Beli Resmi, Nasib Seperti Rumah Liar

rumah di batam banyak yang berdiri di atas lahan hutan lindung

rumah di batam banyak yang berdiri di atas lahan hutan lindung

Ada sekitar 20 ribu unit rumah di Batam yang berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Pemiliknya membeli rumah itu resmi dan mendapat sertifikat, namun bank menolak sebagai agunan.

Destina, 36, warga Citra Pandawa Asri, Buliang, Batuaji, bermaksud membeli rumah lagi. Ia tertarik promosi sebuah perumahan baru di kawasan Tembesi, Sagulung. Lokasinya strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan yang kini sedang dibangun.

Namun, semua ketertarikannya itu tak membuatnya langsung mengambil keputusan. Ia was-was dan ragu. Ia kuatir, perumahan baru itu berdiri di atas hutan lindung, seperti perumahan Citra Pandawa Asri yang kini ditempatinya. Karena itu, ia harus lebih cermat dalam memilih rumah. Pengalaman para tetangga dan teman-temannya, yang membeli rumah di atas lahan hutan lindung membuatnya berhati-hati.

“Takut ada masalah lagi nantinya,” katanya, Selasa siang pekan lalu. Kepada Batam Pos, ia menanyakan status lahan perumahan itu. “Perumahan baru yang di sana itu, masuk hutan lindung gak ya. Saya mau beli, takut kasus lagi,” tuturnya.

Perumahan Citra Pandawa Asri termasuk salah satu perumahan yang sebagian besar rumahnya berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Beberapa di antaranya, yang lebih dekat ke arah jalan raya dan jalur hijau, bebas dari kawasan hutan lindung, termasuk rumah Destina di Blok F.

“Untung rumah saya tak masuk kawasan hutan lindung. Tetangga saya yang di sebelah ini, sertifikatnya sudah keluar, bank mau menerima,” ujarnya menunjuk sebuah rumah di sebelah rumahnya.

Jika rumah Destina bebas masalah, deretan rumah di Blok H termasuk yang sampai sekarang statusnya berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Seperti milik Sutarman, 39, dan Rita, 34, di Blok H7-23 dan H7-22. Rumah itu sudah mereka tempati sejak tahun 2001, dan baru ketahuan berada di atas lahan hutan lindung tahun 2007, lalu.

Saat itu, sejumlah tetangga Sutarman yang hendak mengangunkan sertifikat rumahnya ditolak bank. Penyebabnya, bank tau mau ambil resiko karena menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) rumah itu berdiri di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. Kasus itu tak hanya dialami sebagian warga Citra Panadawa Asri, sejumlah warga Perumahan Mukakuning Indah, juga mengalami hal yang sama.

Warga Citra Pandawa Asri sempat membuat Forum 10, yang antara lain dibentuk untuk mencari solusi permasalahan rumah di atas lahan hutan lindung itu. Forum ini, pernah mendatangi BPN mencari kejelasan rumah mana saja yang berada di lahan hutan lindung. Dari situ, ketahuan sebagian rumah di Citra Pandawa Asri, Mukakuning maupun Pandawa, berada di lahan bermasalah.

Tapi setelah dua tahun berlalu, Sutarman tak lagi merasa kuatir. Rasa was-was yang dulu sempat menyergap, tak ia rasakan lagi. “Rumah yang berdiri di atas hutan lindung jumlahnya ratusan, bukan cumah rumah saya ini. Ngapain lagi takut, tak mungkin berani gusur,” katanya.

Sutarman sudah hampir sembilan tahun menempati rumah tipe 21 miliknya itu, dan setahun lagi bakal lunas kreditnya. Ia tak kuatir, meski bisa jadi setelah sertifikat rumahnya terbit nanti, tak bisa diagunkan. “Yang penting bisa ditempati.”

Rita pun demikian. Ia mengaku tak lagi takut seperti dulu. “Rumah liar aja tak berani digusur, apalagi rumah kami yang belinya resmi,” tukasnya.

Rita termasuk warga yang terus mengikuti perkembangan berita soal nasib perumahannya itu. Termasuk pernyataan Kepala BPN Batam, kalau Oktober ini akan ada kejelasan soal status lahan rumah yang berdiri di kawasan hutan lindung.

“Saya berharap masalah ini selesai, rumah kami bukan di hutan lindung lagi,” katanya.

Menurut Novrizal, Ketua RW III Buliang, Batuaji, saat ini masalah rumah di hutan lindung tak lagi jadi pembicaraan warganya. Meski dua tahun lalu sempat menyulut keresahan, kini warga sudah menganggap hal biasa.

Meski tak bisa diagunkan di bank, katanya, bukan berarti rumah warga Pendawa Asri yang berdiri di hutan lindung itu tak bernilai. Buktinya, rumah-rumah itu masih banyak peminatnya, terutama untuk dijadikan tempat indekos.

“Di sini lokasinya strategis, penduduknya padat. Kalau ada yang jual, langsung laku kayak kacang goreng,” tutur wartawan televisi, itu.

Penantian warga bisa jadi tak akan berlarut-larut jika apa yang diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam Isman Hadi berbuah kenyataan. Senin pekan lalu, usai upacara peringatan Hari Agraria Nasionel ke-49 di kantor BPN Batam di Sekupang, Isman Hadi mengatakan masalah sertifikat perumahan di atas lahan hutan lindung Batam, dipastikan selesai Oktober 2009.

“Sudah ada kesepakatan dari pusat harus disegerakan sebelum kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK berakhir pada akhir Oktober nanti,” ujarnya, kepada para wartawan yang mengerumuninya.

Prosesnya, katanya, dimulai dari Departemen Kehutanan (Dephut), kemudian BPN pusat akan mengirimkan salinan resmi perubahan status lahan ke Otorita Batam dan berujung ke BPN Batam. “Setelah dilanjutkan ke kita, maka status sertifikasi lahan tidak tertahan lagi, kita akan segera mengeluarkannya kepada pengembang atau pun kepada warga sebagai konsumen perumahan,” katanya.

Sepekan setelah peringatan hari Agraria Nasional itu berlalu, kabar baru dari BPN belum terdengar lagi. “Masalah perumahan di hutan lindung belum ada perkembangan. Masih begitu,” kata M Tamsil, Kabag Tata Usaha BPN Batam.

OB, pihak yang mengalokasikan lahan-lahan itu kini juga bersikap menunggu. Menurut Kasubbag Humas Biro Pemasaran dan Humas Batam Dendi Gustinandar, OB sudah melakukan banyak langkah untuk memproses alih fungsi lahan perumahan di hutan lindung itu agar menjadi pemukiman. Di antaranya mengirimkan surat dan memenuhi semua persyaratan alih fungsi ke Departemen Kehutanan, seperti menyiapkan hutan pengganti. Tim independen dari Departemen Kehutanan juga sudah turun ke Batam.

“Semua sudah kita lakukan untuk mempercepat proses alih fungsi ini. Sekarang seperti BPN, kami berharap masalah ini selesai Oktober ini,” kata Dendi.

Mengapa kasus ini bisa terjadi, Dendi tak memberi jawaban. “Sekarang bagaimana kita menatap ke depan. OB sudah berusaha agar masalah ini cepat tuntas dan masyarakat yang memiliki rumah di atas lahan hutan lindung merasa lega,” tuturnya.
***
Masalah pertanahan di Batam, menurut praktisi hukum Batam Ampuan Situmeang, sudah dimulai sejak tahun 1984 atau di awal-awal pengelolaan pulau ini oleh Otorita Batam. Saat itu, mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, OB menjadikan kawasan Batam sebagai kawasan hutan.

Saat itu, aturan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 itu cukup fleksibel. Perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman, bisnis maupun pusat pemerintahan tak perlu proses panjang. Hingga kemudian, terbitlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di undang-undang ini, aturan alih fungsi hutan cukup pelik. Ada embel-embel harus atas persetujuan DPR.

Inilah yang kemudian menjadi masalah. Sebagian besar lahan hutan lindung yang sudah dialokasikan OB ke pengembang sebagai pemukiman dan pusat bisnis, bahkan di atasnya sudah berdiri puluhan ribu unit rumah, ternyata pengalihan fungsinya belum disetujui pemerintah dan DPR. Jadilah, rumah-rumah itu, meski sebagian sudah bersertifikat, masih terindikasi berdiri di atas lahan hutan lindung.

“Kok bisa, terbit HPL (hak pengelolaan lahan) dan HGB (hak guna bangunan) di atas hutan lindung,” kata Ampuan.

Yang lebih mengherankan lagi, kata pengacara kondang itu, sertifikat yang sudah dikeluarkan BPN, kok tiba-tiba tak bisa dipakai sebagai agunan. Bank menolak karena bisa jadi BPN enggan mendaftarkan hak tanggungan sertifikat itu. Padahal, BPN ikut melakukan pengukuran dan yang mengeluarkan sertifikat. “Apakah sertifikatnya bodong,” tanyanya.

Kasus ini, kata Ampuan tak hanya merugikan konsumen tapi juga merugikan negara. Pemilik rumah dan developer dirugikan karena rumah mereka tak bisa jadi agunan. Negara juga rugi, karena hutan negara dijadikan pemukiman.

“Tapi, di Batam memang luar biasa. Di tempat lain, kasus alih fungsi bisa menyeret pelakunya ke penjara. Bahkan di Bintan pun ada yang masuk, kok Batam gak,” tukasnya.
***
Loket pengajuan permohonan lahan di samping kiri tangga utama lantai dua gedung Otorita Batam, itu sepi. Kamis siang pekan lalu, dua orang terlihat keluar, setelah meninggalkan berkas di map warna biru.

Di sisi kanan tangga utama, sebuah pengumuman tentang tata cara dan persyaratan administrasi pengajuan permohonan lahan ke OB, dipampang. Pengumuman itu menerangkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang, badan usaha atau yayasan jika hendak meminta alokasi lahan ke OB.

Untuk perorangan, harus memenuhi syarat administrasi antara lain mengisi surat permohonan, form daftar isian, form surat pernyataan, foto kopi KTP/KK dan alamat korespondensi. Semua persyaratan administrasi itu diajukan dalam map warna hijau.

Berbeda dengan perorangan, untuk perusahaan, koperasi dan yayasan, persyaratan administrasinya lebih banyak. Antara lain mengisi surat permohonan, form daftar isian, form surat pernyataan, foto kopi akta pendirian perusahaan/yayasan/koperasi yang disahkan Dephuk dan HAM, mengajukan proposal rencana pengajua lahan, foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir, foto kopi laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir, foto kopi NPWP, foto kopi SIUP, pengalaman yang sudah dilaksanakan sesuai bidangnya, alamat korespondensi dan melampirkan progres pembayaran UWTO dan pembangunan fisik lahan di lokasi sebelumnya bagi yang sudah pernah mendapatkan lahan. Semua persyaratan dimasukkan dalam map. Map warnah merah untuk perusahaan, map warna kuning untuk koperasi dan map warnah biru untuk yayasan.

Jika tak memenuhi syarat, permohonan akan ditolak. “Jika disetujui, baru nanti akan ada tagihan pembayaran UWTO,” kata Dendi Gustinandar, Kasubbag Humas Biro Pemasaran dan Humas OB.

Pengajuan lahan disetujui OB, urusan lahan belum tentu langsung beres. Sejak kasus perumahan di hutan lindung muncul tahun 2007, menurut Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Khusus Batam Mulia Pamadi, pengembang yang mendapatkan alokasi lahan tak serta merta melakukan pembangunan. Mereka mengecek dulu lahan tersebut ke BPN agar jangan sampai mendapatkan alokasi di kawasan yang terindikasi hutan lindung.

“Ada dua hal yang harus dicek kembali, pertama ada HPL-nya atau tidak, kedua lahannya terindikasi di hutan lindung atau tidak,” kata Mulia di kantornya di kawasan Taman Baloi, Rabu pekan lalu.

Sejak kasus itu mencuat, kata Mulia, REI mensosialisasikan sekaligus mengimbau anggotanya agar jangan melakukan pembangunan di lahan-lahan yang terindikasi hutan lindung. Bagi yang sudah terlanjur membangun atau menjual ke konsumen, REI menyerahkannya ke masing-masing pengembang karena berkaitan dengan hak-hak konsumen dan implikasi hukum lainnya.

“Pengembang tak bisa asal bangun, bisa-bisa rugi karena bank tak mau KPR jika lahannya terindikasi hutan lindung. Bagi yang sudah terlanjur, solusinya kami serahkan ke masing-masing pengembang,” tukasnya.

Data yang diperoleh Batam Pos, ada sekitar 20 titik HPL yang terindikasi masuk kawasan hutan lindung atau wisata. Seperti masuk ke kawasan hutan lindung Batuampar, hutan wisata Mukakuning, hutan lindung Bukit Dangas, hutan lindung Seiladi, hutan lindung Tiban, hutan lindung Baloi dan lainnya.

“Sekitar 20 ribu unit rumah terindikasi masuk kawasan hutan lindung,” katanya.

REI, kata Mulia, tak berpangku tangan. Bersama OB, BPN dan pihak terkait lainnya, mereka berupaya agar kasus perumahan di hutan lindung itu bisa diselesaikan. Tak hanya sebatas di Batam, kasus ini menggelinding ke pusat. DPP REI turun tangan, bahkan Ketua Umum DPP REI Teguh Satria meminta segera ada payung hukum masalah tersebut karena ternyata kasus yang sama juga banyak terjadi di tempat lain, seperti di Kalimantan.

“Mudah-mudahan masalah ini benar-benar selesai Oktober ini. Kami sangat berharap itu terjadi agar pertumbuhan properti di Batam tumbuh baik,” tukasnya.

Sepanjang tahun 2000 hingga 2005, pertumbuhan properti di Batam sangat cepat jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepri. Setiap tahun, berdiri sekitar 10 ribu hingga 12 ribu unit rumah. Selain karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, sektor properti ini juga didukung ketersediaan air dan listrik yang memadai.

Tahun 2006-2007, pembangunan perumahan mulai tersendat. Ada masalah HPL yang membuat sejumlah perumahan tersendat sertifikatnya, kemudian berlanjut dengan munculnya kasus perumahan di atas lahan yang terindikasi hutan lindung. “Turun, kira-kira di bawah 10 ribu unit per bulan,” kata Mulia.

Kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi global di tahun 2008. Saat itu, suku bunga tinggi dan bank memperketat persetujuan KPR. Di awal 2009, suku bunga masih tinggi sekitar 12 hingga 13,5 persen.

“Namun di semester kedua 2009 ini sudah ada tanda-tanda bisnis properti akan membaik. Sejumlah pengembang melakukan terobosan dan bekerja sama dengan pengembang memberi subsidi agar bunga bisa ditekan di bawah 10 persen.”

Mulia optimis, jika masalah perumahan di hutan lindung ini selesai, bisnis properti di Batam akan kembali bergairah di tahun 2010. Ia melihat banyak indikator, seperti adanya tren penurunan suku bunga, kurs rupiah yang stabil, adanya FTZ dan Visit Batam 2010.

“Semua indikator-indikator ini memberi nilai positif. Tahun 2010 harusnya lebih baik, mudah-mudahan tak meleset,” katanya. ***

9 responses to “Beli Resmi, Nasib Seperti Rumah Liar

  1. nice story…..punya daftar dari 20 titik HPL tersebut ?

  2. ada. secara umum dari 20 titik hpl itu, disebut kawasan-kawasannya saja (per kecamatan), bukan perumahannya.

  3. ghazyan, dimana saya bisa mendapatkan list kawasan-kawasannya, maklum saya di jkt. Trims.

  4. Kabar terbaru yang terjadi di penghujung bulan december 2009 bahwa pihak BPN mengeluarkan klarifikasi atau sejenis statement bahwa lahan yang ada di batu aji clear gak ada masalah lagi semua sertifikat berlaku dan sah sebagai tanda bukti sesuai dengan UU agraria. but that all bullsheat!!!!
    pernah kucoba ajukan kembali ke bank sesudah adanya klarifikasi dari BPN tapi semua bank masih kukuh keras bahwa lahan tersebut masih bersengketa. karna Pihak BPN belum mengeluarkan surat resmi atau SK mengenai permasalahan ini.

  5. “Semua indikator-indikator ini memberi nilai positif. Tahun 2010 harusnya lebih baik, mudah-mudahan tak meleset,” katanya. ***

    mudah-mudahannnnn

  6. Pak Ghazyan, saya berminat dengan properti di Batam. tapi sampai sekarang belum tahu dimana letak lokasi yang bermasalah.
    Sudi kiranya saya diberi data 20 titik bermasalah tersebut agar saya tidak salah pilih perumahan, tolong dikirim via email. aldebar_an@yahoo.com

    Sebelum dan sesudahnya terima kasih ya Pak.
    salam

  7. ada yg tau status lahan di perum bukit kemuning tg. piayu nggk? khususnya di blok A9..?? thnx bwt yg beri slusi

  8. bentar lagi 2011 belum juga tuntas…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s