Menolak Rencana Gila Pemko Batam

zigas menghibur batam

Pemerintah Kota Batam merancang kenaikan pajak di semua sektor sampai tiga kali lipat. Pengusaha menentang keras, menyebutnya sebagai “rencana gila”.

***

Nada Faza Soraya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, geregetan. Sepanjang memimpin rapat ia berkali-kali mengucap istighfar. Tangannya membuka lembar demi lembar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Batam tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam yang ada di depannya.

“Dari mana (ide) ini. Astaghfirullahuladzim,” ujarnya.

Rabu (2/6) sore itu, ia mengumpulkan para pengusaha. Sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Jasa Hiburan Barelang (Ajahib), Asosiasi Pengusaha Periklanan Batam (APPB), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Kawasan Industri, Real Estate Indonesia, dan lainnya diundangnya. Rapat digelar di lantai 3 Kantor Kadin di Batam Centre, dengan suguhan jajanan pasar dan segelas air mineral kemasan. Namun yang datang, tak banyak. Hanya perwakilan hotel, REI dan Organda.

“Bapak-ibu saya undang agar kita bisa satu kata. Saya ingin tahu bagaimana tanggapannya tentang rencana kenaikan pajak ini,” katanya membuka rapat.

Nada tak banyak basa-basi. Ia langsung membuka halaman 8 Ranperda, itu yang mengatur soal Pajak Hotel. Kemudian berlanjut ke pasal 19, di halaman 11. Di pasal inilah ia geleng-geleng kepala. “Ya Allah, naik semua ini,” ujarnya.

Pasal 19 mengatur soal tarif pajak hiburan. Tontonan film misalnya, dari 10 persen dinaikkan jadi 35 persen. Pagelaran kesenian, musik, dan tari juga naik jadi 35 persen. Begitu juga permainan golf, biliar dan boling. Yang fantastis, pagelaran busana, kontes kecantikan yang dulunya pajaknya hanya 15 persen, naik jadi 75 persen.

Diskotek, karaoke, klub malam, bar dan sejenisnya juga dipatok pajak 75 persen. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa yang kini laris didatangi turis asing juga dipatok pajak 75 persen. Pajak reklame dari 15 persen jadi 25 persen. Sementara pajak parkir jadi 30 persen.

Tak hanya Nada yang menganggap ide kenaikan pajak itu tak masuk akal. Hampir semua peserta rapat juga begitu. “Ini sangat memberatkan. Kalau semua naik, tak ada yang datang ke Batam, kami juga bisa mati. Supir-supir tak akan dapat penumpang,” kata perwakilan Organda.

“Kesepakatannya, kita tolak saja dulu. Kita kaji dulu bersama asosiasi masing-masing, baru nanti kita sama-sama hearing dengan DPRD dan Pemko Batam,” kata Nada. Rapat berakhir, tak sampai satu jam.

Nada mengaku tak pernah diberitahu sebelumnya soal rencana kenaikan pajak itu. Bahkan sejumlah pengusaha belum membaca Ranperdanya. “Karena itu saya minta teman-teman pengusaha menghitung, kira-kira angka (kenaikan) yang pas itu berapa. Atau kalau memang tak perlu naik, tak usah naik,” katanya.

Batam yang sedang melaksanakan Visit Batam 2010, kata Nada, seharusnya banyak memberikan insentif dan stimulus. Bukan malah menaikkan pajak. “Beri stimulus, bukan kenaikan pajak,” tukasnya.

***

“Itu tidak mungkin. Itu rencana gila.” Kalimat itu muncul berkali-kali dari mulut Gembira Ginting, Ketua Ajahib. Pria yang bertahun-tahun bergelut di industri hiburan itu geleng-geleng kepala.

Gembira Ginting mengaku mendapatkan kabar rencana kenaikan pajak hiburan itu beberapa hari lalu dari rekan-rekannya. Menurutnya, menaikkan pajak di tengah lesunya industri hiburan Batam sama dengan membunuh usaha hiburan di Batam. “Tanpa naik pajak saja kami sudah mati suri, apalagi kalau naik,” tukasnya di Seipanas, Senin (31/5) lalu.

Sejak tahun 2003, kata Ginting, industri hiburan di Batam mulai surut. Ditutupnya judi membuat turis-turis Singapura yang datang ke Batam berkurang. “60 persen tempat hiburan kelas menengah ke bawah tutup,” katanya.

Kondisi itu diperparah dengan mahalnya barang konsumsi di dunia hiburan. Harga minuman, misalnya, meskipun Batam sudah menjadi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, tak jelas apakah masih dikenai pajak atau tidak. “Lalu kebijakan penyeragaman tarif VoA 25 dolar Amerika yang juga berlaku di Batam, makin mengurangi jumlah turis yang berkunjung ke Batam,” tuturnya.

Dengan kondisi seperti itu, kata Ginting, ia dan pelaku usaha hiburan di Batam sangat berharap Visit Batam 2010 bisa membawa perubahan. Namun jangankan memberi insentif, malah Pemko Batam berniat menaikkan kembali pajak.

“Kalau itu diberlakukan, sama artinya dengan membunuh industri hiburan di Batam. Ini betul-betul pembunuhan,” katanya.

Saat ini, kata Ginting, ada sekitar 150-an tempat hiburan di Batam. Beberapa di antaranya, katanya, mengaku akan tutup jika Pemko Batam benar-benar menerapkan pajak 75 persen. Padahal, ada puluhan ribu orang yang menyandarkan hidupnya di sektor hiburan tersebut.

“Siapa yang mau menanggung. Apa Pemko Batam mau mencarikan pekerjaan bagi mereka,” ujarnya.

Karena itu, kata Ginting, sebelum Ranperda itu disahkan, ia ingin dilibatkan dalam pembahasan. “Kami ingin diundang, dimintai masukan sebelum Ranperda ini disahkan. Bila perlu, DPRD dan Pemko turun ke lapangan, melihat langsung kondisi kami,” katanya.

Penolakan rencana kenaikan pajak juga datang dari APPB. APPB terkena imbasnya karena Ranperda tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam itu menaikkan pajak reklame dari 15 persen jadi 25 persen. “Kami pasti menolak,” kata Ketua APPB Sarno Ahmad, Selasa (1/6) lalu.

Sarno punya banyak alasan untuk menolak kenaikan pajak reklame itu. Pertama, katanya, kondisi ekonomi yang lesu berimbas pada sepinya bisnis di bidang reklame. Kedua, dari sisi potensi, tanpa menaikkan pajak pun, target pendapatan Pemko Batam tahun ini dari sektor reklame pasti akan terpenuhi. “Yang ketiga, kalau digali secara maksimal, tanpa harus menaikkan pajak, pendapatan daerah dari sektor reklame pasti meningkat,” katanya.

Sarno mengaku tak tahu menahu soal rencana kenaikan pajak tersebut. Ia baru tahu setelah membaca undangan dari Kadin yang mengajak asosiasi-asosiasi usaha membahas rencana tersebut. “Dari dulu memang seperti itu. Kalau membuat Perda, tahu-tahu langsung sosialisasi dan diterapkan. Selalu begitu,” tuturnya.

Bisnis reklame, kata Sarno, tak hanya dikenai pajak reklame. Masih ada sejumlah retribusi lain seperti retribusi reklame, retribusi titik reklame dan retribusi ganti tayang. “Kalau pajak harus naik lagi, kami menolak,” katanya tegas.

Kenaikan pajak reklame, kata Sarno, otomatis membuat biaya penayangan reklame bertambah mahal. Perusahaan atau orang akan takut beriklan, dan akhirnya membunuh bisnis reklame itu sendiri. “Saya berharap kami diikutkan dalam pembahasan. Saya yakin anggota DPRD sekarang lebih baik dari yang dulu, pasti akan lebih memihak masyarakat,” katanya. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s