KPK Turun ke Batam

kpkBaru tiga langkah menjauh dari tangga pesawat, seorang anggota DPRD Batam merasakan bahunya ditepuk dari belakang, Selasa pekan lalu, di Jakarta. Sang anggota Dewan kaget, tapi cepat menguasai diri. Di depannya, berdiri seorang penyidik KPK.

”Saya baru dari Batam,” tukas penyidik KPK, itu.

Anggota Dewan dari partai dakwah itu mengenal penyidik tersebut. Beberapa tahun lalu, di kantor KPK, ia pernah diperiksa KPK berkaitan kasus ”suap” PT ATB Batam. Penyidik yang menepuk bahunya tadi itulah, yang memeriksa dia bertahun-tahun lalu itu. Wajah penyidik itu tak bisa dilupakan anggota Dewan tersebut.

Sang anggota Dewan mengangguk. Ia kini makin yakin kalau KPK benar-benar turun ke Batam seperti yang ditulis Batam Pos, satu-satunya media yang menurunkan berita KPK. Kasus apa saja? ”Seputar laporan gratifikasi. Kan rekan anda yang lapor ke KPK.”

Beribu-ribu mil dari Jakarta, suasana di Gedung DPRD Batam sedang panas. Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan fraksi. Sedianya, rapat di ruang pimpinan itu membahas soal asuransi kesehatan yang akan diterima anggota Dewan. Namun, berita di Batam Pos yang menurunkan pengakuan seorang anggota Dewan, Fisman Gea, kalau KPK memeriksa DPRD Batam membuat gempar.

Fisman dikontak Aris. Nadanya masuk. Namun berkali-kali ditelepon, Fisman tak kunjung mengangkat telepon. Aris gemas. ”Cancel saja tiket dia. Suruh di datang dulu ke sini, biar mempertanggung jawabkan perkataannya,” kata Aris ke Guntur Sakti, Sekretaris DPRD Batam. Guntur mengangguk.

Fisman sendiri berencana bertolak ke Bali. Ia ikut rombongan panitia musyawarah DPRD Batam yang dipimpin Chablullah Wibisono. Tiket pesawat Fisman dicancel, namun Fisman tak patah arang. ”Saya beli sendiri tiketnya,” tukas Fisman.

Sementara Aris mantap membantah kedatangan KPK ke Gedung Dewan. Apalagi jika dikatakan memeriksa sejumlah dokumen. ‘’Tak ada KPK yang datang. Buktikan saja,’’ ujarnya, didampingi Sekretaris DPRD Batam Guntur Sakti.

Jika ada penyidik KPK datang, katanya, pasti menghubungi Sekretaris Dewan atau pimpinan Dewan. Seperti tahun 2007, silam, kata Aris, KPK pernah mendatangi Gedung DPRD Batam. Mereka saat itu memeriksa sejumlah dokumen di DPRD Batam.

Namun, saat datang, mereka memperkenalkan diri. Begitu juga saat pulang, mereka pamit. ‘’Kemarin, sama sekali tak ada penyidik KPK yang datang. Kalau ada, pasti bilang ke Sekwan atau pimpinan Dewan,’’ ujarnya.

Ketua DPRD Kota Batam Soerya Respationo ikut meradang. Soerya minta anggota dewan, Fisman Gea yang mengembuskan kabar itu diperiksa.
___*___

Kedatangan KPK ke Batam berawal dari laporan gratifikasi Muhammad Nardi ke KPK. 16 September 2008, lalu, Nardi mengirimkan “uang saku” sebesar Rp20 juta pemberian Pemko yang diduga sebagai gratifikasi itu ke KPK melalui Kantor Pos Tiban BTN. Atas laporan itu, KPK memanggil sejumlah anggota DPRD Batam ke Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim mengakui sejumlah anggota DPRD Batam pernah diperiksa KPK di Jakarta karena adanya laporan itu. ”Jadi yang laporan gratifikasi saudara Muhammad (Nardi) Rp20 juta, sudah ditindaklanjuti. Tapi bukan KPK yang datang, tapi beberapa anggota yang diundang ke Jakarta. Alhamdulillah, tak ada masalah,’’ kata Aris.

Usai memeriksa sejumlah anggota Dewan, KPK bergerak ke Kantor Wali Kota Batam. Bagian Keuangan Pemko Batam diperiksa, sejumlah dokumen dan berkas dibawa ke Jakarta.

Namun, menurut Wakil Ketua KPK M Jasin KPK ke Batam tak hanya memeriksa soal gratifikasi. Banyak kasus korupsi di Batam yang dibidik KPK. Gratifikasi Nardi, terlalu kecil untuk ditangani KPK.

”Kasus Nardi akan diserahkan ke kejaksaan. KPK cuma jadi supervisinya,” kata seorang anggota KPK ke anggota DPRD Batam di Jakarta.

Juru bicara KPK Johan Budi yang sebelumnya menampik kedatangan KPK ke Batam, akhirnya juga mengakui. “Tetapi kasusnya masih penyelidikan, jadi saya tak bisa sebut apa saja untuk kepentingan penyelidikan,” tuturnya.

Pemko Batam yang tadinya tertutup juga menyerah. Didesak terus, Wali Kota Ahmad Dahlan mengaku kalau kantornya didatangi KPK. Tapi, Dahlan diam seribu bahasa saat ditanya soal korupsi di Pemko Batam. Soal pemberian gratifikasi ke Nardi, juga dibantahnya. ”Tak benar itu,” katanya.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s