Takut, Jangan Jadi Pejabat

Lima sticker “anti korupsi” tertempel di pintu masuk ruang itu. Macam rupa tulisannya. Antara lain bertuliskan “Tidak Malukah Anda Korupsi”. Ruang itu berada di sudut, di lantai 2 Kantor Wali Kota Batam, berhadapan dengan ruangan para staf ahli Wali Kota Ahmad Dahlan.

Itulah ruang Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Batam. Sejak dua pekan terakhir ruang tersebut kerap didatangi wartawan. Karena disitulah Raja Hamzah, Kasubag Penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Bagian Bina Program, berkantor. Bersama Abu Hanifah, mantan Kabag Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Batam, ia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil tahun 2006. Polda Kepri memperkirakan negara rugi Rp307 juta.

Senin pekan lalu Raja Hamzah tak masuk kantor. Kabarnya, ia terkena serangan jantung. Wartawan berdatangan ke rumahnya, di Komplek Green Land, Batam Centre. Rumah Raja Hamzah menghadap ke jalan, baru saja direnovasi. Banyak pegawai Pemko Batam terlihat keluar masuk rumah itu, namun tak ada satupun yang mau membuka mulut tentang sakitnya Raja Hamzah.

Pria yang kerap duduk di panitia pengadaan barang itu sulit ditemui atau dihubungi. Selasa pekan lalu, Batam Pos yang mewawancarai Kabag Bina Program Pemko Batam Ismet Johar di kantornya, tak melihat Raja Hamzah masuk kantor. Ruangannya kosong. Terganggukah kinerja Bagian Bina Program karena anggotanya menjadi tersangka? “Biasa aja. Dia kan masih masuk. Lagian itu kan kasus lama, bukan di Bina Program” kata Ismet.

Rabu sorenya, Batam Pos menghubungi pengacaranya, Bambang Yulianto. Bambang membantah kabar yang menyebut Raja Hamzah terkena serangan jantung. “Ia hanya istirahat. Klien saya itu orangnya tegar,” kata Bambang.

Bambang mengaku sudah berkomunikasi dengan Raja Hamzah. Apa yang dialami kliennya itu, katanya, baru sekadar sangkaan kepolisian. “Kami akan menghadapinya dengan wajar, dengan seksama. Tak benar kalau gara-gara jadi tersangka ia drop lalu kena serangan jantung,” tukasnya.

Semua berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan adanya penyimpangan pada pengadaaan mobil plat merah di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam di tahun anggaran 2005 dan 2006. BPK menganggap, pengadaan mobil-mobil itu lebih mahal sebesar Rp541.047.450 dari harga yang semestinya.

Di lingkungan Setdako Batam, BPK menemukan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp524.745.000 akibat adanya selisih harga dari pengadaan mobil-mobil plat merah yang terdiri dari 5 Toyota Innova 2000 cc tahun 2005, 4  Toyota Innova 2000 cc tahun 2006, 12  Toyota Avanza 1.3 G tahun 2006, 1 Toyota New Camry 2.400 cc tahun 2006, 11 Toyota Innova 2000 cc tahun 2006, 3  Toyota Avanza 1.3 G tahun 2006 dan 8 Honda Mega Pro tahun 2006.

Dari jumlah Rp524.745.000 tersebut, sebesar Rp84.525.000 terjadi di anggaran tahun 2005 dan Rp440.220.000 di tahun anggaran 2006.

Kemudian di Dinkes, BPK menemukan adanya selisih harga Rp16.302.450 dalam pengadaan mobil ambulance dan speed boat Puskesmas keliling laut di tahun 2005 serta 5 Honda Supra Fit di tahun 2006. Dari jumlah Rp16.302.450 tersebut, Rp11.644.950 terjadi di tahun anggaran 2005 dan Rp4.657.500 di tahun anggaran 2006.

BPK menganggap, selisih harga itu terjadi akibat panitia pengadaan barang dan jasa dalam menetapkan harga pokok satuan (HPS) kendaraan tak berdasarkan ketentuan yang ada. Misalnya, seharusnya mobil-mobil dinas itu tak dikenakan BBNKB dan PKB, namun dalam pengadaannya mengikuti harga yang berlaku umum. Penyebab lainnya, pengguna anggaran sebagai penanggung jawab kegiatan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Agar keuangan daerah tak dirugikan, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Batam agar Pantia Pengadaan Barang dan Jasa pada Setdako Batam dan Dinkes Batam menetapkan HPS sesuai ketentuan. BPK juga mengusulkan agar Kabag Perlengkapan dan Aset Pemko Batam dan Kadinkes Batam menagih kemahalan atau selisih harga pengadaan kepada pemenang tender pengadaan mobil itu, masing-masing Rp524.745.000 dan Rp16.302.450.

Sekdako Batam Agussahiman dan mantan Kabag Perlengkapan dan Aset Pemko Batam Abu Hanifah yang pernah dikonfirmasi Batam Pos mengaku sudah melaksanakan rekomendasi itu, termasuk menagih kemahalan kepada pemenang tender. Namun, polisi tetap mengendus ada yang salah, hingga Abu Hanifah dan Raja Hamzah kemudian menjadi tersangka.

Dalam dua tahun terakhir, berarti sudah tiga orang pejabat Pemko Batam yang menjadi tersangka kasus korupsi. Rusdi Ruslan, mantan Kabid Prasarana Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, sudah divonis pengadilan dan kini sudah menghirup udara bebas.

Waktu Rusdi terjerat, banyak pejabat di lingkungan Pemko Batam yang takut melaksanakan proyek. Di Dinas PU misalnya, proyek di tahun 2008-2009 hampir sebagian besar tak dikerjakan. Penyebabnya, tak ada yang berani mengerjakan proyek.

Tahun ini, kasus yang menimpa Raja Hamzah dan Abu Hanifah membuat para PPK itu ketar-ketir. “Bagaimana tak takut, meski kita kerja bagus, kalau kontraktornya yang nakal, kita bisa kena. Semua sekarang dag dig dug,” kata seorang pejabat Pemko Batam, sambil membuka tutup kepalan tangannya.

Kadis Pendidikan Batam Muslim Bidin yang ditemui Batam Pos, Selasa Pekan lalu, mengakui adanya ketakutan itu. Para PPK dan panitia pengadaan barang di Dinas Pendidikan, katanya, sempat takut dan enggan melaksanakan proyek. “Anak buah pada ketakutan. Namun bagaimana lagi, ini tugas jadi mau tak mau harus dilaksanakan,” katanya.

Tahun ini Dinas Pendidikan diberi anggaran Rp313,240 miliar dengan rincian Rp177,875 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp135,365 untuk belanja langsung. Dana itu, antara lain bakal dipergunakan membangun 5 sekolah dan 50 ruang kelas baru (RKB).

Muslim sudah berulang kali mengusulkan agar proyek pembangunan fisik dikerjakan oleh Dinas PU atau Dinas Tata Kota. Selain karena kekurangan pegawai atau SDM, Muslim juga ingin Dinas Pendidikan Batam berkonsentrasi meningkatkan kualitas pendidikan Batam. “Mudah-mudahan tahun depan disetujui,” tukasnya.

Muslim Bidin dan pejabat di Dinas Pendidikan mungkin akan lebih ketar-ketir lagi jika mengetahui hasil sidak Komisi IV DPRD Batam, awal Januari lalu, pada sejumlah sekolah yang dibangun dengan dana APBD Batam 2009, lalu. Sampai masuk tahun 2010, sekolah-sekolah itu antara lain di SMPN 36 Seibinti dan SDN 006 Tanjunguncang, belum juga rampung pembangunannya.

“Bahkan ada USB yang tingginya lebih pendek dari gedung sekolah lainnya. Mestinya untuk kasus-kasus seperti ini, pengawasan Dinas Pendidikan harus diperketat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari, Selasa pekan lalu.

Menurut Riky, pejabat tak perlu takut melaksanakan proyek jika bekerja sesuai dengan ketentuan. “Selama ketentuan ditaati, semua tak akan ada masalah,” tukasnya.

Jika Muslim deg-degan, Kadis Perhubungan Batam Muramis berkata lantang. Di jajaran Dinas Perhubungan, katanya, tak ada anak buahnya yang takut mengerjakan proyek. “Kalau takut, tak usah jadi pejabat,” katanya.

Bulan ini, sudah ada proyek di Dinas Perhubungan yang ditenderkan. “Anak buah saya berani semua.”

Inspektur Inspektorat Daerah Kota Batam Hartoyo Sirkoen mengatakan, kunci agar sebuah proyek tak bermasalah adalah harus berani menolak intervensi. “Siapapun yang intervensi, pelaksana proyek harus berani menolak,” tukasnya.

Namun kesalahan, kadang tak hanya terjadi di proses tender. Seperti kasus Rusdi Ruslan misalnya, ia dianggap lalai melakukan pengawasan sehingga proyek tak sesuai bestek. “Konsultan pengawas proyek tersebut yang harus dimaksimalkan. Mereka kan dibayar dengan uang APBD, kalau tak kerja, ya begitu jadinya,” katanya.
***
Berkantor di lantai I Kantor Wali Kota Batam, Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam menghadap jalan raya. Pintu masuknya bercat orange, dengan tulisan “Selamat Datang, Unit LPSE” di atas pintu.

Ruangannya tak terlalu besar, kira-kira 30 meter persegi. Ada enam komputer di ruang utama, sebuah white board, dan sofa. Di ruangan inilah proses pengadaan lelang online dilaksanakan.

Namun untuk ikut tender, perusahaan-perusahaan tak perlu datang ke Sekretariat LPSE. “Cukup mendaftar dari kantor atau dari rumah. Semua sudah online,” kata Sekretaris LPSE Ismet Johar.

LPSE ini, kata Ismet, merupakan upaya Pemko Batam mempercepat sistem kerja yang transparan pada setiap pengadaan barang/jasa. Sistem ini bisa menghilangkan kongkalikong antara peserta tender dan panitia. Selain itu, LPSE bebas kertas dan lebih efesien.

“Semua proyek yang dilelang di LPSE, kami jamin transparan, tak ada permainan. Prosesnya bersih,” tukasnya.

Inilah yang membuat Muslim Bidin berencana melelang semua proyek di Dinas Pendidikan secara online. “Kami tak berani lagi manual. Kalau bisa semua sudah online,” katanya.

Sepanjang tahun 2009, menurut Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri, ada 87 paket proyek senilai Rp97.810.641.177 yang dilelang secara online. Dinas PU melelang 52 paket, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melelang 10 paket, Setdako melelang 6 paket, selebihnya paket-paket proyek dinas lain.

Dengan LPSE, tender juga lebih efesien. Dari total Rp97 miliar pagu anggaran itu, penawaran peserta lelang senilai Rp82 miliar atau efesien 12 persen. “Ada dana Rp15 miliar yang dikembalikan ke kas daerah,” katanya.

Jika tahun lalu sekitar 30 persen proyek yang dilelang secara elektronik, tahun ini targetnya sekitar 75 persen. Proyek seperti konsultan perencana dan pengawas, belum bisa dilelang online. Proyek di Dinas PU misalnya, tender jasa konsultan pengawasan dan perencanaan senilai Rp2,4 miliar, dilakukan secara manual. “Tahun 2011 sudah harus 100 persen,” ujarnya.

Lelang elektronik ini paling cepat akan dilakukan Februari mendatang. Kamis pekan lalu, di situs http://lpse.batamkota.go.id, belum ada paket yang terbuka untuk lelang. Ada tulisan, “maaf belum ada paket yang terbuka untuk lelang” di laman tersebut.

Proyek di Dinas Perhubungan, yang sudah ditenderkan bulan Januari, seperti pengadaan buku uji dan belanja pemeliharaan alat angkutan (mobi), dilakukan secara manual. “Itu karena belum bisa dilelang online. Tapi yang lain, sekitar 75 persen proyek Dishub, kami lelang online,” Kata Muramis, Kadis Perhubungan Batam.  ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s