Noda Penerimaan CPNS

GMNI berunjukrasa menuntut transparani penerimaan CPNS. foto yusnadi

Memegang setumpuk koran yang dilipat-lipat, Husni Thamrin, 32, bergegas masuk ke ruang Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam di lantai tiga Kantor Wali Kota Batam, Selasa (28/12). Di sampingnya, Rika, 25, berjalan mengiringi. Mereka bermaksud menanyakan kejanggalan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diumumkan tiga hari sebelumnya.

Husni dan Rika melihat ada sejumlah keanehan pada hasil seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemko Batam itu. Seperti ada nama yang mendaftar di guru agama islam di SMA, ternyata lulus di formasi guru agama islam di SMK. Ada juga yang tak terdaftar di pengumuman kelulusan adminstrasi, namun lulus seleksi. Itu di luar sejumlah anak dan kerabat pejabat yang juga lolos.

Berbekal data pengumuman di koran itulah Husni dan Rika meluruk ke kantor BKD. Namun belum sempat banyak bertanya, jawaban pegawai BKD mematahkan semangat mereka. “Katanya BKD tak menerima komplain,” tutur Husni.

Padahal, menurut Husni, banyak yang ingin dia tanyakan. Seperti mengapa orang yang mendaftar di guru SMA lulus di guru SMK, atau mengapa yang tak lulus adminstrasi lulus seleksi dan banyak pertanyaan lain. “Kami hanya ingin cari keadilan,” katanya.

Husni dan Rika adalah honorer di sebuah SD Negeri di kawasan Bengkong. Husni yang juga seorang muballig adalah guru agama islam, sedangkan Rika pegawai Tata Usaha. Husni sudah tujuh tahun menjadi guru. Berbekal pengalaman bertahun-tahun mengajar sebagai guru honorer itu, dia melamar CPNS untuk posisi guru agama islam SD.

Tahun lalu, Husni gagal. Tahun ini dia kembali gagal. Di usianya yang menginjak 32 tahun, Husni tinggal punya kesempatan tiga kali lagi ikut tes. “Padahal tesnya cukup mudah, tapi tak lulus juga,” ujarnya.

Rika juga sudah dua kali ikut tes. Lulusan DIII Komputer itu mengincar posisi Pranata Kompoter. Namun dari dua kali kesempatan, dia selalu gagal. Padahal, seperti Husni, Rika mengaku soal tes tak terlalu berat. “Belum nasib,” katanya.

Banyak isu merebak dalam penerimaan CPNS kali ini. Mulai dari banyaknya titipan pejabat atau keharusan membayar uang pelicin puluhan juta rupiah. Juga terdengar kabar ada calon wali kota yang menjanjikan lulus CPNS asal mendukung dia dalam pemilihan wali kota Batam.

Isu itu muncul karena banyak peserta tes CPNS yang pernah ditelepon seseorang yang mengaku bisa meluluskan asal peserta itu membayar sejumlah uang. Husni misalnya, beberapa hari sebelum penerimaan CPNS dibuka pernah diminta membayar uang.

Si penelepon, kata Husni, awalnya menanyakan berapa lama dia jadi honorer. Kemudian perbincangan berlanjut kalau si penelepon bisa membantu asal Husni menyediakan uang Rp15 juta. Karena ragu, Husni menanyakan tawaran itu ke ketua komite sekolahnya. “Karena disuruh tak percaya sama ketua komite, saya tak nanggapi,” ujarnya.

Keluarga Warfinah, 53, juga pernah ditelepon seseorang yang mengaku bisa meluluskan tes CPNS asal membayar Rp80 juta. “Tapi kami tak mau bayar. Bapak (suaminya,red) melarang,” katanya, Senin (27/12) di Batam Centre.

Ada tiga anak Warfinah yang ikut tes CPNS di Pemko Batam dan Pemprov Kepri. Teno dan Weny ikut tes di Pemko Batam, sementara Vivi isteri Teno, mendaftar di Pemprov Kepri. Tenolah, menurut Warfinah, yang ditelepon seseorang agar menyediakan uang Rp80 juga untuk memuluskan langkah Vivi lulus tes. Telepon itu datang beberapa hari sebelum hasil seleksi diumumkan.

Teno sempat berseru kaget. Dia tak menyangka ada uang pelicin dalam seleksi penerimaan CPNS. “Wah, harus gitu kalau mau lulus ya, pak,” kata Teno kepada peneleponnya, seperti ditirukan Warfinah.

Teno memberitahu ayahnya. “Bapak akhirnya melarang, tak usah ditanggapi,” tutur Warfinah.

Ketiga anak Warfinah tak lulus dalam seleksi penerimaan CPNS di Pemko Batam dan Pemprov Kepri. Namun Teno yang juga ikut tes di Pemprov Yogyakarta lulus. “Anak saya sekarang ada di Yogya,” ujarnya.

Bamben Rinanto, 25, peserta seleksi CPNS di Pemprov Kepri pernah dibisiki rekan-rekannya yang menjadi honorer agar menyediakan uang Rp150 juta kalau mau lulus. Saat itu, Bamben sedang mengembalikan kelengkapan administratif di kantor Gubernur Kepri, pertengahan Desember lalu. “Katanya kalau mau lulus harus dekati orang dalam, tapi harus menyediakan uang Rp150 juta,” ujarnya, Senin (27/12).

Bamben menolak. “Gila apa. Lebih baik uang itu dipakai untuk usaha,” tukasnya.

Kepala BKD Batam Firmansyah membantah ada permainan dalam seleksi penerimaan CPNS. Menurut Firman, seleksi dilakukan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia (PPST-UI). UI memeringkat semua peserta tes. “Pemko Batam hanya mengambil sesuai formasi. Kalau yang dibutuhkan cuma satu, berarti cuma satu yang ranking pertama yang kami luluskan,” katanya, Selasa (28/12).

Pemko Batam, kata Firman, juga tak pernah menjanjikan sesuatu kepada para peserta tes. “Saya sudah berkali-kali bilang, kami tak pernah minta atau menjanjikan sesuatu kepada peserta,” tukasnya.

Bagaimana dengan peserta yang ditelepon seseorang agar menyediakan sejumlah uang? “Kalau memang ada, itu bukan dari kami. Kami tak pernah menjanjikan sesuatu,” katanya.

Dalam penerimaan CPNS, kata Firman, Pemko Batam tak ikut menyeleksi. Semua peserta, baik anak pejabat maupun tidak, bukan diluluskan Pemko Batam. “Kami tak punya kewenangan karena sistemnya ranking,” ujarnya.

Namun Anda yang jeli, silahkan mengamati nama-nama yang lulus ujian CPNS di Pemko maupun Pemprov. Ada nama-nama anak pejabat dan tokoh di sana.

***

Reni Yusneli duduk tak tenang. Wajahnya tegang sepanjang Rabu (28/12) itu. Di ruang Very Important Person (VIP) kantor gubernur dia membacakan klarifikasii seleksi penerimaan CPNS dari PPST-UI. “(Kami) tak melayani pertanyaan. Ini konfrensi pers hanya untuk membacakan surat yang disampaikan UI sehubungan kesalahan yang mereka lakukan,” katanya pada wartawan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri sedang dalam sorotan. Pemicunya adalah munculnya nama-nama yang tak mengikuti ujian CPNS namun lulus seleksi. Ada pula yang lolos di dua pemerintahan, padahal peserta itu hanya ikut tes di satu tempat. Tak ayal kasus ini memunculkan banyak rumor tak sedap.

Reni Yusneli, Kepala BKD yang baru dilantik September lalu itu pun tak tenang. Berhari-hari dia menepis isu ada permainan dalam penerimaan CPNS. Rabu itu, dia kembali memberi keterangan, namun tak ada yang baru. “Sudah diakui PPST-UI, ini kesalahan mereka,’’ ujarnya.

PPST-UI memang mengirim surat. Muhammad Thariq Manti, Project Manager PPST-UI mengakui ada kesalahan dalam pengumuman seleksi CPNS 24 Desember lalu. Sejumlah nama dianulir, Slamet Munawar misalnya, yang dinyatakan lolos untuk formasi Penerjemah di Pemprov Kepri dibatalkan karena tak ikut ujian. Di Pemko Tanjungpinang, ada tiga nama yang dianulir. Bahkan drg Ummi Pratiwi sempat diperiksa polisi karena lulus ujian meski tak ikut tes.

Namun semua keterangan Reni tak memuaskan publik. Puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang pun berunjuk rasa di depan kantor Gubenur Kepri, Kamis (30/12/). Mereka menuntut Pemprov Kepri meninjau kembali hasil penerimaan CPNS 2010. GMNI menilai penerimaan CPNS sarat KKN dan tak terbuka.

Membawa spanduk dan selebaran mereka berorasi di depan pagar kantor Gubenur. Tapi tak ada respon. Tak sabar, para aktivis GMNI itu mengoyang-goyang pagar penghalang di kantor itu. “Jangan ada lagi pembodohan masyarakat,” ujar Ketua GMNI Askar Minarun.

Askar menuntut bertemu Gubernur Kepri HM Sani. Tapi karena Sani tak di tempat, GMNI ditemui Said Agil, Asisten Adminitrasi dan Umum Pemprov Kepri didampingi Yudha P, Sekretaris BKD Provinsi Kepri. Namun seperti Reni, Said kembali mengatakan kesalahan dalam seleksi penerimaan CPNS itu ada di UI, bukan dari Pemprov Kepri. “Tuntutan adik-adik mahasiswa sudah jelas dan telah diakui pihak Universitas Indonesia,” ujar Said sambil menunjukan lembaran foto kopi dari PPST-UI.

Tapi aktivis GMNI tak puas. Mereka meminta hasil seleksi lengkap yang dikirim UI ke Pemprov Kepri dibuka. “Kalau memang salah kita semua akan tahu. Kami akan maklum jika ada kesalahan teknis,” kata Askar.

Said tak memenuhi permintaan itu. Katanya, data yang diminta aktivis GMNI sedang dibuka Gubernur HM Sani di Gedung Daerah. “Datanya sedang dibuka di Gedung Daerah dan diliput wartawan,” ujar Said meyakinkan mahasiswa. Mahasiswa yang percaya akhirnya membubarkan diri.

Benarkah Gubernur HM Sani membuka data penerimaan CPNS? Ternyata tidak. Di Gedung Daerah, Sani yang menjelaskan soal pemberian bea siswa bagi pelajar miskin di Kepri, menolak menjawab pertanyaan soal penerimaan CPNS. “Masalah CPNS kan sudah dijelaskan BKD kemarin, ini acara yang lain,” ujar Sani.

Yudha P, Sekretaris BKD Pemprov Kepri, cuci tangan. Dia mengaku tak bisa berkomentar. “Waduh saya tidak tahu soal itu,” ujarnya pergi menyusul Said.  ***

Tunjangan Besar, Hari Tua Terjamin
Aula di lantai empat Kantor Wali Kota Batam dipenuhi ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka berpakaian putih-hitam. Senin (27/12) pagi itu, mereka mengikuti pengarahan setelah dinyatakan lulus ujian CPNS.

Sebagian besar duduk takzim mendengarkan penjelasan Herman Rozie, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam. Sebagian lain berbincang santai dengan rekan di sebelahnya.

Di antara ratusan CPNS itu, Nova Happyana, 29, duduk memangku Syakif Akbar, anaknya yang baru berumur lima bulan. Di pangkuan Nova, Syakif melahap susu formula dalam botol. Bayi itu seakan tak terganggu dengan keberadaan ratusan orang di sekelilingnya.

Nova adalah CPNS yang lulus ujian sebagai Pranata Laboratorium, 24 Desember lalu. Dia lulus setelah dua kali mencoba. Tahun lalu, dia sedang mengandung saat ikut tes pertama kali. Tak lulus, dia ikut tes lagi dan lulus tahun ini.

Ditanya alasannya, Nova tak banyak bicara. “Yang pasti demi masa depan,” tukasnya.

Arum Wijayanti, 28, harus menunggu lima tahun. Mengikuti tes penerimaan CPNS sejak tahun 2006, keberuntungan baru datang tahun ini. Arum yang menjadi guru honorer di SMPN 16, lulus formasi guru SMK. Arum mengaku kelulusannya tahun ini berkat kegigihannya. “Saya terus mencoba, tak patah semangat,” tuturnya.

Itu sebabnya meski empat kali gagal, dia tak putus asa. “Saya ingin masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Indri Khairiyah, 28, juga baru lulus setelah dua kali mencoba. Dengan alasan ingin membahagiakan orang tua, Indri tak pernah putus asa. Karirnya sebagai seorang reporter di sebuah televisi lokal dia tinggalkan. Menjadi PNS lebih menggiurkan.

Beberapa hari sebelum hasil tes diumumkan, dia bermimpi digigit ular. “Ternyata lulus,” ujarnya. Indri lulus sebagai Penyuluh Kehutanan.

Indri mengaku lulus tanpa bantuan siapapun. Saat ikut tes, dia sempat mengalami sakit perut dan mual. Beruntung dari 100 soal, cuma 17 soal yang tak dia kerjakan. “Saya lulus dengan nilai 68,79,” katanya.

Menjadi PNS kini dambaan banyak orang. Banyak pegawai swasta yang beralih menjadi PNS karena PNS menjanjikan kemapanan. PNS tak pernah terhempas krisis, terus mapan sepanjang hayat. Gaji naik terus, tunjangan pun berlimpah.

Cerita soal kemapanan hidup seorang PNS kembali bergula, saat pemerintah menaikkan gaji mereka. Sesuai PP Nomor 25 Tahun 2010 tentang Gaji Pokok PNS, PNS Golongan III A atau lulusan sarjana dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp1.743.400.

Tapi, sungguh bukan hanya kenaikan gaji itu yang menggiurkan. Lihat saja daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan tambahan PNS di APBD Batam 2011. Untuk biaya pegawai, Pemko Batam mengalokasikan dana Rp520 miliar.

Menurut Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri, selain gaji pokok, PNS mendapatkan beberapa tunjangan dan tunjangan ini sudah melekat digaji masing-masing PNS. Antara lain, tunjangan suami/istri bagi yang menikah (10 persen dari gaji pokok), tunjangan anak bagi yang sudah memiliki anak maksimal dua orang anak (2 persen dari gaji pokok), tunjangan golongan Rp185 ribu untuk PNS Golongan III dan tunjangan beras Rp49.500 per jiwa

Selain itu, PNS juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan makan, tunjangan kondisi kerja dan tunjangan prestasi kerja. Golongan IV besaran tambahan penghasilannya Rp3.040.000, Golongan III besaran tambahan penghasilannya Rp2.740.000, Golongan II besaran tambahan penghasilannya Rp2.240.000, Golongan I besaran tambahan penghasilannya Rp1.940.000 sementara untuk THL besaran tambahan penghasilannya Rp1.740.000.

“Untuk para pejabat struktural dan tenaga fungsional tertentu mendapatkan tunjangan beban kerja. Besarannya variatif dan disesuaikan dengan tingkatan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Yusfa.

Untuk guru penghasilan yang diterima sama dengan PNS pada umumnya. Bahkan guru menerima tunjangan sertifikasi bagi mereka yang sudah mengikuti ujian sertifikasi yang besarannya sama dengan satu bulan gaji pokok. Selain itu mereka mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan yang besarannya Rp250 ribu per bulan dan insentif dari Pemko serta Pemprov Kepri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s