Yang Pergi Meninggalkan Utang

Hingga berakhir masa tugasnya, banyak anggota DPRD enggan mengembalikan tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Surat itu tipis, hanya satu lembar. Awal Februari, tujuh bulan lalu, surat itu banyak tergeletak di meja para anggota DPRD Batam. Isinya, mengingatkan agar mereka yang belum mengembalikan atau mencicil tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan, segera melunasinya, sebulan sebelum masa tugas mereka berakhir.

Menteri Dalam Negeri, dalam edarannya bernomor 700/08/SJ tertanggal 5 Januari 2009, seperti yang tercantum dalam lampiran surat itu mengancam akan membawa masalah pengembalian tunjangan komunikasi ke penegak hukum jika para anggota Dewan itu tak mengembalikannya tepat waktu.

“Surat itu saya kirim tak hanya kepada anggota Dewan yang masih aktif, kepada yang sudah diganti karena PAW, juga sudah saya surati,” kata Guntur Sakti, Sekretaris DPRD Batam, pengirim surat. Masing-masing anggota DPRD Batam mendapatkan rapelan tunjangan komunikasi sekitar Rp64 juta.

Namun, hingga tenggat waktu terlewati masih banyak yang enggan mengembalikan. Bahkan, hingga seminggu sebelum masa tugas mereka berakhir, pundi-pundi daerah dari pengembalian tunjangan komunikasi dan operasional pimpinan itu belum juga terpenuhi.

Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan aturan jauh-jauh hari. Tahun 2007, sebulan setelah muncul unjuk rasa dan penolakan pemberian rapelan tunjangan komunikasi kepada para anggota DPRD, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 pengganti PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD, yang mewajibkan dana itu dikembalikan lagi. Bahkan kemudian disusul keluarnya Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2007.

Ada yang segera mengembalikan, ada juga yang enggan. Yudi Kurnain, anggota Komisi II DPRD Batam, termasuk yang anteng-anteng saja menyikapi perintah itu. Sampai pekan lalu, ia belum juga mencicil sesen pun.

“Saya akan melaporkan penggunaan dana itu, bukan mengembalikan,” tukasnya.

Yudi meyakini menggunakan rapelan tunjangan komunikasi itu pada tempatnya, yakni untuk berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat. Begitu menerima dana itu, November 2006, ia langsung menggelar dialog buruh. Hampir seluruh dana Rp64 juta ia habiskan untuk acara tersebut.

“Ya, untuk doorprize, sewa tempat, iklan di media, konsumsi dan lainnya. Pokoknya saya gunakan untuk acara dialog buruh,” tukasnya.

Kalau disuruh mengembalikan, kata Yudi, ia akan melaporkan penggunaan dana itu. Semua arsip dialog buruh itu, disimpan Yudi dengan rapi. “Dana itu bukan untuk ditabung tapi diperintahkan untuk digunakan berkomunikasi dengan konstituen. Saya tak melanggar aturan,” tuturnya.

Di DPRD Batam Yudi termasuk anggota Dewan yang vokal. Saat hampir semua anggota Dewan menutup mulut telah menerima rapelan itu, Yudi lantang mengaku sudah menghabiskannya. Yudi pula yang pertama kali mengaku menerima dana itu, padahal para anggota Dewan lainnya tak ada yang mau mengakuinya.

Anggota Komisi III Edward Brando juga belum mencicil. “Duitnya sudah habis,” katanya.

Edward menggunakan rapelan tunjangan komunikasi itu untuk membeli motor cross dan alat band. Motor cross itu, kata Edward, ia gunakan bersama teman-temannya sesama pembalap. Alat bandnya banyak dimanfaatkan warga untuk kepentingan kenduri dan semacamnya, tentu saja gratis. Sebagian dana juga digunakan untuk sumbangan dan potong sapi.

“Itulah cara saya berkomunikasi karena di situlah konstituen saya berada. Kalau diminta dikembalikan, nanti saya antar motor sama alat band itu ke Sekwan,” tukasnya.

Abdul Karim, anggota Komisi I, belum mencicil sesen pun. “Saya belum punya duit. Nanti kalau punya duit pasti saya bayar,” katanya. Karim enggan bercerita digunakan untuk apa rapelan tunjangan komunikasi Rp64 juta itu. “Takut hilang pahala saya.”

Wakil Ketua Komisi III M Zilzal, belum melunasinya. Saat menerima dana rapelan itu November 2006 silam, kata Zilzal, lebih dari separuhnya digunakan partainya. Separuhnya lagi ia gunakan untuk kepentingan konstituennya. “Ada juga yang saya gunakan, tapi sedikit,” ujarnya. “Sampai saat ini saya terus nyicil, cuma belum lunas saja.”

Sukhri Farial, mantan anggota DPRD Batam, termasuk yang melunasi separuhnya. “Saya masih menunggu perkembangan. Kalau disuruh melunasi, akan saya lunasi. Kalau tidak, saya akan tarik lagi dana itu,” tutur calon anggota DPRD Kepri terpilih, itu.

Masih banyaknya anggota Dewan yang belum melunasi tunjangan komunikasi itu, membuat Mendagri patah arang. Ia mengeluarkan kembali surat bernomor 555/3032/SJ tertanggal 18 Agustus, yang salah satunya menyatakan poin ketiga surat bernomor 700/08/SJ tentang ancaman pelimpahan ke penegak hukam bagi anggota Dewan yang belum melunasi tunjangan, tidak berlaku. Surat itu ditujukan Mendagri Mardiyanto ke gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Usai keluarnya surat itu, keesokan harinya, Kamis pekan lalu, dalam rapat paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mardiyanto menyatakan permasalahan tunjangan komunikasi itu akan diselesaikan setelah Depdagri memetakan masalah itu, sambil menunggu proses judical review PP Nomor 21 Tahun 2007. “Termasuk mengkaji kemungkinan adanya perubahan PP Nomor 21 Tahun 2007.”

***
Sekretaris DPRD Batam Guntur Sakti mencatat, hingga sepekan sebelum masa baktinya berakhir, baru 32 anggota DPRD Batam yang mengembalikan tunjangan komunikasi intensif itu. “Total yang masuk ke kas daerah Rp947-an juta, dari yang seharusnya Rp2,276 miliar.”

Seperti Batam, para anggota DPRD Kepri juga banyak yang belum melunasi pengembalian tunjangan komunikasi dan operasional pimpinan itu. Sampai pertengahan bulan Agustus, dari 45 anggota Dewan baru 21 orang yang melunasi.

Yang lain baru mencicil. Termasuk Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, dan dua Wakil Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan M Nabil. “Baru 21 anggota yang melunasi, yang lain masing mengangsur,” kata Sekretaris DPRD Kepri Abdurrachman.

Menurut Abdurrahman, total uang tunjangan komunikasi yang telah dilunasi para anggota Dewan provinsi itu sebesar Rp2,6 miliar. Masih Rp1,46 miliar lagi yang harus dilunasi. Itu belum termasuk Biaya Operasional Pimpinan sebesar Rp379 juta yang juga harus dilunasi Nur Syafriadi, Jumaga dan Nabil.

Nur Syafriadi mengakui belum melunasi kewajibannya itu.  “Utang saya itu keseluruhan Rp280-an juta. Bukan sedikit, mana sanggup saya langsung lunasi. Apalagi uang sudah banyak habis untuk kampanye,” tukasnya.

Yang tak meninggalkan utang malah para anggota DPRD Bintan. Beranggotakan 25 orang, DPRD Bintan termasuk yang taat aturan. Mereka melunasi pengembalian dana tunjangan komunikasi itu sejak April lalu.

“(Para anggota DPRD Bintan) sudah seluruhnya melunasi kembali dana tunjangan komunikasi itu sejak April lalu,” kata Sekretaris DPRD Bintan Agusnawarman .
****
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak tinggal diam. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit BPK terhadap APBD-APBD kabupaten/kota dan provinsi, BPK menyatakan ada pelanggaran dalam pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjangan operasional pimpinan itu. BPK memerintahkan dana itu segera dikembalikan.

“Dalam audit BPK yang kami dapat, ada 156 daerah yang belum mengembalikan dana TKI dan BPOP, itu. Totalnya mencapai Rp123 miliar,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan.

Tindakan anggota DPRD tersebut, selain merugikan keuangan daerah, menurut Yuna, juga merupakan perbuatan melawan hukum, yakni melakukan dugaan korupsi. Perbuatan tersebut dinilai memperkaya diri sendiri. ”Jelas para anggota DPRD yang menerima dana TKI dan BPOP kekayaannya akan bertambah,” ujar Yuna.

Karena itu, ia mendesak para Menteri Dalam Negeri dan penegak hukum menyeret mereka. “Mendagri dan penegak hukum harus menindak tegas mereka yang membangkang,” tukasnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi dan menghitung DPRD mana saja yang belum mengembalikan dana TKI  itu. “Masih kita evaluasi pelaksanaannya di daerah seperti apa, terutama hambatan-hambatan dalam pengembaliannya,” katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari LIPI Syarif Hidayat mengatakan, keengganan para anggota DPRD mengembalikan tunjangan komunikasi dan belanja penunjang operasional pimpinan itu akibat tak adanya aturan tegas yang mengatur soal sanksi. “Dalam PP 21/2007 itu hanya menyuruh mengembalikan. Tapi tak diatur secara eksplisit apa sanksi bagi yang belum mengembalikan,” katanya.

Dalam masalah ini, kata Syarif, yang ada hanyalah sanksi moral. “Bagi anggota Dewan yang bermoral tentu akan mengembalikan karena tahu itu bukan hak mereka. Bagi yang ‘kurang bermoral’ tak akan mau mengembalikan karena dalam legal formalnya tak diatur secara eksplisit sanksinya apa,” ujarnya.

Masih adanya sebagian anggota DPRD yang enggan mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan penunjang operasional pimpinan dengan alasan, aturan tak berlaku surut atau pemerintah yang plin-plan karena memberi lalu menyuruh mengembalikan lagi, adalah alasan yang mengada-ada.

“Itu mempelintir persoalan. PP memerintahkan agar dana itu dikembalikan karena dalam pelaksanaannya alokasi dana itu kurang pas. Lalu muncul desakan publik, dan masyarakat. Masyarakat kan konstituen anggota Dewan juga, ini berarti kan masyarakat yang minta duit itu dikembalikan,” tukasnya.

***
Anggota DPRD Batam yang berakhir masa tugasnya, tak pergi begitu saja. Tapi pulang membawa duit, sebagai uang jasa pengabdian mereka selama lima tahun menjadi anggota Dewan.

Berdasarkan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian itu sebesar satu bulan uang representasi mereka dikalikan lamanya masa bakti. Jika mereka lima tahun penuh menjadi anggota Dewan, dapat bonus satu tahun. Sehingga setiap anggota Dewan mendapatkan 6 x Rp1.575.000, yakni masing-masing anggota Dewan bakal membawa pulang Rp8,032 juta.

Sementara untuk ketua Dewan, mendapatkan Rp10,7 juta dan Rp8,5 juta untuk masing-masing wakil ketua Dewan.

“Uang jasa pengabdian ini akan kami bagikan sebelum anggota baru dilantik,” kata Guntur Sakti, Sekretaris DPRD Batam. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s