Jual Beli Lahan “Ilegal” di Galang

papan nama ini menjual lahan galang

Sebuah papan pengumuman dipacak dari batang kayu dan papan kusam, berdiri di pinggir jalan raya, di antara jembatan III dan IV Barelang. Tulisannya menggoda mata. “Tanah Ini Dijual. Ukuran 2 Hektare. Hub:081991031092.”

Bergeser sedikit, melewati peternakan ayam, pacak yang sama kembali terlihat. Pemiliknya mencantumkan nomor ponsel yang sama. Cuma yang dijual lahannya lebih luas, 3 hektare. Semakin masuk ke dalam, pacak-pacak berisi pengumuman kepemilikan tanah makin banyak. Ada palang bertuliskan, “Tanah ini Milik Jono,” ada juga sejumlah pengumuman soal tanah tersebut milik perusahaan tertentu dan dikuasakan ke kantor hukum tertentu.

Dihubungi Rabu (18/8) sore lalu, ke nomor ponsel itu, seorang laki-laki mengaku bernama Jono, penduduk asli setempat, meralat luas tanah yang hendak dia jual. “Sebenarnya yang 2 hektare itu luasnya 4 hektare. Kalau yang 3 hektare, luasnya 3,6 hektare,” katanya.

Harga tanahnya Rp3.500 per meter persegi. Menurut Jono, harga tersebut sudah termasuk biaya notaris. Itu dengan catatan, pembelian dibeli sekaligus, tak boleh dibeli separuhnya. “Kalau 3.600 meter persegi, tinggal dikalikan saja Rp3.500 per meter,” ujarnya.

Jono mengaku tanah tersebut tidak bersertifikat. Namun jual beli bisa dilakukan di kantor notaris. “Di sini jual belinya kebanyakan seperti itu. Tak usah khawatir,” katanya.

Penawaran serupa juga diiklankan di internet. Dalam laman
http://solo.promo.web.id/ dan barisiklan.com, seseorang bernama Erwin menawarkan tanah di pantai Melur, Galang, seluas 20 hektare. Tanah tersebut menurut pemasang iklan cocok untuk resort.

Dua contoh penawaran tanah di kawasan Rempang dan Galang itu hanya sebagian kecil dari ratusan transaksi yang sudah terjadi. Diperkirakan, ribuan hektare tanah di kawasan itu sudah dimiliki sejumlah perusahaan maupun perorangan untuk keperluan komersil. Bahkan diperkirakan, surat tanah yang ada di atas lahan Rempang dan Galang lebih luas dibandingkan luas Rempang sendiri, 16.583 hektare dan 80 kilometer persegi.

Itu bisa kita lihat dari banyaknya perkebunan, peternakan, tempat wisata dan lainnya yang sudah beroperasi di kawasan Rempang dan Galang. Perkebunan buah naga misalnya, menghampar luas di kanan kiri jalan. Begitu juga dengan peternakan ayam. Padahal kawasan tersebut lahannya berstatus quo. Hak pengelolaannya belum dimiliki siapapun, termasuk belum diserahkan ke Pemko Batam maupun Otorita Batam.
Ansyari, 33, misalnya.  Sudah berkebun di kawasan Rempang sejak tujuh tahun yang lalu. Dia membeli tanah seluas 10 hektare dari sejumlah warga setempat. Dia tak membeli sekaligus, namun membelinya per 2 hektare, dari banyak warga. “Dulu harganya ada yang Rp20 juta, ada yang Rp30 juta. Tak sama,” katanya, Rabu (18/7).

Ansyari beruntung bisa berkebun tanpa gangguan. Di kebunnya dia menanam mangga, pisang, jeruk dan buah-buahan lainnya. Meski kecil, dia juga memiliki ternak ayam.

Beda dengan Ray Steven, pemilik kolam ikan tibelat di Tanjungriau, Sekupang. Tahun 2000, Ray membeli dua surat tanah di Cate dari warga setempat. Satu surat luasnya 2 hektare. Itu berarti luas lahan yang dibeli Ray 4 hektare. Harga satu surat sangat murah Rp2 juta.

Berdasarkan kesepakatan, Ray mengundurkan tahun pembelian menjadi tahun 1995. Dengan harapan lahan tersebut akan dikatagorikan kampung tua, dan mendapat ganti rugi bila satu saat daerah tersebut digusur.
Surat pun diterimanya, ditandatangani kantor camat, Tanjungpinang.
Di lahan barunya itu, Ray membuat kolam ikan. Kondisi lahan yang berawa-rawa dan penuh rumput liar, membuat biaya pengolahan lahannya lebih besar dibandingkan harga belinya. ”Biaya pengolahan lahan saat itu lebih tinggi dari harga lahannya,” papar Ray, Rabu (18/7).

Belum sempat menikmati hasil ternak ikannya, masalah datang. Lahan yang digarap Ray diklaim orang lain. Bukan hanya satu orang yang mengaku membeli lahan milik Ray, tapi empat orang. Usut punya usut, ternyata surat tanah di tangan Ray digandakan, dijual kepada empat orang. ” Kami sempat ribut, jika tidak ada aparat mungkin kami bisa bacok-bacokan,” ujar Ray tertawa, mengisahkan peristiwa itu.

Kini lahan yang dia beli dibiarkan terbengkalai. Kolam ikannya ditutup. Ray mengaku kecewa. Dari penelusurannya, kasus yang sama juga dialami rekan-rekannya. Tanah-tanah yang dijual di kawasan Rempang dan Galang banyak yang tumpang tindih, satu lokasi dimiliki banyak orang. “Ada teman saya yang rugi hingga 81 hektare. Lahannya diklaim orang lain,” tuturnya.

Lain lagi cerita Lilis Suhartini, 37. Tahun 2007 lalu, dia pernah ditawari Cahyo, kenalannya, sebidang tanah di kawasan Sembulang, antara jembatan III dan IV Barelang, seharga Rp25 juta. Kepada Lilis, Cahyo mengaku ditawari tanah oleh penduduk setempat. Karena tak ingin membeli, Cahyo menawari Lilis.

“Saya tertarik membeli untuk investasi. Kalau kawasan Rempang Galang nanti ramai, pasti harga tanahnya ikut tinggi,” kata Lilis.

Lilis kemudian mengontak pemilik tanah, seorang warga Sembulang. Menurut Lilis, pemilik lahan mengaku tanah yang dijual itu tanah garapan yang diketahui perangkat RT setempat. Kalau transaksi terjadi, pembelian bisa diperkuat lagi di tingkat kelurahan. “Menurut pemilik lahan, tanah itu lokasinya di sekitar kampung tua,” kata Lilis.

Pemilik lahan, kata Lilis, meyakinkan dirinya, tanah yang dijual itu tidak akan digusur di kemudian hari nanti. Kalau digusur, pasti ada uang penggantinya. “Saya dimintanya melihat tanah itu langsung ke lokasi,” tuturnya.

Karena ragu, Lilis menghubungi Buralimar, Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam. “Pak Buralimar bilang, sebelum membeli saya harus lihat dulu titik-titiknya. Betul gak itu kampung tua,” katanya.

Karena jawaban Buralimar tak memuaskan, Lilis bertanya ke Debora Ekawati Dadali, seorang notaris di Batam. Debora, kata Lilis, meminta dia mengurungkan niatnya. “Katanya lahan di sana sudah banyak yang tumpang tindih, dan statusnya belum jelas. Saya akhirnya tak jadi beli,” ujar Lilis.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan seperti tutup mata melihat banyaknya transaksi tersebut. Dengan alasan lahan Rempang Galang belum jelas statusnya, dia mengatakan, tak tahu menahu soal transaksi jual beli di sana. “Kalau ada transaksi itu ilegal. Pemko Batam tak mengakui itu,” katanya, Selasa (17/8) lalu.

Kalau ada lurah atau camat yang terlibat dalam transaksi jual beli lahan di Rempang dan Galang, kata Dahlan, akan dia beri sanksi. “Laporkan ke saya,” tukasnya.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam, Buralimar, mengaku tak tahu pasti luas tanah yang sudah diperjual belikan di Rempang dan Galang. “Dulu pendahulu saya memang pernah melakukan pendataan. Namun saya tak tahu, apakah itu valid atau tidak,” katanya, Senin (16/8) lalu.

Dinas Pertanahan, kata Buralimar, tak mengutak-atik lahan-lahan di Rempang dan Galang, karena saat ini Pemko Batam masih menunggu keputusan pemerintah pusat soal siapa yang berwenang mengelola lahan di sana. Sehingga, dia tak mengurusi soal jual beli tanah di kawasan itu. “Konsentrasi kami saat ini baru sebatas mendata kampung tua-kampung tua di kawasan itu,” kata Buralimar.

Namun Buralimar mengaku banyak dihubungi orang yang hendak membeli tanah di kawasan Rempang dan Galang. “Banyak yang nanya, kalau beli lahan di sana statusnya bagaimana. Saya tak bisa memberi penjelasan karena status tanah di sana masih status quo,” tukasnya.

Camat Galang Leo Putra juga banyak ditanya soal lahan Rempang dan Galang. Rata-rata, kata Leo, mereka bertanya soal keabsahan surat-surat tanah di Rempang dan Galang. “Sampai saat ini masih status quo,” tukasnya.
Jika ada jual beli tanah di kawasan itu, kata Leo, pasti dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan lurah dan camat. “Sejak tahun 2001 sudah ada surat dari Wali Kota Batam soal larangan lurah dan camat terlibat dalam jual beli lahan di Rempang dan Galang. Saya pastikan saya tak pernah terlibat,” tuturnya, Selasa (17/8).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Isman Hadi, mengatakan, jual beli tanah di kawasan Rempang dan Galang terjadi di bawah tangan. “Jual belinya bisa saja resmi secara keperdataan. Tapi kami tak bisa mengeluarkan sertifikat jika persyaratannya tak dipenuhi. Antara lain karena status lahan di sana hak pengelolaannya belum pasti,” katanya, Selasa (17/8).

Saat ini, kata Isman Hadi, BPN pusat sedang membentuk tim yang akan melihat langsung lahan Rempang dan Galang. “Mungkin habis lebaran mereka akan terjun ke Batam,” katanya.

Setelah itu, Pemko Batam, Otorita Batam dan BPN Batam juga akan membentuk tim khusus untuk menelaah dan mengukur lahan-lahan di kawasan Rempang dan Galang. Bagaimana nasib warga yang sudah menguasai tanah di Rempang dan Galang? “Itu tergantung nanti hasil evaluasi,” katanya.

Tanah yang kini dijualbelikan itu, kata Isman Hadi, tidak otomatis diambil pemko atau OB. Jika ada bukti-bukti penguasaan tanah oleh pihak ketiga, pemerintah bisa memberi ganti rugi garapan tanah. “Namanya ganti rugi garapan tanah, bukan ganti rugi kepemilikan, karena itu tanah negara,” ujarnya. ***

3 responses to “Jual Beli Lahan “Ilegal” di Galang

  1. tolong pihak bpn kota batam mengkelirkan persoalan tanah2 yang di barelang banyak yang dijual disana surat tanah itu di tandatangani oleh lurah dan camat setempat kalo memang milik negara harus segera diganti rugi karena kami sudah banyak mebeli lahan2 disana…..

  2. M.Syahrul Hakim S

    sebaiknya pemerintah harus jelas dan tegas untuk menentukan lahan tersebut agar tidak ada lagi kesimpangsiuran bagi mereka yang menguasai lahan-lahan tanah tersebut.

  3. dari dl kok msh di katakan status quo,,emang enak klo main di dlm quo ngak ada yg tau yg penting untung ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s