Servis Plus

INI tulisan soal anggaran menyervis tamu, menyervis ”tokoh” dan orang-orang yang berhubungan dengan birokrat. Seperti pejabat pusat, para anggota Dewan, aktivis LSM dan lain-lain.Bukan rahasia lagi, jika kunjungan pejabat-pejabat pusat ke Batam menyedot anggaran APBD. Mulai dari kedatangan hingga mereka pulang kembali, biayanya ditanggung Pemko.

Saking besarnya anggaran keprotokolan itu, dana Rp11,565 miliar yang dianggarkan di APBD murni tak cukup. Pemko Batam kembali mengajukan penambahan dana Rp5 miliar. Sehingga secara keseluruhan dananya Rp16,565 miliar.

Buat apa saja dana sebesar itu? ”Peningkatan dana keprotokolon itu karena kegiatan keprotokolan di Batam memang cukup tinggi,” kata Wali Kota Ahmad Dahlan.

Apakah dana itu digunakan untuk membiayai tamu-tamu yang datang ke Pemko Batam? ”Semua kegiatan keprotokolan semuanya disitu. Tak hanya tamu. Tanya, Pak Sekda yang lebih tahu,” katanya.

Kabag Protokol Pemko Batam Martin Moromon mengatakan, dana tersebut digunakan untuk semua kegiatan keprotokolan, termasuk menanggung anggaran kunjungan resmi pejabat-pejabat pusat ke Batam.

”Mulai dari kedatangan, penginapan, konsumsi dan tiket pulang itu kita layani. Namun, ini hanya untuk kunjungan resmi dan biasanya yang kita tanggung pejabat eselon I-nya,” kata Martin.

Bagian protokol, kata Martin, bertugas mulai mengkonfirmasi kedatangan pejabat itu sampai pulang kembali. Di bagian ini yang melayani mereka adalah Subbag Penghubungan Dalam dan Luar Negeri. Saat pejabat itu tiba di Bandara Hang Nadim, pejabat-pejabat pusat itu juga dijemput Subbag Tamu. Kemudian di arena acara pejabat yang bersangkutan juga dilayani bagian protokol. Kali ini, yang melayani adalah Subbag Acara.

Apakah itu termasuk memberikan uang saku bagi mereka berbelanja di Batam? ”Tidak. Kami tak pernah memberikan uang saku. Itu urusan pribadi, yang tak kami anggarkan di APBD. Saya hanya memberikan apa yang sudah ada anggarannya,” tukas Martin.

Menurut sumber Batam Pos, kedatangan para Dirjen sebuah departemen di pusat, apalagi jika departemen itu termasuk departemen penyumbang dana anggaran umum (DAU) dan dana anggaran Khusus (DAK) bagi APBD Batam, juga wajib dilayani. Kalau tidak, dana DAU dan DAK untuk Batam bisa terancam seret.

Apalagi, kalau yang datang adalah RI I atau RI II. Setiap kedatangan rombongan Presiden dan Wakil Presiden ke Batam, dana APBD yang terserap bisa-bisa sampai di atas Rp1 miliar.

Untuk yang satu ini, Martin terlihat hati-hati. ”Dananya besar, karena biasanya rombongan Presiden dan Wakil Presiden butuh pengamanan dan melibatkan banyak orang. Biaya konsumsinya besar,” ujarnya.

Selain urusan tamu dari luar, kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti rapat-rapat termasuk juga yang ditanggung bagian keprotokolan. Apalagi kalau rapatnya di luar Kantor Wali Kota Batam.

Wali Kota Ahmad Dahlan termasuk yang sering rapat dengan Muspida lain atau ormas di luar Kantor Wali Kota. Restoran Sanur di Batam Centre, termasuk tempat favorit Dahlan. Termasuk saat ia rapat dengan Muspida soal mesin ketangkasan dan persoalan Batam lainnya.

”Pokoknya yang bagian keprotokolan, jadi bagian kita,” tukas Martin.

Beberapa waktu lalu, saat menerima rombongan Badan Kehormatan DPR RI yang dipimpin Slamet Efendi Yusuf, Wali Kota Ahmad Dahlan pernah meminta wartawan mencatat, kalau tamu pusat yang datang ke daerah tak perlu dijamu atau ditanggung anggarannya oleh daerah. ”Catat itu,” kata Dahlan, saat itu.

Namun, jika melihat besarnya anggaran untuk keprotokolan itu, rupanya budaya harus melayani tamu pusat itu belum hilang.***