Jembatan Barelang

Sudah hampir sembilan tahun berdiri, Jembatan Barelang yang dibiayai lebih dari Rp400 milyar tak kunjung memberi manfaat luar biasa pada wilayah Rempang-Galang yang dirangkai enam jembatan itu. Jembatan ini baru sekadar jadi ”maskot”, memperkenalkan Batam ke dunia luar. Selebihnya, tempat para penjaja makanan mencari rezeki atau tempat warga bercengkrama.
****
Awan hitam menaungi jembatan Tengku Fisabilillah, Minggu (27/5/2007) tengah hari. Sejumlah muda-mudi terlihat membelakangi jembatan I tersebut sambil memandangi laut biru di bawahnya yang mengalir tenang. Puluhan sepeda motor terparkir di pinggir jembatan, terselip di antara sejumlah mobil yang berhenti di jembatan itu.

Di antara sejumlah warga yang berpose mengabadikan momen kunjungan mereka, Syafri (33) warga Seipanas sibuk melayani pembeli rujak buah di gerobaknya. Setiap minggu, pria dengan dua anak itu selalu menjajakan rujak buah di jembatan I itu. Alasannya, karena di hari Minggu itu jembatan tersebut dipadati pembeli.

”Paling enak kalau cuacanya seperti ini. Mendung, tapi tak hujan. Orang-orang akan lebih ramai datang. Lautpun tenang, pasti banyak yang mancing,” tukas Syafri yang mengaku rujaknya bisa laku Rp400 ribu setiap hari Minggu.

Syafri tak membuang-buang waktu. Setiap kali selesai melayani pembeli, ia langsung beredar lagi mengelilingi jembatan sepanjang 642 meter dengan ketinggian 38 meter dari permukaan laut. Bersama Syafri ada sejumlah penjual buah lain dan penjual kepiting goreng. Mereka bertahun-tahun mencari nafkah dari ramainya kunjungan ke jembatan ini.

Dibandingkan lima jembatan lain, jembatan Tengku Fisabilillah adalah yang paling terkenal. Jembatan bertipe Cable Stayed Bridge itu paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun manca. Bahkan, mantan Puteri Indonesia Nadine Chandrawinata pun mengenal jembatan itu, walaupun sebelumnya belum pernah melihatnya.

Sementara lima jembatan lainnya yang masing-masing punya nama itu fungsinya hampir sekadar sebagai penyambung pulau-pulau. Jembatan II atau Nara Singa II menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Nipah, jembatan III atau dikenal juga dengan jembatan Raja Ali Haji menghubungkan Pulau Nipah dan Pulau Setoko.

Jembatan IV atau dikenal juga dengan nama Jembatan Sultan Zainal Abidin menghubungkan Pulau Setoko dengan Pulau Rempang, jembatan V atau jembatan Tuanku Tambusai menghubungkan Pulau Rempang dan Galang dan terakhir jembatan VI atau jembatan Raja Kecil menghubungkan Galang dan Galang Baru.

Jembatan yang dibangun dengan biaya Rp400 miliar lebih itu memang sudah memberikan manfaat buat Batam dan warganya. Banyak yang mengenal nama Batam dari jembatan yang gambarnya jadi back ground foto di KTP itu. Juga banyak para penjual asongan ataupun pemilik kios liar mendapatkan manfaat dari jembatan tersebut, selain tentunya para pengunjung yang mengagumi bentuk jembatan atau panorama alam di sana serta menjadi penghubung Batam sendiri.

Namun, tak satupun retribusi yang didapat Pemko Batam dari keberadaan jembatan itu. Apalagi mendapatkan retribusi dari kunjungan warga ke jembatan tersebut. Bandingkan dengan daerah lain, yang memanfaatkan tempat wisatanya atau lokasi yang paling banyak dikunjungi orang untuk pendapatan daerah.

Skenario besar pemanfaatan jembatan itu sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru sebagaimana tujuan awal pembangunannya, juga belum terlihat. Kawasan Rempang-Galang masih juga berstatus quo.

Padahal Rempang yang luas lahannya sekitar 18.735 hektar sudah ditata atau direncanakan sedemikian rupa. Kawasan ini, sekitar 217 hektar disiapkan untuk kawasan industri, permukiman 656,59 hektar, pariwisata seluas 447,14 hektar, fasilitas umum 127,82 hektar, jasa 181,04 hektar dan pertanian 1.198,57 hektar.

Sementara di Galang yang luas lahannya 13.741 hektar, disiapkan seluas 98 hektar untuk industri, perumahan 422,60 hektar, pariwisata 811,39 hektar, fasilitas umum 109,23 hektar, jasa 51,34 hektar dan pertanian 817,19 hektar.

Namun, semuanya masih sebatas perencanaan. Hingga kemudian ada kesepakatan antara OB, Pemko Batam dan DPRD Batam di Hotel Vista, akhir Maret lalu, tentang kesepakatan pengelolaan bersama Rempang-Galang antara Pemko Batam dan OB. Kesepakatan itu merupakan prasyarat yang diminta Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan pengelolaan Rempang-Galang.

Kemudian, awal Mei ini, Kepala Biro Humas dan Pemasaran OB Rusliden Hutagaol mengatakan, lahan tersebut siap dialokasikan kepada pengusaha. ”Berdasarkan keputusan dari Dewan Pembina Otorita Batam pada bulan April 2007 lalu, lahan di Relang siap dialokasikan paling lambat akhir tahun 2007,” katanya di Resto Kediri saat silaturahmi dengan wartawan.

Namun, untuk menentukan dan menyetujui investor yang akan masuk, akan dibahas oleh tim khusus. Tim ini akan memberikan rekomendasi, apakah perusahaan tersebut diberikan izin atau tidak berinvestasi di Rempang-Galang. Selama ini, sejumlah perusahaan atau konsorsium sudah berkali-kali berminat mengelola Rempang-Galang. Namun, semuanya batal karena terganjal kepastian hukum. Kemudian, masih ada masalah banyak surat tanah yang beredar. Sebuah pekerjaan rumah yang tak mudah.*****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s