Putus Sambung Sepanjang Hayat

Osdiman Butarbutar

Ribuan pekerja di Batam terbelit dalam sistem kerja outsourcing. Hak-hak mereka diabaikan. Serikat pekerjanya menyebutnya sebagai perbudakan.

***

Osdiman Butarbutar, 48, kini kerja serabutan. Dia pintar menukang. Menukang apa saja. Kadang membuat kusen pintu atau jendela, kadang jadi pemasang bata. Rabu (16/6) lalu misalnya, dia merenovasi sebuah gereja di kawasan Kavling Lama, Sagulung.

“Saya kerja apa saja untuk menghidupi keluarga,” tuturnya.

Osdiman tinggal di Kavling Sentosa, Gang Ikhlas Nomor A8, Sagulung. Dia memiliki satu istri dan empat anak. Anak tertuanya sudah lulus SMA, tiga anaknya yang lain masih sekolah. Dengan menjadi tukang itulah dia menghidupi keluarganya.

Dulunya Osdiman bekerja di galangan kapal di kawasan Tanjunguncang.  Kawasan ini oleh pemerintah dikhususkan untuk area galangan kapal. Puluhan perusahaan di industri pembuatan kapal berdiri di sana. Tak hanya membuat kapal tanker, kapal perang Angkatan Laut juga pernah dibuat di Tanjunguncang.

Di sana, tahun 1998, Osdiman bekerja sebagai helper, kemudian jadi fitter. Tugasnya membersihkan bekas las atau memotong besi. Dia bekerja di sebuah perusahaan subkontraktor dengan kontrak enam bulan. Lalu setelah itu pindah ke perusahaan lain dengan kontrak enam bulan juga. Namun pekerjaannya sama, jadi helper atau fitter di lokasi yang sama, di galangan kapal Tanjunguncang.

Saat kontraknya habis, Osdiman menganggur. Di kala menganggar itulah dia menukang. Beberapa bulan menukang, dia mendapatkan tawaran kerja di galangan kapal. Lalu kontraknya habis. Menukang lagi, dapat tawaran lagi kerja di galangan kapal. Begitulah seterusnya. Sepuluh tahun bekerja di Tanjunguncang, dia terus dikontrak dengan jangka waktu yang pendek-pendek. Bekerja di banyak perusahaan tapi di kawasan yang sama dengan pekerjaan yang sama pula.

Osdiman tak pernah memikirkan kontrak. Dia tak peduli apakah harus jadi karyawan permanen atau tidak. Kadang dia bekerja tanpa ikatan, atau tak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Sampai saat ini dia tak tercatat sebagai pekerja yang dijamin Jamsostek.

“Yang penting bagi saya, dapur keluarga mengepul,” ujarnya.

Terakhir, dia bekerja di PT Wahana Dewa Rama (WDR), perusahaan subkontraktor di PT Graha Trisaka Industri. Di sana dia bekerja sebagai marker. Tugasnya memindahkan gambar di kertas pada lempengan besi yang akan dipotong. Gajinya Rp10 ribu per jam.

Osdiman diberhentikan Oktober 2009, setelah bekerja selama 2 tahun 2 bulan. Tak ada pesangon. Karena dia bekerja di sana juga tanpa ikatan kontrak sama sekali. Inilah yang membuat dia akhirnya menuntut hak-haknya. Selama lima bulan, ditemani Setia Putra Tarigan, Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tanjunguncang, dia mempejuangkan hak-haknya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

“Tapi sudah 30 kali saya ke sana, sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Osdiman.

Osdiman mengaku tak sendirian. Ada empat temannya yang juga menuntut hal yang sama. Namun karena berlarut-larut, teman-temannya itu mundur. “Ada yang pulang kampung, ada yang kerja di tempat lain,” ujarnya.

Lain Osdiman, lain Santi, 22. Santi bekerja sebagai operator di PT SCI, perusahaan perakitan kamera di kawasan industri Batam Center. Meski bekerja di SCI, Santi adalah karyawan di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja. Dengan alasan takut dipecat, Santi tak menyebut nama perusahaan subkontraktor tersebut.

Santi bekerja dengan gaji standar Rp1,11 juta, UMK Kota Batam. Jika rajin bekerja dan terus lembur, dia bisa mendapatkan gaji Rp2,4 juta per bulan. Dengan gaji sebesar itu, Santi masih tinggal di sebuah perumahan liar di kawasan Baloi, Batam Kota.

Saat bekerja pertama kali, Santi dikontrak enam bulan. Bulan ini, kontraknya kembali diperpanjang enam bulan lagi. “Setelah ini saya belum tahu diperpanjang atau tidak,” tuturnya.

Osdiman dan Santi hanyalah dua dari ribuan pekerja di Batam yang terbelit dalam sistem outsourcing. Mereka bekerja tanpa masa depan yang pasti. Dengan sistem kontrak pendek-pendek itu, mereka bisa dipecat kapan saja tanpa bisa menuntut pesangon dan lainnya.

***

Outsourcing atau alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, outsourcing diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 64, 65 dan 66. Juga diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu membolehkan outsourcing. Dalam pasal 64 dinyatakan bahwa: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Ketentuan soal outsourcing ditentukan di Pasal 65. Antara lain, pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, harus memenuhi persyaratan seperti dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung dan lainnya.

Dalam Pasal 66 disebut, pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Di Batam, terutama di industri galangan kapal, sebagian besar perusahaan di sana menggunakan jasa outsourcing. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti memperkirakan 50 persen industri galangan kapal menggunakan jasa outsourcing dan 30 persen terjadi di industri elektronik.

Namun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) memperkirakan lebih besar dari jumlah itu. F-SPMI mensurvei perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing. Bahkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, (SPSI) menyebut praktek outsourcing terjadi di 80 persen perusahaan, terutama industri galangan kapal.

Perusahaan-perusahaan besar di industri galangan kapal seperti Graha Trisaka Industri, Batamec, Nanindah Mutiara Shipyard, ASL, Marcopolo, Bandar Abadi dan lainnya memiliki puluhan perusahaan subkontraktor. Data di Komisi IV DPRD Batam, yang membidangi tenaga kerja, pendidikan, sosial dan kesehatan, misalnya, mencatat ada 55 perusahaan subkontraktor di PT Nanindah. Belum lagi di perusahaan lain.

Dalam prakteknya, ada perusahaan subkontraktor yang patuh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Banyak juga yang melanggar. Menurut Setia Putra Tarigan, Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tanjunguncang, banyak perusahaan outsourcing yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, itu. Seperti munculnya perusahaan subkontraktor yang bertingkat-tingkat, tak memasukkan karyawannya ke program Jamsostek, atau mempekerjakan orang tanpa ikatan kontrak sama sekali.

“Belum lagi ada yang lemburnya tak dibayar sesuai ketentuan dan lainnya. Outsourcing ini saya sebut perbudakan,” katanya, Selasa (15/6) lalu di Kantor K-SPSI Batam di kawasan pertokoan Pasir Putih, Batam Center.

Subkontraktor bertingkat itu, kata Tarigan, misalnya, di PT Nanindah. Perusahaan tersebut menggunakan jasa pekerja atau memborongkan pekerjaan ke perusahaan A. Namun kemudian perusahaan A menggunakan jasa atau memborongkan pekerjaan ke perusahaan B. “Perusahaan A mestinya tidak boleh menggunakan lagi perusahaan B. Itu melanggar aturan,” katanya.

Sebagian besar, perusahaan outsourcing atau subkontraktor itu, kata Tarigan, tidak mempermanenkan karyawannya. Modusnya, dengan mengontrak pekerja dengan durasi pendek-pendek, tiga atau enam bulan. Setelah enam bulan, pekerja itu diberhentikan atau dipekerjakan ke perusahaan lain yang dimiliki pemilik perusahaan yang sama. Perusahaan beda, tapi pemiliknya sama. Pekerjaannya juga sama. Seorang helper di galangan kapal misalnya, meski berkali-kali pindah perusahaan, ruang lingkup pekerjaannya tetap.

“Durasi kontrak yang pendek-pendek inilah cara mereka menyiasati agar tak mempermanenkan karyawan. Akibatnya, banyak pekerja yang sudah bekerja belasan tahun di galangan kapal, terus jadi karyawan kontrak,” ujarnya.

Tarigan memiliki pengalaman panjang dalam mengadvokasi pekerja galangan kapal. Sejak dua tahun lalu, dia sering mendapat kuasa mewakili para pekerja galangan memperjuangkan hak-haknya di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Dalam satu bulan, kata Tarigan, dia bisa menangani 20 hingga 30 kasus. “Setiap kasus melibatkan dua hingga 100 orang. Coba hitung sendiri, berapa pekerja yang terjebak outsourcing nakal,” katanya.

Pekerja, kata Tarigan, tak banyak protes karena posisi tawar mereka yang lemah dan butuh pekerjaan. Ada juga yang takut dipecat. “Ada yang sadar dirugikan tapi tak berani berbuat apa-apa,” katanya.

Tarigan menuding Dinas Tenaga Kerja membiarkan praktek-praktek outsourcing nakal tersebut. “Pasti ada kongkalikong antara Disnaker dan perusahaan,” tukasnya.

Rudi Sakyakirti, Kadis Tenaga Kerja Kota Batam, membantah tudingan Tarigan. “Hak mereka kalau mau menuding. Namun tak ada kongkalikong di sini,” kata Rudi. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s