaknya hot spot di Batam berawal dari keinginan Wakil Wali Kota Ria Saptarika mewujudkan Batam sebagai kota digital atau yang biasa Ria sebut Batam Digital Island. Ria mengaku ingin membudayakan internet dan teknologi informasi ke masyarakat Batam. Karena itu, ia rajin mengajak pihak-pihak lain membangun taman internet atau membuka titik-titik hot spot di Batam.

”Kita punya sasaran mewujudkan Batam sebagai cyber city. Ini memungkinkan untuk dilakukan, karena sesuai indeks pembangunan manusia (IPM), pengetahuan teknologi internet masyarakat Batam sudah cukup baik,” kata Ria.

Pekan lalu, dalam tulisannya soal bakal hadirnya Taman Internet di Belakang Padang, Ria menandai saya di Facebook. Katanya, setelah tiga titik di Taman Internet Engku Putri, Taman Internet Tiban Centre, Taman Internet Kecamatan Sagulung, kini Taman Internet Lang-lang Laut Belakang Padang akan diresmikan Tanggal 20 Mei 2009 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

”Ini akan menjadi momentum sejarah bagi kebangkitan IT di kawasan hinterland khususnya Kecamatan Belakang Padang dan Kota Batam pada umumnya. Semoga dengan dibangunnya Taman Internet Lang-lang Laut di Belakang Padang, makin menghilangkan kesenjangan daerah hinterland dan khususnya pelajar/mahasiwa.”

Ria mengatakan, hadirnya Taman Internet di Belakang Padang itu atas kerja sama Badan KomInfo Pemko Batam dibawah kendali Muramis dan PTTelkom Rikep di bawah kendali Mulyanta

Ria bisa disebut pendobrak di bidang teknologi industri. Ia termasuk pejabat yang mewajibkan pegawainya punya surat elektronik atau e-mail dan blog.

Perkenalan Ria dengan blog, diawali tahun 1997. Saat itu, blog belum begitu populer. Dua tahun kemudian, saat bekerja di PT Thomson, ia mulai memiliki blog pribadi, http://www.geocities.com/zhafir2000.com.

Namun, blog itu tak begitu ia up date. Baru kemudian, saat menjadi Wakil Wali Kota Batam, Maret 2006 silam, ia memiliki domain pribadi http://www.riasaptarika.com. Dan empat bulan lalu, ia membuat blog baru http://www.riasaptarika.web.id

Memiliki blog, kata Ria, ibarat melampaui dua-tiga pulau sekali kayuh. Karena di satu sisi, ia bisa meluangkan hobinya di bidang teknologi informasi. Di sisi lain, ia bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat Batam.

”Masyarakat bebas mau ngomong apa tanpa ada batasan. Sebagai Wakil Wali Kota, saya menjawab persoalan di Batam. Sebagai pribadi, saya berbagi saran dengan para blogger lainnya,” katanya.***

Kapan Hari Jadi Kota Batam

kantor wali kota batam di suatu siang. foto diambil yusuf hidayat.

kantor wali kota batam di suatu siang. foto diambil yusuf hidayat.

Setelah bertahun-tahun tak jelas, Kota Batam akhirnya bakal memiliki tanggal hari jadi. Pekan lalu, Pemerintah Kota Batam mengusulkan tanggal 24 Desember sebagai Hari Jadi Kota Batam. Tanggal itu merupakan tanggal terbitnya PP Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Administratif Batam.

Usulan itu tercantum dalam Ranperda tentang Hari Jadi Kota Batam yang Pansusnya di DPRD Batam sudah terbentuk pekan lalu. Dalam Ranperda itu, hari jadi disebut sebagai momentum sejarah masa silam yang melambangkan perjuangan masyarakat dalam memajukan Batam.

Namun, menurut Ketua Pansus Penetapan Hari Jadi Kota Batam DPRD Batam Irwansyah, Pansus tak akan begitu saja menyetujui tanggal 24 Desember sebagai Hari Jadi Kota Batam, meski Pemko Batam berpatokan pada PP Nomor 34 Tahun 1983, itu.

Karena itu, sebutnya, Pansus butuh masukan dari berbagai pihak untuk menentukan hari jadi Kota Batam. “Kita minta masukan dari tokoh masyarakat, ahli sejarah atau masyarakat yang telah bermukim lama di Batam, guna memberikan masukan pada Pansus Hari Jadi Kota Batam,” katanya.

Draf Ranperda Hari Jadi Kota Batam yang diusulkan Pemko Batam itu, cuma tiga bab dan tiga pasal. Tak ada alasan atau kajian, kenapa tanggal 24 Desember jadi pilihan.

Padahal, menurut Ketua DPRD Batam Soerya Respationo, penentuan Hari Jadi Kota Batam perlu ditinjau dari aspek hukum dan historis. Terutama dikaitkan dengan sejarah Melayu dan proses pembentukan Kota Batam.

Pemko Batam sendiri, kabarnya sudah menyiapkan tim khusus dalam pembahasan Hari Jadi itu. Sejarawan dari Tanjungpinang, Aswandi Syahri, dalam Facebook-nya mengatakan diajak diskusi oleh Tim Pemko untuk mencari tanggal yang pas sebagai Hari Jadi Batam. Hasilnya, ia dan Samson Rambah Pasir, budayawan dan pegawai Pemko Batam, diminta meneliti arsip dan sejarah Batam di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional, Jakarta.***